Laporan: Arif Saleh
PAREPARE---Anggota Komisi B DPRD Parepare, Abd. Rahman Saleh, mendesak pimpinan DPRD untuk menyikapi adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu TV cabel di Parepare. Menurutnya, pimpinan DPRD harus pro aktif menyikapi persoalan tersebut, dengan menghadirkan pihak yang terkait, untuk meluruskan dan mencarikan solusi terbaik. “ Pimpinan DPRD itu harus memanggil untuk mempertemukan antara KPID, Infokom, dan CTV dan pihak terkait untuk membicarakan masalah ini. Perlu duduk bersama untuk memperjelas semua, jangan berlarut-larut seperti ini. Ada yang melapor baru dilapor balik,” tanggapnya kepada SINDO, kemarin.
Selain itu, ia juga meminta kepada pimpinan DPRD untuk memanggil pihak infokom dan Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Parepare, untuk memperjelas anggaran yang dianggap illegal. “ Ini juga harus diperjelas, apa benar atau tidak ada anggaran seperti itu. Makanya pimpinan harus pro aktif menyikapi setiap ada masalah lah. Kan tidak enak kalau begini terus saling tuding dan curiga,” katanya.
Dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD Parepare, Ridha Ali mengatakan, semenjak kasus tersebut dilaporkan ke DPRD, ia sudah mendisposisikan ke Komisi A DPRD Parepare untuk dicermati dan dipelajari sebelum memanggil pihak terkait. “ Saya sudah disposisikan ke komisi A. Kalau Komisi A melihat perlu, maka kami akan menindaklanjuti dengan memanggil semua pihak yang terkait untuk dipertemukan. Cuma sampai sekarang, belum ada penyampaian dari Komisi A,” ujarnya saat dikonfirmasi via telepon, kemarin.
Sementara anggota Komisi A DPRD Parepare. Ikbal Khalik mengaku belum menerima surat disposisi dari Wakil Ketua DPRD Parepare, Ridha Ali. “ Apanya yang kita mau bahas. Saya belum pernah baca surat disposisi itu tentang masalah ini (TV kabel),” ujarnya kepada wartawan diteras DPRD kemarin.
Sebelumnya, anggota DPRD Parepare, M.Khaidir meminta wartawan tidak hanya melaporkan dan memberitakan CTV saja, tapi juga mempermasalahkan tv dan radio liar yang lain di Parepare, menuai protes dari sejumlah wartawan. Sebab tugas media melakukan kontrol, bukan mengawasi persoalan izin penyiaran. “ Itu urusan anggota dewan yang memberikan pengawasan. Lucu sekali kalau seorang anggota dewan ngomong seperti itu, yang seakan-akan tugas wartawan itu memberikan teguran. Itu tugas anggota dewan bos,” sindir Hendi Hidayat, reporter salah satu radio di Parepare, kemarin.
