Kejari Usut Proyek Gor dan Kolam Renang Ujung Lare

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Dua proyek Pemerintah Kota Parepare, pembangunan degung olahraga (GOR) dan revitalisasi kolang renang Ujung Lare, yang diduga terindikasi praktik korupsi diusut Kejaksaan Negeri Kota Parepare.

Proyek pembangunan Gedung Gelanggang Olahraga (GOR) yang terletak di depan Stadion Gelora Mandiri Parepare, Kecamatan Bacukiki mulai dibangun sejak tahun 2006 dengan anggaran Rp 1 miliar dengan dana pendamping Rp 85 juta.

Sementara revitalisasi KOlang Renang Ujung Lare di Jl Abubakar Lambogo mendapat anggaran mulai tahun 2005 hingga 2007 dengan total biaya Rp 1,5 miliar. Kedua proyek tersebut diduga hingga saat ini belum rampung dan dananya disalahgunakan.

”Sementara masih dalam tahap penyelidikan dan kita akan meminta tim dari BPKP untuk melakukan audit terhadap proyek tersebut dalam waktu dekat ini,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (kajari) Parepare A Abd Karim, Senin (24/3).

Kedua proyek itu sendiri dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. Dua proyek fisik tersebut, juga sudah seringkali disoroti pihak KOmisi DPRD Parepare dalam beberapakali paripurnan pandangan umum fraksi.

Sudah Rampung

Kepala Dinas PU Kota Parepare Achmad Faisal A Sapada yang ditemui Tribun di Warung Hawai bersama Kapolwil Parepare Kombes Burhanuddin Andi menjelaskan, proyek kolam renang tersebut sebenarnya sudah rampung.

”Revitalisasi kolam renang yang kita kerjakan adalah kondisi kolam, pagar, dan aksesori. Itu semua sudah rampung. Hanya sempat ada kendala karena ada warga yang sebelumnya tinggal di dalam komplek kolam renang. Tetapi warga tersebut sekarang sudah pindah,” kata Faisal.

Sementara soal GOR yang saat ini baru dalam bentuk rangka bangunan diakui tahun 2007 dan 2008 tidak dianggarkan ke Dinas PU. Dinas PU hanya mengerjakan proyek pembangunan kerangka GOR tahun 2006 dengan anggaran Rp 1 miliar.

”Itupun bukan usulan dari Dinas PU, tetapi usulan dari DPRD dan kemudian meminta Dinas PU yang mengerjakan. Tahun 2007 dan 2008 memang tidak dianggarkan dan kita
tidak mengusulkannya,” kuncinya.

Selengkapnya »»

PAN Harapkan Koalisi Menerima Ridha Ali

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Pihak internal Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Parepare mengharapkan agar nantinya pihak koalisi partai yang akan bergandengan dengan PAN, bisa menerima pencalonan Achmad Ridha Ali sebagai calon Wakil Wali Kota Parepare yang diusung PAN.

Ridha adalah calon wakil wali kota yang telah direkomendasikan DPW PAN Sulsel sebagai pasangan calon Wali Kota A Syamsul Mallarangan. Posisi Ridha dinilai kalangan internal PAN belum pasti karena masih harus ditentukan dengan keinginan koalisi.

Diakui Wakil Sekretaris DPD PAN Parepare Muharram Muchtar, PAN hingga saat ini belum membentuk koalisi dengan partai lain untuk mencukupkan persyaratan pengusungan pasangan calon.

”Secara resmi memang PAN belum menetapkan koalisi dengan partai lain, namun beberapa partai sudah dijajaki oleh PAN untuk berkoalisi. Jika sudah terbentuk koalisi maka kita harapkan koalisi ini bisa menerima Pak Ridha sebagai calon wakil wali kota dari PAN,” jelasnya.

Ditambahkan, meski secara internal PAN telah mengusung Syamsul-Ridha, namun pihak PAN juga tetap harus mendengar suara koalisi jika menginginkan calon wakil wali kota yang lain selain Ridha.

Ridha yang diusung untuk posisi kosong dua dikatakan bukan harga mati di PAN karena PAN juga harus mempertimbangkan keinginan koalisi. “Karena itu kita harapkan Pak Ridha bisa membantu Syamsul Alam Mallarangan dalam menjajaki koalisi,” tambahnya.

PAN yang memiliki tiga kursi di lembaga legislatif minimal harus menggandeng sebanyak lima partai non parlemen untuk berkoalisi atau dengan satu partai yang memiliki kursi di dewan minimal partai yang menempatkan tiga wakilnya.

Selengkapnya »»

Cawawali PKS Dapat Dukungan Azis dan Tamzil

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Calon Wakil Wali Kota Parepare dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abd Rahman Saleh mendapat dukungan dan restu dari mantan calon GUbernur Sulsel Azis Qahhar Muzakkar dan anggota DPR RI Tamzil Linrung.

Kedua tokoh yang berdomisili di Jakarta tersebut sempat didatangi Abd Rahman Saleh pekan lalu di kantor mereka untuk dimintai restu dan dukungannya kepada Rahman yang diusung PKS sebagai zalah satu calon Wakil Wali Kota Parepare tahun ini.

”Kunjungan saya ke Jakarta belum lama ini sekaligus silaturrahmi dengan Pak Azis dan Tamzil untuk meminta restu dan dukungan kepada saya untuk maju di pilkada Parepare. Dan mereka sudah menyatakan siap mendukung dan membantu saya,” kata Rahman.

Disebutkan, Azis yang pendiri Komisi Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Indonesia, secara pribadi menyatakan siap memberi dukungan kepada Rahman dengan memberdayakan jaringan Azis di Parepare untuk mendukung Rahman.

”Begitu juga Pak tamzil, beliau sudah menyatakan siap mendukung dan memberikan bantuan materil dalam pilkada mendatang,” kata anggota Komisi B DPRD Parepare itu. Azis ditemui Rahman di DPD RI sementara Tamzil dijumpai di DPR RI.

Sebelumnya PKS telah menetapkan pasangan calonnya, namun saat ini, partai berlambang bulan sabit kembar ini baru bisa mengeksposes calon wakil wali kota-nya yaitu Abd Rahman Saleh yang merupakan kader PKS sendiri.

Sementara untuk calon wali kota, secara resmi belum ingin disebutkan PKS meski telah mewacana figure tersebut adalah Tadjuddin Kammisi, kader Golkar Parepare yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Parepare.

Deklarasi 17 April

Deklarasi koalisi PKS sendiri diundur dari rencana semula 30 Maret ke Tanggal 17 April mendatang berdasarkan rapat antar pengurus PKS dengan beberapa pihak partai non kursi yang akan berkoalisi dengan PKS.

”Kita inginnya deklarasi ini cepat dilaksanakan, namun masih ada agenda rapat penentuan ketua tim koalisi yang belum kelar saat digelar rapat pekan lalu,” kata Ketua PKS Parepare, Syaifuddin Laintang.

Partai-partai non parlemen yang akan berkoalisi dengan PKS antara lain PSI, PNI Marhaenisme, PKPB, PBSD, Partai Patriot Pancasila, dan Partai Bintang Reformasi (PBR).

Jargon “Nya..manna”

Sementara terkait sosialisasi gambar Rahman Saleh ke masyarakat yang disebar dan dipasang di beberapa tempat dengan jargon “Nya..manna” disebutkan Ketua PKS Parepare Syaifuddin Laintang, memiliki makna tersendiri.

”Istilah itu perlu kita jelaskan agar tidak ditanggapi lain-lain oleh masyarakat bahwa istilah “Nya.. manna” itu memiliki arti khusus dan dipilih berdasarkan pemikiran yang matang oleh tim,” katanya.

Disebutkan, kata “Nyamanna” dianggap lebih cocok disematkan bersama gambar Rahman Saleh. “Nyamanna” itu sendiri memiliki kepanjangan “nyata, mantap dan sederhana”.

”Sesuai dengan harapan kita bahwa pasangan yang kita usung akan memberi kenyamanan dalam pemerintahan, dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat,” tambah Syaifuddin.

Selengkapnya »»

Golkar dan Tim Muhadir Melayat ke Rumah Korban

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Tim Calon Wakil Wali Kota Parepare Muhadir Haddade dan pihak DPD II Golkar Parepare melayat ke rumah dua warga Kelurahan Lumpue, Senin (24/3), yang tewas saat memasang baliho Muhadir Haddade.

Sebelumnya, dua warga Kota Parepare M Razak Saharuddin tewas, Minggu (23/3), sekitar pukul 20.30 akibat tersengat listrik saat sedang memasang baliho berukuran 4X6 milik Muhadir Haddade, salah satu figur calon wakil wali kota.

”Tim dan pihak DPD II Partai Golkar sudah melayat ke rumah korban masing-masing sekaligus mengajukan belasungkawa dan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan Alhamdulillah pihak korban juga ikhlas menerima kejadian tersebut,” kata Sekretaris DPD II Partai Golkar, Kaharuddin Kadir.

Selain itu, pihak Golkar juga memberikan bantuan kepada keluarga korban. Rencananya, pengurus Golkar juga akan bertakziah ke rumah korban masing-masing pada malam harinya.

”Setelah itu, kita juga akan mengunjungi dua korban lainnya yang masih selamat di rumah masing-masing,” tambahnya. Dua warga lainnya yang selamat ketika memasang baliho Muhadir tersebut, ialah Ishak dan Asi.

Razak dan Saharuddin yang tewas tersengat listrik telanjang PLN ketika keduanya menggunakan bambu baliho yang basah dan menyentuh kabel listrik di atasnya.

Selengkapnya »»

Anggota DPRD Sidrap WO Dalam Rapat Pembahasan Ranperda

Laporan: Hamzah dan Syahlan

SIDRAP---Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Organisasi Kelembagaan Daerah dan Teknis Daerah yang dibahas di Pansus A DPRD Sidrap berjalan alot. Pasalnya sebagaian anggota Pansus walk out (WO) dari ruang rapat. Hal itu setelah sejumlah permasalahan dianggap kurang tepat diakomodir dalam pansus tersebut namun tetap dilanjutkan.

Dari sejumlah Anggota Pansus yang WO antara lain Muh Ali Hafid (Anggota Fraksi Peduli Keadilan), A Hindi Tongkeng dan H Salman (Anggota Fraksi Bintang Reformasi). Ketiga anggota Pansus yang WO ini mengaku sangat kecewa dengan keinginan untuk membahas kembali Ranperda yang sudah ditetapkan kemarin (24/03) untuk dibahas kembali.

“Ini betul-betul menginjak-injak wibawa DPRD, masak Ranperda yang sudah jatuh ketuk palunya (disahkan-red) minta dibahas kembali. Hal itu diperparah dengan adanya Ranperda perubahan yang entah dari mana asalnya. Apa-apaan itu? Ini betul-betul kesalahan besar,” kesal Ali Hafid yang diamini anggota Pansus lainnya A Hindi Tongkeng.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyontohkan Dinas Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah dan Pasar yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan oleh Pansus, malah diminta oleh Pemkab Sidrap untuk dibahas kembali dan berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

“Sementara masalah pengelolaan pasar, justru akan dibentuk lembaga baru bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Justru yang diajukan itu sudah menyalahi aturan PP 41 itu, karena Dispenda tidak diakomodir lagi dalam PP itu. Pokoknya kita tidak mau bertanggung jawab terhadap persoalan ini dan kita sangat tidak mendukung penyusupan yang dilakukan pihak eksekutif dalam pembahasan itu,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan Ali Hafid, jika memang ada Ranperda yang hendak diajukan kembali sebelum dilakukan penetapan, harus melalui mekanisme penyerahan lewat rapat paripurna seperti yang dilakukan bupati beberapa waktu lalu. “Sementara Pemkab menyerahkan rancangan, sebelum Ranperda yang lama disetujui. Ini betul-betul salah prosedur,” tandasnya.

Anggota DPRD Sidrap lainnya A Hindi Tongkeng justru kesal dengan ketidakkonsistenan Pansus A, yang mengakomodir keinginan Pemkab Sidrap untuk melakukan pembahasan perubahan yang tidak pada tempatnya.

“Kalau begini apa gunanya ada pembahasan. Sementara jika setelah ada keputusan, bisa seenaknya diubah. Saya juga sangat tidak sependapat dengan surat pimpinan yang meminta untuk melanjutkan pembahasan, sementara sudah ada keputusan. Apanya lagi yang mau dilanjutkan?” kesal legislator PBR ini.

Selain mempersoalkan Ranperda mereka anggap tidak sesuai prosedur, Ali Hafid dan A Hindi Tongkeng juga mempertanyakan surat Pimpinan Dewan Nomor 170/49/DPRD/III/2008 Tanggal 24 Maret 2008 tentang Lanjutan Rapat Pembahasan Terhadap Perubahan Ranperda yang ditujukan ke Ketua dan Anggota Pansus A.

“Dalam surat tersebut ada kesan bahwa DPRD dengan seenaknya bisa didikte oleh Pemkab, terbukti pimpinan kurang tegas bertindak dan justru meminta kita untuk melanjutkan pembahasan seperti yang diminta oleh eksekutif. Sementara Ranperda sudah disetujui oleh seluruh anggota Pansus, sisa disahkan saja melalui rapat paripurna. Kalau sudah begini, eksekutif betul-betul menginjak-injak wibawa DPRD Sidrap,” jelas kedua legislator muda itu.

Selengkapnya »»

Jorok, Lapangan Lasinrang Disorot

Laporan: Darwiaty Dalle

PINRANG---Kebijakan Pemkab Pinrang untuk menjadikan Lapangan Lasinrang sebagai lahan komersial, menjadi areal dwi fungsi sejak setahun lalu terus menuai kritik. Pasalnya, lapangan yang sebelumnya diperuntukkan bagi aktivitas masyarakat, kini diubah untuk kepentingan komersil sehingga lapangan tersebut semakin tidak tertata.

Puluhan pedagang yang sebelumnya berjualan di sejumlah titik koridor jalan, dipindahkan ke dalam lokasi lapangan. Namun sayangnya, mereka dinilai tidak menjaga kebersihan. Alhasil, tatanan Lapangan Lasinrang Pinrang menjadi semakin jorok.

Sekretaris LSM Merah Putih Indonesia (MPI) Pinrang Rusdianto mengatakan, selain jorok, aktivitas sejumlah pedagang di Lapangan Lasinrang juga menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan pengunjung lainnya, utamanya yang hendak berolahraga.

“Sebelum Lapangan Lasinrang dijadikan area dwi fungsi, pengunjung bisa menikmati suasana yang lebih nyaman. Namun tidak terkoordinirnya sebagian pedagang terutama dalam hal kebersihan menyebabkan saat ini Lapangan Lasinrang menjadi tidak rapi dan bau,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, keberadaan Lapangan Lasinrang tidak sesuai lagi dengan fungsinya, karena Pemkab Pinrang lebih mengutamakan kegiatan komersial dibanding kebutuhan masyatakat. Padahal sebelumnya areal tersebut hanya dipergunakan sebagai arena berolahraga maupun sekedar bersantai.

Namun kata Rusdianto lagi, jika penataan yang lebih baik dan seluruh pedagang diarahkan agar tetap menjaga kebersihan di lokasi tersebut, tentu saja tidak akan menimbulkan kondisi yang sangat jorok seperti saat ini. “Masyarakat berharap Pemkab bisa melakukan penataan kembali Lapangan Lasinrang, yang tidak hanya sebagai area perdagangan, namun juga diseimbangan untuk fasilitas umum,” tandasnya.

Selengkapnya »»

Sejumlah Cabup Pinrang Tetapkan Pasangannya

Laporan: Darwiaty Dalle dan Syahlan

PINRANG---Sejumlah figur yang akan berkompetisi dalam Pilkada Pinrang Oktober mendatang telah menentukan pasangannya. Seperti yang dilakukan oleh A Aslam Patonangi (Camat Watang Sawitto Pinrang) yang memilih Nurdin Didu (Mantan Kadis Sosial Pinrang) sebagai pasangannya. Menurut Darwis, salah seorang keluarga dekat Aslam Patonangi, pasangan tersebut sangat ideal.

“Aslam adalah salah satu putra mantan Bupati Pinrang HA Patonangi, sementara Nurdin adalah anak H Didu salah seorang pejuang kemerdekaan RI. Jadi dipastikan mereka sangat klop. Sementara keduanya sangat terkenal dengan kinerja dan reputasi yang bagus dalam pemerintahan dan pembinaan masyarakat,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Nurdin Didu segera meminta dukungan kepada masyarakat sehingga mereka bisa berhasil memenangkan Pilkada Pinrang tahun ini. “Mari kita bersama-sama berjuang untuk membangun daerah ini menjadi lebih baik dimasa yang akan datang,” harapnya.

Hal yang sama juga telah diputuskan oleh A Irwan Hamid, Ketua DPRD Pinrang yang juga akan berkompetisi dalam Pilkada Pinrang tahun ini sebagai bupati. Dia memilih mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pinrang Sappewali Moenta sebagai pasangannya. Dia mengatakan bahwa keputusan untuk berpasangan dengan Sappewali sudah melalui pertimbangan yang sangat matang. “Dia termasuk tokoh agama, masyarakat dan pemuda Pinrang. Dia juga dikenal sangat bersih dan birokrat tulen, makanya tidak salah jika saya memilih dia sebagai pendamping saya,” jelas Ketua AMPG Pinrang itu.

Selain kriteria tersebut, Irwan Hamid juga menyebutkan bahwa putusannya untuk memilih Sappewali Moenta sebagai pasangannya sudah mendapatkan restu dari berbagai pihak termasuk keluarga, masyarakat dan sejumlah tokoh agama dan pemuda. Berdasarkan hal itu, maka dia merasa yakin jika berpasangan dengan mantan Kadis Dikbud itu, maka mereka mampu memenangkan Pilkada Pinrang tahun ini.

Sementara itu, Sappewali Moenta juga telah menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Ketua DPRD Pinrang itu dalam Pilkada tahun ini. Bahkan dia memberikan penilai kepada pasangannya itu. “Irwan Hamid adalah sosok yang dikenal bersih dan politisi muda yang energik. Dia juga mempunyai masa depan yang sangat cerah,” jelasnya.

Mantan Kadis Dikbud Pinrang itu juga menjelaskan bahwa sebelum menentukan sikap untuk berpasangan dengan Irwan Hamid, sejumlah tokoh masyarakat pernah menyampaikan kepadanya bahwa Ketua DPRD Pinrang itu adalah sosok yang paling cocok memimpin Pinrang. Oleh sebab itu, baik Irwan Hamid atau Sappewali Moenta meminta dukungan dari masyarakat untuk memilih mereka dalam Pilkada Pinrang tahun ini.

Selengkapnya »»