Sejumlah Fraksi Tidak Sepakat Dengan Pembentukan Dinas Pasar

Laporan: Hamzah

SIDRAP-- Perubahan sejumlah Instansi dilingkup Pemkab Sidrap menuai protes dari sejumlah fraksi di DPRD Sidrap. Fraksi Bintang Amanat Demokrasi (BAD) misalnya mengaku perubahan dan pembentukan instansi baru di Sidrap dinilai kurang efisien.

Ketua FBAD, Muh Yusuf MD mengambil contoh pembentukan Dinas pasar yang menurutnya dengan kondisinya sekarang itu sudah cukup dikelola oleh Dipenda atau jika harus diubah bisa saja digabung dengan Disperindag. "Perubahan dan pembentukan instansi yang ada ini memang sedikit terkesan mengada ada, ada yang seharusnya bisa digabung eh malah dipisahkan, makanya kita kritisi hal itu,"ujarnya Yususf kepada PARE POS belum lama ini.

Kritik itupun ternyata dibawah kedalam pandangan fraksi BAD, yang justru meminta agar Dinas Pasar sebaiknya digabung saja dengan Disperindag. Selain legislator PDK ini juga menyoroti perubahan Kimprasda menjadi Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya. Bukan hanya itu sejumlah permasalahan yang diajukan untuk di perdakan tidak luput dari kritikan Katua FBAD ini.

Kritikan serupa ini juga dilontarkan Fraksi Bintang Reformasi (FBR) melalui juru bicaranya HDR H Salman. Tanggapan dan kritikan dari beberapa fraksi tersebut dijawab langsung Bupati Sidrap, HA Ranggong dalam rapat Paripurna yang digelar di ruang Paripurna DPRD, Senin 10 Maret kemarin.

Bupati dalam jawabannya mengatakan bahwa untuk masalah Dinas pasar, memang saat ini diperlukan lembaga khusus yang konsentrasi menangani masalaha pasar. Itu mengingat pembangunan tiga pasar yang sementara berjalan sekarang ini menghabiskan anggaran yang cukup besar yang diambil dari bank Dunia.

"Utang dari pembangunan pasar di Sidrap cukup besar makanya diperlukan konsentrasi khusus untuk penanganan pasar. Agar pengelolaannya lebih optimal,"jelasnya. Mengenai usulan agar Dinas Pasar digabung saja dengan Dinas Perindag, mantan Ketua DPRD Sidrap ini mengungkapkan bahwa antara kedua Dinas ini memiliki beban yang cukup berat sehingga jiga di gabungkan bisa berakibat kurang optimalnya pengelolaan pasar.

Menurutnya untuk Disperindag kedepan akan menangani dua persoalan berat dalam hal ini soal perindustrian dan perdagangan. "Pertimbangan lainnya, pelaksanaan urusan pemerintahan dan urusan perdagangan secara optimal merupakan strategi inti dalam pemulihan perekonomian dan penciptaan stabilitas transaksi barang dan jasa di pasaran,"ujar Ranggong. Ia juga menambahkan bahwa jika dibaurkan antara kedua Dinas tersebut, bisa berakibat kurang maksimalnya peran SKPD yang abersangkutan.

Selain itu. Bupati juga menjelaskan duduk persoalan pembentukan dan perubahan yang terjadi di Dinas Kimprasda, Dinas Koperasi yang akan terbentuk, Badan perkreditan rakyat, tunjangan Kepala Desa dan permasalahan lainnya.

Selengkapnya »»

Petani Terancam Gagal Panen, Akibat Serangan Hama Tikus

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Petani Kecamatan Suppa mengeluh akibat serangan hama tikus yang akhir-akhir ini ke sawah petani. Mereka mengkhawatirkan pada musim panen tahun ini tidak bisa memanen padai mereka. Sawah yang diserang hama tikus dalam pekan ini seluas 12.427 hektar di lima desa yang ada di Kecamatan Suppa Pinrang.

Mustapa salah seorang petani kepada Upeks mengatakan, serangan hama tikus ke sawah petani sangat mengkhawatirkan para petani untuk tidak bisa panen pada musim panen akan datang. Hama tikus yang menyerang padi petani rata-rata beumur 45 hari. "Panen tahun ini pastinya tidak seperti panen tahun lalu, karena padi yang kita tanam sekitar 45 hari ini sudah diserang oleh hama tikus. Kami berharap kepada pihak terkait untuk mengatasi keluhan kami ini soal hama tikus yang mengganas ini," katanya.

Mustapa menjelaskan, hama tikus yang menyerang padi petani tersebut langsung berupa daunnya menjadi putih dan kemerah-merahan. Persoalan diharapkan pihak pemerintah langsung turun ke lapangan untuk mengatasi supaya petani bisa dapat memanen padi pada musim panen nanti. "Kalau diserang hama tikus, berimbas pada daunnya yang mempengaruhi tanaman padi secara keseluruhan. Hanya saja petugas terkait hingga kini belum turun memantau areal pertanian kami," katanya.

Sekcam Kecamatan Suppa M Aswin, S.Ip membenarkan adanya serangan hama tikus yang melanda ke sawah petani. Berdasarkan data di 5 desa Kecamatan Suppa mengalami serangan hama tikus seluas 12.427 hektar. Desa yang diserang hama diantaranya Desa Polewali seluas lima hektar, Watang Suppa 117 hektar, Maritengngae seluas 224 hektar, Tellumpanua 168 hektar, dan Watang Pulu 288 hektar. Pihaknya akan melaporkan ke Dinas terkait tentang persoalan yang dialami oleh petani tersebut. "Sesuai dengan pantauan kami di lapangan memang petani mengalai masalah yakni serangan hama tikus yang menyerang ke padi mereka yang berumur 45 hari. Kami telah laporkan ke dinas Pertanian untuk meminta racun tikus sehingga bisa diselamatkan padi petani, " katanya.

Persawahan Kecamatan Suppa kata dia, secara persentase sekitar 10 persen yang mengalami serangan hama tikus. Untuk itu diharapkan pihak Dinas Pertanian langsung turun ke lapangan dengan memberikan antisipasi serangan hama tikus tersebut. Dikonfirmasikan Kepala Dinas Peteranakan dan Pertanian Kabupaten Pinrang Ir Amir Mangopo MP tidak berhasil ditemui.

Selengkapnya »»

Dana Program BR Bedah, Diduga Tidak Sesuai Realisasi

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Program pembangunan swadaya masyarakat yang merupakan bantuan dana dari pusat untuk masyarakat kurang mampu berupa pemugaran rumah (Bedah rumah) dan pembangunan rumah baru di wilayah Pinrang, dianggarkan Rp 5 juta perunit dan Rp 10 juta untuk pembangunan rumah baru. Diduga bantuan tersebut tidak terealisasi sesuai harapan. Kepala Bidang Perencanaan Pasilitas Umum Bapeda Pinrang, Ir H Nyimpung , yang ditemui di ruang kerjanya menjelaskan program pembangunan swadaya masayarakat berupa pemugaran rumah warga miskin merupakan bantuan dari pemerintah pusat tahun 2007.

Dia menjelaskan bantuan tersebut untuk pemugaran rumah diperuntukkan untuk 100 kepala Keluarga (rumah), sementara pembangunan rumah baru sebanyak 10 unit. Diakui, bantuan tersebut sebanyak Rp5 juta per rumah untuk pemugaran dan untuk pembangunan rumah baru dianggarkan Rp10 juta.

Lanjut Nyimpung, berdasarkan petunjuk teknis, bantuan tersebut disalurkan melalui koperasi, untuk wilayah Pinrang bantuan tersebut dikeloka koperasi Bangun Desa yang ada pada Kantor Pemberdayaan Masyakat Desa (PMD) Pinrang. "Secara teknis penyalurkan bantuan itu kita dapat ketahui di Koperasi Bangun Desa yang dikeloka oleh stap Kantor PMD," katanya.

Sayangnya, pengelola koperasi tersebut, yang dicoba ditemui di Kantor PMD sementara tidak ada ditempat. Informasi yang dihimpun dari sejumlah masyarakat penerima bantuan tersebut mengaku menerima bantuan secara berpariasi yang nilainya hanya ratusan ribu. Seperti halanya di Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang, sejumlah masyarakat mengaku hanya menerima bantun berupa bahan meterial bangunan dan beberapa warg lainya mengaku selain bahan meterial juga menerima uang tunai.

Hal sama di wilayah Kecamatan Mattiro Bulu dan Mattiro Sompe, sejumlah warga menaksir bantuan yang kucur setiap KK hanya berkisar Rp2 juta. "Penyaluran bantuan bedah rumah ini sudah pasti ada peyimpangan anggaran, setiap KK menerima bantuan yang jumlahnya berpariasi, sementara bantuan tersebut sudah ditetapkan Rp5 juta per KK," kata salah satu aktivis LSM, Yusup, yang mengaku telah melaporkan dugaan menyimpang tersebut Ke Polda Sulselbar.

Selengkapnya »»

Terminal Bayangan Ditertibkan, Sopir Protes ke Dewan

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Tim gabungan penertiban angkutan darat pemerintah Kabupaten Pinrang yang terdiri dari Dinas Perhubugan, Dinas Trantib, Polres Pinrang, terus melancarkan penertiban terminal bayangan di wilayah tersebut. Namun, program penertiban tersebut mendapat tantangan dari kalangan sopir panter. Puluhan sopir trayek Pinrang -Makassar kembali mendatangi DPRD Pinrang.

Kahadiran puluhan sopir panter di DPRD Pinrang tersebut, yang diterima sejumlah anggota dewan, untuk meminta kebijakan terkait aturan pelarangan terminal banyangan. Salah satu juru bicara sopir angkutan Pinrang -Makassar tersebut, Fendy, menjelaskan, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan pada sopir panter untuk menunggu penumpang di sekitar Jalan Sudirman (Poros Pinrang-Makassar).

Dia menjelaskan pihaknya mengharapkan ada ruang atau lokasi untuk menuggu penumpang diluar terminal, karena pada umunya penumpang enggang masuk terminal. "Terus terang pak, kami sulit mendapatkan penumpang kalsu masuk terminal. Penumpang tujuan Pinrang-Makasar pada umunya menunggu penumpang dibagian selatan kota," katanya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Pinrang HM Kudri, mejelaskan penertiban terhadap teriminal bayangan yang dilakukan pihaknya merupakan bentuk realisasi dari pada aturan yang ada. Kudri mengatakan, untuk menertibkan terminal banyang, tidak ada lagi toleransi bagi sopir untuk menunggu penumpang selain di terminal yaitu terminal Paleteang dan terminal lama samping pasar sentral. "Demi ketertiban, tidak diperbolehkan lagi ada terminal bayangan dan itu sudah tidak ada toleransi," katanya

Dari pertemuan sejumlah sopir dan pihak pemerintah Kabupaten Pinrang tersebut, Salah satu anggota DPRD Pinrang, H Ramadhan AZ Rahman, menjelaskan apa yag dilakukan tim gabungan dalam menertibkan terminal bayangan itu untuk menjalankan aturan yang ada. Olehnya itu, harapan sopir agar ada lokasi untuk menunggu penumpang dibagian selatan kota Pinrang, pihaknya akan membicarakan dengan pihak pemerintah daerah. "Kita upayakan ada lokasi terminal dibagian selatan kota Pinrang, kita akan bicarakan dengan pihak pemerinah daerah," katanya saat menanggapi harapan para sopir tersebut.

Selengkapnya »»