Senin, 18 Februari 2008
Tanri Bali Lamo: Tunggu Hasil Resmi Dari KPU
Laporan: Syahlan
SIDRAP---Menanggapi hasil penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan sejumlah lembaga seperti, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilansir tiga jam seusai pencoblosan di TPS-TPS, melaporkan pasangan yang diusung Partai Golkar Idris Galigo-Andi Said Pabokori meraih 54,75 persen suara dibandingkan dua kandidat lainnya, Plt Gubernur Sulsel Tanri Bali Lamo mengatakan akan menunggu hasil resmi dari KPU Bone.
Disela-sela kunjungannya pada perayaan HUT Sidrap ke-68 kemarin (18/02), mantan Asisten Personil Kasad itu mengatakan sebaiknya warga tidak terpengaruh dengan hasil quick count itu, sehingga menimbulkan keresahan bagi pendukung dua calon lainnya yang dinyatakan tidak menang.
“Bagaimanapun, kita harus menunggu hasil penghitungan resmi yang dilakukan oleh KPU. Untuk itu saya minta kepada warga agar tetap tenang hingga penghitungan KPU rampung. Mudah-mudahan yang menang adalah yang benar-benar pilihan warga,” jelas Tanri Bali Lamo.
Lebih lanjut dijelaskan anak mantan Gubernur Sulsel H. Ahmad Lamo itu, meminta kepada masing-masing kandidat untuk menenangkan massanya agar tidak melakukan arak-arakan. Menurutnya, setiap kadidat sebaiknya lebih mementingkan stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah itu.
“Kita ingin agar pelaksanaan Pilkada di seluruh kabupaten di Sulsel berjalan dengan baik, aman, dan tertib. Jangan ada kerusuhan dan konflik antar kandidat, karena toh masyarakat sendiri yang kita rugikan. Padahal warga berpartisipasi dalam Pilkada hanya untuk memilih pemimpin yang mampu melindungi mereka,” jelas Plt Gubernur Sulsel itu.
Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), menempatkan pasangan Idris Galigo-Andi Said Pabokori dengan meraih 54,75 persen suara. Sementara dua pesaingnya Fashar Padjalangi-Andi Abdullah meraih 37,70 persen suara, dan Mangunsidi-Azis Halid meraih sebanyak 7,55 persen. LSI memastikan kemenangan mutlak akan diraih Idi’Si, karena kemungkinan kesalahan (error) dari hasil quick count itu tidak akan lebih dari 2 persen.
Sementara menaggapi pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah seperti Sidrap, Pinrang dan Parepare akhir tahun ini, Tanri Bali Lamo meminta kepada tokoh yang akan berkompetisi agar tetap menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Selain itu, dia juga meminta kepada calon, agar memberikan contoh yang baik kepada pendukungnya. “Para kandidat harus ikut berpartisipasi menjaga keamanan dan stabilitas di daerahnya masing-masing. Kita harus mencegah timbulnya konflik yang terjadi antar kandidat dan pendukungnya,” tandas Plt Gubernur Sulsel itu.
Sidrap Harus Benahi Sejumlah Sektor
Laporan: Syahlan
SIDRAP---Terkait perayaan HUT Sidrap ke-68 (18/02), sejumlah kalangan menilai bahwa Pemkab Sidrap belum berprestasi pada beberapa sektor. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (IPMI) Sidrap, Syamsul Bahri. Disebutkan bahwa sektor investasi, pertanian dan perkebunan di Sidrap masih belum meningkatkan perkembangan yang bagus.
”Dibutuhkan suatu formula yang tepat sehingga sektor tersebut bisa memberikan dampak pada perekonomian daerah ini. Apalagi sejumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan besar di Sidrap beberapa tahun terakhir, ditentang oleh warga. Untuk itu, Pemkab harus segera menyelesaikan masalah itu,” jelas Syamsul Bahri.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa penolakan yang dilakukan oleh warga terhadap sejumlah investasi di Sidrap, karena pemerintah tidak berhasil meyakinkan warga terhadap keuntungan yang bisa diperoleh dengan adanya investasi itu. ”Tapi lebih dari itu, penolakan warga terhadap investasi di daerah diakibatkan karena memang tidak cocok dengan Sidrap sebagai daerah penghasil beras,” jelas IPMI Sidrap itu.
Hal lain yang dikeluhkan adalah maraknya aksi penebangan liar pada kawasan hutan lindung Sidrap yang ada di Kec Dua Pitue. Akibatnya, puluhan hektar lahan hutan menjadi gundul. ”Akibatnya, Sidrap harus dilanda bencana banjir tahun lalu. Sedang di beberapa bagian terjadi longsoran yang menutup akses ke sejumlah dusun yang ada di kawasan pegunungan,” tandas Syamsul Bahri.
Keluhan lain datang dari Ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Sidrap Abdul Karim. Menurutnya, sejumlah kasus korupsi yang ada di daerah ini diakibatkan oleh kekuranghati-hatian Pemkab Sidrap dalam memilih rekanan dalam melaksanakan sejumlah proyek.
”Sehingga gampang saja pelaksana proyek merekayasa sejumlah mata anggaran dan pelaksanaan proyek di lapangan. Tapi itu kemudian merugikan masyarakat yang seharusnya menikmati pembangunan di daerah ini,” jelas Abdul Karim.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Ketua Formak itu bahwa Pemkab Sidrap harus lebih selektif lagi dalam menentukan rekanan dan konsultan dalam pelaksanaan sejumlah proyek tahun 2008 ini. Dia meminta agar sejumlah rekanan dan konsultan yang bermasalah tidak lagi diikutkan dalam pelaksanaan proyek di Sidrap. ”Selain itu, aparat hukum harus pro aktif untuk memproses sejumlah proyek yang dinilai merugikan keuangan negara,” tandas Abdul Karim.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sidrap A Ranggong dalam pidato sambutan perayaan HUT Sidrap ke-68 mengatakan selama satu tahun terakhir ini, Pemkab telah berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu PBB juga over target. “Mudah-mudahan dalam masa yang akan datang, Sidrap bisa lebih maju lagi dalam pembangunan daerah ini,” jelas A Ranggong.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Sidrap A Walahuddin. Menurutnya selama tahun 2007 lalu, Pemkab Sidrap telah berhasil dalam membangun sejumlah sarana dan prasarana di sejumlah kecamatan. Dijelaskan bahwa tahun ini sejumlah proyek yang sama telah dianggarkan. ”Diharapkan tahun ini, warga Sidrap telah menikmati pembangunan secara merata di seluruh wilayah,” jelas A Walahuddin.
Melirik Kemampuan Siswa SDLB, Keterbatasan Fisik Tidak Jadi Penghalang Untuk Berkarya
Laporan: Hamzah
SIDRAP---Djunaid dan Wajang terus menunjukkan kebolehannya bagi para pengnjung dari pihak Pembkab yang terdiri dari Ketua DPRD Sidrap, HA Bagenda Ali, Sekkab Sidrap dan anggota rombogan lainnya saat melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) sebagai rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Sidrap ke 48.
Dengan keterbatasan fisik yang dimiliki oleh Wajang dan Djunaid, tidak lantas menajdikan kedua lelaki yang didik dan tumbuh di SDLB Pangkajene kabupaten Sidrap ini pupus harapan untuk berkarya. Dengan mengandalkan indera peraba (tangan,red) tanpa ditopang oleh penglihatan seperti orang normal lainnya, Djunaid dan Wajang dengan cukup lancar mampu memainkan alat musik di depan mereka.
Jari-jari tangan mereka dengan gesit mampu memainkan alat musik piano yang diiringi temban lagu yang dibawakan salah seorang siswa SDLB sendiri. Bahkan Wajang sendiri sembari memaminkan piano juga mampu melantumkan sebuah lagu. Sontak lagu yang di bawakan Wajang saat rombongan yang di pandu ketua DPRD Sidrap, HA Baginda Ali di dampingi Sekkab Sidrap Drs H Hasanuddin Syafiuddin MSi dan segenap rombongan yang hadir ikut terharu.
Bahkan begitu menyentuhnya lagu berjudul 'Sussana Tau Butae' (susahnya jadi orang buta',red) membuat Sekkab Sidrap nyaris menitikkan air mata harunya. Dengan jari tangan yang terus bergerak cepat, lagu yang di lantumkan juga terus menggema. Menggelitik perasaan bagi para tamu dari pemerintahan yang hadir untuk melakukan anjang sana di sekolah tersebut.
Dengan kebolehannya, Djunaid dan Wajang bergantian memainkan piano untuk menghibur para rombongan anjang sana tersebut. Dalam kunjungan anjang sana tersebut, kepada pengelola SDLB menyerahkan bantuan sembako kepada para siswa.
Sekkab Sidrap H Hasanuddin dalam kesempatan itu, mengungkapkan bahwa para penderita cacat memang sangat layak untuk diberikan perhatian. Menurutnya semua kalangan harus mampu menjadi mitra terbaik bagi kaum penyandang cacat, dalam mengembangkan bakat mereka, termasuk dari Pemkab sendiri.
Untuk itulah Hasanuddin mengatakan bahwa bagi Pemkab, penyandang cacat ini tetap akan menjadi perhatian dan akan dijadikan mitra terbaik. "Mereka ini butuh mitra dalam hidup mereka makanya kita harus bisa menjadi mitra terbaik bagi mereka utamanya dalam pengembangan keahlian mereka,"jelasnya.
SDLB yang di huni sekitar 55 siswa yang terdiri dari laki-laki 33 orang dan perempuan 22 orang ini menyambut uplous sambutan Sekkab Sidrap tersebut. Sebelumnya kepala SDLB Baharuddin P, sempat berkisah tentang suka duka SDLB yang diakui pernah kehabisan persediaan untuk makan. Sehingga saat itu ia harus bermonon ke Dinas Sosial untuk sekedar mendapatkan bantuan makanan. "Kita berharap, kita tidak lagi di landa masalah yang sama,"ketusnya.
Kabid Pengawasan BPN Sulsel Diperiksa 2 Jam
Laporan: Arif Saleh
PAREPARE---Kepala Bidang Pengawasan Badan Pertanahan Nasional Sulsel, Umar Latief diperiksa selama dua jam, mulai pukul 11 hingga pukul 13 di Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare, kemarin.
Pejabat teras di BPN sulsel ini diperiksa sebagai mantan Kepala BPN Parepare, terkait dugaan pungutan liar (pungli) Proyek Nasional (Prona) sertifikat tanah gratis 2006. “ Kita periksa sebatas saksi saja, kapasitasnya sebagai mantan kepala BPN Parepare 2006. Dan perkembangan penyidikannya itu, masih berjalan terus,” ujar Kajari Parepare, saat dihubungi kemarin.
Menurutnya, pemeriksaan Umar yang juga mantan Kepala BPN Maros, diperiksa sebagai saksi yang kedua kalinya semenjak kasus prona ditangani Kejari Parepare. “ Ini kedua kalinya kita periksa sebagai saksi baik semenjak penyelidikan maupun penyidikan,” sebutnya.
Penyidik Prona 2006, Ardiansyah, menambahkan, pemeriksaanya kali ini untuk mendengarkan keterangan tambahan atas pemeriksaan sebelumnya, terkait kebijakan adanya pungutan yang dilakukan kelurahan atas intruksi pihak BPN. “ Ini untuk menguatkan keterangan sebelumnya. Jadi pemeriksaan Pak Umar sebatas tambahan keterangan sebelumnya,” tambah Kasi Pidsus Kejari Parepare ini, usai memeriksa Umar Latief.
Selain Umar Latief, tersangka Prona 2006, yakni Pimpro Budi Hartono juga menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka diruangan Kasi Pidum Kejari, Rudi. Budi Diperiksa selama tiga jam, mulai pukul 11 hingga pukul 14 yang didampingi penasehat hukumnya, Fahri Bachmid. Berdasarkan keterangan tersangka Budi Hartono, lewat kuasa hukumnya, menyebutkan, pemeriksaan yang kedua kalinya sebagai tersangka merupakan pemeriksaan tambahan dan kelengkapan berita acara tambahan. Namun Fahri menilai, penyidik keliru menetapkan klieenya sebagai tersangka atas dugaan melakukan pungutan. “ Sangat keliru kalau ada pungli dilakukan lurah atas intruksi BPN. Sepengetahuan saya, BPN itu bukan atasannya Lurah. Sehingga kalau Lurah mengatasnamakan intruksi BPN, saya kira tidak tepat,” katanya.
Fahri yang juga pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Sulsel, menilai adanya keterputusan wewenang di BPN. Sebab, BPN tidak berhak melakukan pungutan. Tapi pihak kelurahanlah yang turun melakukan pungutan. “ Kalau dikatakan BPN pungli, itu juga tidak tepat. Sebab yang melakukan pungli, itu kelurahan. Masa BPN yang mau turun langsung meminta pungutan. Itukan tugas kelurahan,” ujarnya.
Sekedar diketahui, kasus prona 2006, terjadi di dua kelurahan. Masing-masing, Bukit Indah dan Watang Soreang. Pihak Kejari saat ini sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Antara lain, pimpro prona 2006, Budi Hartono dan mantan Lurah Bukit Indah, Setiawan. Sebelumnya, Kajari Parepare, berjanji akan menambah tersangka dari pejabat BPN. Hanya sampai sekarang, pihak Kejari belum menyebutkan pejabat yang dimaksud. Namun kuat dugaan, Kejari akan menetapkan Umar Latief sebagai tersangka atas kebijakannya pada prona 2006.
Inspektorat Diminta Usut Dana Infokom
Laporan: Arif Saleh
PAREPARE---Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Parepare, meminta Inspekorat Parepare, untuk melakukan penyelidikan penggunaan anggaran yang dilakukan Infokom Parepare, yang dianggap telah mengeluarkan keputusan untuk membiayai salah satu TV cabel Parepare, CTV.
Anggota Panggar, Mahmuddin Makmur menganggap, pengusutan penggunaan anggaran Infokom, harus dilakukan untuk mengetahui terjadi pelanggaran atau tidak dalam penggunaan anggaran APBD. “ Ini harus ditindaklanjuti Bawasda (Inspektorat). Selain itu, saya juga meminta Bawasda menyelidiki, kenapa hanya CTV yang mendapat anggaran. TV kabel disinikan ada dua. Kalau persoalan izin dan pelanggarannya, itu wewenang KPID Sulsel,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Parepare ini. Kepada wartawan kemarin.
Selain itu, lanjutnya, ia mengharapkan agar pihak Inspektorat dan Komisi A DPRD Parepare, memanggil pihak Infokom untuk menyelesaikan masalah yang berkembang. “ Idealnya, Bawasda dan Komisi A, memanggil Infokom untuk membicarakan masalah ini. Untuk mengetahui apakah benar terjadi penggunaan anggaran illegal atau tidak. Itu yang harus diperjelas,” katanya.
Terpisah, Kepala Infokom Parepare, Amran, membantah tudingan tersebut. Menurutnya, anggaran 96 juta yang diduga dicairkan untuk membiayai CTV sama sekali tidak benar. Sebab anggaran APBD 2008 belum cair hingga saat ini. “ Saya kira itu tidak benar. Dan sama sekali, tidak ada dana yang kami cairkan untuk CTV itu. Jangankan mau dikasi dana, anggaran saja belum cair. Jadi sekali lagi, itu tidaka benar,” katanya sambil memperlihatkan RKA APBD 2008.
Namun ia tidak menampik, kalau ada oknum di Infokom yang ingin memanfaatkan dana tersebut, untuk mengalokasikan ke CTV. “ Mungkin ada orang yang janji kalau nantinya dana Infokom cair. Saya minta namanya itu of the record. Cuma yang saya sesalkan kenapa ada oknum anggota dewan, yang ngomong tidak konsisten saat pembahasan anggaran infokom,” katanya.
Sementara itu, pimpinan CTV Parepare, Yunus, kepada wartawan mengaku mendapat dana Dari Infokom Rp45 juta. Namun pernyataan tersebut, diklarifikasinya ke Kepala Infokom. “ Saya tanya kepada pimpinannya (Yunus) dan mengaku tidak pernah mengakui kalau itu pernah diucapkan, menerima dana infokom Rp45 juta. Bisa dikonfirmasi ulang,” kata Yunus.
Namun, klarifikasi tersebut langsung dibantah salah seorang wartawan harian, Syamsuri yang mendengar pernyataan CTV Parepare saat melakukan wawancara. “ Kalau Pak Yunus membantah pernah mengucapkan hal itu, saya kira banyak saksinya dari teman-teman media yang mendengarkan kalau dia menerima dana,” tegasnya di depan Kepala Infokom.
Zain Katoe Deklarasikan Diri Maju di Pilwakot
Laporan: Arif Saleh
PAREPARE---Calon Wali Kota Parepare incumbent, Zain Katoe secara resmi menyatakan diri untuk maju sebagai calon wali kota pada Pilawakot Parepare, Agustus mendatang di sela-sela kegiatan orientasi fungsionaris Golkar Parepare, kemarin.
Menurut Zain Katoe, keinginan dirinya untuk maju kembali sebagai calon wali kota, didasari atas restu dari DPD I Golkar Sulsel. “ Saya sudah siap maju di Pilkada. Apalagi sudah mendapat restu dari DPD I. Tapi tetap menunggu juga hasil survey dan konvensi Golkar,” tegasnya kepada SINDO.
Selain restu DPD I Golkar, mantan Wakil Ketua DPRD Parepare ini, juga mengakui sudah mendapat restu dari Ketua Umum DPP Golkar, Jusuf Kalla. “ Secara lisan saya sudah mendapat restu dari beliau (Jusuf Kalla) untuk maju kembali,” sebutnya yang didampingi Sekertaris DPD II Golkar Parepare, Kaharuddin Kadir.
Sementara itu, Ketua Umum DPD I Golkar Sulsel Amin Syam, secara terbuka mendukung pencalonan Zain Katoe sebagai calon wali kota. Saat memberikan sambutan di orientasi fungsionaris Golkar Parepare, mantan Gubernur Sulsel ini meminta Zain Katoe untuk maju kembali. “ Secara pribadi saya mendukung pencalonan Pak Zain Katoe sebagai calon wali kota. Tetapi itu tetap kembali ke mekanisme partai, seperti proses survei dan konvensi,” katanya yang disambut ratusan kader golkar di Hotel Pare Wisata, kemarin.
Selain mendukung Zain Katoe, mantan Ketua DPRD Sulsel, juga menyarankan agar baliho yang bergambar zain katoe diperbanyak di beberapa tempat. Sebab ia menilai, baliho dan spanduk Zain Katoe sangat kurang terpasang di beberapa tempat di Parepare. Padahal baliho dan spanduk bisa membantu mensosialisasikan diri kepada masyarakat.
Kemenangan Idi’Si Dekatkan Target Nasional Golkar
Laporan: Arif Saleh
PAREPARE---Kemenangan pasangan Idris Galigo dan Said Pabokori (Idi’Si) di Pilkada Bone, yang diusung oleh Partai Golkar, semakin mendekatkan target DPP Golkar untuk meraih 60 persen kemenangan dalam Pilkada di seluruh Indonesia.
Fungsionaris DPP Golkar, Syamsul Bahri mengatakan, kemenangan Idi’Si merupakan kesyukuran tersendiri bagi Golkar. Hal tersebut membuktikan, bahwa pasangan yang diusung Golkar, merupakan pilihan tepat. Selain itu, hasil survei yang dilakukannya sebelum pemelihan tidak jauh beda dengan hasil perolehan suara saat ini. “ Hasil survei kita perbedaannya sangat kecil. Dan saya kira ini sebuah keberhasilan untuk Golkar, atas usaha dan kerja kader dalam memenangkan pasangan yang diusung. Saya berharap bahwa Pak Idris bisa membawa Bone lebih baik lagi. Apalagi dia sudah tahu, apa kekurangan sebelumnya, ” katanya saat ditemui SINDO di sela-sela kegiatan Orientasi Fungsionaris Partai Golkar Parepare, di Hotel Pare Wisata, kemarin
Setelah Bone lanjutnya, Golkar kembali mengincar posisi Wali Kota di Pilwakot Palopo untuk incumbent Tenriadjeng. Selain itu, Golkar berusaha untuk memenangkan semua pilkada di daerah Sulsel selama 2008 ini. “ Kita akan memangkan semua Pilkada di Sulsel. Kami tidak pakai isitilah sapu bersih, tapi dengan istilah memenangkan semua calon yang diusung Golkar,” katanya.
Sekertaris Fraksi Golkar DPR RI ini, juga membantah tundingan bahwa calon Golkar hanya untuk Incumbent saja. Menurutnya, incumbent yang diusung Golkar murni dilakukan karena masih mempunyai popularitas di masyarakat. “ Hasil survei juga mendukung. Sehingga Golkar mengusungnya kembali. Tapi bukan berarti, golkar hanya untuk incumbent. Makanya survei itu kami lakukan,” ujar Korbid OKK DPP Golkar ini.
Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Sulsel, Amin Syam, menyambut baik kemenangan pasangan Idi’Si di Pilkada Bone. Menurutnya, kemenangan Idi’Si tidak jauh beda dengan hasil survei yang dilakukan DPD I sebelumnya.
Terkait pelaksanaan Pilkada di Sulsel, Penjabat Gubernur Sulsel, Achmad Tanribali Lamo, meminta kepada seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tetap netral dalam pelaksanaan Pilkada tersebut. “Netralitas PNS tetap harus dijaga dalam pelaksanaan Pilkada nanti, “ katanya saat menghadiri HUT Parepare, Minggu (17/02).
Selain itu, Tanri juga mengharapkan dalam peyelenggaraan Pilkada nanti, tidak ada lagi kerancuan data pemilih.”Permasalahan ini harus diantisipasi lebih awal agar tidak menimbulkan kekisruhan di masyarakat, “ harapnya.
Belasan Rumah Rusak Diterjang Angin Kencang di Parepare
Laporan: Alfiansyah Anwar
PAREPARE---Belasan rumah warga di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan rusak diterjang angin kencang, Senin (18/2). Selain rumah warga, sejumlah atap bangunan fasilitas umum juga terbang terbawa angin.
Menurut salah seorang warga, Makmur Aswandi (30 tahun), sejak sepekan ini, angin kencang kerap melanda kota berjuluk Bandar Madani tersebut. “Sejumlah atap dan dinding rumah warga rusak akibat angin kencang tersebut,” ungkap Makmur.
Pantauan Media Indonesia menyebutkan, sejak hari Sabtu (16/2) sampai hari Senin (18/2) sudah terdapat 18 rumah rusak akibat angin kencang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah.
Selain rumah, atap bangunan pasar seni di Jalan Mattirotasi juga rusak diterjang angin kencang. Prediksi Badan Metereologi dan Geofisika (BMG) setempat menyebutkan, kecepatan angin mencapai 20 knot perjam.
Angin kencang ini juga merusak satu unit rumah adat Toraja di Hotel Kenari Bukit Indah, Parepare. Hampir seluruh atap bangunan adat tersebut rusak diterjang angin. Akibatnya, pengelola hotel mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.
Angin kencang juga memicu tingginya gelombang di perairan Parepare dan Kabupaten Barru. Akibatnya, sejumlah nelayan terpaksa menganggur.
Kepala Adminstrasi Pelabuhan (Adpel) Parepare, Nurwahidah Tahir sudah mengeluarkan surat peringatan kepada perusahaan pelayaran agar berhati-hati dengan angin kencang dan gelombang tinggi tersebut. “Kami sudah melayangkan surat peringatakan kepada peusahaan pelayaran utamanya kapal yang berukuran kecil untuk sementara tidak berlayar akibat cuaca buruk ini,” kata Nurwahidah kepada Wartawan, baru-baru ini.
Peringatan ini pun dipatuhi sejumlah nahkoda kapal pengangkut barang ukuran kecil di Pelabuhan Cappa Ujung dan Lontangnge Parepare. Salah seorang pemilik kapal Nasir mengaku melarang nakhodanya untuk berlayar dari pelabuhan Parepare menuju ke Kalimantan Timur.
“Kami belum tahu kapan akan berlayar membawa barang kebutuhan pokok ke Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur. Semoga cuaca buruk seperti gelombang tinggi ini bisa segera berakhir,” kata Nasir.
Langganan:
Postingan (Atom)
