Laporan: Arif Saleh
PAREPARE (SINDO)- Direktur Akademi Perawat (Akper) Fatimah Parepare, Agustina, dituding melakukan pungutan liar kepada mahasiswanya. Berdasarkan pengaduan mahasiswa lewat pesan sms ke wartawan, mengungkapkan, sejumlah mahasiswa dipaksakan untuk membayar Rp50 ribu apabila ada mata kuliahnya yang dinyatakan tidak lulus. “ Kami mememinta kepada Wali Kota bersama Kepala Dinas Kesehatan agar mengganti Ibu Agus, karena sudah lama melaksanakan pemerasan dan pungutan liar di Akper Fatimah,” ungkapnya lewat pesan singkat yang diterima wartawan.
Mahasiswa yang tidak menyebut identitasnya tersebut, juga mengungkapkan, adanya pemaksaan untuk biaya study banding sejumlah mahasiswa ke pulau Jawa, sekitar puluhan juta rupiah. “ Kami sangat menderita karena merasa diperas. Kami hanya anak petani dan dibebankan kalau mau ke Jawa study banding harus bayar sekitar puluhan juta rupiah. Apabila Kepala Dinkes tidak memberhentikan Ibu Agus, maka kami menduga ada kerjasama melakukan pungli,” tegasnya. Selain itu ia meminta kepada dinas yang terkait, seperti Dinas Pendidikan untuk menindak dengan tegas kepada oknum yang bermain di Akper Fatimah.
Dikonfirmasi, Direktur Akper Fatimah, Agustina, membantah tudingan tersebut. Apalagi menghubungkan dengan pembangunan rumah dan perabotnya. “ Tidak benar itu, dan tidak ada pungli yang saya lakukan. Yang ada untuk pembayaran SP (semester pendek) bagi mahasiswa yang mata kuliahnya tidak lulus, sebesar Rp25 ribu per SKS. Jadi ini harus diluruskan,” katanya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya di Akper Fatimah,
Mengenai biaya study banding, dia mengakui kalau menarik biaya kepada mahasiswa. Namun, jumlahnya bukan puluhan juta, melainkan Rp3 juta.” Itu juga tidak benar yang dilaporkan. Saya bangga kalau mahasiswa kritis, tapi harus ditempatkan secara rasional,” ujarnya.
Agustina yang didampingi beberapa staf pengajar Akper Fatimah, juga menyayangkan adanya pemberitaan yang tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke pihak Akper. “ Saya merasa tidak nyaman dengan SMS itu. Seharusnya kalau mau diberitakan, dikonfirmasi dulu, apa benar atau tidak,” sesalnya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Parepare, Abd. Rahman Saleh, belum bersedia memberikan tanggapannya, sebelum mencermati terlebih dahulu, modus dugaan tersebut. “ Saya belum tahu itu, dan saya akan lihat seperti apa sebelum memberikan tanggapan. Jangan sampai saya salah bicara, kalau tidak tahu masalahnya,” kata legislator yang vokal terhadap pemberantasan kasus penyalahgunaan di Parepare ini saat dimintai tanggapannya, kemarin.
