Panen Raya Di Sidrap Dihadiri Ditjen Tanaman Pangan

Laporan: Syahlan

SIDRAP---Meski terlambat sekitar satu bulan, akhirnya petani di Sidrap melakukan panen raya untuk musim tanam kedua 2007-2008. Panen raya kali ini dihadiri oleh Ditjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alomoeso, Dirut Perum Bulog Mustafa Abu Bakar, Sekretaris Propinsi Sulsel H. Andi Muallim, Bupati Sidrap A Ranggong, serta sejumlah mitra dalam program pola kemitraan di Sidrap.

Panen raya yang dilakukan secara simbolis dilakukan di salah satu lokasi binaan kelompok tani pola kemitraan Bank Bukopin di Dusun Wala Kec Maritengae Sidrap. Panen daya ditandai dengan pemotongan padi yang dilakukan oleh Ditjen Tanaman Pangan, Dirut Perum Bulog, Sekretaris Propinsi Sulsel dan Bupati Sidrap.

Menurut Dirut Perum Bulog Mustafa Abu Bakar, Sidrap dinilai sangat berhasil dalam menerapkan pola kemitraan. Sehingga daerah tersebut dijadikan sebagai percontohan bagi daerah lain di Indonesia. Menurutnya, saat ini pola kemitraan dikembangkan di tujuh propinsi dan 13 kabupaten di Indonesia. Diharapkan dari program tersebut, kebutuhan pangan di Indonesia dapat dipenuhi.

“Secara nasional, kita membutuhkan beras sebesar tiga juta ton. Sementara Sulsel saat ini mampu memasok 350.000 ton. Secara khusus, Sidrap mampu memasok 50.000 ton. Hal itu sebagai salah satu bukti keberahasilan petani di daerah ini. Makanya tidak salah jika Sidrap dijadikan sebagai daerah percontohan program pola kemitraan,” jelasnya.

Keadaan alam yang potensial didukung oleh masyarakat yang sebagaian besar merupakan petani, memungkingkan Sidrap mampu memasok pangan secara nasional. Pengembangan sektor pertanian tanaman pangan ini memberikan keuntungan bagi Kab Sidrap, yang perekonomiannya berbasis pada sektor pertanian.

Tanaman padi yang merupakan komoditas andalan di Sidrap dihasilkan oleh sebagian besar petani di beberapa kecamatan, yaitu Kec Pitu Riawa, Kec Sidenreng, Kec Dua Pitue dan Kec Maritengngae. Sementara luas lahan yang dikelola petani di Sidrap sebanyak 65.426,84 Ha, dengan produksi rata 438.799,20 ton per satu kali periode tanam. Sementara produksi rata-rata mencapai 67,07 kuital per hektar.

Selengkapnya »»

Diduga Bermasalah, Dewan Janji Pantau Program BR

Laporan : Darwiaty

PINRANG---Realisasi proyek bedah rumah yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk masyarakat miskin yang kucur di wilayah Kabupaten Pinrang 2007 lalu, terus menuai protes. Sejumlah kalangan menilai realisasi anggaran program tersebut menyalahi aturan. Anggota DPRD Pinrang berjanji akan turun memantau langsung program bagi masyarakat miskin tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Pinrang, Jamruddin Tadjo, mengatakan terkait adanya sejumlah laporan dan keluhan masyarakat terhadap realisasi program bedah rumah tersebut, pihaknya akan turun memantau rumah yang telah dibedah dalam program tersebut. "Dalam waktu dekat kita akan turun pantau program bedah rumah itu," katanya.

Sekedar diketahui, program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di daerah tersebut tahun 2007 sebanyak 100 unit rumah. Namun disinyalir realisasi penggunaan dana anggaran program tersebut dikebiri. "Saya telah memantau beberapa rumah warga yang mendapat anggaran bedah rumah. Hitung-hitungan saya anggaran yang dialokasika hanya berkisar Rp1 juta per rumah, sementara anggaran dari pusat itu sebanyak Rp 5 juta per rumah," kata salah satu aktivis LSM.

Sementara itu, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Pinrang Khaeruddin Haruna S.Sos, menjelaskan anggaran program bedah rumah itu disalurkan pusat dengan mengirim langsung ke rekening Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dia mengakui anggarannya mencaspai Rp 5 juta untuk satu paket (satu unit rumah), termasuk anggaran untuk desain dan gaji tukang. "Kami tetap menilai realisasi program bedah rumah berjalan sesuai dengan standar, anggarannya Rp 5 juta persatu paket rumah, dalam satu paket itu termasuk anggaran untuk desain dan gaji tukang," tandasnya.

Selengkapnya »»

Pelabuhan Marabombang Duduga Jadi Jalur Cakar

Laporan : Darwiaty

PINRANG---Pelabuhan Marambombang, Kecamatan Suppa, kembali menjadi buah pembicaraan hangat kalangan sejumlah masyarakat di wilayah Pinrang. Pasalnya, pelabuhan yang belum jelas status pengawasannya tersebut belakangan ini diduga sebagai lokasi bongkar muat pakaian bekas (cakar,red) yang diimpor dari luar negeri.

Informasi yang dihimpun, setelah pelabuhan Pare-pare memperketat masuknya cakar, oknum pengusaha cakar banting setir dan melakukan bongkar muat cakar di Kecamatan Suppa Pinrang. Menurut sejumlah warga, terjadi bongkar muat ratusan bal (karung) cakar di lokasi tersebut. Ironisnya aktivitas terlarang tersebut luput dari pantuan pihak keamanan (Polisi).

Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Ade Noho yang ditemui Upeks di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengakupihaknya juga mendapatkan laporan adanya bongkar muat cakar di pelabuhan Marabombang Pinrang, namun setelah jajarannya ke lokasi yang dimaksud, aktivitas bongkar muat cakar sudah tidak ada. "Pihak kami juga dengar adanya laporan itu, setelah anggota kami turun disitu sudah kosong," katanya.

Olehnya itu, Ade Noho mengakui pihaknya akan meningkatkan pengawasan dilokasi tersebut. Untuk menghindari aktivitas-aktivitas yang melanggar aturan.

Selengkapnya »»

20 ribu KK Warga Pesisir Hidup Dibawah garis Kemiskinan

Laporan: DARWIATY

PINRANG---Akibat cuaca yang berimbas pada buruknya perairan di laut menyebabkan sedikitnya 20 ribu kepala keluarga (KK) yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil melaut semakin terpuruk hidup di bawah garis kemiskinan.

Anggota DPRD Pinrang HM Ramli P mengatakan saat ini cuaca perairan dilaut terus memburuk, membuat warga pesisir yang mayoritas nelayan tidak mampu berbuat banyak sehingga semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Seharusnya perhatian pemerintah lebih diprioritaskan kepada masyarakat nelayan yang saat ini tidak memiliki mata pencaharian karena kondisi perairan laut yang memburuk sejak beberapa pekan lalu," jelasnya.

Ramli memastikan, sedikitnya 20 ribu KK di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Pinrang butuh bantuan khusunya kebutuhan hidup sehari-hari. " Saat ini masyarakat nelayan sangat memprihatinkan, mereka tidak lagi melaut akibat cuaca buruk. Harapan kita pemerintah utamanya pemerintah pusat dapat turun memberikan bantuan pada warga pesisir atau masyarakat nelayan," katanya.

Ramli mengakui, salah satu angenda perjuangan pihaknya saat ini untuk meringankan beban masyarakat pesisir adalah mencari bantun utamanya kebutuhan sehari -hari masyarakat seperti beras. ”Yang paling dibutuhkan warga pesisir saat ini adalah kebutuhan makan. Akibat cuaca buruk mereka tidak lagi melaut, mereka terancam kelaparan," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Pinrang, DR H Dies Macmud S.Ip MM M.Si, menjelaskan mengatasi bencana gelombang pasang maka dibeberapa lokasi pesisir perlu dibangun crib water blok (pemecah ombak). Selain itu, penghijauan seperti penanaman pohon bakau di pesisir pantai yang rawan abrasi perlu digalakkan. "Penghijauan di wilayah pesisir adalah salah satu solusi mengatasi abrasi," katanya.

Dies mengharapkan pemerintah daerah perlu menyisihkan anggaran untuk pembangun pemecah obak pada penganggaran APBD perubahan 2008 mendatang. "Penganggaran pembangunan pemecah obak memerlukan dana yang cukup besar, olehnya itu harus dilakukan secara bertahap dan harus mulai difikirkan saat ini," katanya.

Selengkapnya »»

Bertambah Satu Penderita Positif HIV/AIDS di Pinrang

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Terus bertambahnya penderita positis HIV/AIDS di Kabupaten Pinrang dalam beberapa tahun terakhir menjadikan pemkab semakin mewaspadai meluasnya virus yang secara berlahan menyerang system kekebalan tubuh tersebut. Data terbaru menyebutkan, satu orang warga Pinrang yang bermukim di Kecamatan Batu Lappa dipastikan positif terjangkit HIV/AIDS.

Korban yang dirahasiakan identitasnya tersebut tertular penyakit mematikan tersebut setelah menjadi Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Pinrang Drs H Abd Kadir Pais mengakui Pinrang masuk dalam wilayah daerah yang paling rawan terhadap penyebaran HIV/AIDS. "Bahkan sudah ada korban AIDS yang meninggal di Pinrang," katanya.

Pola hidup yang masih mengedepankan budaya Siri' (malu,red) menjadi salah satu kendala KPAD Pinrang mendeteksi lebih jauh para penderita HIV/AIDS yang ada di Pinrang. Ditemukannya warga Batulappa yang positif HIV AIDS setelah menjadi TKI, kata Kadir Pais, juga berkat bantuan salah satu kelompok pemerhati AIDS. "Data terbaru, satu lagi warga Pinrang positif HIV/AIDS. Saat ini penderita tengah menjalani perawatan dari medis," katanya

Mengantisipsi penyebaran HIV/AIDS dan mendeteksi masyarakat pendatang utamanya TKI yang kemungkinan terjankit penyakit tersebut, ke depan, KPAD bekerjasama dengan pemkab Pinrang akan melakukan pemeriksaan kepada seluruh TKI sebelum bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. "Tapi wacana ini baru akan kita sosialisasikan agar tidak menimbulkan ketersinggungan pada masyarakat. Kita juga berharap, masyarakat bisa berlapang dada menerima penderita HIV/AIDS agar tidak didiskriminasikan dalam pergaulan," tandasnya.

Selengkapnya »»

300 Kolektor PBB Dapat Penghargaan

Laporan: Arief Saleh

PAREPARE---Sekitar 300 kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tiga kecamatan di Parepare, diberikan penghargaan oleh pemerintah kota (pemkot) Parepare atas prestasi yang diraihnya dalam memenuhi target PBB 2007.

Wali Kota Parepare, Zain Katoe mengatakan, pencapaian target PBB 2007 sekitar Rp1,8 miliar merupakan sebuah prestasi keterlibatan semua pihak dalam kesadaran membayar pajak. Menurutnya, perolehan target PBB untuk 2007 menempati urutan ke empat se Kabupaten/Kota di Sulsel. “ Saya berharap kedepan prestasi ini lebih ditingkatkan lagi. Untuk 2008, ada kenaikan target sekitar 10 persen. Dimana jumlah target PBB sebesar Rp2,395 miliar,” sebutnya saat memberikan sambutan di penyerahan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT) PBB Tahun Fiskal 2008 yang dirangkaikan pemberian piagam penghargaan atas prestasi pencapaian target PBB 2007, di ruang pola kantor Wali Kota Parepare, kemarin.

Atas kenaikan target tersebut, lanjutnya, pihak Pemkot meminta kepada jajaran Camat dan Kelurahan untuk segera menyampaikan ke wajib pajak secepatnya, untuk segera melunasi kewajibannya sampai batas jatuh tempo. “ Jatuh tempo PBB 2008 ini, itu sampai Agustus 2008. Oleh karenanya, semua stakeholder bisa mematuhi jangka waktu ini. Sehingga kedepan, target PBB bisa terpenuhi,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Yodi Haya, menyebutkan, untuk memenuhi target PBB 2008 yang mengalami kenaikan sekitar 10 persen, maka pihaknya akan melaksanakan pendataan terhadap subyek dan obyek pajak yang mengalami perubahan fisik bangunan, serta obyek pajak yang belum terdata di seluruh kelurahan di Parepare.

Selengkapnya »»

Penyidik Akan Minta Keterangan KPID

Lanjutan Penyelidikan Pelanggaran CTV
Laporan: Arif saleh

PAREPARE---Penyidik Polresta Parepare, dalam waktu dekat ini akan meminta keterangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel, terkait pelanggaran izin T V kabel di Parepare, yakni CTV.

Menurut Kasat Resrim Polresta Parepare, AKP Yuslim Yunus, pihaknya akan bersurat terlebih dahulu ke KPID untuk meminta waktu pemberian keterangan tersebut. “ Hari ini kemungkinan kita akan bersurat juga ke KPID di Makassar, untuk dimintai keterangannya,” kata Yuslim kepada SINDO kemarin.

Lanjutnya, penyidik membutuhkan keterangan KPID untuk mengetahui mekanisme izin dan penyiaran TV kabel. Sebab, hasil penyelidikan yang dilakukannya selama ini, sudah menemukan adanya pelanggaran CTV yang belum mengantongi izin. “ Ini yang kita mau perjelas di KPID tentang izin penyiaran itu. Bagaimana mekanismenya dan tahapan-tahapannya. Sebab yang tahu masalah ini, itukan KPID. Makanya kita mau minta keterangannya,” ujar Yuslim.

Berdasarkan penyelidikan, pihak CTV mengakui belum memiliki izin penyiaran. Namun, permohonan izin tersebut sudah di lakukannya ke KPID semenjak 2007. Hanya sampai sekarang, izin penyiarannya belum keluar.

Terkait masalah pelanggaran TV kabel, Ketua KPID Sulsel Aswar Hasan, menjelaskan adanya beberapa tahapan, sebelum mengeluarkan izin penyiaran. Termasuk pemberian izin uji coba, apabila tahapan permohonan sudah terpenuhi. Namun, apabila belum mengantongi izin, maka pengelola TV tersebut tidak bisa melakukan penyiaran. “ Kalau belum mengantongi izin, maka itu belum bisa melakukan penyiaran,” katanya kepada wartawan belum lama ini.

Dosen Fisip Unhas ini meminta kepada Polresta untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran TV kabel. Menurutnya, pihak KPID sudah pernah memberikan penyampaian ke pengelolan TV kabel di Parepare. Hanya saja, ia mengaku kurangnya kordinasi yang dilakukan pihak Pemkot dengan KPID untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di TV kabel di Parepare.

Sebelumnya, anggota DPRD Parepare Mahmuddin Makmur, meminta kepada pihak Inspektorat untuk juga pro aktif melakukan penanganan kasus tersebut. Termasuk melakukan pengusutan di Infokom Parepare, terkait adanya dugaan anggaran yang dialokasikan ke CTV.

Selengkapnya »»

22 Anggota DPRD Akan Diperiksa

Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Diusut
Laporan: Arif Saleh

Gedung DPRD Parepare, Sulsel, yang sementara dalam perampungan. Pembangunan ini menelan anggaran Rp. 6,7 Miliar.

PAREPARE---Penyidik Polresta Parepare, hari ini akan bersurat ke Gubernur Sulsel, untuk meminta izin memeriksa 22 anggota DPRD Parepare, terkait dengan dugaan penyalahgunaan tunjangan perumahan.

Kasat Reskrim Polresta Parepare, AKP Yuslim Yunus menyebutkan, permohonan pemeriksaan ini dilakukan untuk meminta klarifikasi kepada anggota dewan, mengenai penggunaan tunjangan perumahan selama 2007. “ Surat izin permohonan ini, kemungkinan kita sendiri yang antarkan langsung ke Gubernur . Kita sudah siapkan surat permintaannya, dan besok (hari ini) akan kami serahkan,” ungkap Yuslim saat dikonfirmasi PIJAR, kemarin.

Mantan Kasat Reskrim Polres Tana Toraja ini menambahkan, pihaknya mulai mengusut kembali kasus tunjangan perumahan tersebut, dengan memeriksa beberapa saksi luar atau selain anggota dewan.Dalam waktu dekat lanjutnya, penyidik akan memanggil Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Parepare, Nur Azis Thalib untuk meminta keterangannya seputar alokasi dana dan besarannya tunjangan perumahan ke anggota dewan. “ Kita carikan waktu untuk kita minta keterangannya masalah dana tunjangan yang diberikan untuk anggota dewan itu,” ujarnya.

Terpisah Wakil Ketua DPRD Parepare, Siradj Andi Sapada menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2004 yang diperbaharui dengan PP 37 Tahun 2005, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan, mengatur tentang tunjangan perumahan anggota dewan. Dimana diatur, setiap pemerintah harus menyediakan rumah dinas dan perlengkapannya bagi anggota dewan. Namun, apabila hal tersebut belum bisa disanggupi pemerintah, maka anggota dewan harus diberikan tunjangan berupa uang untuk sewa rumah yang disesuaikan dengan harga sewa rumah setempat.

“ Untuk anggota DPRD di Parepare itu dianggarkan lewat APBD, dimana setiap anggota DPRD menerima tunjangan Rp2,4 juta setiap bulan. Dan saya kira, sudah sepantasnya anggota dewan itu menerimanya, berhubung belum ada rumdis untuk anggota yang disediakan,” jelas Siradj saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Lanjut Siradj, tunjangan sewa rumah untuk anggota DPRD sah-sah saja. Sebab, tidak aturan secara rinci di PP mengenai sewa rumah. Meski demikian, ia tetap mensupport penyidik Polresta untuk melakukan pengusutan, agar masalah dugaan penyalahgunaan tidak dijadikan sebagai ajang pembunuhan karakter.

“ Saya support untuk segera memeriksa anggota dewan. Biar jelas masalahnya, dan tidak terjadi pembunuhan karakter dan fitnah. Saya harap ini cepat diselesaikan, agar tidak dijadikan komoditi politik menjelang Pilkada,” harap Suradj yang juga Ketua PDK Kota Parepare ini.

Sementara itu, anggota DPRD Parepare, Andi Liling meminta kepada Asosiasi Anggota Dewan se Indonesia (Adeksi) untuk memberikan perlindungan hokum kepada anggota dewan. Sebab ia menilai, kasus tunjangan perumahan, bukan hanya terjadi di Parepare, namun seluruh anggota DPRD di Indonesia. Selain itu, penggunaan sewa rumah setiap tahunnya di audit oleh BPK, dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan. “ Setiap tahun itu ada audit BPK. Dan hasilnya itu sudah sesuai dengan harga setempat. Mengenai besaran sewa rumah, itu juga sudah komplit di gaji yang kita terimah setiap bulan,” ujarnya.

Pelapor dugaan penyalahgunaan tunjangan perumahan, yakni LSM Sorot meminta kepada penyidik untuk memberikan kepastian hukum. Ia menganggap, tunjangan perumahan tersebut rawan disalahgunakan, karena banyaknya anggota dewan yang justru tidak menyewa rumah. “ Tunjangan perumahan itu harus betul-betul sesuai peruntukan. Masa sudah ada rumahnya, baru ambil lagi tunjangan untuk sewa rumah. Ini harus diusut,” tegas Sekertaris LSM Sorot, Andi Asrida.

1.Dana tunjangan perumahan dimasukkan di APBD 2007 lewat belanja pegawai DPRD Rp2,4 juta per orang setiap bulan untuk 22 anggota DPRD.
2.Mei 2007 kasus tersebut dilaporkan ke Polresta Parepare, karena peruntukannya tidak jelas.
3.Selama 2007 Penyidik Polresta sempat menangani kasus tersebut. Namun tidak ada kepastian hukum.
4.Februari 2008, penyidik Polresta kembali melakukan penyelidikan dengan memeriksa pihak luar.
5.Hari ini surat permohonan izin pemeriksaan ke 22 anggota DPRD akan diserahkan ke Gubernur Sulsel.

Selengkapnya »»

Sidang Lanjutan Kasus Pembunuhan Keluarga Kontraktor Kembali Ricuh

Laporan: Abdillah

PINRANG---Sidang lanjutan kasus pembunuhan satu anggota keluarga di Dusun Bamba, Desa Batu lappa, Kecamatan Batu lappa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi selatan, kembali berlangsung ricuh. Ratusan keluarga korban mencoba menerobos pagar betis polisi yang berjaga hingga di bagian belakang pengadilan negeri Pinrang, Sulawesi selatan (28/02).

Keributan terjadi saat Ratusan keluarga korban pembunuhan berusaha memaksa masuk kedalam ruang persidangan pengadilan negeri Kabupaten Pinrang, Sulsel. polisi yang berjaga sejak pagi hari, membuat pagar betis di belakang ruang sidang, terpaksa harus mengeluarkan tembakan peringatan, untuk mencegah aksi brutal massa yang mencoba menerobos pagar betis polisi.

Keluarga korban yang hadir dalam sidang Kedua tersebut berang. pasalnya, Kedua terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya saat di tanya oleh majelis hakim. Setelah mendengar jawaban dari Kedua terdakwa, keluarga korban langsung melampiaskan kejengkelannya dengan mencoba memburu dan menghakimi Kedua terdakwa, beruntung aparat kepolisian dari polres Pinrang, berhasil mengevakuasi terdakwa, sehingga terhindar dari amuk massa.

Untuk menghindari amuk massa polisi terpaksa mengawal ketat Kedua terdakwa saat kembali di giring dengan menggunakan mobil milik kejaksaan ke lembaga pemasyarakatan kelas Dua B Pinrang, Sulawesi selatan.

Sementara itu, salah alah seorang anggota keluarga korban Ramli, mengaku kesal karena ulah Kedua terdakawa yang tidak mau mengakui perbuatnnya " Mereka itu sudah jelas adalah pelaku pembunuhan itu" jelas Ramli.

Akibat pembunuhan yang di duga dilakukan oleh Dg Baso dan Ridha, Harun suami korban harus kehilangan Suharyati (25) dan dua anaknya, Yaya (12) dan Fika (8). Pembunuhan tersebut berlangsung pada Sabtu 27 Oktober lalu sekitar pukul 22.30 Wita. Saat ditemukan, kepala ketiga korban nyaris terbelah dengan sekujur tubuhnya terdapat bekas luka tebasan senjata tajam. Sedangkan dua anak korban lainnya yang selamat, Devi (2) dan Adelia (1) ditemukan warga terbaring di ayunan.

Rencananya sidang lanjutan kasus pembunuhan satu anggota keluarga kontraktor itu akan di lanjutkan pada tanggal 13 maret 2007 mendatang.

Selengkapnya »»

Komisi A Desak Penuntasan Kasus Pembalakan Liar

Laporan: Syahlan

Kasus pembalakan liar yang belakangan ini marak di Sidrap, mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Setelah sejumlah warga Desa Betao Riase Kec Pitu Riawa bersama Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesiap (IPMI) Sidrap belum lama ini menggelar aksi di depan gedung DPRD Sidrap, yang meminta agar Pemkab dan Mapolres Sidrap untuk mengusut tuntas pelaku pembalakan liar.

Tanggapan serupa juga datang dari Komisi A DPRD Sidrap. Ketua Komisi A, Baharuddin Andang mengungkapkan bahwa, untuk menindak lanjuti tuntutan masyarakat dan mahasiswa tersebut, sejumlah anggota Komisi A langsung melakukan investigasi yang dilanjutkan dengan rapat internal komisi itu belum lama ini. “Setelah itu kita mengeluarkan beberapa tuntutan yang telah kita tembuskan ke pimpinan dewan, untuk kemudian diteruskan ke Bupati Sidrap,” ujarnya.

Beberapa tuntutan yang dikeluarkan Komisi A diantaranya, meminta aparat segera melakukan pemulihan kondisi keamanan di Desa Betao Riase, pasca sejumlah masyarakatnya mengungsi ke hutan. Selain itu, dewan juga meminta kasus pembalakan liar segara dihentikan, dan meminta kepada aparat untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Baharuddin Andang juga menyebutkan adanya indikasi kuat keterlibatan aparat dalam kasus pembalakan liar di Sidrap. Hanya saja menurutnya, diperlukan pembuktian untuk menemukan oknum aparat yang terlibat dalam kasus tersebut. “Untuk itu kita berharap agar semua pihak bisa melihat persoalan pembalakan liar ini secara jernih. Sehingga tidak semata-mata mengkambinghitamkan masyarakat desa. Tapi sebaliknya pelaku utama bisa segera ditemukan,” pinta Ketua Komisi A DPRD Sidrap itu.

Hal senada juga diungkapkan Ketua IPMI Sidrap, Syamsul Bahri yang meminta agar pihak kepolisian harus tegas dalam mengusut kasus pembalakan liar tersebut. Bahkan menurutnya, pihak kepolisian harus terbuka dan tegas dalam memberikan sanksi bagi anggotanya yang terlibat dalam kasus itu.

“Ini sebenarnya persoalan rumit, jika pihak aparat mau tegas maka seharusnya pihak yang telah mengorganisir kasus ini harus segera ditemukan. Sebab kita yakin, masalah pembalakan liar ini adalah kasus yang terorganisir secara rapi dan telah berlangsung lama,” jelasnya.

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Sidrap, AKBP Samuel Balelang ketika menerima aduan warga dan mahasiswa beberpa waktu lalu menegaskan, pihak kepolisian siap bekerja sama dengan masyarakat dalam menuntaskan pembalakan liar tersebut, termasuk soal adanya indikasi keterlibatan oknum kepolisian dalam kasus itu.

“Kita hanya ingin mencegah pembalakan liar terus terjadi, dan saya tidak membenarkan jika ada anggota saya melakukan kekerasan dalam menyelesaikan kasus itu. Makanya jika memang ada yang melihat anggota saya melakukan kekerasan dan intimidasi, silahkan lapor ke Polres untuk diberi sanksi,” jelasnya.

Selengkapnya »»

Kalah Di PN Sidrap, Pemkab Niat Ajukan Banding

Laporan: Hamzah

SIDRAP---Karena kalah dalam proses pengadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Sidrap melawan ahli waris Kamo La Tonga terkait kasus sengketa tanah Puskesmas Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitue, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap berniat untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Makassar.

Untuk upaya bandiong tersebut pihak Pemkab belum lama ini melakukan inventarisasi dan klarifikasi tanah Puskesmas Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, dimpin langsung Ketua Tim Tim Inventarisasi dan Klarifikasi Tanah Pemkab Sidrap Drs H Hasanuddin Syafiuddin M Si, didampingi sejumlah pejabat lainnya.

Inventarisasi dan klarifikasi yang dilakukan tersebut rencananya akan dijadikan bahan pendukung Pemkab Sidrap untuk mengajukan banding ke Pengadinan Tinggi Makassar tentang kausus tanah yang dimenangkan pihak ahli waris Kamo La Tonga di tingkat Pengadilan Negeri Sidrap tersebut.

Sekedar diketahui bahwa pihak ahli Waris Kamo La Tonga mengklaim tanah Puskesmas tersebut sebagai miliknya. Buntut dari pengakuan tersebut ahli waris Kamo La Tonga menuntut ganti rugi sebesar Rp 700 ribu per meter persegi yang luasnya 3000 meter persegi atau 0,30 hektar.Itu artinya pihak penggugat menuntut ganti rugi dari Pemkab Sidrap sebesar Rp 2,1 miliar.

Dari pertemuan klarifikasi yang digelar Pemkeb tersebut muncul kesaksian dari warga di wilayah itu. H Hasan Boko misalnya, mengutarakan bahwa tanah Kamo La Tonga itu sudah diberikan tukarannya di Kampung Baru sebagai lokasi tanah yang disepakati menjadi pengganti tanah warga ketika itu.

Kesaksian sama juga datang dari warga linnya semisal, M Daming, H Nurdin Jafar alias H Laokkeng dan H Sahabuddin Ladda. Ketiga saksi hidup ini, mengungkapkan bahwa tanah Kamo Latonga telah diberikan tukaran di Kampung Baru. H M Daming dan Sahabuddin Ladda menjelaskan bahwa tanah Kamo La Tonga dibeli oleh Parennei dan dari Parennei dibeli H Daming.

Warga lainnya, H Nurdin Jafar dalam meberikan kesaksian mengatakan bahwa sebenarnya tanah Kamo La Tonga itu seluas 12 x 15 meter atau sekitar 1,8 hektar dan sudah ada tukarannya.

Sementara itu, kesaksian lainnya juga datang dari H Yunus Tipe didukung oleh warga lainnya yang justru menyebtukan bahwa stempel dan tanda tangan Camat Abidin Pido (Camat ketika itu,red) yang digunakan dasar oleh penggugat disinyalir palsu karena stempel yang digunakan lebih kecil dan tinta yang biasa digunakan camat bertanda tangan berwarna hijau. "Dari ciri-ciri ini, bisa disinyalir bahwa surat pendukung itu palsu,"ujar Yunus yang dibenarkan peserta lainnya.

Selengkapnya »»

Si-Jago Merah Kembali Lahap Rumah Warga

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Kebakaran kembali terjadi di Kota Parepare dalam dua bulan terakhir ini. Kali ini melahap sebuah rumah di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki, Kamis (28/2).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 05.00 dini hari yang diduga disebabkan terjadi akibat korslet atau percikan arus pendek yang menyebabkan munculnya api dari kabel listrik lalu melahap bagian rumah yang terbuat dari kayu.

Dari informasi warga dan pemilik rumah, penyebab kebakaran akibat arus pendek atau koslet. "Saya curiga, ini terjadi karena adanya pergantian pemasangan kabel baru jaringan listrik di setiap rumah warga sejak dua pekan lalu oleh pihak kontraktor," kata Ketua RW III Kelurahan Sumpang MInangae, Adhar Turang.

Hal senada diungkapkan pemilik rumah yang menjadi korban kebakaran, Adrah (40). "Kalau menurut saya, mungkin penyebabnya dari kabel listrik di rumah saya karena saat terjadi kebakaran, saya dan anak-anak saya memang tidak bermalam di rumah," katanya.

Adrah, janda yang memiliki lima anak itu, mengaku saat kejadian ia tidak berada di rumahnya bersama anak-anak dan sanak famili lainnya. Seperti biasa, setiap malam ia tinggal di rumah anaknya sambil menjaga cucunya yang juga berdampingan dengan rumahnya.

"Cuma kalau siang, saya sama anak-anak dan keluarga lain tetap tinggal di rumah. Saat terjadi kebakaran, saya tahu setelah ada tetangga yang berteriak rumah saya di
luar terbakar ketika saya bangun hendak berwudhu," terangnya.

Korban mengaku tak ada harta berharga yang ikut terbakar pada kebakaran yang menghanguskan seisi rumahnya itu. Hanya alat elektronik berupa sebuah radio dan satu pasang speaker berada di dalam rumah yang ikut terbakar.

Bantuan calon
Usai kejadian, beberapa pengurus PKS seperti legislator Iqbal Chalik dan calon wakil wali kota dari PKS Abd Rahman Saleh dating mengunjungi korban sekaligus memberikan bantuan materi kepada Adrah sekitar pukul 11.00.

Tidak lama berselang, rombongan kunjungan kerja Wali Kota Parepare M Zain Katoe juga menyusul mengunjungi lokasi kebakaran dan memberika bantuan kepada korban setelah sebelumnya Zain meninjau pelatihan pembuatan batik di Kelurahan Cappa Galung.

Selengkapnya »»

Dua Calon Wakil Wali Kota Saling Puji

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Pencalonan politisi PKS yang juga anggota DPRD Parepare Abd Rahman Saleh memiliki kesan khusus bagi Achmad Ridha Ali, yang juga diusung menjadi Calon Wakil Wali Kota Partai Amanat Nasional (PAN)Parepare.

Menurut Wakil Ketua DPRD Parepare, Rabu (27/2), itu pencalonan Rahman yang selama ini dekat dan bersama-sama dirinya melakukan sosialisasi di Masjid di hamper setiap jumatan, dianggap sebagai keberhasilan dirinya membina Rahman yang disebut sebagai murid-nya.

"Rahman Saleh itu murid saya, jadi saya tetap merasa bangga jika dia yang selama ini menemani saya dicalonkan sebagai wakil wali kota seperti saya. Saat ini saya belum mengganggap dia sebagai saingan saya tetapi jika dalam masa pilkada, saya sudah siapkan trik khusus untuk dia," katanya.

Menurut Ridha, ia punya kata-kata pamungkas jika melakukan sosialisasi di masyarakat jika melakukan silaturrahmi dengan warga pada acara jumatan di masjid. "Kalau sudah ada gurunya, buat apa pilih muridnya," kata Pembina ikatan pencak silat Kota
Parepare itu.

Meski demikian, pemilik Kedai dan Kafe Bambapuang Parepare itu mengaku tetap akan bersedia ditemani Rahman Saleh kembali melakukan Jumatan atau silaturrahmi setiap pekannya di sejumlah masjid di Parepare.

Menanggapi hal itu, Rahman yang selama ini diketahui selalu setia menemani Ridha meakukan silaturrahmi pada acara jumatan di beberapa daerah di Parepare mengaku memang banyak belajar dari Ridha.

"Saya punya jawaban sendiri menanggapi komentar Pak Ridha seperti itu. Saya menilai guru yang baik adalah guru yang memberikan kesempatan kepada muridnya untuk lebih
maju," ujarnya anggota KOmisi B itu.

Koalisi PAN

Menanggapi soal status PAN yang belum memiliki partai koalisi mengusung pasangan calonnya, Ridha yang telah ditetapkan diduetkan bersama Syamsul Alam Mallarangan mengaku, PAN sebenarnya sudah menjajaki koalisi dengan beberapa partai.

"Saya tidak tahu persis partai apa yang akan diajak berkoalisi. Soal itu, yang tahu persis tentu pihak DPD PAN Parepare. Yang pasti, PAN akan berkoalisi dengan partai
lain untuk mengusung pasangan calonnya," jelasnya.

Ketua DPD PAN Parepare Muh Haidir sendiri masih enggan menyebut dengan partai apa PAN akan berkoalisi mengusung pasangan calonnya.

Dari informasi yang beredar, PAN Parepare yang telah mengusung Kepala DInas KOperasi SUlsel itu sebagai calon wali kota, santer dikabarkan sudah hampri dipastikan menjalin koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi.

Selengkapnya »»

Penghuni Panti Jompo Hidup Memprihatinkan

Penghuni Panti Jompo yang hidup memprihatinkan.

Laporan: Yusuf Al-Faresi

Puluhan penghuni Panti Sosial Tresnawerda, Kota Parepare, Sulsel, hidup dalam kondisi yang sangat meprihatinkan. Minimnya layanan kesehatan serta fasilitas hidup lainnya, menyebabkan para Orang Tua Jompo yang menjadi penghuni panti tersebut menjalani hari-hari yang suram.

Minimnya Fasilitas hidup, seperti layanan kesehatan dan kebersihan serta gizi, menyebabkan puluhan penghuni Panti Jompo Tresnawerda, Kota Parepare, Sulsel, hidup dalam kondisi memprihatinkan.

Selain terpisah jauh dari keluarga, Para Manusia Lanjut Usia (Manula) tersebut mengaku pasra menjalani hari tua dengan kondisi seperti ini. Pak Telo Misalnya. Menurut, Lelaki lanjut usia ini, sudah tujuh tahun lebih ia menghabiskan hari tuanya di Panti Jompo.

Entah karena alasan apa, Keluarga Pak Telo mengirimnya ke Panti Sosial Tersnawerda Mappakasunggu. Padahal Pak Telo berharap dapat menjali hari tuanya di tengah-tengah keluarga tercinta.

Di Panti sosial ini Pak Telo mengaku menjalani hidup yang sulit. "Sudah tujuh tahun saya tinggal di Panti ini. Selama itu, Nasi putih dan Ikan Kering menjadi menu makanan yang tidak asing lagi. Belum lagi fasilitas hidup lainnya yang sangat minim. Beberapa penghuni lainnya hanya tidur beralaskan lantai atau dipan kayu. Sementara banyak kasur busa yang diperuntukkan bagi kami hanya tersimpan di gudang," ungkap Telo dengan mimik sedih.

Entah karena alasan apa, Pihak Pengelola menyimpan begitu banyak kasur busa digudang. Padahal para penghuni Panti sangat membutuhkan fasilitas tersebut.

Selain Fasilitas hidup seperti minimnya makanan bergizi dan layanan kesehatan yang kurang, faktor kebersihan juga menjadi kendala tersendiri bagi para penghuni panti. Pihak pengelola seperti menutup mata akan hal itu.
Kasur Busa dan Bantal yang disimpan di gudang Panti


Bagaimana tidak, banyak ruang tidur atau kamar yang setiap hari digunakan para penghuni panti kondisi kebersihannya sangat jauh dari pola hidup sehat. Kotoran tersebar dimana-mana. Terlebih lagi kondisi WCnya yang sangat jorok. Padahal para penghuni Panti sangat rentan terjangkit penyakit.

Sementara itu, saat dikonformasi, Pihak Pengelola Panti enggan berkomentar. "Saya tidak bisa memberikan komentar," ungkap salah seorang Staf Panti Sosial tanpa menyebutkan identitasnya.

Selengkapnya »»

Bendahara Sub Bina Marga Pinrang Diperiksa Tiga Jam

Terkait Kasus Penjualan Aspal Proyek Pembuatan Jalan

Laporan: Syahlan

PINRANG---Bendahara Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah (Kimprasda) Pinrang, Marwiah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pinrang, terkait kasus penjualan 105 drum aspal untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan propinsi di kawasan Kab Pinrang, yang dilakukan oleh mantan Kepala Sub Bina Marga Dinas Kimprasda Pinrang, Amiruddin P.
Pemeriksaan yang berlangsung selama tiga jam itu dimulai pada pukul 13,00 hingga 16.00 wita hari ini (27/02). Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pinrang Abdul Malik Kalang, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan sejumlah data yang berkaitan dengan anggaran pembangunan jalan dan jembatan propinsi yang dianggarkan dalam APBD Propinsi pada tahun 2004 hingga 2006.

“Dari dia kita mendapatkan sejumlah data terkait dengan kasus yang dilakukan Bapak Amiruddin. Namun kita masih membutuhkan banyak lagi data lainnya, karena keterangan dari Ibu Marwiah tidak banyak membantu proses penyelidikan,” jelasnya.
Meski demikian, menurut Kasi Pidsus Kejari Pinrang itu status pemeriksaan mantan Kepala Sub Bina Marga Dinas Kimprasda Pinrang, Amiruddin P, dipastikan segera akan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sementara itu, Marwiah yang ditemui usai pemeriksaan enggan memberikan komentar mengenai pemeriksaannya yang dilakukan oleh Kejari Pinrang.
Kasus penjualan 105 drum aspal untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan tersebut, yang dilakukan oleh Amiruddin P itu diduga merugikan keuangan negara senilai Rp101 juta. ”Kesalahan lainnya adalah, yang bersangkutan tidak melakukan pemeliharan terhadap sejumlah jalan raya propinsi yang ada di Pinrang. Padahal proyek tersebut sudah dianggarkan pada APBD,” jelas Abdul Malik Kalang.
Hal yang sama dibenarkan oleh Kasi Intel Kejari Pinrang. Bahkan menurutnya untuk kepentingan penyelidikan, Kejari Pinrang telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut. ”Makanya dalam waktu dekat, status pemeriksaan yang bersangkutan akan ditingkatkan. Apalagi hanya dia satu-satunya yang diduga kuat melakukan penyalahgunaan itu,” jelas Taufik Djalal, yang juga bertindak sebagai penyidik kasus itu.
Namun ketika ditanya tentang pihak ketiga yang membeli aspal yang dijual oleh Amiruddin P, Kasi Intel dan Kasi Pidsus Kejari Pinrang, masih enggan menyebutkan secara detail. Menurut mereka, masih dibutuhkan sejumlah data untuk menguatkan proses penyelidikan.
”Jangan sampai mereka menghilangkan barang bukti yang dibutuhkan itu, tentu hal ini akan menyulitkan proses pemeriksaan. Oleh sebab itu, kami masih merahasiakan nama-nama pihak ketiga yang membeli ratusan drum aspal itu,” jelas Taufik Djalal, yang juga menjelaskan bahwa pihaknya juga tengah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah kasus yang diduga merugikan keuangan negara.

Selengkapnya »»

Puluhan Hektar Tanaman Padi Siap Panen Terendam Banjir

Laporan: Syahlan

SIDRAP---Puluhan hektar tanaman padi di Kec Tellu Limpoe Sidrap terendam banjir. Air terlihat mulai mengenangi tanaman siap panen itu sejak Minggu malam (24/02) hingga Senin (25/02). Akibat banjir, hanya sekitar lima senti meter tanaman padi tersebut tampak di permukaan. Menurut Suedi, salah seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi tersebut, akibat banjir, tanaman tersebut akan gagal panen.

“Biasanya tanaman padi yang buahnya mulai menguning, tidak boleh terendam air karena batangnya akan busuk. Akibatnya, tanaman tersebut akan tumbang dan rusak,” jelas Suedi, yang juga menjelaskan bahwa kalaupun petani berkeras memanen padinya, maka beras yang dihasilkan akan berwarna merah dan mengeluarkan bau yang tidak sedap.
Sementara menurut Beddu Talib salah seorang petani penggarap di lokasi tersebut, dengan adanya banjir itu, maka dipastikan panen tahun ini di lokasi itu gagal total. Menurutnya, hal itu dikarenakan tidak adanya saluran air yang bisa mengalirkan air yang menggenangi tanaman padi itu ke tempat lain.
“Jadi kita tidak tahu akan berbuat apa lagi. Seandainya di sini ada saluran yang bisa mengalirkan air ke tempat lain, maka kami segera usahakan sebelum kerusakan yang terjadi terlalu parah. Kami hanya berharap mudah-mudahan air cepat surut dan kerugian yang dialami tidak terlalu besar,” pasrah Beddu Talib.
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa dengan kondisi seperti itu, maka dipastikan petani di sekitar lokasi itu akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dia kemudian merinci biaya yang dikeluarkannya mulai dari pengolahan lahan, hingga menjelang panen. “Apalagi beberapa waktu yang lalu harga pupuk mengalami kenaikan, begitupun dengan obat-obatan hama. Kerugian yang saya derita akibat kegagalan panen ini, kira-kira mencapai Rp8.000.000 hingga Rp10 juta,” tandas bapak empat orang anak itu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidrap Mansyur Panggala, membenarkan tidak adanya saluran air di sekitar lokasi tersebut. Menurutnya, seharusnya Pemkab Sidrap memikirkan untuk membangun saluran air di sekitar lokasi yang memang langganan banjir itu.
“Kejadian seperti itu terjadi hampir tiap tahun, seharusnya Pemkab lebih peka dengan persoalan itu. Jika hal ini terus dibiarkan, maka warga akan terus-menerus mengalami hal yang sama tiap tahunnya. Kasihan mereka,” terangnya.
Lebih lanjut dijelaskanya bahwa selama ini memang terkesan kurang perhatian dengan masalah pertanian. Padahal Sidrap adalah daerah penghasil utama tanaman pangan itu di Sulsel. “Buktinya, Pemkab Sidrap tidak segera tanggap dengan kelangkaan pupuk beberapa waktu yang lalu. Padahal petani sudah sangat membutuhkan pupuk,” tandas legislator asal Partai Golkar itu.
Dihubungi terpisah, Sekkab Sidrap Drs H Hasanuddin Syafiuddin MSi menanggapi musibah tersebut mengaku akan segera melakukan tinjauan ke lokasi bencana. Namun dia mengaku tetap menunggu laporan dari camat di mana bencana tersebut terjadi. “Kita akan tetap turun, tapi sayangnya hingga saat ini belum ada laporan dari camat mengenai hal itu,” ujarnya.
Luas lahan tanaman padi di Sidrap saat ini mencapai 65.426,84 Ha, yang terdiri dari sawah irigasi teknis dan sawah tadah hujan. Dengan lahan seluas itu, setiap musim tanam Sidrap mampu menghasilkan gabah sekitar 438.799,20 Ton, dengan rata-rata produksi mencapai 67,07 kuintal per Ha.

Selengkapnya »»

Tersangka Prona Diperiksa 3 Jam

Lanjutan Penyidikan Pungli Prona 2006

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE----Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare, kembali memeriksa tersangka Proyek Nasional (Prona) Sertifikat tanah gratis 2006, yakni Pimpro Prona, Budi Hartono, di ruang penyidik selama tiga jam, mulai pukul 11 hingga pukul 14, kemarin.

Penyidik Prona, Ardiansyah mengungkapkan, pemeriksaan tersangka Budi merupakan yang ketiga kalinya semenjak ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, pemeriksaan lanjutan ini untuk memperjelas keterangan sebelumnya. “ Ini keterangan tambahan dari tersangka. Dan kita ingin memperjelas keterangan sebelumnya,” ujar Ardi sapaan akrabnya kepada wartawan, kemarin.

Kasi Pidsus Kejari Parepare ini menambahkan, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukannya, tersangka Budi Hartono mengakui telah melakukan pungutan dari kelurahan Rp200 per KK. “ Semuanya dia akui ada pungutan lewat kelurahan. Memang waktu masih diperiksa sebatas saksi, dia mengelak melakukan pungutan. Tapi dia sudah mengakui semua. Apalagi, ada bukti kuitansi dan tanda tangannya,” ungkap alumni UMI Makassar ini.

Selain memeriksa Budi Hartono, pihak Kejari juga memeriksa staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parepare, Selle Arna sebagai saksi atas pengeluaran keuangan pada saat Prona 2006. “ Kita hanya periksa sebatas saksi saja. Karena dia banyak mengetahui mengenai penggunaan anggaran. Itu saja kita mintai keterangannya,” ujar Ardi.

Sementara tersangka Budi Hartono melalui penasehat hukumnya, Fahri Bachmid membenarkan pemeriksaan keterangan tambahan tersebut. Namun, ia mempertanyakan alasan penyidik yang menetapkan klieenya sebagai tersangka. Sebab kliennya tidak mempunyai kapasitas melakukan pungli lewat kelurahan “ Kalau penyidik menetapkan Pak Budi sebagai tersangka dengan alasan melakukan pungutan, maka itu harus dipertanyakan. Penyidik harus menelusiri fungsi dan tugas pimpro. Dan terasa janggal kalau klien saya ditetapkan tersangka dengan alasan itu,” tegas Fahri saat dikonfimasi di sela-sela pemeriksaan klieenya di Kejari.

Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sulsel ini, juga mengungkapkan, kliennya sudah menjalankan tugasnya sebagai pimpro sesuai dengan surat tugas dari Kepala BPN 2006, Umar Latief. “ Dalam surat tugas itu tidak ada sama sekali ada tercantum intruksi melakukan pungutan. Makanya klien saya sudah menjalankan tugas secara baik,” ujarnya.

Menanggapi penanganan kasus dugaan pungli Prona 2006 di Kejari Parepare, Wakil Ketua DPRD Parepare, Ridha Ali menilai, sudah berjalan dengan baik tanpa melihat ada kesan diskriminasi dalam penanganannya. Hanya, legislator PAN ini mengingatkan, agar penanganan kasus BPN tidak sampai mengabaikan penanganan kasus lain. “ Saya berharap penanganannya berlaku adil dengan kasus lain. Dan sanksi yang diberikan harus sesuai dengan aturan dan memperlakukan dengan seadil-adilnya,” harap Ridha saat dimintai tanggapannya, kemarin.

Selengkapnya »»

Tersangka Baru Ditetapkan Pekan Depan

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE---Sementara itu, Kajari Parepare Andi Abdul Karim berjanji menetapkan tersangka baru lagi dalam kasus dugaan pungli Prona 2006, pekan depan. Menurutnya, pihaknya selama ini secara intensif melakukan penyidikan terhadap tersangka dan saksi kasus prona. “ Ini masih berjalan terus, termasuk pemeriksaan terhadap Budi hari ini (kemarin). Mudah-mudahan pecan depan kita sudah tetapkan tersangka barunya,” janji Kajari kepada wartawan kemarin.

Mantan Kasi Intel Kejari Makassar ini, belum bersedia menyebutkan jumlah dan identitas tersangka baru tersebut, dengan alasan belum saatnya diumumkan. “ Yang jelas ada penambahan tersangka kasus prona,” tegasnya. Sebelumnya, Kajari sempat menyebut tersangka baru nantinya, yakni salah satu pejabat BPN saat menentapkan mantan lurah Bukit Indah Soreang, Setiawan sebagai tersangka. “ Masih ada lagi nanti dari salah satu pejabat BPN. Nanti anda tahu sendiri siapa orangnya,” katanya belum lama ini.

Sementara itu, kasus dugaan pungli Prona di Kabupaten Barru dan Sidrap, statusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan dalam ekspose yang berlangsung di aula Kejati Sulselbar, Selasa (26/02). Dalam ekspose tersebut, ditemukan adanya pungli yang dilakukan oknum BPN melalui kelurahan dan desa. Hanya saja, Kajari Pangkep, Marang, dan Kajari Barru, Basuki Rahmat Sila, belum bersedia menyebut nama-nama tersangka dalam kasus tersebut. Kasi Intel Kejari Barru, Haedar yang dikonfimasi mengenai peningkatan kasus prona, memilih untuk tidak bicara, dengan alasan tidak berwenang menyampaikan nama tersangkanya. Sementara, Kajari Barru saat dikonfirmasi lewat telepon kantornya berulang kali, juga tidak ada jawaban.

Selengkapnya »»

Golkar Warning Kadernya di Pilwakot

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE---Pengurus DPD II Golkar Parepare, mengelurkan warning kepada kadernya yang ingin diusung oleh partai lain dalam Pilwakot Parepare, Agustus mendatang.

Ketua DPD II Golkar, Zain Katoe menegaskan, kader golkar yang ingin maju dan diusung oleh partai lain, seharusnya mengundurkan diri terlebih dahulu dan memberikan penyampaian ke DPD II. “ Jauh hari mau maju dan diusung partai lain, itu harus mundur. Termasuk ada konsultasi ke saya sebagai Ketua DPD II Golkar. Saya tidak mempermasalahkan kalau ada yang ingin maju dan terjadi persaingan antara kader yang diusung partai nantinya,” ujar Zain Katoe kepada wartawan, kemarin.

Senada dengan itu, Sekertaris DPD II Golkar Parepare, Kaharuddin Kadir menambahkan, pengurus golkar yang ingin maju dan diusung partai lain, harus mengundurukan diri sebagai pengurus di Golkar, dan mengundurkan diri apabila yang bersangkutan menjabat jabatan fungsional, baik di pemerintahan maupun di legislatif. “ Ini aturan yang dilahirkan di Rapimnas Golkar. Kalau kader atau pengurus mengikuit semua aturan, saya kira tidak ada masalah untuk diusung partai lain,” jelasnya.

Mengenai pengurus Golkar yang ingin maju dengan kendaraan partai lain, pihaknya masih menganggap sebatas wacana saja. “ Kalaupun ada pengurus yang ingin maju, saya kira masih sebatas saja. Nanti kita lihat saat deklarasinya atau pendaftaraan di KPUD, apakah kader itu diusung oleh partai lain,” ujar Kahar yang juga Sekertaris Komisi C DPRD Parepare ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pengurus Golkar yang ingin maju di Pilwakot. Antara lain, Zain Katoe (wali kota) Tajuddin Kammisi (Wakil Wali Kota), Syamsu Alam ( anggota DPRD Parepare) dan Muhadir Haddade (Ketua DPRD). Namun, peluang Tajuddin Kammisi sangat terbuka untuk diusung menjadi calon wali kota oleh PKS. Sementara Zain Katoe, memiliki kans yang sangat besar untuk diusung oleh partai Golkar.

Selengkapnya »»

Polres Enrekang Amankan 42 Kendaraan

Laporan: Samiruddin

ENREKANG---Selama pihak lalu lintas melaksanakan operasi penertiban lalu lintas yang digelar selama sepekan ini sudah 42 kendaraan yang sudah dijaring, 2 diantaranya mobil yang beroperasi melakukan pemuatan yang tidak sesuai aturan, 40 kendaraan
roda dua yang ditahan karena tidak memakai perlengakapan helem, kaca spion, dan tidak
dilengkapinya surat-surat termasuk STNK dan SIM.

Hal ini diungkapkan, kasat Lantas, Iptu Muhiddin Yunus kepada PARE POS, diruang kerjanya kemarin. Muhiddin menyebutkan tehnis secara rinci adalah 28 roda dua tidak dilengkapi surat-surat seperti STNK dan SIM, 2 mobil beroperasi menyalahi pemuatan, 13 kendaraan roda tidak ada kelengkapannya seperti kaca spion dan helm.

Terpisah, Kapolres Enrekang, AKBP Endi Sutendi SIK menjelaskan operasi yang dilakukan lalu lintas merupakan operasi penertiban sesuai UU no 14 tahun 1992 ketertiban lalu lintas.

Tujuan ini dilakukan tak lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Massenrempulu soal ketertiban berlalu lintas, dimana sekarang ini angka lakalantas signifikan tinggi dibanding sebelumnya."Kami pihak Polres memberikan pembinaan terhadap masyarakat Massenrempulu soal ketertiban berlalu lintas, demi mengurangi angka
kecelakaan,"kata Endi Sutendi.

Diimbauhkan juga kepada masyarakat Enrekang, agar dalam melakukan perjalanan harus dilengkapi kendaraannya surat-surat termasuk STNK, SIM, selain itu juga harus pengguna kendaraan roda dua harus lengkap seperti helem dan kelengkapakan fisik kendaraan tersebut.

Harapannya agar kegiatan yang dilakukan pihak Polres ini dapat kedepan mentaati aturan berlalu lintas, sehingga keasadaran hukum berlalu lintas dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama dan kesadaran masyarakat sendiri.

Selengkapnya »»

Premium Masih Langka Di Sidrap

Laporan: Syahlan

SIDRAP---Kelangkaan BBM jenis premium di Sidrap hingga hari ini (26/02) masih berlangsung. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sidrap, masih terlihat ramai antrian kendaraan roda dua dan empat. Seperti yang terlihat di SPBU Kota Pangkajene dan SPBU Tanete Kec Maritengae Sidrap. Pada pukul 07.15 wita, tampak puluhan kendaraan mengantri premium. Antrian tersebut terlihat hingga pukul 13.00. Menurut Rahim salah seorang tukang bemor (becak motor-red), yang mengantri sejak 08.00 wita, namun hingga 09.30 wita, belum mendapatkan premium.

“Saat tiba di tempat ini, stok premium sementara diturunkan. Tapi antrian sudah sangat panjang, jadi tetap harus antri. Sejak kemarin saya belum mendapatkan premium, padahal saya harus mencari penumpang karena sudah dua hari ini belum bekerja,” terang Rahim yang mengaku sangat terbebani dengan cicilan bulanan motornya.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa, sebenarnya dia bisa membeli premium di sejumlah warung menjual botolan. Namun harga per botolnya sangat mahal. Menurutnya, harga premium per botol sebesar Rp10.000, padahal harga normalnya di SPBU hanya Rp4.500 per liter.

“Sayat tidak bisa membeli premium dengan harga seperti itu, apalagi tarif yang diminta kepada penumpang masih menggunakan harga lama. Saya bisa rugi besar kalau seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi? Mudah-mudahan pemerintah segera mengantisipasi masalah ini. Kasihan kami warga kecil ini,” jelas Rahim.

Hal yang sama juga dikeluhkan oleh Abd Rahman, salah seorang sopir angkutan umum di Sidrap yang terlihat ikut antri di SPBU Tanete Kec Maritengae Sidrap. Menurutnya, sejak Minggu sore (24/02) dia sudah sangat kesulitan mendapatkan premium. Dia mengaku sejumlah SPBU di Sidrap yang dikunjunginya mengaku kehabisan stok.

“Sementara kemarin (Senin-red) saya mendapatkan premium hanya sekitar sepuluh liter di warung, itupun dengan harga Rp12.000 per botol. Sementara tarif tumpangan yang saya kenakan kepada penumpangan, menggunakan tarif lama. Jelas dong saya rugi,” jelas Abd Rahman, yang mengaku bahwa setiap hari harus memberi setoran sebanyak Rp200 ribu kepada majikannya.

Keluhan yang sama juga disampaikan oleh Laterrang, salah seorang tukang ojek yang sering mangkal di Kelurahan Bilokka Kec Panca Lautang Sidrap, yang mengaku sejak Minggu hingga Selasa (26/02) tidak pernah lagi mengambil penumpang. Dengan kondisi seperti itu, ayah lima orang anak itu mengaku sangat sedih. Apalagi dia harus membayar cicilan motornya per bulan sebesar Rp750 ribu.

“Belum lagi biaya hidup sehari-hari untuk tujuh orang anggota keluarga saya. Kondisi ini saya berat buat kami, karena saya satu-satunya tulang punggung keluarga ini. Jika tidak bekerja mencari penumpang, maka tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Sidrap Hasanuddin Syafiuddin mengatakan bahwa kelangkaan itu terjadi di sejumlah daerah di sekitar Sidrap, yang diakibatkan oleh terlambatnya distribusi BBM dari Makassar ke Parepare. Akibatnya, sejumlah kabupaten mengalami kelangkaan BBM.

“Tapi kami sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak yang bertanggung jawab dengan distribusi BBM itu. Dan dipastikan hari ini (Selasa, 26/02) ada tanker pembawa BBM merapat di Pelabuhan Parepare. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai,” harap Sekda Sidrap itu.

Selengkapnya »»

Satu Lagi Korban Positif HIV/AIDS di Pinrang

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Terus bertambahnya penderita positis HIV/AIDS di Kabupaten Pinrang dalam beberapa tahun terakhir menjadikan pemkab semakin mewaspadai meluasnya virus yang secara berlahan menyerang sistem kekebalan tubuh tersebut. Data terbaru menyebutkan, satu orang warga Pinrang yang bermukim di Kecamatan Batu Lappa dipastikan positif terjangkit HIV/AIDS. Korban yang dirahasiakan identitasnya tersebut tertular penyakit mematikan tersebut setelah menjadi Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Pinrang Drs H Abd Kadir Pais di ruang kerjanya kemarin mengakui Pinrang masuk dalam wilayah daerah yang paling rawan terhadap penyebaran HIV/AIDS. "Bahkan sudah ada korban AIDS yang meninggal di Pinrang," katanya.

Pola hidup yang masih mengedepankan budaya Siri' (malu,red) menjadi salah satu kendala KPAD Pinrang mendeteksi lebih jauh para penderita HIV/AIDS yang ada di Pinrang. Ditemukannya warga Batulappa yang positif HIV AIDS setelah menjadi TKI, kata Kadir Pais, juga berkat bantuan salah satu kelompok pemerhati AIDS. "Data terbaru, satu lagi warga Pinrang positif HIV/AIDS. Saat ini penderita tengah menjalani perawatan dari medis," katanya

Mengantisipsi penyebaran HIV/AIDS dan mendeteksi masyarakat pendatang utamanya TKI yang kemungkinan terjankit penyakit tersebut, ke depan, KPAD bekerjasama dengan pemkab Pinrang akan melakukan pemeriksaan kepada seluruh TKI sebelum bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. "Tapi wacana ini baru akan kita sosialisasikan agar tidak menimbulkan ketersinggungan pada masyarakat. Kita juga berharap, masyarakat bisa berlapang dada menerima penderita HIV/AIDS agar tidak didiskriminasikan dalam pergaulan," tandasnya.

Selengkapnya »»

20 ribu KK Warga Pesisir, Hidup Dibawah garis Kemiskinan

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Akibat cuaca yang berimbas pada buruknya perairan di laut menyebabkan sedikitnya 20 ribu kepala keluarga (KK) yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil melaut semakin terpuruk hidup di bawah garis kemiskinan.

Anggota DPRD Pinrang HM Ramli P mengatakan saat ini cuaca perairan dilaut terus memburuk, membuat warga pesisir yang mayoritas nelayan tidak mampu berbuat banyak sehingga semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Seharusnya perhatian pemerintah lebih diprioritaskan kepada masyarakat nelayan yang saat ini tidak memiliki mata pencaharian karena kondisi perairan laut yang memburuk sejak beberapa pekan lalu," jelasnya.

Ramli memastikan, sedikitnya 20 ribu KK di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Pinrang butuh bantuan khusunya kebutuhan hidup sehari-hari. " Saat ini masyarakat nelayan sangat memprihatinkan, mereka tidak lagi melaut akibat cuaca buruk. Harapan kita pemerintah utamanya pemerintah pusat dapat turun memberikan bantuan pada warga pesisir atau masyarakat nelayan," katanya.

Ramli mengakui, salah satu angenda perjuangan pihaknya saat ini untuk meringankan beban masyarakat pesisir adalah mencari bantun utamanya kebutuhan sehari -hari masyarakat seperti beras. "Yang paling dibutuhkan warga pesisir saat ini adalah kebutuhan makan. Akibat cuaca buruk mereka tidak lagi melaut, mereka terancam kelaparan," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Pinrang, DR H Dies Macmud S.Ip MM M.Si, menjelaskan mengatasi bencana gelombang pasang maka dibeberapa lokasi pesisir perlu dibangun crib water blok (pemecah ombak). Selain itu, penghijauan seperti penanaman pohon bakau di pesisir pantai yang rawan abrasi perlu digalakkan. "Penghijauan di wilayah pesisir adlaah salah satu solusi mengatasi abrasi," katanya.

Dies mengharapkan pemerintah daerah perlu menyisihkan anggaran untuk pembangun pemecah obak pada penganggaran APBD perubahan 2008 mendatang. "Penganggaran pembangunan pemecah obak memerlukan dana yang cukup besar, olehnya itu harus dilakukan secara bertahap dan harus mulai difikirkan saat ini," katanya.

Selengkapnya »»

Total Lods Untuk Tiga Pasar Baru 2084, Tiap Pasar mengalami penambahan Lods

Laporan: Hamzah

SIDRAP-- Dari pembangunan tiga pasar di Kabupaten Sidrap yang terdiri dari Pasar Tanru Tedong, Pasar Rappang dan Pasar Pangkajene rata-rata setiap pasar mendapat tambahan pembangunan lods di setiap pasarnya dari total lods dari ke tiga pasar tersebut mencapai 2084 lods.

Kepala Dinas Penadapatan daerah (Kadispenda), Drs A Irwan Bangsawan MSi yang ditemui diruang kerjanya Senin 25 Februari kemarin mengatakan bahwa jumlah tersebut secara rinci terdiri dari pasar Pangkajene sebanyak 848 lods, Pasar Rappang 536 lods dan Pasar Tanru Tedong 700 lods.

dari jumlah tersebut, menunjukkan adanya penambahan jumlah lods yang dibangun disetiap pasar. Untuk Pasar Pangkajene, sebut Irwan, dari jumlah lods di pasar lama sebanyak 432 lods menjadi 848 lods atau mengalami penambahan sekitar 416 lods. Hal sama juga terjadi di Pasar Rappang dari jumlah lods sebanyak 444 di psar yang lama bertambah sekitar 92 lods menjadi 536 lods secara keseluruhan.

Sementara untuk pasar Tanru Tedong dari jumlah lods 265 di psar sebelumnya mengalami penambahan sekitar 444 lods menjadi 700 lods secara keseluruhan.

"Selain pembangunan lods juga ada peningkatan pembuatan fasilitas pasar lainnya seperti bangunan kios dan pelataran, namun ada satu fasilitas di Pasar lama yang sudah tidak dibangun lagi di pasar baru ini yaitu gardu, itu sudah ditiadakan,"jelas Irwan Bangsawan.

Fasilitas lainnya yang tetap ada di pasar baru bahkan juga di tambah jumlah bangunannya adalah bangunan kios dari 89 banguan di pasar lama menjadi 180 untuk bangunan di pasar baru Tanru Tedong. Kemudian dari 30 bangunan kios di pasar lama untuk Pasar Rappang menjadi 256 di pasar baru. Begitu juga di pasar Pangkajene dari 71 bangunan kios di pasar lama menjadi 206 di pasar baru.

"Untuk pembangunan pelataran, dari 569 bangunan di pasar lama Pangkajene menjadi 986 pelataran di psar baru, terus untuk pasar Rappang dari 818 di pasar lama justru bangunannya menurun hingga hanya 816 pelataran, selanjuntya untuk Pasar Tanru Tedong dari bangunan lama jumlah pelataran hanya 521 bertambah hingga 854 pelataran,"sebut Irwan.

Dari peningkatan jumlah fasilitas pasar tersebut Kadispenda ini menyebutkan bahwa penambhasan tersebut akan diikuti oleh penambahan jumlah pedagang. Jika di psara Pangkajene dulunya hanya terdapat sekitar 1.112 pedagang maka di psar baru nantinya diprediksi akan meningkat mencapai 2.040 pedagang.

Selanjutnya di Pasar Rappang dari aekitar 1.331 pedagang dipasar lama di pasar baru nantinya kata Irwan bisa menampung sekitar 1.608 pedagang. Begitu juga yang terjadi di Pasar Tanru Tedong diperkirakan penambahan jumlah pedagang bisa mencapai seperdua dari pedagang di pasar lama. "Jika dulunya di Pasar Tanru Tedong hanya ada sekitar 903 pedagang maka kita perkirakan di pasar baru akan ditampung sekitar 1.734 pedagang.

Disinggung soal harga tiap lods dan kios di masing-masing pasar, Irwan Bangsawan mengaku belum bersedia untuk mebeberkan jumlah harga tersebut sebelum ada kepastian dalm bentuk Perda.

"Rancangan harga itu sebenarnya sudah ada baik itu harga lods maupun retribusi, namun itu masih dalam proses pembahasan untuk ditetapkan dalam bentuk perda, namun yang jelas bulan Maret mendatang kita akan segera melakukan sosialisasi harga,"jelasnya.

Selengkapnya »»

Akhir April Pedagang Pasar Akan Segera Dipindahkan

Laporan: Hamzah

SIDRAP-- Meskipun penegrajaan Pembangunan tiga pasar di Kabupaten Sidrap masih berlanjut hingga saat ini, namun jadwal pemindahan pedagang pasar sudah diagendakan. Hingga saat ini Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) selaku leading sektor dari pengelolaan pasar di Sidrap telah membuat langkah-langkah pemindahan bagi para pedagang di pasar baru nantinya.

Kepala Dipenda, Drs Andi Irwan Bangsawan MSi yang ditemui di ruang kerjanya Senin 25 Februari kemarin mengatakan bahwa dalam memberikan kepastian bagi para pedagang, pihak Dipenda telah membuat jadwal pemindahan pasar di tiga pasar yang sementara dibangun di Bumi Nene Mallomo tersebut.

"Dari jadwal yang kita tetapkan, rencananya pemindahan pasar itu berlangsung akhir April sampai Mei, kita rencanakan di minggu keempat April sampai selesai,"jelas Irwan.

Setelah semua proses pemindahan pasar selesai, Irwan mengaku akan segera melakukan pembongkaran terhadap pasar sementara yang selama ini ditempati para pedagang. Namun untuk kelancaran pemindahan pasar, ia mengaku akan menempuh sejumlah langkah sosialisasi, pendataan pedagang penyusunan ntabel komposisi dan pengumumuan hasil pendataan.

"Langkah seperti itu sengaja kita buat untuk menghindari terjadinya konflik yang kemungkinan akan terjadi saat pemindahan pedagang,"jelasnya.

Untuk langkah sosialisasi, Dipenda telah melakukan agenda sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut menurutnya untuk menerima keluhan dan masukan dari para pedagang terkait rencana pemindahan tersebut. Dari keluhan dan masukan itulah nantinya menurutnya akan dijadikan bahan evaluasi dalam melakukan pemindahan sehingga tidak terjadi kericuhan bagi para pedagang.

Selain itu, Dipenda kata dia telah membentuk sub tim di setiap pasar yang sementara yang dibangun tersebut. Pembentukan sub tim tersebut untuk memaksimalkan pengawasan terhadap ke tiga pasar tersebut sebab menurutnya setiap pasar memiliki permasalahan yang berbeda sehingga dengan pembentukan sub tim disetiap pasar maka permasalahan akan bisa di pertanggung jawabkan secara riil.

"Dengan sub tim ini kita optimis permaslahan yang muncul bisa diselesaikan dengan tepat sebab masalahnya tentunya riil terdata dari setiap penanggung jawab tim,"katanya.

Sub tim yang dimakasud tersebut beber Irwan, diketuai oleh camat masing-masing lokasi pasar, namun penanggung jawab tetap di pegang oleh Dipenda selaku leading sektor pengelolaan pasar. Deangan kerja seperti itu, Kadispenda ini optimis mampu melakukan kerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Disinggung soal mekanisme pemindahan pedagang pasar, Irwan Bangswan mengaku akan tetap mendahulukan para pedagang lama. Setalah para pedagang lama kebagian lods, maka tempat yang masih tersisa akan di berikan kepada para pedagang baru dengan sistem undi.

"Para pedagang baru nantinya yang berminat akan kita undi, sebab kita yakin peminat nantinya akan banyak dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka langkah terbuka seperti itulah yang akan kita tempuh,"jelasnya, semabari mengaku akan berupaya melakukan pengelolaan pasar secara profesional.


Terpisah Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah (Kimprasda) H Abdullah Dalie yang dikonfirmasi diruang kerjanya mengatakan bahwa sesuai dengan jadwal kontrak maka permapungan pembangunan diperkirakan akan rampung sekitar 8 Mei mendatang.

"Yah sesuai kesepakatan kontrak ketiga pasar tersebut dijadwalkan rampung 8 Mei, namun kemungkinan ada penambahan waktu,"ujar Abdullah Dalie.

Menurutnya kemungkinan adanya penambahan waktu tersebut di sebabkan adanya sejumlah yang muncul dalam pembangunan tiga pasar tersebut. Permalasahan yang dimaksud diantaranya perubahan rangka dari rangka kayu menjadi rangka baja yang diakui oleh Adullah Dalie membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak Bank Dunia sebagai penyandang dana.

Meski demikian jadwal perampungan 8 Mei tetap bisa direalisasikan namun hanya untuk pasar Tanru Tedong yang diakui tidak memiliki banyak permasalahannya. "Untuk peresmian tetap bisa kita jalankan namun kemungkinan hanya untuk Pasar Tanru Tedong dulu, untuk pasar Rappang dan Pangkajene itu menyusul,"jelasnya.

Meski diperkirakan akan terlambat, namun Abdullah optimis keterlambatan itu tidak mencapai satu bulan. Bahkan ia berharap penambahan waktu tidak menyeberang ke Juni. Abdullah juga membeberkan sejumlah permasalahan yang kemungkinan akan menjadi penyebab keterlambatan perampungan bangunan,ke tiga pasar tersebut seperti pekerjaan tambahan yang terjadi di Pasar Pangkajene di mana disebutkan ada tambahan lokasi yang diperkirakan seluas 60 Meter persegi dikerjakan diluar kontrak. Selain itu juga terdapat pembuatan drenase diluar luar lokasi pasar yang juga merupakan pekerjaan diluar kontrak. "Tapi kita tetap berharap semoga keterlambatannya tidak sampai satu bulan,"jelasnya.

Selengkapnya »»

Diduga Bermasalah, Dewan Janji Pantau Program BR

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Realisasi proyek bedah rumah yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk masyarakat miskin yang kucur di wilayah Kabupaten Pinrang 2007 lalu, terus menuai protes. Sejumlah kalangan menilai realisasi anggaran program tersebut menyalahi aturan. Anggota DPRD Pinrang berjanji akan turun memantau langsung program bagi masyarakat miskin tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Pinrang, Jamruddin Tadjo, mengatakan terkait adanya sejumlah laporan dan keluhan masyarakat terhadap realisasi program bedah rumah tersebut, pihaknya akan turun memantau rumah yang telah dibedah dalam program tersebut. "Dalam waktu dekat kita akan turun pantau program bedah rumah itu," katanya.

Sekedar diketahui, program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di daerah tersebut tahun 2007 sebanyak 100 unit rumah. Namun disinyalir realisasi penggunaan dana anggaran program tersebut dikebiri. "Saya telah memantau beberapa rumah warga yang mendapat anggaran bedah rumah. Hitung-hitungan saya anggaran yang dialokasika hanya berkisar Rp1 juta per rumah, sementara anggaran dari pusat itu sebanyak Rp 5 juta per rumah," kata salah satu aktivis LSM.
Sementara itu, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Pinrang Khaeruddin Haruna S.Sos, menjelaskan anggaran program bedah rumah itu disalurkan pusat dengan mengirim langsung ke rekening Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dia mengakui anggarannya mencaspai Rp 5 juta untuk satu paket (satu unit rumah), termasuk anggaran untuk desain dan gaji tukang. "Kami tetap menilai realisasi program bedah rumah berjalan sesuai dengan standar, anggarannya Rp 5 juta persatu paket rumah, dalam satu paket itu termasuk anggaran untuk desain dan gaji tukang," tandasnya.

Selengkapnya »»

Pelabuhan Marabombang Jadi Jalur Cakar

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Pelabuhan Marambombang, Kecamatan Suppa, kembali menjadi buah pembicaraan hangat kalangan sejumlah masyarakat di wilayah Pinrang. Pasalnya, pelabuhan yang belum jelas status pengawasannya tersebut belakangan ini diduga sebagai lokasi bongkar muat pakaian bekas (cakar,red) yang diimpor dari luar negeri.
Informasi yang dihimpun Upeks setelah pelabuhan Pare-pare memperketat masuknya cakar, oknum pengusaha cakar banting setir dan melakukan bongkar muat cakar di Kecamatan Suppa Pinrang. Menurut sejumlah warga, terjadi bongkar muat ratusan bal (karung) cakar di lokasi tersebut. Ironisnya aktivitas terlarang tersebut luput dari pantuan pihak keamanan (Polisi).

Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Ade Noho yang ditemui Upeks di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengakupihaknya juga mendapatkan laporan adanya bongkar muat cakar di pelabuhan Marabombang Pinrang, namun setelah jajarannya ke lokasi yang dimaksud, aktivitas bongkar muat cakar sudah tidak ada. "Pihak kami juga dengar adanya laporan itu, setelah anggota kami turun disitu sudah kosong," katanya.
Olehnya itu, Ade Noho mengakui pihaknya akan meningkatkan pengawasan dilokasi tersebut. untuk menghindari aktivitas-aktivitas yang melanggar aturan.

Selengkapnya »»

Dinas Kehutanan Sidrap Sita Ratusan Batang Kayu Ilegal

Laporan: Alfiansyah Anwar

SIDRAP---Ratusan batang kayu ilegal disita Dinas Kehutanan Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Selain berbentuk gelondongan, kayu sitaan tersebut sudah ada yang diolah menjadi papan sepanjang 16 meter.

Kayu sitaan ini disimpan di Kantor Dinas Kehutanan Sidrap. Penyitaan kayu ini dilakukan aparat Dinas Kehutanan bekerjasama dengan Pihak Kepolisian dan TNI sepanjang November 2007 hingga Februari 2008 ini.

Kepala Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Sidrap, Zainuddin Sutte, mengatakan, kayu tersebut disita di wilayah Desa Betao Riase dan Leppangang, Kecamatan Pitu Riase.

“Selain kayu tersebut, saat ini masih ada sekitar 70 batang kayu gelondongan sementara ditarik petugas dari areal kawasan hutan lindung,” kata Zainuddin kepada Media Indonesia melalui telepon, Minggu (24/2).

Menurut Zainuddin, penebangan liar di wilayah Betao riase saat ini marak dilakukan oleh warga. Kayu tebangan tersebut diduga akan dijual ke cukong untuk dijadikan bahan baku pembuatan tripleks di luar Kabupaten Sidrap.

Meski begitu, Dinas Kehutanan Sidrap belum bisa memberikan data berapa luas areal hutan ang rusak akibat pembalakan liar. Soalnya, penebangan kayu itu dilakukan secara berpindah-pindah di areal hutan lindung.

“Kami belum memiliki data soal berapa kerusakan hutan Yang jelas, dalam satu hektar hutan bisa ditanami kayu sebanyak seribu pohon,” ungkap Zainuddin.

Akibat pembalakan liar ini, sejumlah warga yang diduga terlibat dalam kasus penebangan tersebut sudah diperiksa pihak Kepolisian Resort Sidrap. Bahkan sudah ada yang dijadikan tersangka. Pihak kepolisian pun kini masih memburu otak pelaku pembabatan hutan secara liar tersebut.

Selengkapnya »»

Wanita-wanita Perkasa

Berita Feature Oleh : Abdillah

PAREPARE---Sore itu mentari sudah terlihat makin meredup, melintaslah seorang sosok wanita paruh baya dengan berpakaian lusuh, raut wajahnya mulai terlihat keriput karena termakan oleh usia. Wanita itu sementara mendorong gerobak tua yang hampir reok. Di atas gerobaknaya terlihat jajanan singkong goreng yang tersusun rapih. Mungkin bisa dibayangkan berapa berat beban yang harus didorong dan seberapa lihai wanita paruh baya ini untuk mengatur keseimbangan gerobaknya yang akan diantar ke tempat tujuan yang biasanya ia tempati berjualan.

Saripah namanya (50th), ibu dua orang anak ini tak pernah membayangkan menjadi seorang penjual singkong goreng di pasar senggol yang terletak di pelataran pantai Parepare, Sulawesi Selatan, di benaknya hanya ada satu harapan, yaitu bisa membawa keuntungan dari hasil berjualan singkong goreng tersebut untuk menghidupi kedua anaknya, ia rela melawan dinginnya hembusan angin pantai yang terkadang tidak bersahabat.

Sore sudah berganti malam, Saripah kala itu terlihat begitu ramah menyapa setiap pejalan kaki yang kebetulan melintas di depan gerobak tua miliknya sambil tersenyum. "Mari Pak, mari Bu, singgah singkonya masih hangat nih," begitu ramah ia menyapa.

Saripah selalu berharap dapat meraup keuntungan demi untuk menghidupi keluarganya. Penghasilan yang didapatkan dari hasil berjualan ini, biasanya tak menentu, bahkan wanita paruh baya ini terkadang tak mendapatkan apa apa.

Setelah suami tercintanya meninggal dunia, Saripah terpaksa harus menjalani peran pengganti sebagai tulang punggung keluarga. Meskipun terasa berat untuk menjalaninya, tetapi di hati Wanita ini masih ada kebahagiaan yang ia rasakan di saat ia pulang membawa sedikit keuntungan untuk makan dan biaya sekolah untuk kedua anaknya.

"Beginimi pekerjaan saya, saya ikhlas mengerjakan semuanya demi untuk menghidupi keluarga saya, yang penting halal, apalagi sepeninggal suami saya, terpaksa saya harus mengerjakan semua ini dengan ikhlas," ungkap Saripah dengan dialeg Bugisnya yang masih kental.

Malam semakin larut, saat itu almanak sudah menunjukkan pukul dua. Saripah kembali membereskan gerobak tua miliknya untuk bergegas pulang. Ia sedikit bisa tersenyum karena pembeli yang singgah di tempatnya memang lumayan banyak. Tak hentinya ia berucap syukur atas rezeki yang didapatkannya. "Alhamdullilah Nak, pembeli hari ini lumayan, meskipun untung yang saya dapatkan tidak begitu banyak, tapi ini saya rasa sudah cukup untuk membeli seliter beras, lauk pauk dan uang jajan anak saya ke sekolah," ujar Saripah.

Di tengah himpitan ekonomi yang Saripah hadapi, ia masih terlihat begitu tegar menjalaninya. Inilah potret kehidupan seorang wanita-wanita perkasa yang tak gentar menghadapi sulitnya hidup dan kehiduapan. Hidup memang sudah rumit, janganlah dibuat sulit........

Selengkapnya »»

Korban Angin Ribut Parepare Masih Menunggu Bantuan

Laporan : Alfiansyah Anwar

PAREPARE---Angin ribut kembali merusak sedikitnya 26 rumah warga di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Dua diantaranya rusak parah dalam peristiwa yang terjadi pada Kamis, (21/2) siang tersebut. Hingga kini, Minggu (24/2), korban bencana belum mendapat bantuan uang tunai untuk membeli bahan material seperti seng dan balok kayu.

Umumnya, kerusakan akibat angin ribut ini terjadi pada atap dan dinding rumah warga. Beruntung tak ada korban jiwa dan luka-luka dalam peristiwa ini.

Angin yang bertiup kencang sekitar 15 menit tersebut menerbangkan atap seng rumah. Bahkan sebagian rumah warga mengalami kerusakan pada dinding.

Dua rumah warga di Soreang rusak parah yakni milik Daeng Lantong dan Amran. Kedua pemilik rumah tersebut sama sekali belum membenahi atap rumahnya karena ketiadaan biaya.

“Kami belum punya dana untuk memperbaiki atap seng yang rusak diterjang angin. Padahal saat ini hujan masih sering turun. Perabotan rumah sebagian juga sudah rusak kena air hujan. Kami berharap ada bantuan dari pemerintah,” kata Amran kepada Metro Tv, Minggu, (24/2).

Amran yang sehari-harinya bekerja serabutan seperti tukang ojek ini mengaku sudah mendapat bantuan berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng dan ikan kaleng. “Selain sembako, kami juga membutuhkan uluran tangan dari pemerintah berupa bahan material seperti seng, balok dan paku,” ujar Amran.

Korban lainnya, Hasnia (40 tahun) mengaku sudah mendapat bantuan dari berupa uang tunai sebesar Rp250 Ribu dari salah satu partai politik di Kota Parepare. “Alhamdulillah saya sudah dapat bantuan untuk memperbaiki atap seng yang rusak diterpa angin,” ujar Hasnia.

Dalam dua pekan ini, setidaknya sudah dua kali angin kencang menerjang Kota Parepare. Sebelumnya, angin kencang juga merusak 18 rumah warga.

Selengkapnya »»

Bocah SD Di Barru Diduga Terpapar Virus H5N1

Laporan: Alfiansyah Anwar

PAREPARE---Seorang bocah Sekolah Dasar (SD) asal Kabupaten Barru diduga terpapar virus flu burung. Pasien tersebut kini masih dirawat di rumah sakit rujukan Andi Makkasau Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga kini, petugas medis masih menunggu hasil laboratorium pemeriksaan darah dari Jakarta.

Pasien yang diduga terinfeksi virus H5N1 ini dirawat di kamar Isolasi, Ruang Anggrek, Rumah Sakit Andi Makkasau Parepare. Pasien ini berinisial HA (13 tahun), siswi kelas VI Sekolah Dasar Mangkoso, Kabupaten Barru.

Orang tua pasien, Safaruddin Latief mengatakan, anaknya dirujuk ke rumah sakit karena mengalami demam tinggi dengan suhu 39 derajat celsius. Apalagi berselang beberapa jam setelah ayam di halaman rumahnya mati mendadak.

Lebih menghawatirkan lagi, sebab sejumlah sampel darah ayam mati mendadak yang diperiksa Dinas Peternakan Barru menunjukkan hasil positif flu burung.

“Kami khawatir terjangkit virus flu burung jadi langsung membawa HA ke puskesmas. Dari puskesmas, dokter menyarankan untuk merujuk ke rumah sakit Parepare. Kami sudah empat hari di rumah sakit ini,” kata Safaruddin, kepada Media Indonesia, Minggu (24/ 2) di rumah sakit Andi Makkasau, Parepare.

Meski belum ada hasil laboratorium pemeriksaan sampel darah pasien dari Jakarta, pihak rumah sakit telah mengisolasi pasien dengan menggunakan masker. Hanya saja, pihak keluarga yang silih berganti menjenguk pasien ke ruang isolasi tidak menggunakan masker.

Petugas medis, Nuraisyah mengungkapkan, kondisi pasien suspek flu burung tersebut berangsur membaik. Panas badannya sudah mulai turun dari sebelumnya 36 derajat menjadi 34 derajat celsius.
“Kami masih menunggu hasil pemeriksaan darah dari laboratorium di Jakarta. Jadi belum diketahui apakah pasien anak tersebut terpapar virus H5N1 atau tidak. Selain keluarga, perawat pun kalau memeriksa tidak menggunakan masker, karena dianggap belum berbahaya,” kata Nuraisyah.

Direktur Rumah Sakit Andi Makkasau, dr Andi Besse Dewagong saat dikonfirmasi via SMS membantah bila pasien tersebut adalah suspek flu burung. “Maaf dek, saya sekarang ada di Makassar. Kalau tidak salah dia (maksudnya pasien, red) bukan suspek, tapi masih tahap investigasi. Kondisi pasien pun sudah mulai membaik,” tulis pesan singkat Besse kepada Media Indonesia.

Selengkapnya »»

Mappadendang Dan Silat, Kesenian Tradisional Suku Bugis

Selengkapnya »»

Dusun Lekkong Sebagai Daerah Percontohan Penggunaan Bio Gas

Laporan: Abdillah Ms

ENREKANG---Di tengah sulitanya warga untuk memperoleh minyak tanah dan gas elpiji, ternyata tidak terlalu berpengaruh pada warga peternak sapi di Dusun Lekkong, Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang,Sulawesi Selatan. Pasalnya, warga peternak sapi kini mulai menggunakan kompor yang berbahan bakar bio gas sebagai bahan bakar alternatif, yang dapat digunakan untuk keperluan dapur.

Untuk mengoperasikan kompor tersebut, warga hanya membutuhkan kotoran sapi yang dimasukkan ke dalam sebuah tabung plastik berukuran sekitar 1x 2 meter.
Kotoran sapi tersebut diolah dalam tabung yang disebut sebagai tabung reaktor. Tabung itu, berfungsi untuk memisahkan gas yang terkandung dalam kotoran sapi, kemudian dialihkan dengan menggunakan selang biasa ke tabung kedua.

“Tabung kedua ini yang juga terbuat dari bahan plastik, merupakan tabung yang berfungsi untuk menampung gas hasil olahan dari tabung reaktor. Dari tabung penampungan gas, kemudian dialirkan ke kompor dengan menggunakan selang biasa, setelah itu, kompor sudah bisa menyala,” ujar salah satu warga pengguna kompor biogas, Isran, kepada Pijar, Minggu (27/01).

Isran yang juga warga Desa Pinang, Dusun Lekkong, Kecamatan Cendana itu mengatakan, selain prosesnya yang cukup praktis, nyala kompor berbahan bakar biogas itu jauh lebih bagus dari kompor biasa, karena menurut dia, nyala api tidak akan menimbulkan asap.

Gas yang bersumber dari kotoran sapi sekitar 20 kilogram itu, katanya, mampu menghasilkan gas yang dapat digunakan untuk memasak selama dua hari.

“Jadi ini sudah sangat menguntungkan,” paparnya.

Sementara itu, salah satu anggota Tim Penyuluh Pertanian dari Dinas Pertanian Enrekang, Sanusi mengatakan, jumlah pengguna kompor biogas di Kabupaten Enrekang saat ini baru sekitar 12 kepala keluarga, dan penambahan konsumen akan ditergetkan pada tahun 2008. Bahkan menurut dia, pemerintah daerah telah menunjuk Dusun Lekkong sebagai daerah percontohan dan Dusun yang mandiri energi.

“Jadi pada 2009 nanti, kita targetkan semua warga Dusun Lekkong sudah menggunakan kompor biogas, tidak lagi tergantung pada minyak tanah,” urainya.

Warga Dusun Lekkong ini berharap agar para peternak sapi yang berada di daerah lain mau mengikuti jejak mereka mengolah kotoran sapi menjadi bio gas sebagai bahan bakar alternatif sehingga kita tidak terlalu lagi bergantung pada kebutuhan bahan bakar minyak dan gas elpiji yang saat ini sudah semakin langka.

Selengkapnya »»

Sejumlah Bukti Keterlibatan Dipaparkan Kepala BPN, Terkait Penyalahgunaan Prona PAP Pinrang

Laporan: Syahlan

PINRANG---Berkaitan dengan akan dilakukan pemeriksaan terhadap enam orang camat di Pinrang atas kasus penyalahgunaan Program Nasional (Prona) Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) Pinrang tahun 2006– 2007, Kepala BPN Pinrang M Jufri Chalik, memaparkan sejumlah bukti keterlibatan sejumlah camat di Pinrang.

“Sejumlah kuitansi pembayaran uang sebesar Rp400 ribu dari pemohon sertifikat saya pegang. Dan terus terang saya tidak mendapatkan apapun dari uang itu, kecuali biaya yang memang harus diterima oleh BPN seperti pembelian meterai dan biaya transportasi,” jelas Jufri Chalik.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam penentuan besarnya pembayaran yang harus disetor pemohon, BPN tidak terlibat dalam hal tersebut. Oleh sebab itu dia sepakat jika sejumlah camat juga diperiksa. “Saya bersedia membantu kejaksaan dengan memberikan data yang berkaitan dengan keterlibatan sejumlah camat,” terang Kepala BPN Pinrang, yang juga mengaku siap menghapi segala tuntutan yang berkaitan dengan penyalahgunaan yang dilimpahkan kepadanya.

Sementara itu Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pinrang mengatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan penyidikan kepada enam orang camat di Pinrang yang menjalankan proyek tersebut. Mereka adalah Camat Mattiro Sompe,Cempa,Watang Sawitto, Paleteang, Mattiro Bulu dan Tiroang.

Menurutnya, saat ini Kejari Pinrang tengah mempelajari kemungkinan keterlibatan sejumlah camat itu dalam kasus penyalahgunaan Prona di Pinrang. “Jadi kemungkinan besar dalam waktu dekat kita akan memanggil kembali sejumlah camat itu untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif, untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan mereka dalam kasus itu,” jelas Abdul Malik Kalang.

Kemungkinan tersebut menurut Kasi Pidsus Kejari Pinrang itu karena sebelumnya ke-enam camat tersebut hanya diperiksa sebagai saksi atas penyalahgunaan Prona oleh Kepala BPN Pinrang, M Jufri Chalik. “Kita sedang menyelidiki segala bukti, berupa surat, dokumen lainnya, serta saksi-saksi. Hal itu untuk mengetahui, sejauh mana keterlibatan sejumlah camat di Pinrang. Jika kita mampu buktikan itu,maka tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat, sejumlah camat juga akan ikut dijadikan tersangka,” jelasnya Abdul Malik Kalang, yang juta tidak menampik jika pihaknya telah mempunyai sejumlah bukti keterlibatan sejumlah camat dalam kasus itu.

Sementara berdasarkan bukti yang dikumpulkan sejumlah wartawan terkait pembayaran yang dibebankan kepada warga oleh camat, diperoleh sejumlah kuitansi pembayaran sebesar Rp400 ribu untuk pembayaran sertifikat Prona. Data tersebut yang menjadi dasar Kejari Pinrang untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah camat dan Kepala BPN Pinrang.

Akhirnya minggu lalu, Kepala BPN Pinrang, Jufri Chalik dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan Prona PAP Pinrang 2006–2007 itu. Dari hasil pemeriksaan, Kejari Pinrang memperkirakan ada pungutan minimal sebanyak Rp400 juta yang dilakukan oleh aparat, dalam hal ini BPN dan camat. Padahal program tersebut, seharusnya digratiskan karena telah dianggarkan dalam APBN.

Selengkapnya »»

LOWONGAN PEKERJAAN MENJADI JURNALIS

Sebuah kantor biro media cetak nasional di Parepare membutuhkan asisten wartawan dengan persyaratan:

-usia maksimal 25 tahun
-pendidikan terakhir SMA atau sederajat
-diutamakan bisa menulis dan memiliki kendaraan pribadi
-ulet, mau belajar dan bekerja keras
-melampirkan biodata diri dan foto

lamaran dikirimkan ke e-mail: pijarcomunity@gmail.com atau
redo_pijar@telkom.net, lamaran diterima paling lambat 1 Maret 2008.

Selengkapnya »»

Sidang Kasus Pembunuhan Keluarga Kontraktor Berlangsung Ricuh

Laporan: Abdillah

PINRANG---Sidang kasus pembunuhan satu anggota keluarga di Dusun Bamba, Desa Batu lappa, Kecamatan batu lappa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi selatan, berlangsung ricuh. Ratusan keluarga dan kerabat korban mengamuk di ruang sidang hingga ke halaman pengadilan negeri Pinrang, Sulawesi selatan (21/02).

Keributan ini terjadi saat Ratusan keluarga korban pembunuhan berusaha memaksa masuk kedalam ruang persidangan pengadilan negeri Kabupaten Pinrang, Sulsel. polisi yang diturunkan sebanyak Dua platon dari polres Pinrang, berjaga sejak pagi dan membuat pagar betis di depan ruang sidang sehingga tidak semua massa di perbolehkan masuk. keluarga korban yang hadir dalam sidang perdana tersebut berang. pasalnya, sidang hanya berlangsung sekitar lima menit karena kedua terdakwa yakni Daeng Basso dan Ridho tidak di dampingi oleh kuasa hukum. sehingga majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang hingga kamis mendatang (28/02).

Setelah mendengar putusan majelis hakim, keluarga korban langsung melampiaskan kejengkelannya dengan melempari terdakwa menggunakan botol air mineral. bahkan kedua terdakwa terlihat sempat di kejar hingga ke sel tahanan pengadilan negeri Pinrang. beruntung aparat kepolisian dari polres Pinrang, berhasil mengevakuasi terdakwa sehingga terhindar dari amuk massa.

Kakek korban yang mengamuk sambil menangis, meminta kepada majelis hakim agar para terdakwa dihukum mati. “Mereka membunuh cucu saya dengan keji. Padahal mereka tidak bersalah. Pengadilan harus memberi hukuman yang setimpal kepada kedua pembunuh itu,” jelas kakek korban itu.

Hal yang sama juga diminta oleh Harun. Bahkan suami Suharyati, yang menjadi korban pembunuhan itu mengaku tidak puas dengan penundaan sidang. Menurut dia, seharusnya hakim segera menjatuhkan hukuman kepada kedua pelaku yang membunuh dua anak dan istrinya.

“Kami sangat tidak puas dengan sidang yang hanya berlangsung lima menit itu. Yang jelas, kami ingin kedua pelaku dihukum mati. Karena itu adalah hukuman setimpal yang harus didapatkan oleh pembunuh seperti mereka,” terang lelaki yang berprofesi sebagai kontraktor itu.

Akibat pembunuhan yang dilakukan oleh Dg Basso dan Rido, Harun harus kehilangan Suharyati (25) dan dua anaknya, Yaya (12) dan Fika (8). Pembunuhan tersebut berlangsung pada Sabtu 27 Oktober lalu sekitar pukul 22.30 Wita. Saat ditemukan, kepala ketiga korban nyaris terbelah dengan sekujur tubuhnya terdapat bekas luka tebasan senjata tajam. Sedangkan dua anak korban lainnya yang selamat, Devi (2) dan Adelia (1) ditemukan warga terbaring di ayunan.

Menurut Kasat Reskrim Polres Pinrang meyakini motif pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka karena dendam. “Mereka dituduh mencuri oleh suami korban, sehingga menjadi dendam dan merencanakan pembunuhan atas keluarga korban. Kedua tersangka tersebut diancam dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana,” jelas AKP Ade Noho.

Selengkapnya »»

Puting Beliung Hantam 18 Rumah

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE---Sedikitnya 18 rumah warga di Pesisir laut Cempae, Kecamatan Soreang Parepare, dihantam angin puting beliung hingga rusak sekitar pukul 7.30 pagi, kemarin.

Berdasarkan pantauan SINDO, puluhan rumah yang terkena puting beliung, rata-rata mengalami kerusakan pada atap rumah yang berterbangan, serta sebagian dinding rumah rusak, akibat angina kencang yang berlangsung sekitar tiga menit. Salah seorang korban, Ikhsan, menuturkan, angin yang menghantam atap rumahnya terjadi sesaat saja, saat angin yang dilihatnya berputar kencang. “ Itu angin berputar-putar dari laut, yang warnanya kehitaman dari jauh. Saya kaget sekali melihat angin itu, dan saya memilih mencari tempat aman. Lutut saya gemetaran melihatnya. Ini berlangsung sekitar tiga menit saja pak,” katanya saat ditemui di sela-sela lokasi beberapa rumah yang rusak akibat putting beliung, kemarin.

Korban lainnya, Hasniah, menambahkan, angin yang menerbangkan beberapa atap rumahnya, terjadi begitu cepat. Bahkan, cucunya yang berusia 1 tahun sempat terkena tiang rumah yang terjatuh, saat berada di dalam rumah “ Hampirki cucuku kasihan nakena itu tiang. Seandainya, tidak cepatki bapaknya (suami) menggendongnya, saya tidak tahu apami yang terjadi. Karena itu angin berputar-putar, saya lihat persis datang secara cepat,” katanya sambil memperlihatkan cucunya.

Wakil Wali Kota Parepare, Tajuddin Kammisi yang meninjau lokasi kejadian, meminta kepada aparat pemerintahan, mulai dari RW, Lurah dan Camat untuk melakukan invetaris jumlah korban dan kerugiannya, sebelum dibantu oleh Pemkot Parepare. Menurutnya, bantuan kepada korban harus secepatnya dilakukan, karena mereka sangat membutuhkan. “ Saya minta kalau bisa hari ini (kemarin) juga datanya sudah ada. Biar cepat dibantu, karena mereka sudah membutuhkannya,” harap Tajuddin saat melakukan kunjungan.

Ditempat yang sama, Camat Soreang, Rasdi Adam melaporkan, jumlah rumah rusak akibat angina putting beliung, untuk sementara masih tercatat sekitar 10 rumah. “ Kita masih terus melakukan inventaris jumlah rumah dan kerugiannya. Baru ada sekitar 10 rumah yang kita catat rusak. Tapi ini pasti bertambah, karena belum didata semuanya. Baik yang rusak maupun kerugiannya, ” sebut Rasdi.

Sementara itu, DPD II Golkar Parepare secara langsung turun ke lokasi memberikan bantuan uang tunai kepada 18 korban angin puting beliung di dua RW di kelurahan tersebut. Salah seorang warga, menyebutkan, sumbangan partai Golkar langsung diserahkan ke masing-masing korban yang berjumlah 18 orang. Selain itu, Wakil Ketua DPRD Parepare, Ridha Ali yang didampingi anggota DPRD Parepare, Rahman Saleh juga datang di lokasi menemui korban angina putting beluing.

Sekedar diketahui, angin puting beliung merupakan yang ketiga kalinya terjadi selama Februari 2008 ini. Putting beliung pertama dan kedua menghantam puluhan rumah di tiga kelurahan. Masing-masing Bukit Indah 16 rumah, Labukkang 7 rumah dan Sumpang 4 rumah.

Selengkapnya »»