MENGURAI KEPENTINGAN BERSAMA

Catatan Awal Tahun
Oleh: Abdillah.Ms (Radio Elshinta)

Bulan pertama tahun ini hampir kita lewatkan. Indonesia harus merumuskan kembali secara operasional apa saja yang harus dilakukan agar kita tidak saja bertumbuh, tetapi tumbuh lebih tinggi. Tidak saja berlari, tetapi berlari lebih kencang.

Mengapa kita membutuhkan akselerasi dalam segala hal? Karena negara-negara yang tadinya sejajar dengan Indonesia dalam kemajuan dan kemakmuran semakin jauh meninggalkan kita, sedangkan yang berada di belakang semakin mendekat dan tinggal menunggu waktu untuk menyalip.

Karena itu, haruslah dirumuskan secara operasional satu hal vital. Yaitu, apa sih kepentingan bersama kita sebagai bangsa. Sekarang semua pemimpin dan institusi negara berbicara enteng tentang visi kepentingan nasional. Tetapi yang menjadi pertanyaan terpenting, apakah visi presiden tentang kepentingan nasional, visi parlemen tentang kepentingan nasional, visi partai tentang kepentingan nasional juga menjadi visi kolektif kita sebagai bangsa?

Dalam praktik, itu belum terjadi. Yang bekerja justru pertarungan kepentingan kelompok dan individu atas nama kepentingan nasional. Kita belum, bahkan tidak memiliki common interest as a nation.

Di tengah himpitan permasalahan bangsa kita yang semakin kompleks,
para elit politik dan pemerintah terkesan lamban untuk untuk merespon nasib rakyatnya. seperti yang biasa kita saksikan di media televisi, di era kekinian ini, terlihat warga harus ngantre berjam-jam hanya untuk memebeli 5 lieter minyak tanah, peristiwa bencana alam yang menimpa sejumalah daerah yang ada di negara yang katanya kita cintai ini, dan masih banyak lagi, entah di mana ujung pangkalnya.

Jangan baru bicara tentang pelestarian lingkungan, ketika bencana mempora porandakan bangsa ini!!!.. para calon pemimpin daerah kita sibuk dengan kampanye untuk menebar janji janji manis buat rakyatnya, jelang pelaksanaan pilkada berlangsung.

Dengan demikian pada tahun 2008, selain urusan rutin, satu hal yang harus dilakukan agar menumbuhkan rasa dan kepentingan bersama sebagai bangsa adalah kebijakan yang operasional tentang birokrasi yang melayani. Birokrasi adalah gerbang utama yang menentukan apakah bangsa ini akan maju atau hancur.

Presiden dan elite yang memerintah hanya berkuasa sebentar. Tetapi birokrasi tidak. Birokrasi bekerja sepanjang waktu dan menjadi institusi yang menjaga dan merawat kepentingan bersama sebagai bangsa dan negara. Selama birokrasi menjadi sarang korupsi, negara dijarah dari dalam sehingga tidak mampu bersaing.

Itulah fakta yang menjerat Indonesia hingga sekarang. Tanpa reformasi struktur maupun kultur birokrasi, kita akan menghadapi pergantian tahun dari waktu ke waktu sebagai rutinitas yang menjengkelkan.

Paling tidak ada empat hal yang menjadi kepentingan bersama sebuah bangsa yang bernegara. Yaitu, merdeka dari dominasi asing, law and order, kesejahteraan, dan keagungan atau kemuliaan.

Setelah memasuki 68 tahun merdeka, baru satu dari empat kepentingan bersama itu yang dicapai. Yaitu bebas dari dominasi asing. Tetapi hal ini pun sekarang dipertanyakan karena kita sesungguhnya sedang menghadapi penjajahan baru di bidang ekonomi. (pijar)

Selengkapnya »»

PENGHUNI PANTI JOMPO HIDUP MEMPRIHATINKAN

Oleh : Abdillah.Ms (Radio Elshinta)

Untuk kesekian kalinya, saya berkunjung ke Panti jompo Tresna Werda Mappakasunggu, Parepare, Sulawesi selatan, 4 bulan yang lalu saya pernah mengunjungi tempat ini, kondisinya tidak jauh berbeda, Kehidupan di panti itu sebenarnya sangat-saaangat memprihatikan, karena terkesan lebih tidak terurus, Padahal panti jompo tersna werda ini berada di bawa naungan Departemen sosial yang nota bene mempunyai alokasi aggaran buat mengurusi para lanjut usia tersebut.

Kendati tempat tinggal asram bagi Puluhan penghuni panti jompo tersebut tergolong layak, namun pelayanan kesehatan, kebersihan dan gizi para manula di panti tersebut sangatlah memiriskan hati.

Para penghuni panti ini biasanya hanya meperoleh jatah makan yang sangat rendah asupan gizinya. Taelo Salah seorang penghuni yang sudah tujuh tahun mendiami panti Tresna wreda ini mengungkapakan, ia dan puluhan penghuni panti lainnya biasanaya hanya mendapat jatah makan nasi putih dan ikan asin bahkan sesekali tanpa di beri sayuran” jatah makan kami di sini hanya nasi putih dan ikan asin pak ungkapnya.

Sementara pemeriksaan kesehatan terkadang jadwalnya tidak beraturan, biasanya sekali dalam sebulan, padahal ketentuan yang berlaku adalah seminggu sekali. Para penghuni panti mengeluhkan sikap para pengelolah yang sering “menyunat” dana bantuan dari donatur.

Padahal di antara para donatur yang biasanya berkunjung di tempat ini mereka terkadang memberi uang kepada para penghuni panti. Belum lagi jika penghuni panti ini ada yang sakit, atak satupun perawat yang mengurusinya, jangankan mengharap layanan kesehatan, sedikitpun perhatian dari pihak pengelolah tak pernah mereka rasakan.

Mungkin semua penghuni panti jompo ini tak pernah berharap akan menjalani sisa umurnya dengan kondisi yang sangat menyedihkan seperti ini, tidur beralaskan tikar di lantai yang tersa cukup dingin.

Padahal, ada puluhan bahkan ratusan kasurt busa atau springbed dan bantal serta fasilitas hidup lainnya yang hanya di gudangkan. Semua itu di peruntukkan buat para penghuni panti, namun entah karena apa alasan apa pihak pengelolah panti tega melakukan hal tersebut.

Jadi wajar kalau di duga ada santunan dari para donatur dan fasilitas lainnya dari pemerintah di selewengkan, namun sayang tak ada satu pun di antara para pengelolah panti yang mau berkomentar.

Mungkin kita semua tak pernah berharap di masa tua anada harus terpisah dengan keluarga tercinta kita dan harus menjadi penghuni sebauah panti jompo karena keluarga tidak sanggup mengurusi. Kita semua mungkin akan mebayangkan suasana hidup yang tidak menyenagkan.

Lantas bagimana jika pengelolah panti jompo itu sendiri tidak lagi memperhatiakan para penghuninya. Yang terjadi dalah pelanggaran atas hak asasi manusia (Ham), di mana taraf hidup para manula yang tinggal menunngu ajalnya, lebih rendah di banding hewan. (pijar)

Selengkapnya »»

Gabungan Petugas Amankan Ratusan Kayu Illegal

Laporan: Syahlan

SIDRAP---Petugas yang terdiri dari Pemkab, Kodim 1420, dan Polres Sidrap mengamankan 207 batang kayu hasil pembalakan liar di kawasan hutan lindung Sidrap di Desa Betau Riase Kec Pitu Riase Sidrap. Kayu temuan petugas tersebut tersebar di beberapa tempat di pegunungan Betau Riase, sehinga cukup menyulitkan petugas untuk melakukan pengamanan. Namun untuk membatasi ruang gerak pembalak liar, maka petugas kepolisian yang dipimpin oleh Kepala Satuan (Kasat) Intel Polres Sidrap, AKP Makkanenneng, memasang garis polisi di beberapa lokasi.

Menurut gabungan petugas tersebut, pembalakan liar di kawasan hutan lindung Sidrap diduga telah dilakukan oleh sejumlah oknum sejak beberapa tahun yang lalu. Akibatnya puluhan hektar hutan lindung di kawasan itu rusak berat dan gundul. Bahkan di beberapa bagian, terjadi longsoran.

Sementara berdasarkan pengakuan sejumlah petugas pembalakan di kawasan hutan lindung Sidrap seluas 39.523,60 hektar itu, diduga dilakukan oleh oknum staf di Dinas Kehutanan Sidrap. Menurut seorang penjaga hutan, Zainuddin Sutte, sangat tidak mungkin jika baru saat ini petugas baru mengetahui adanya pembalakan liar di tempat ini. ”Indikasi adanya pegawai Pemkab Sidrap yang terlibat pembalakan di tempat ini sangat kuat, karena kejadian ini sudah berlangsung sejak lama. Kenapa baru ketahuan?” jelas Zainuddin Sutte.

Dugaan tersebut juga dibenarkan oleh Kasat Intel Polres Sidrap, Makkanenneng dan Kasat Intel Kodim 1420 Sidrap, Kapten Ramli. Dugaan itu makin kuat ketika sejumlah rombongan Dinas Kehutanan Sidrap yang hanya mengantar tim gabungan tersebut hanya sampai di rumah Kepala Desa Betau Riase, A Hamzah, tanpa mendampingi tim menuju ke lokasi pembalakan. ”Padahal tentunya mereka lebih tahu lokasi ini dibandingkan kita,” jelas Zainuddin Sutte.

Menanggapi adanya dugaan keterlibatan sejumlah staf Pemkab Sidrap yang terlibat dalam pembalakan liar di kawasan hutan lindung Sidrap, Sekretaris Daerah Sidrap Hasanuddin Syafiuddin yang juga bertidak selaku ketua tim gabungan itu menegaskan, akan memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada staf Pemkab Sidrap yang terlibat pembalakan liar.

”Kami akan segera menindaklanjuti temuan petugas tersebut, karena akibat pembalakan liar itu akan memberikan dampak yang sangat besar kepada warga sekitar. Apalagi kawasan hutan lindung itu, adalah satu-satunya hutan yang ada di Sidrap,” jelas Hasanuddin Syafiuddin.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Sekda Sidrap tersebut bahwa setelah mengamankan sejumlah barang bukti hasil pembalakan liar itu, tim gabungan akan segera melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu. ”Terutama jika yang terlibat itu adalah staf Pemda. Kita sudah menyiapkan sejumlah langkah, dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pembalakan,” jelas Sekda Sidrap.

Kawasan hutan lindung Sidrap yang ada di Betau Riase mencapai 39.523,60 hektar atau sekitar 57,43 persen hutan di Sidrap seluas 68.850,80 hektar. Sementara hutan produksi terbatas seluas 28.778,20 hektar atau sekitar 41,83 persen, dan hutan suaka alam seluas 500,00 hektar atau sekitar 0,72 persen dari total luas hutan di Sidrap.

Selengkapnya »»

Direktur RSU Nene Mallomo Siap Diperiksa

Laporan; Hamzah

SIDRAP-- Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) ke Kejaksaan Negeri Sidrap (Kejari) Sidrap 28 Januri lalu yang melaporkan adanya dugaan kasus penyelewengan di Rumah sakit Nene Mallomo dalam proyek pengadaan sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIM-K) Rumah Sakit yang sampai tahun 2008 ini disebutkan belum pernah dioperasikan dengan berbagai alasan padahal itu adalah proyek 2006, langsung ditanggapi Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Nene Mallomo, Dr H Harman Haba M Kes.

Harman Haba yang ditemui di ruang kerjanya mengaku siap untuk diperiksa jika memang Kejari Sidrap berkeinginan untuk melakukan pemeriksaan terkait laporan LSM Formak tersebut. Menurut Harman, kesiapan yang ia berikan itu sebab pihaknya mengaku sama sekali tidak melakukan penyimpangan yang berindikasi pada kasus korupsi.

"Kita siap-siap saja, toh kita tidak merasa berbuat kesalahan. Dan kita siap diperiksa kok, kapan saja Kejari memanggil kita untuk memberikan kesaksian kita akan penuhi,"jelasnya.

Harman menegaskan bahwa selama ini, SIM-K tersebut memang belum di manfatkan sebab keterbatasan daya listrik. Jika dilaporkan tidak ada tenaga ahli yang bisa mengoperasikan alat tersebut, Harman membantah hal itu. Menurutnya pihak rumah sakit telah melatih sejumlah tenaga yang dipersiapkan untuk mengelola SIM-K tersebut. Namun persoalannya alat yang dimaksud tidak bisa di operasikan dengan daya listrik yang terbatas.

"Jika dikatakan genset sebagai alternatif, genset itu hanya sebagai alat untuk mengantisipasi padamnya lampu terutama diruang Unit gawat darurat, kamar Operasi dan bank darah sebab pada ruang tersebut sangat fatal jika lampunya tiba-tiba padam,"jelasnya.

Belum lagi kata dia, biaya operaional genset tersebut cukup besar yakni bisa menghabiskan 20 liter Solar perjam. Harman juga menjelaskan bahwa sejak beberapa tahun terakhir daya listri di RSU Nene Mallomo hanya 23.000 watt yang dianggap tidak mampu menjamin kebutuhan listrik di RSU tersebut. Bahkan untuk pemanfaatan Ac saja kata dia dengan daya listrik seperti itu, sangat tidak memadai.

Namun harman juga mengaku bersyukur sebab di pertengahan januari ini, daya listrik di RS yang dipimpinnya telah dinaikkan menjadi 147.000 watt. Dengan daya listri sebesar itu, operasional di RSU Nene Mallomo di akui sudah bisa maksimal termasuk SIM-K yang laporkan bermasalah itu.


"Daya listriknya sudah memadai, jadi soal SIM-K itu akan segera kita operasikan, cuma masih secara bertahap, karena akan dioperasikan perlahan satu persatu, dan kita telah meminta petugas yang menangani untuk segera mengoptimalkan pengoperasiannya"jelasnya.

Selengkapnya »»