SELAMAT DATANG DI BLOG PERHIMPUNAN JURNALIS AJATAPPARENG (PIJAR). DAPATKAN BERITA AKTUAL SEPUTAR AJATAPPARENG DI BLOG INI. KARYA ANDA JUGA DAPAT DIMUAT, SILAHKAN KIRIM KE E-MAIL pijarcomunity@gmail.com TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN DAN PARTISIPASI ANDA

Rabu, 27 Februari 2008

Si-Jago Merah Kembali Lahap Rumah Warga

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Kebakaran kembali terjadi di Kota Parepare dalam dua bulan terakhir ini. Kali ini melahap sebuah rumah di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki, Kamis (28/2).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 05.00 dini hari yang diduga disebabkan terjadi akibat korslet atau percikan arus pendek yang menyebabkan munculnya api dari kabel listrik lalu melahap bagian rumah yang terbuat dari kayu.

Dari informasi warga dan pemilik rumah, penyebab kebakaran akibat arus pendek atau koslet. "Saya curiga, ini terjadi karena adanya pergantian pemasangan kabel baru jaringan listrik di setiap rumah warga sejak dua pekan lalu oleh pihak kontraktor," kata Ketua RW III Kelurahan Sumpang MInangae, Adhar Turang.




Hal senada diungkapkan pemilik rumah yang menjadi korban kebakaran, Adrah (40). "Kalau menurut saya, mungkin penyebabnya dari kabel listrik di rumah saya karena saat terjadi kebakaran, saya dan anak-anak saya memang tidak bermalam di rumah," katanya.

Adrah, janda yang memiliki lima anak itu, mengaku saat kejadian ia tidak berada di rumahnya bersama anak-anak dan sanak famili lainnya. Seperti biasa, setiap malam ia tinggal di rumah anaknya sambil menjaga cucunya yang juga berdampingan dengan rumahnya.

"Cuma kalau siang, saya sama anak-anak dan keluarga lain tetap tinggal di rumah. Saat terjadi kebakaran, saya tahu setelah ada tetangga yang berteriak rumah saya di
luar terbakar ketika saya bangun hendak berwudhu," terangnya.

Korban mengaku tak ada harta berharga yang ikut terbakar pada kebakaran yang menghanguskan seisi rumahnya itu. Hanya alat elektronik berupa sebuah radio dan satu pasang speaker berada di dalam rumah yang ikut terbakar.

Bantuan calon
Usai kejadian, beberapa pengurus PKS seperti legislator Iqbal Chalik dan calon wakil wali kota dari PKS Abd Rahman Saleh dating mengunjungi korban sekaligus memberikan bantuan materi kepada Adrah sekitar pukul 11.00.

Tidak lama berselang, rombongan kunjungan kerja Wali Kota Parepare M Zain Katoe juga menyusul mengunjungi lokasi kebakaran dan memberika bantuan kepada korban setelah sebelumnya Zain meninjau pelatihan pembuatan batik di Kelurahan Cappa Galung.

Selengkapnya »»

Dua Calon Wakil Wali Kota Saling Puji

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Pencalonan politisi PKS yang juga anggota DPRD Parepare Abd Rahman Saleh memiliki kesan khusus bagi Achmad Ridha Ali, yang juga diusung menjadi Calon Wakil Wali Kota Partai Amanat Nasional (PAN)Parepare.

Menurut Wakil Ketua DPRD Parepare, Rabu (27/2), itu pencalonan Rahman yang selama ini dekat dan bersama-sama dirinya melakukan sosialisasi di Masjid di hamper setiap jumatan, dianggap sebagai keberhasilan dirinya membina Rahman yang disebut sebagai murid-nya.



"Rahman Saleh itu murid saya, jadi saya tetap merasa bangga jika dia yang selama ini menemani saya dicalonkan sebagai wakil wali kota seperti saya. Saat ini saya belum mengganggap dia sebagai saingan saya tetapi jika dalam masa pilkada, saya sudah siapkan trik khusus untuk dia," katanya.

Menurut Ridha, ia punya kata-kata pamungkas jika melakukan sosialisasi di masyarakat jika melakukan silaturrahmi dengan warga pada acara jumatan di masjid. "Kalau sudah ada gurunya, buat apa pilih muridnya," kata Pembina ikatan pencak silat Kota
Parepare itu.

Meski demikian, pemilik Kedai dan Kafe Bambapuang Parepare itu mengaku tetap akan bersedia ditemani Rahman Saleh kembali melakukan Jumatan atau silaturrahmi setiap pekannya di sejumlah masjid di Parepare.

Menanggapi hal itu, Rahman yang selama ini diketahui selalu setia menemani Ridha meakukan silaturrahmi pada acara jumatan di beberapa daerah di Parepare mengaku memang banyak belajar dari Ridha.

"Saya punya jawaban sendiri menanggapi komentar Pak Ridha seperti itu. Saya menilai guru yang baik adalah guru yang memberikan kesempatan kepada muridnya untuk lebih
maju," ujarnya anggota KOmisi B itu.

Koalisi PAN

Menanggapi soal status PAN yang belum memiliki partai koalisi mengusung pasangan calonnya, Ridha yang telah ditetapkan diduetkan bersama Syamsul Alam Mallarangan mengaku, PAN sebenarnya sudah menjajaki koalisi dengan beberapa partai.

"Saya tidak tahu persis partai apa yang akan diajak berkoalisi. Soal itu, yang tahu persis tentu pihak DPD PAN Parepare. Yang pasti, PAN akan berkoalisi dengan partai
lain untuk mengusung pasangan calonnya," jelasnya.

Ketua DPD PAN Parepare Muh Haidir sendiri masih enggan menyebut dengan partai apa PAN akan berkoalisi mengusung pasangan calonnya.

Dari informasi yang beredar, PAN Parepare yang telah mengusung Kepala DInas KOperasi SUlsel itu sebagai calon wali kota, santer dikabarkan sudah hampri dipastikan menjalin koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi.

Selengkapnya »»

Penghuni Panti Jompo Hidup Memprihatinkan

Penghuni Panti Jompo yang hidup memprihatinkan.

Laporan: Yusuf Al-Faresi

Puluhan penghuni Panti Sosial Tresnawerda, Kota Parepare, Sulsel, hidup dalam kondisi yang sangat meprihatinkan. Minimnya layanan kesehatan serta fasilitas hidup lainnya, menyebabkan para Orang Tua Jompo yang menjadi penghuni panti tersebut menjalani hari-hari yang suram.


Minimnya Fasilitas hidup, seperti layanan kesehatan dan kebersihan serta gizi, menyebabkan puluhan penghuni Panti Jompo Tresnawerda, Kota Parepare, Sulsel, hidup dalam kondisi memprihatinkan.

Selain terpisah jauh dari keluarga, Para Manusia Lanjut Usia (Manula) tersebut mengaku pasra menjalani hari tua dengan kondisi seperti ini. Pak Telo Misalnya. Menurut, Lelaki lanjut usia ini, sudah tujuh tahun lebih ia menghabiskan hari tuanya di Panti Jompo.

Entah karena alasan apa, Keluarga Pak Telo mengirimnya ke Panti Sosial Tersnawerda Mappakasunggu. Padahal Pak Telo berharap dapat menjali hari tuanya di tengah-tengah keluarga tercinta.

Di Panti sosial ini Pak Telo mengaku menjalani hidup yang sulit. "Sudah tujuh tahun saya tinggal di Panti ini. Selama itu, Nasi putih dan Ikan Kering menjadi menu makanan yang tidak asing lagi. Belum lagi fasilitas hidup lainnya yang sangat minim. Beberapa penghuni lainnya hanya tidur beralaskan lantai atau dipan kayu. Sementara banyak kasur busa yang diperuntukkan bagi kami hanya tersimpan di gudang," ungkap Telo dengan mimik sedih.

Entah karena alasan apa, Pihak Pengelola menyimpan begitu banyak kasur busa digudang. Padahal para penghuni Panti sangat membutuhkan fasilitas tersebut.

Selain Fasilitas hidup seperti minimnya makanan bergizi dan layanan kesehatan yang kurang, faktor kebersihan juga menjadi kendala tersendiri bagi para penghuni panti. Pihak pengelola seperti menutup mata akan hal itu.
Kasur Busa dan Bantal yang disimpan di gudang Panti


Bagaimana tidak, banyak ruang tidur atau kamar yang setiap hari digunakan para penghuni panti kondisi kebersihannya sangat jauh dari pola hidup sehat. Kotoran tersebar dimana-mana. Terlebih lagi kondisi WCnya yang sangat jorok. Padahal para penghuni Panti sangat rentan terjangkit penyakit.

Sementara itu, saat dikonformasi, Pihak Pengelola Panti enggan berkomentar. "Saya tidak bisa memberikan komentar," ungkap salah seorang Staf Panti Sosial tanpa menyebutkan identitasnya.

Selengkapnya »»

Bendahara Sub Bina Marga Pinrang Diperiksa Tiga Jam

Terkait Kasus Penjualan Aspal Proyek Pembuatan Jalan

Laporan: Syahlan

PINRANG---Bendahara Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah (Kimprasda) Pinrang, Marwiah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pinrang, terkait kasus penjualan 105 drum aspal untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan propinsi di kawasan Kab Pinrang, yang dilakukan oleh mantan Kepala Sub Bina Marga Dinas Kimprasda Pinrang, Amiruddin P.
Pemeriksaan yang berlangsung selama tiga jam itu dimulai pada pukul 13,00 hingga 16.00 wita hari ini (27/02). Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pinrang Abdul Malik Kalang, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan sejumlah data yang berkaitan dengan anggaran pembangunan jalan dan jembatan propinsi yang dianggarkan dalam APBD Propinsi pada tahun 2004 hingga 2006.


“Dari dia kita mendapatkan sejumlah data terkait dengan kasus yang dilakukan Bapak Amiruddin. Namun kita masih membutuhkan banyak lagi data lainnya, karena keterangan dari Ibu Marwiah tidak banyak membantu proses penyelidikan,” jelasnya.
Meski demikian, menurut Kasi Pidsus Kejari Pinrang itu status pemeriksaan mantan Kepala Sub Bina Marga Dinas Kimprasda Pinrang, Amiruddin P, dipastikan segera akan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sementara itu, Marwiah yang ditemui usai pemeriksaan enggan memberikan komentar mengenai pemeriksaannya yang dilakukan oleh Kejari Pinrang.
Kasus penjualan 105 drum aspal untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan tersebut, yang dilakukan oleh Amiruddin P itu diduga merugikan keuangan negara senilai Rp101 juta. ”Kesalahan lainnya adalah, yang bersangkutan tidak melakukan pemeliharan terhadap sejumlah jalan raya propinsi yang ada di Pinrang. Padahal proyek tersebut sudah dianggarkan pada APBD,” jelas Abdul Malik Kalang.
Hal yang sama dibenarkan oleh Kasi Intel Kejari Pinrang. Bahkan menurutnya untuk kepentingan penyelidikan, Kejari Pinrang telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut. ”Makanya dalam waktu dekat, status pemeriksaan yang bersangkutan akan ditingkatkan. Apalagi hanya dia satu-satunya yang diduga kuat melakukan penyalahgunaan itu,” jelas Taufik Djalal, yang juga bertindak sebagai penyidik kasus itu.
Namun ketika ditanya tentang pihak ketiga yang membeli aspal yang dijual oleh Amiruddin P, Kasi Intel dan Kasi Pidsus Kejari Pinrang, masih enggan menyebutkan secara detail. Menurut mereka, masih dibutuhkan sejumlah data untuk menguatkan proses penyelidikan.
”Jangan sampai mereka menghilangkan barang bukti yang dibutuhkan itu, tentu hal ini akan menyulitkan proses pemeriksaan. Oleh sebab itu, kami masih merahasiakan nama-nama pihak ketiga yang membeli ratusan drum aspal itu,” jelas Taufik Djalal, yang juga menjelaskan bahwa pihaknya juga tengah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah kasus yang diduga merugikan keuangan negara.

Selengkapnya »»

Puluhan Hektar Tanaman Padi Siap Panen Terendam Banjir


Laporan: Syahlan

SIDRAP---Puluhan hektar tanaman padi di Kec Tellu Limpoe Sidrap terendam banjir. Air terlihat mulai mengenangi tanaman siap panen itu sejak Minggu malam (24/02) hingga Senin (25/02). Akibat banjir, hanya sekitar lima senti meter tanaman padi tersebut tampak di permukaan. Menurut Suedi, salah seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi tersebut, akibat banjir, tanaman tersebut akan gagal panen.


“Biasanya tanaman padi yang buahnya mulai menguning, tidak boleh terendam air karena batangnya akan busuk. Akibatnya, tanaman tersebut akan tumbang dan rusak,” jelas Suedi, yang juga menjelaskan bahwa kalaupun petani berkeras memanen padinya, maka beras yang dihasilkan akan berwarna merah dan mengeluarkan bau yang tidak sedap.
Sementara menurut Beddu Talib salah seorang petani penggarap di lokasi tersebut, dengan adanya banjir itu, maka dipastikan panen tahun ini di lokasi itu gagal total. Menurutnya, hal itu dikarenakan tidak adanya saluran air yang bisa mengalirkan air yang menggenangi tanaman padi itu ke tempat lain.
“Jadi kita tidak tahu akan berbuat apa lagi. Seandainya di sini ada saluran yang bisa mengalirkan air ke tempat lain, maka kami segera usahakan sebelum kerusakan yang terjadi terlalu parah. Kami hanya berharap mudah-mudahan air cepat surut dan kerugian yang dialami tidak terlalu besar,” pasrah Beddu Talib.
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa dengan kondisi seperti itu, maka dipastikan petani di sekitar lokasi itu akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dia kemudian merinci biaya yang dikeluarkannya mulai dari pengolahan lahan, hingga menjelang panen. “Apalagi beberapa waktu yang lalu harga pupuk mengalami kenaikan, begitupun dengan obat-obatan hama. Kerugian yang saya derita akibat kegagalan panen ini, kira-kira mencapai Rp8.000.000 hingga Rp10 juta,” tandas bapak empat orang anak itu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidrap Mansyur Panggala, membenarkan tidak adanya saluran air di sekitar lokasi tersebut. Menurutnya, seharusnya Pemkab Sidrap memikirkan untuk membangun saluran air di sekitar lokasi yang memang langganan banjir itu.
“Kejadian seperti itu terjadi hampir tiap tahun, seharusnya Pemkab lebih peka dengan persoalan itu. Jika hal ini terus dibiarkan, maka warga akan terus-menerus mengalami hal yang sama tiap tahunnya. Kasihan mereka,” terangnya.
Lebih lanjut dijelaskanya bahwa selama ini memang terkesan kurang perhatian dengan masalah pertanian. Padahal Sidrap adalah daerah penghasil utama tanaman pangan itu di Sulsel. “Buktinya, Pemkab Sidrap tidak segera tanggap dengan kelangkaan pupuk beberapa waktu yang lalu. Padahal petani sudah sangat membutuhkan pupuk,” tandas legislator asal Partai Golkar itu.
Dihubungi terpisah, Sekkab Sidrap Drs H Hasanuddin Syafiuddin MSi menanggapi musibah tersebut mengaku akan segera melakukan tinjauan ke lokasi bencana. Namun dia mengaku tetap menunggu laporan dari camat di mana bencana tersebut terjadi. “Kita akan tetap turun, tapi sayangnya hingga saat ini belum ada laporan dari camat mengenai hal itu,” ujarnya.
Luas lahan tanaman padi di Sidrap saat ini mencapai 65.426,84 Ha, yang terdiri dari sawah irigasi teknis dan sawah tadah hujan. Dengan lahan seluas itu, setiap musim tanam Sidrap mampu menghasilkan gabah sekitar 438.799,20 Ton, dengan rata-rata produksi mencapai 67,07 kuintal per Ha.

Selengkapnya »»

Tersangka Prona Diperiksa 3 Jam

Lanjutan Penyidikan Pungli Prona 2006

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE----Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare, kembali memeriksa tersangka Proyek Nasional (Prona) Sertifikat tanah gratis 2006, yakni Pimpro Prona, Budi Hartono, di ruang penyidik selama tiga jam, mulai pukul 11 hingga pukul 14, kemarin.

Penyidik Prona, Ardiansyah mengungkapkan, pemeriksaan tersangka Budi merupakan yang ketiga kalinya semenjak ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, pemeriksaan lanjutan ini untuk memperjelas keterangan sebelumnya. “ Ini keterangan tambahan dari tersangka. Dan kita ingin memperjelas keterangan sebelumnya,” ujar Ardi sapaan akrabnya kepada wartawan, kemarin.



Kasi Pidsus Kejari Parepare ini menambahkan, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukannya, tersangka Budi Hartono mengakui telah melakukan pungutan dari kelurahan Rp200 per KK. “ Semuanya dia akui ada pungutan lewat kelurahan. Memang waktu masih diperiksa sebatas saksi, dia mengelak melakukan pungutan. Tapi dia sudah mengakui semua. Apalagi, ada bukti kuitansi dan tanda tangannya,” ungkap alumni UMI Makassar ini.

Selain memeriksa Budi Hartono, pihak Kejari juga memeriksa staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parepare, Selle Arna sebagai saksi atas pengeluaran keuangan pada saat Prona 2006. “ Kita hanya periksa sebatas saksi saja. Karena dia banyak mengetahui mengenai penggunaan anggaran. Itu saja kita mintai keterangannya,” ujar Ardi.

Sementara tersangka Budi Hartono melalui penasehat hukumnya, Fahri Bachmid membenarkan pemeriksaan keterangan tambahan tersebut. Namun, ia mempertanyakan alasan penyidik yang menetapkan klieenya sebagai tersangka. Sebab kliennya tidak mempunyai kapasitas melakukan pungli lewat kelurahan “ Kalau penyidik menetapkan Pak Budi sebagai tersangka dengan alasan melakukan pungutan, maka itu harus dipertanyakan. Penyidik harus menelusiri fungsi dan tugas pimpro. Dan terasa janggal kalau klien saya ditetapkan tersangka dengan alasan itu,” tegas Fahri saat dikonfimasi di sela-sela pemeriksaan klieenya di Kejari.

Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sulsel ini, juga mengungkapkan, kliennya sudah menjalankan tugasnya sebagai pimpro sesuai dengan surat tugas dari Kepala BPN 2006, Umar Latief. “ Dalam surat tugas itu tidak ada sama sekali ada tercantum intruksi melakukan pungutan. Makanya klien saya sudah menjalankan tugas secara baik,” ujarnya.

Menanggapi penanganan kasus dugaan pungli Prona 2006 di Kejari Parepare, Wakil Ketua DPRD Parepare, Ridha Ali menilai, sudah berjalan dengan baik tanpa melihat ada kesan diskriminasi dalam penanganannya. Hanya, legislator PAN ini mengingatkan, agar penanganan kasus BPN tidak sampai mengabaikan penanganan kasus lain. “ Saya berharap penanganannya berlaku adil dengan kasus lain. Dan sanksi yang diberikan harus sesuai dengan aturan dan memperlakukan dengan seadil-adilnya,” harap Ridha saat dimintai tanggapannya, kemarin.

Selengkapnya »»

Tersangka Baru Ditetapkan Pekan Depan

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE---Sementara itu, Kajari Parepare Andi Abdul Karim berjanji menetapkan tersangka baru lagi dalam kasus dugaan pungli Prona 2006, pekan depan. Menurutnya, pihaknya selama ini secara intensif melakukan penyidikan terhadap tersangka dan saksi kasus prona. “ Ini masih berjalan terus, termasuk pemeriksaan terhadap Budi hari ini (kemarin). Mudah-mudahan pecan depan kita sudah tetapkan tersangka barunya,” janji Kajari kepada wartawan kemarin.



Mantan Kasi Intel Kejari Makassar ini, belum bersedia menyebutkan jumlah dan identitas tersangka baru tersebut, dengan alasan belum saatnya diumumkan. “ Yang jelas ada penambahan tersangka kasus prona,” tegasnya. Sebelumnya, Kajari sempat menyebut tersangka baru nantinya, yakni salah satu pejabat BPN saat menentapkan mantan lurah Bukit Indah Soreang, Setiawan sebagai tersangka. “ Masih ada lagi nanti dari salah satu pejabat BPN. Nanti anda tahu sendiri siapa orangnya,” katanya belum lama ini.

Sementara itu, kasus dugaan pungli Prona di Kabupaten Barru dan Sidrap, statusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan dalam ekspose yang berlangsung di aula Kejati Sulselbar, Selasa (26/02). Dalam ekspose tersebut, ditemukan adanya pungli yang dilakukan oknum BPN melalui kelurahan dan desa. Hanya saja, Kajari Pangkep, Marang, dan Kajari Barru, Basuki Rahmat Sila, belum bersedia menyebut nama-nama tersangka dalam kasus tersebut. Kasi Intel Kejari Barru, Haedar yang dikonfimasi mengenai peningkatan kasus prona, memilih untuk tidak bicara, dengan alasan tidak berwenang menyampaikan nama tersangkanya. Sementara, Kajari Barru saat dikonfirmasi lewat telepon kantornya berulang kali, juga tidak ada jawaban.

Selengkapnya »»

Golkar Warning Kadernya di Pilwakot

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE---Pengurus DPD II Golkar Parepare, mengelurkan warning kepada kadernya yang ingin diusung oleh partai lain dalam Pilwakot Parepare, Agustus mendatang.

Ketua DPD II Golkar, Zain Katoe menegaskan, kader golkar yang ingin maju dan diusung oleh partai lain, seharusnya mengundurkan diri terlebih dahulu dan memberikan penyampaian ke DPD II. “ Jauh hari mau maju dan diusung partai lain, itu harus mundur. Termasuk ada konsultasi ke saya sebagai Ketua DPD II Golkar. Saya tidak mempermasalahkan kalau ada yang ingin maju dan terjadi persaingan antara kader yang diusung partai nantinya,” ujar Zain Katoe kepada wartawan, kemarin.



Senada dengan itu, Sekertaris DPD II Golkar Parepare, Kaharuddin Kadir menambahkan, pengurus golkar yang ingin maju dan diusung partai lain, harus mengundurukan diri sebagai pengurus di Golkar, dan mengundurkan diri apabila yang bersangkutan menjabat jabatan fungsional, baik di pemerintahan maupun di legislatif. “ Ini aturan yang dilahirkan di Rapimnas Golkar. Kalau kader atau pengurus mengikuit semua aturan, saya kira tidak ada masalah untuk diusung partai lain,” jelasnya.

Mengenai pengurus Golkar yang ingin maju dengan kendaraan partai lain, pihaknya masih menganggap sebatas wacana saja. “ Kalaupun ada pengurus yang ingin maju, saya kira masih sebatas saja. Nanti kita lihat saat deklarasinya atau pendaftaraan di KPUD, apakah kader itu diusung oleh partai lain,” ujar Kahar yang juga Sekertaris Komisi C DPRD Parepare ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pengurus Golkar yang ingin maju di Pilwakot. Antara lain, Zain Katoe (wali kota) Tajuddin Kammisi (Wakil Wali Kota), Syamsu Alam ( anggota DPRD Parepare) dan Muhadir Haddade (Ketua DPRD). Namun, peluang Tajuddin Kammisi sangat terbuka untuk diusung menjadi calon wali kota oleh PKS. Sementara Zain Katoe, memiliki kans yang sangat besar untuk diusung oleh partai Golkar.

Selengkapnya »»

Polres Enrekang Amankan 42 Kendaraan

Laporan: Samiruddin

ENREKANG---Selama pihak lalu lintas melaksanakan operasi penertiban lalu lintas yang digelar selama sepekan ini sudah 42 kendaraan yang sudah dijaring, 2 diantaranya mobil yang beroperasi melakukan pemuatan yang tidak sesuai aturan, 40 kendaraan
roda dua yang ditahan karena tidak memakai perlengakapan helem, kaca spion, dan tidak
dilengkapinya surat-surat termasuk STNK dan SIM.

Hal ini diungkapkan, kasat Lantas, Iptu Muhiddin Yunus kepada PARE POS, diruang kerjanya kemarin. Muhiddin menyebutkan tehnis secara rinci adalah 28 roda dua tidak dilengkapi surat-surat seperti STNK dan SIM, 2 mobil beroperasi menyalahi pemuatan, 13 kendaraan roda tidak ada kelengkapannya seperti kaca spion dan helm.



Terpisah, Kapolres Enrekang, AKBP Endi Sutendi SIK menjelaskan operasi yang dilakukan lalu lintas merupakan operasi penertiban sesuai UU no 14 tahun 1992 ketertiban lalu lintas.

Tujuan ini dilakukan tak lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Massenrempulu soal ketertiban berlalu lintas, dimana sekarang ini angka lakalantas signifikan tinggi dibanding sebelumnya."Kami pihak Polres memberikan pembinaan terhadap masyarakat Massenrempulu soal ketertiban berlalu lintas, demi mengurangi angka
kecelakaan,"kata Endi Sutendi.

Diimbauhkan juga kepada masyarakat Enrekang, agar dalam melakukan perjalanan harus dilengkapi kendaraannya surat-surat termasuk STNK, SIM, selain itu juga harus pengguna kendaraan roda dua harus lengkap seperti helem dan kelengkapakan fisik kendaraan tersebut.

Harapannya agar kegiatan yang dilakukan pihak Polres ini dapat kedepan mentaati aturan berlalu lintas, sehingga keasadaran hukum berlalu lintas dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama dan kesadaran masyarakat sendiri.

Selengkapnya »»