Laporan: Syahlan
SIDRAP---Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Sidrap AKBP Ponadi yang menggantikan AKBP Samuel Balelang menyatakan tekadnya untuk turut mendukung upaya pemberantasan korupsi di Sidrap. Hal tersebut disampaikan secara khusus kepada SINDO ketika dihubungi beberapa jam setelah acara serah terima jabatan Kapolres di Mapolres Sidrap Jumat 4 April.
Menurutnya dia akan melanjutkan pemeriksaan kasus korupsi yang telah ditangani Mapolres Sidrap pada periode kepemimpinan sebelumnya. “Saya sangat mendukung upaya tersebut. Dan saya akan bekerja dengan serius untuk menangani kasus itu. Makanya saya minta dukungan dari warga Sidrap untuk melakukan upaya pemberantasan tindak korupsi,” jelasnya.
Lebih lanjut dia memaparkan bahwa akan segera menindaklanjuti setiap laporan warga terkait adanya dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh warga. Oleh sebab itu dia meminta agar warga segera melaporkan jika adanya indikasi tindakan pejabat yang merugikan negara. “Kita lihat saja nanti setelah saya bekerja, mudah-mudahan semua staf saya juga memberikan dukungan penuh,” tandas mantan Kapolres Bulukumba itu.
Dukungan terhadap Kapolres Sidrap yang baru untuk memberantas korupsi dilontarkan oleh Direktur Lembaga Peduli Sosial, Budaya, Budaya, Politik, dan Hukum (LP Sibuk) Sulsel Djusman AR. Menurutnya, jika perbuatan korupsi tidak segera ditangani maka kerugian keuangan negara akan semakin besar.
“Selain itu, warga juga semakin menderita karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, malah dikorupsi oleh sejumlah oknum pejabat. Makanya kita sangat mendukung segala upaya pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan uang negara, dan membuat masyarakat menikmati pembangunan di negara ini,” jelasnya.
Dukungan yang sama juga datang dari sejumlah anggota DPRD Sidrap agar Mapolres Sidrap segera menuntaskan kasus korupsi. Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Sidrap Baharuddin Andang kasus korupsi di Sidrap harus segera diselesaikan untuk menyelamatkan keuangan negara. “Polres Sidrap harus berani memeriksa sejumlah pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi. Kalau mereka terus dibiarkan maka semakin banyak kerugian negara akibat korupsi,” jelasnya.
Sementara Anggota Komisi B DPRD Sidrap Syamsul Rijal mengimbau agar penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan-red) harus pro aktif untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dugaan korupsi yang terjadi di Sidrap. “Masih banyak dugaan tindakan korupsi lainnya yang terjadi di Sidrap, kita menuntut agar semuanya ditutaskan agar tindakan itu tidak mendarah-daging di daerah ini,” terangnya.
Selengkapnya »»
Terkait Pungutan Dana Invassing
Laporan: Hamzah
SIDRAP---Terkait laporan sejumlah guru dan staf Dinas Kesehatan tentang invassing yang dinilai tidak wajar, disikapi serius oleh sejumlah anggota Komisi C DPRD Sidrap. Bahkan dalam waktu dekat, mereka berencana akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan untuk hearing terkait masalah itu.
“Kita memang sudah menerima laporan dari masyarakat terkait masalah itu. Namun laporan yang ada, hanya berupa laporan langsung saja. Belum ada laporan secara tertulis sehingga cukup menyulitkan bagi kami untuk menyurat ke pimpinan agar segera memanggil kedua kepala dinas itu,” jelasnya.
Namun demikian lanjut menurut legislator Partai Bulan Bintang (PBB) itu, meski tidak ada laporan secara tertulis dari masyarakat yang merasa dirugikan, anggota dewan tetap akan memproses masalah itu berdasar pada laporan lisan dari warga.
Anggota Komisi C DPRD Sidrap Muh Ali Hafid juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya apa yang menjadi keluhan staf di dua dinas itu perlu mendapat perhatian khusus. Apalagi menurutnya, yang bersangkutan telah melaporkan permasalahannya meskipun belum secara resmi. “Yang jelas saya akan menyampaikan kepada yang bersangkutan agar laporan yang disampaikan langsung ke saya itu, supaya dilaporkan secara tertulis. Dengan demikian kita akan serius menangani hal itu,” jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera itu.
lebih lanjut dijelaskan Ali Hafid bahwa seorang guru SMKN 1 Sidenreng Kec Maritengngae Sidrap mengaku tidak terima dengan adanya pungutan sebesar Rp15 ribu hingga Rp20 ribu di sekolahnya. Menurut guru itu, pungutan tersebut diberikan ketika yang bersangkutan mengurus berkas usulan kenaikan gajinya. Keluhan yang sama juga diterima oleh anggota dewan dari seorang guru SDN 7 Benteng Kec Baranti Muh Aras, yang mengaku dimintai biaya pengurusan berkas untuk kenaikan gajinya dari bendahara sekolahnya.
“Melayani pengurusan berkas adalah salah satu tugas dari pegawai negeri sipil, dan tidak dibenarkan untuk memungut biaya dari siapapun yang menggunakan jasa mereka. Maka jika ada pungutan invassing, itu pungutaan liar namanya. Makanya kita akan segera melakukan tindakan untuk melakukan hearing terhadap instansi yang melakukan hal tersebut,” jelasnya.
Selengkapnya »»
Laporan: Darwiaty
PINRANG---Jumlah keluarga miskin di Pinrang saat ini tercatat sebanyak 24 ribu kepala keluarga. Bupati Pinrang Drs H Andi Nawir MP mengatakan, ribuan gakin tersebut akan mendapat bantuan. Andi Nawir memaparkan, data tersebut selalu mengalami menambahan karena sebagian gakin memiliki kebiasaan buruk, jika diberi bantuan oleh pemerintah, warga lainnya yang sebenarnya mampu malah ikut-ikutan mengaku miskin hanya karena mengejar bantuan serupa. "Berdasarkan data yang dikirim ke pusat, sebanyak 24 ribu KK gakindi Pinrang," katanya.
Angi Nawir mengungkapkan, banyaknya warga yang mengaku miskin dapat dilihat ketika penggeratisan berobat di rumah RSU Salinrang Pinrang yang jumlahnya lebih tinggi dibanding kuota gakin. Namun, kata Andi Nawir lagi, pihaknya akan tetap mengakomodir data gakin yang lain yang tidak sempat terdata pihak rumah sakit diharapkan tetap melayani dengan baik dengan mengalokasikan anggaran khusus dalam anggaran perubahan.
"Kalau ada gakin yang tidak sempat terdata, pemerintah mengharapkan pihak rumah sakit tetap melayani," jelasnya. Ditambahkan Andi Nawir, pihaknya juga telah memberikan bantuan kepada keluarga gakin yang menjadi korban gizi buruk di Desa Lero Kecamatan Suppa Pinrang sebanyak 4 orang berupa bantuan mesin kantinting dan perahu untuk peningkatan kesejahteraan.
Selengkapnya »»
