Laporan: Ridwan Putra
PAREPARE---Sebanyak 25 kepala keluarga yang menempati pemukiman atau kampong warga miskin di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, dilaporkan Yayasan Anak Rakyat (YARa) belum mendapatkan fasilitas air dari pemerintah.
Pemukiman warga miskin yang dibentuk pemerintah setempat itu sebelumnya dijanjikan disediakan fasilitas air, balai kesehatan, beras 25 Kg per bulan, mobil sekolah, pakaian sekolah, tersebut rupanya belum terealisasi.
Ketua YARa Parepare Muh Rusman, akhir pekan lalu dalam rilisnya menyebutkan, warga di pemukiman yang menjadi pilot project program pengentasan kemiskinan Parepare, itu mengharapkan keluhan warga segera bisa direspon pemerintah setempat.
Menurutnya, yang mengaku sebagai pembina komunitas warga pemukiman tersebut merasa perlu memberikan pembelaan hokum dan pemberdayaan warga yang bermukim di tempat yang pernah menjadi bekas kandang peternakan babi itu.
Saat ini, hanya fasilitas listrik yang baru bisa dinikmati masyarakat di pemukiman tersebut. “Sementara fasilitas air bersih, warga baru bisa mendapatkannya di sungai setelah menempuh perjalanan 2,5 kilometer dari rumahnya,” kata Rusman.
”Saya pikir wajar jika warga miskin menuntut hak-haknya meski pemerintah telah memberikan bantuan rumah namun kebutuhan lainnya jangan diabaikan,” kata Rusman.
Sudah Diberikan
Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Parepare Mustafa Mappangara menyebutkan, apa yang dikatakan pihak YARa tersebut tidak masuk akal. Bahkan, terkesan mengada-ada dengan mengatasnamakan warga di pemukiman.
”Saya juga heran dengan tanggapan YARa tersebut. Padahal sudah beberapa hari beras warga disana sudah dibagikan oleh kelurahan setempat dan air sudah masuk menggunakan mesin pompa,” kata Mustafa, Jumat (14/3).
Sementara dari hasil kunjungan dan wawancara Konsultan Bank Dunia Matthew Zurstrassen, Kepala Bappeda, Ketua LP2EM, dan Asisten SI Amiruddin Idris, Kamis (13/3), kepada warga tidak ditemukan adanya keluhan seperti yang disebutkan pihak YARa.
”Warga di sana bahkan bahkan berterimakasih mendapat bantuan dari pemerintah selama ini dilokasi tersebut. Malah konsultan Bank Dunia sedikit terkesan dan heran dengan adanya warga miskin yang punya 8 sampai 11 anak,” tambahnya.
Terkait balai kesehatan, dan sarana lainnya, pemkot memang sudah merencanakan pembangunannya tinggal menunggu perencanaan anggarannya. “Soal uang pemindahan kepada warga, itu tidak ada. Mereka bahkan berterimakasih diberi tempat tinggal dan peluang usaha,” kuncinya.
