Laporan: Arif Saleh
PAREPARE---Surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) tentang penghapusan cuti bersama, kurang dijalankan oleh sebagian PNS di lingkup Pemkot Parepare, kemarin. Berdasarkan pantauan, sejumlah PNS memilih tidak masuk kerja, tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, aktivitas di setiap ruangan unit kerja, terlihat sepi. Selain itu, kendaraan dinas Pejabat dan PNS, baik roda empat maupun roda dua, yang biasanya ramai terparkir di halaman kantor Pemkot Parepare, juga terlihat sepi.
Wakil Wali Kota Parepare, Tajuddin Kammisi, saat dikonfirmasi, membenarkan banyaknya PNS yang tidak masuk kerja. Hanya, ia tidak menganggap, PNS tersebut tidak mentaati edaran Menpan. “ Boleh jadi, dia tidak masuk kerja hari ini (kemarin), karena dia izin atau ada keperluan yang sangat penting,” katanya, kepada wartawan, kemarin.
Sementara itu, Kabag Organisasi Tata Laksana (Ortala) Pemkot Parepare, Anwar Saad, membantah banyaknya PNS yang tidak masuk kerja. “ Saya sudah cek lewat kepala unit kerja di jajaran Pemkot, rata-rata melaporkan, sebagian besar masuk kerja hari ini (kemarin),” bantahnya saat dikonfirmasi terpisah.
Menurutnya, edaran Menpan sudah disampaikan kepada PNS untuk tetap masuk kerja. Sehingga PNS harus menjalankannya. “ Dasarnya itu sudah ada, dan kita sudah sampaikan. Jadi suasana kerja hari ini (kemarin) di unit kerja, berjalan seperti biasa,” katanya.
Terkait PNS yang tidak masuk kerja, pihak Pemkot Parepare tidak akan memberikan sanksi. Sebab, PNS yang tidak hadir tanpa alasan jelas, hanya dikategorikan alfa. “ Kalau tidak hadir tanpa izin, berarti itu alfa. Alfa itukan, akan menjadi pertimbangan nantinya untuk kenaikan pangkat. Jadi itu akan dihitung tingkat kedisiplinannya saat penaikan pangkat. Kalau banyak alfanya berarti itu bisa ditunda kenaikan pangkatnya,” ujar Sekdakot Parepare, Abd. Rahim Rauf. (arif saleh)
Berdasarkan pantauan SINDO, selain PNS di lingkup Pemkot yang tidak masuk kerja, suasana sepi juga terlihat di gedung DPRD Parepare. Informasi yang dihimpun, sebagian diantara wakil rakyat, berada di luar daerah, seperti melakukan kunjungan di Jakarta.
