Lanjutan Penyelidikan Dugaan Pungli Diknas
Laporan: Arif Saleh
PAREPARE---Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kota Parepare, kembali menjadwalkan pemeriksaan beberapa panitia calon seleksi kepala sekolah (kasek), terkait dugaan pungutan liar (pungli).
Kepala Bawasda, Hatta Buroncong, menegaskan, Senin mendatang, giliran panitia kasek akan diperiksa, setelah memeriksa Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Parepare, Harita selama dua jam, Rabu (06/02) oleh tim penyidik Bawasda. “ Hari Senin, kita periksa Arfah sebagai panitia seleksi. Setelah itu, berturut-turut panitia seleksi lainnya,” sebutnya, kepada SINDO, saat dikonfirmasi, kemarin.
Lanjutnya, penanganan dugaan pungli ini akan dilakukan secara bertahap oleh tim yang sudah dibentuk. “ Hasil pemeriksaan panitia, akan kita jadikan pembanding dulu dengan hasil investigasi tim Komisi A DPRD Parepare. Hasil itulah akan kita cocokkan, untuk mengetahui dalang pelaku pungli tersebut. Apakah dari Diknas atau bukan,” katanya.
Sebelumya, Kepala Tata Usaha Diknas, Harita, diperiksa oleh Tim Bawasda yang beranggotakan tiga orang, dimana diketuai Tajuddin Tang. Hanya, hasil pemeriksaan tersebut, belum dibocorkan, dengan alasan akan memperdalam keterangan panitia lain, dan pihak yang terkait dalam dugaan pungli tersebut. “ Pemeriksaan inikan bertahap, jadi keterangan saksi lain akan kita cocokkan atau dijadikan pembanding dengan panitia lainnya. Yang jelas kita usut serius ini. Apalagi, Pak Wali sendiri yang mengintruksikan penanganannya,” ujar Hatta.
Sementara itu, Komisi A DPRD Parepare, terus mengintensifkan investigasi yang dilakukannya, setelah oknum pelaku pungli kepada beberapa calon kepala sekolah identitasnya mulai teridintifikasi. Namun, pihak komisi A, belum menyimpulkan, oknum tersebut sebagai pelaku utama. Sebab, bisa saja, ia hanya disuruh oleh oknum tertentu. “ Inilah yang kita akan perdalam, dengan melakukan pertemuan oknum tersebut. Cuma, kita akan mempertanyakan lebih lanjut lagi, dengan beberapa calon kepala sekolah yang melapor ke kami,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Parepare, Minhajuddin.
Pelapor yang dimaksud, lanjutnya, adalah calon kepala sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA yang diminta oleh oknum tersebut untuk membayar ke panitia saat penentuan kelulusan Kasek. Hanya, legislator Golkar ini, tidak menyebut jumlah uang yang diminta oknum tersebut. “ Untuk nominalnya, saya tidak terlalu tahu. Makanya, ini akan kami perjelas kepada pelapor, tentang modus pungli ini. Hasil investigasi kami, akan diserahkan ke Bawasda untuk kepentingan penyelidikannya,” ujar alumni UIN Alauddin Makassar ini.
Seperti diberitakan SINDO, Ketua Dewan Pendidikan Kota (DPK) Parepare, Faisal Andi Sapada, mendesak panitia seleksi untuk mengulangi proses seleksi yang dilakukannya. Sebab, ia menilai, banyak terjadi indikasi pelanggaran dalam proses seleksi tersebut. Selain dugaan pungli, beberapa tahapan seleksi yang dimasukkan panitia, tidak diatur dalam surat edaran Kepala Diknas Parepare, Usman Tarrang.
