Laporan: Arif Saleh
PAREPARE---Anggota Komisi B DPRD Parepare, meminta tim independen dari luar Parepare. Seperti Unhas, UNM untuk mengambil alih lanjutan seleksi kepala sekolah (Kasek) terhadap 96 orang calon Kasek, tanpa melibatkan lagi Dinas Pendidikan Parepare.
Menurutnya, Diknas yang selama ini melakukan tahapan seleksi, dianggap tidak layak lagi, karena banyaknya kepentingan saat proses seleksinya. “ Sulit lagi untuk dipercaya, karena banyaknya kepentingan. Makanya semua pihak harus mengawasi proses ujiannya, termasuk kemungkinan bocornya soal ujian sebelum tes,” tegasnya kepada SINDO, kemarin.
Hal tersebut penting, lanjutnya, untuk mencapai out put Kasek yang bermoral dan berkualitas sesuai visi pendidikan. “ Kalau tidak diawasi dan dibiarkan seperti ini, maka kita tidak akan melihat kualitas pendidikan yang lebih bagus di Parepare. Makanya saya meminta agar tim independen segera mengambil alih seleksi kasek,” harap legislator PKS ini.
Sebelumnya, proses seleksi kasek sempat dihentikan Inspektorat Parepare, karena adanya dugaan pungutan liar (pungli) dan kesalahan administrasi yang dilakukan panitia seleksi Diknas. Namun, saat penyidikan, pihak Inspektorat hanya menemukan kesalahan prosedur, pada surat edaran kedua yang bertentangan dengan surat edaran kedua. Sementara indikasi adanya Pungli, penyidik Inspektorat tidak menemukan adanya bukti. “ Untuk hasil pemeriksaan masalah seleksi kasek, kita sudah rekomendasikan hasilnyake Pak Wali Kota untuk tindakan selanjutnya,” sebut Kepala Inspektorat, Hatta Buroncong.
Mengenai rekomendasi Inspektorat, Hatta tidak bersedia menyebutkan, dengan alasan sudah berada ditangan Wali Kota. “ Tidak usah saya komentari itu, karena sudah saya serahkan ke Pak Wali. Nanti beliau yang sampaikan, apa tindakannya,” ujar Hatta yang dikenal tegas terhadap pelanggaran PNS ini.
Sementara itu hasil rapat komisi B DPRD Parepare terkait masalah kisruh seleksi Kasek, hingga saat ini belum ada hasilnya. Sebab sebelumnya, rapat yang sedianya akan merokemendasikan masalah kasek, deadlock. Sebagian anggota DPRD setuju dilanjutkan prosesnya, namun sebagian lagi yang menghendaki agar proses seleksi diulangi, karena adanya beberapa pelanggaran yang ditemukan. “ Belum ada solusi yang bisa kita simpulkan, karena terjadi dua opsi yang berkembang,” sebut Ketua Komisi B Tajuddin Salim belum lama ini.
