Laporan: Ridwan Putra
PAREPARE---Sebanyak 12 anggota DPRD Kota Parepare menggelar studi banding ke Pula Jawa dan Sumatera pekan ini untuk belajar mengenai pengelolaan kelembagaan pemerintah daerah di dua pulau tersebut untuk diaplikasikan di Kota Parepare.
Keberangkatan ke-12 anggota dewan tersebut dijadwalkan, Selasa (25/3), kemarin. Mereka yang berangkat adalah panitia khusus (pansus) dari lima ranperda kelembagaan yang disodorkan pemkot untuk dibahas dan ditetapkan menjadi perda.
Studi banding yang direncanakan berlangsung selama lima hari dan menggunakan dana APBD senilai ratusan juta tersebut, mendapat sorotan pihak LSM setempat yang menilai kegiatan terebut dianggap tidak efektif.
Menurut Ketua LSM HAM Kota Parepare A Ruslan, Selasa (25/3), kegiatan tersebut dianggap tidak efektif dan terkesan pemborosan anggaran karena diikuti sampai 12 anggota dewan setempat.
”Menurut saya ini tidak begitu urgen sampai keberangkatan anggota dewan seperti rombongan studi banding saja. Idealnya kan bisa tiga orang saja,” kata Ruslan.
Mereka yang berangkat ‘jalan-jalan’ ke Jawa dan Sumatera untuk belajar kelembagaan di dua daerah itu, antara lain Tahang Adam (Golkar), Muh Haidir (PAN), Ikbal Chalik (PKS), Minhajuddin Ahmad (Golkar), A Fatma Hollang (Golkar), Isvan Purwanegara (PDK).
Abd Tahman Mappagilling (PBB), A Lilling (PBB), Bakhtiar Tijjang (PKS), Arifin Wahid (PAN), Mahmuddin Makmur (PPP), Zaenab Syamsuddin (PPP). Sementara yang terlihat di kantor dewan kemarin, antara lain M Siradz Sapada (PDK) dan Abd Rahman Saleh (PKS).
