Laporan: Darwiaty
PINRANG---Program pembangunan swadaya masyarakat yang merupakan bantuan dana dari pusat untuk masyarakat kurang mampu berupa pemugaran rumah (Bedah rumah) dan pembangunan rumah baru di wilayah Pinrang, dianggarkan Rp 5 juta perunit dan Rp 10 juta untuk pembangunan rumah baru. Diduga bantuan tersebut tidak terealisasi sesuai harapan. Kepala Bidang Perencanaan Pasilitas Umum Bapeda Pinrang, Ir H Nyimpung , yang ditemui di ruang kerjanya menjelaskan program pembangunan swadaya masayarakat berupa pemugaran rumah warga miskin merupakan bantuan dari pemerintah pusat tahun 2007.
Dia menjelaskan bantuan tersebut untuk pemugaran rumah diperuntukkan untuk 100 kepala Keluarga (rumah), sementara pembangunan rumah baru sebanyak 10 unit. Diakui, bantuan tersebut sebanyak Rp5 juta per rumah untuk pemugaran dan untuk pembangunan rumah baru dianggarkan Rp10 juta.
Lanjut Nyimpung, berdasarkan petunjuk teknis, bantuan tersebut disalurkan melalui koperasi, untuk wilayah Pinrang bantuan tersebut dikeloka koperasi Bangun Desa yang ada pada Kantor Pemberdayaan Masyakat Desa (PMD) Pinrang. "Secara teknis penyalurkan bantuan itu kita dapat ketahui di Koperasi Bangun Desa yang dikeloka oleh stap Kantor PMD," katanya.
Sayangnya, pengelola koperasi tersebut, yang dicoba ditemui di Kantor PMD sementara tidak ada ditempat. Informasi yang dihimpun dari sejumlah masyarakat penerima bantuan tersebut mengaku menerima bantuan secara berpariasi yang nilainya hanya ratusan ribu. Seperti halanya di Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang, sejumlah masyarakat mengaku hanya menerima bantun berupa bahan meterial bangunan dan beberapa warg lainya mengaku selain bahan meterial juga menerima uang tunai.
Hal sama di wilayah Kecamatan Mattiro Bulu dan Mattiro Sompe, sejumlah warga menaksir bantuan yang kucur setiap KK hanya berkisar Rp2 juta. "Penyaluran bantuan bedah rumah ini sudah pasti ada peyimpangan anggaran, setiap KK menerima bantuan yang jumlahnya berpariasi, sementara bantuan tersebut sudah ditetapkan Rp5 juta per KK," kata salah satu aktivis LSM, Yusup, yang mengaku telah melaporkan dugaan menyimpang tersebut Ke Polda Sulselbar.
