Laporan: Arif Saleh
PAREPARE---Seleksi calon kepala sekolah (kasek) yang dilakukan panitia seleksi Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Pendidikan, diminta oleh DPRD Parepare untuk dihentikan.
Wakil Ketua DPRD Parepare, Ridha Ali, menegaskan, pihak panitia seleksi harus menghentikan untuk sementara proses seleksi tersebut, sampai ada hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Parepare. “ Masalah inikan sudah ditangani Bawasda (Inspektorat) untuk mengusut masalah ini. Makanya, jangan diteruskan dulu prosesnya,” tegas Ridha Ali saat menerima perwakilan beberapa calon kepala sekolah yang dinyatakan tidak lulus berkas, saat melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Parepare, kemarin.
Menurutnya, hasil pemeriksaan Inspektorat, akan direkomendasikan ke Wali Kota, apakah dilanjutkan atau dihentikan. “ Nanti ada rekomendasi Bawasda ke Wali Kota, baru kita tindak lanjuti sebagai lembaga pengawas. Apakah Wali Kota menindaklanjuti atau tidak. Kalau perlu kita melakukan interplasi,” katanya yang didampingi Ketua Komisi B DPRD Parepare, Tajuddin Salim dan anggota Komisi B Rahman Saleh.
Anggota Komisi B Rahman Saleh, justru meminta pihak pimpinan DPRD pro aktif menindaklanjuti masalah dugaan penyalahgunaan proses seleksi secepatnya, tanpa harus menunggu lagi hasil pemeriksaan Inspektorat. Sebab, legislator PKS ini menilai, penanganan setiap kasus yang dilakukan Inspektorat tidak ada penyelesaiannya. “ Kalau saya, jangan tunggu lagi hasil tindak lanjut Bawasda itu. Pimpinan DPRD harus segera memanggil panitia dan pihak yang terkait untuk mengkroscek masalah ini. Kalau perlu besok (hari ini) itu sudah difasilitasi,” tegasnya, yang diiyakan perwakilan guru.
Setelah melakukan kordinasi dengan Ketua Komisi B Tajuddin, Wakil Ketua DPRD Parepare, Ridha Ali, menyepakati akan menfasilitasi pertemuan perwakilan calon kepala sekolah dan panitia hari ini di DPRD Parepare.
Sementara itu, perwakilan calon kepala sekolah, Zaenal, meminta kepada DPRD untuk mengambil alih proses seleksi, dengan melibatkan tim independent. Ia menganggap panitia seleksi yang diketuai Harita, sudah jelas melakukan pelanggaran dalam penilaian berkas. Termasuk, nilai yang seharusnya didapatkan. “ Misalnya nilai sertifikat yang tidak dilakukan panitia. Ada juga pengurangan nilai yang dilakukannya. Inikan kami pertanyakan, ada apa dengan semua ini,” tegasnya dengan nada tinggi di depan anggota DPRD.
Salah satu perwakilan lainnya, Yahya menambahkan, edaran kedua yang diterbitkan panitia sangat bertentangan dengan edaran Kadis Diknas. Ia menganggap pemaparan visi misi, tidak tercantum dalam edaran Kadis Diknas. “ Edaran yang kami terima itu hanya tiga tahapan saja. Tapi kenapa panitia mengeluarkan edaran lagi, dan menambah tahapannya,” ungkapnya sambil memperlihatkan edaran tersebut.
Sebelumnya, Ketua Panitia Seleksi Diknas Parepare, Harita menjelaskan, edaran kedua diterbitkan untuk mengatur pemaparan visi misi setiap calon yang disyaratkan membuat karya ilmiah di edaran Kadis Diknas. Namun edaran pertama, dianggap belum jelas tentang karya ilmiah tersebut, maka diterbitkanlah edaran kedua yang ditanda tanganinya untuk mempresentasekan karya ilmiah dalam pemaparan visi misi.
