Laporan: Syahlan
SIDRAP---Terkait tuntutan warga yang meminta Lurah Salo Mallori Kec Dua Pitue Sidrap, Zainal Arifin dicopot dari jabatannya, sejumlah warga desa itu mempertanyakan realisasi tuntutan mereka kepada Pemkab Sidrap. Kepada SINDO, Ketua LPM Herman, dan salah seorang warga Salo Mallori Rahman Baddu, mempertanyakan tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Sidrap terhadap tuntutan mereka.
“Terus terang, selama kepemimpinan Zainal Arifin, kami merasa sangat tertekan dan sangat menderita. Sehingga jika yang bersangkutan tetap dibiarkan memimpin kelurahan itu, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik vertikal dan horizontal,” jelas Herman.
Oleh sebab itu menurut Ketua LPM Salo Mallori serta warga meminta kepada Pemkab Sidrap agar segera memindahkan lurah itu dari daerah mereka. Menurut para warga yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Kelurahan Salo Mallori, kinerja lurah tersebut dinilai sangat buruk dan sangat angkuh dalam memimpin kelurahan.
Oleh sebab itu, pada saat aksi (07/01) warga meminta kepada Komisi A DPRD Sidrap yang menerima mereka agar segera memindaklanjuti keluhan warga Salo Mallori dalam waktu paling lama dua bulan. “Sejak saat itu, kami selalu menghitung mundur waktu, dan tidak terasa waktu yang kami berikan sudah sangat dekat. Dan sampai saat ini, belum ada realisasi dari Pemkab Sidrap,” jelas Rahman Baddu.
Padahal menurut Herman dan Rahman Baddu, jika dalam waktu paling lama dua bulan tuntutan mereka belum dipenuhi, maka warga kembali akan melakukan aksi secara besar-besaran. Karena selain kepemimpinannya tidak disukai warga, Zainal Arifin juga dinilai melakukan sejumlah kecurangan yang terindikasi merugikan keuangan negara.
Rahman Baddu memaparkan beberapa bukti kecurangan yang dilakukan oleh Zainal Arifin seperti, bantuan benih kepada kelompok tani sebanyak lima ton. Berdasarkan penelusuran warga bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ditemukan bahwa bantuan tersebut tidak tersalurkan seluruhnya.
“Banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, padahal telah kupon pengambilan benih. Berdasarkan pengakuan warga, kepala desa menyampaikan kepada mereka bahwa benih itu sudah habis. Padahal benih itu hanya ditumpuk di kantor desa. Belakangan diketahui, benih itu sudah hampir habis dimakan tikus,” jelas Rahman Baddu, yang juga menjelaskan bahwa warga juga mengeluhkan pungutan yang dilakukan oleh Lurah Salo Mallori, saat mengurus surat keterangan atau rekomendasi yang diminta pungutan sebesar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Sidrap, Suardi Galung, yang juga kebetulah warga Salo Mallori, mengatakan bahwa komisinya telah menyurat kepada Bupati Sidrap melalui Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan perihal permintaan warga itu. “Kita tunggu saja bagaiman respon dari Pemkab Sidrap, tapi secara pribadi saya sepakat jika yang bersangkutan diganti,” jelas Anggota DPRD Sidrap itu.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Sidrap beberapa waktu yang lalu menjelaskan bahwa, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Sidrap memang telah melakukan rapat untuk membahas sejumlah masalah yang berkaitan dengan keluhan terhadap kinerja sejumlah aparat Pemkab Sidrap. “Kita sudah membahas sejumlah staf Pemkab yang kinerjanya dikeluhkan warga, dan kita tunggu saja bagaimana keputusan Bupati,” jelas Hasanuddin Syafiuddin.
