KPPSI Pertanyakan Izin Operasi Pelanet Pool

Laporan: Arif Saleh Al-bugisy

PAREPARE---Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Kota Parepare, mempertanyakan izin operasi planet pool yang terletak di Jalan Mattirotasi, kemarin.

KPPSI menilai, keberadaan planet pool di sekitar pemukiman, mulai meresahkan ketentraman warga. Sebab, jam operasinya terkadang melewati batas sampai jam 2 dini hari. Selain itu, tempat tersebut, sudah dijadikan sebagai tempat peredaran minuman keras. “ Sepengetauan saya, Planet Pool izinnya hanya untuk biliar. Tetapi prakteknya sekarang, itu sudah dijadikan sebagai tempat berjualan miras atau meminum di dalamnya. Apalagi, jam operasinya itu sudah melanggar, yang biasa sampai jam 2 pagi,” ungkap Ketua KPPSI Parepare, Ali Imran kepada wartawan, kemarin.

Selain itu, KPPSI juga mempertanyakan komitmen Pemkot dalam menjalankan Perda Miras. Ia menganggap, pihak pemkot tidak serius menjalankan Perda Miras yang sudah disahkan DPRD. Hal ini terlihat, lanjutnya, semakin banyaknya peredaran miras di sejumlah tempat di Parepare, termasuk di Palnet Pool tanpa ada teguran dan atisipasi yang dilakukan Pemkot. “Kami juga pertanyakan masalah Perda Miras. Kenapa sudah ada Perda, justru Miras semakin merajalela. Saya juga menginginkan pihak Pemkot secepatnya duduk bersama, dengan Planet Pool, warga dan KPPSI untuk mencarikan solusi mengenai masalah ini. Kalau tidak, ini bisa memicu tindakan yang tidak diinginkan, karena warga sudah resah,” katanya.

KPPSI mengancam, apabila pihak Pemkot tidak melakukan tindakan, maka pihaknya bersama ormas Islam akan menangani sendiri masalah tersebut untuk menyelesaikannya. “ Kita akan turun tangan sendiri kala tidak ada tanggapan Pemkot,” ancamnya.

Sebelumnya, sejumlah warga juga melaporkan jam operasi Planet Pool di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Parepare yang menurutnya sangat meresahkan, khususnya dimalam hari, dimana suara sound systemnya terdengar keras hingga di sekitar rumah warga, pada saat jam tidur. Kepala Satpol PP, M. Darwis bahkan pernah memanggil manajemen Planet Pool untuk menyampaikan keluhan warga. Saat itu, General Manajer Planet Pool, Musawir Yusuf berjanji akan mengikuti aturan dan keluhan warga. Namun, ia membantah pihaknya melanggar jam operasional sampai pukul 2 dini hari. “ Selain malam minggu, itu hanya sampai jam 11 malam. Kalaupun ada suara musik sampai dinihari, mungkin saat kru membersihkan beberapa peralatan di planet pool. Tapi kalau itu dipermasalahkan, kami tentu akan memperhatikannya,” janji Musawir di depan Kepala Satpol PP Darwis, saat dipanggil belum lama ini.

Selengkapnya »»

Ganti Rugi Tanah Minta Ditalangi Pemkot

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Pembebasan lahan milik warga yang terkena pelebaran jalan Poros Parepare-Makassar, diharapkan ditalangi Pemkot Parepare melalui APBD 2008, tanpa harus meminta lagi dana ganti rugi di Pemerintah Pusat atau Provensi. “ Kalau untuk ganti rugi tanah warga yang terkena pelebaran jalan. Itu hak dari Pemkot setempat dengan menggunakan APBD. Saya tidak sepakat, kalau itu di APBN kan,” tegas Direktur Yasasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) Ibrahim Fattah kepada SINDO kemarin.

Menurutnya, pihak Pemkot jangan selalu menjadikan alasan tidak mempunyai dana APBD untuk ganti rugi kepada warga, sehingga selalu berharap dari pemerintah pusat. “ Ganti rugi tanah itu harus tetap dialokasikan lewat APBD. Kalau memang saat ini tidak ada, maka itu harus diantisipasi dengan memperjuangkan di APBD Perubahan. Apalagi ada dana saving sekitar Rp2 miliar,” sebut Ibrahim yang selama ini dikenal getol memperjuangkan hak masyarakat miskin.

Selain itu, dana saving sekitar Rp2 miliar, bisa dialokasikan untuk ganti rugi lahan warga. Asalkan, lanjutnya ada berita acara untuk membayar dana saving yang dipakai. “ Itu tidak masalah dialokasikan untuk ganti rugi, apabila ada berita acara yang dibuat dulu. Itu adalah salah satu konsukuensi pembangunan,” katanya.

Senada dengan itu, anggota DPRD Parepare, Bahtiar Tijjang mengaku sepakat apabila dana saving bisa dialokasikan untuk ganti rugi warga. “ Kalau memang itu untuk kepentingan warga, saya kira tidak ada masalah digunakan. Yang jelas harus ada kesepakatan awal dulu, sebelum menggunakannya,” katanya saat dikonfirmasi terpisah.

Pelebaran jalan di Parepare, direncanakan dimulai untuk tahap pertama pertengahan April 2008. Mengenai lokasinya, sudah ada kesepakatan antara Balai Besar Makassar dengan pihak Pemkot, dimana untuk tahap pertama, mulai dari pintu gerbang poros Parepare-Barru sampai ke Terminal Induk Parepare dengan lebar jalanan 16 meter dari rencana awal 23 meter. “ Mudah-mudahan pengerjaannya sudah bisa dilakukan pertengahan April. Karena informasi yang saya dapat, pemenang tendernya itu ditetapkan awal April. Mengenai ganti rugi, kami berharap ada bantuan pemerintah pusat,” ujar Kepala Bapedda Parepare, Andi Mustafa Mappangara.

Selengkapnya »»

Dinkes Pastikan Tidak Ada Warga Flu Burung

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Parepare memastikan, hingga saat ini belum ada warga di Parepare yang dinyatakan suspect atau terjangkit flu burung. Kendati di sejumlah tempat, ditemukan unggas yang positif flu burung.

“ Semenjak ada ditemukan unggas yang positif flu burung, kami sudah turun melakukan pemantauan. Dan sampai saat ini, kami belum menemukan atau ada warga yang badannya panas akibat flu burung,” sebut Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Parepare, Sumarni Mawi.

Meski demikian lanjutnya, tim Dinkes akan tetap mengawasi dan melakukan pemantauan selama beberapa hari kedepan, khususnya di lokasi yang pernah ditemukan adanya unggas mati mendadak. “ Kita akan tetap pantau di lokasi yang ada unggas positif flu burung. Kami juga harapkan, agar warga menyampaikan ke kami, apabila ada orang yang gejala sakitnya mirip flu burung,” harap Sumarni.

Sementara itu, salah seorang warga Parepare, Abdillah mengharapkan, agar Dinkes tidak hanya rutin melakukan pemantauan kepada warga. Akan tetapi, aktif memberikan penyuluhan kesehatan kepada warga, khususnya mengenai antisipasi flu burung. “ Bagi saya, jauh lebih penting memberikan penyuluhan, ketimbangn melakukan pemantauan secara rutin. Karena sebagian masyarakat kita, belum mengerti apa itu flu burung. Disinalah kita harapkan, ada semacam sosialisasi Dinkes mengenai antisipasinya,” ujarnya saat dimintai tanggapan.

Ia mengaku, selama ini jarang mendengar kegiatan Dinkes begitupun juga instansi yang membidangi masalah peternakan melakukan sosialisasi flu burung kepada warga. “ Kalau kegiatan tentang flu burung memang saya pernah dengar itu diadakan di sebuah tempat. Tapi itu kurang melibatkan masyarakat. Mau saya, kalau ada kegiatan begitu, tidak usah digelar di tempat tertutup. Apa salahnya dilakukan di pemukiman warga, dimana melibatkan juga warga,” harapnya.

Selengkapnya »»

Paket Syamsu-Ridha Ditetapkan Resmi

Zain Katoe Diprediksi Aklamasi di Konvensi Golkar

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, usungan Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Syamsu Alam Malarangeng dan Ridha Ali, secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan DPW PAN Sulsel.

Ridha Ali yang juga Ketua Bidang Infokom DPW PAN Sulsel, membenarkan SK penetapan tersebut, sudah diterimanya sejak beberapa hari lalu. Dengan demikian lanjutnya, PAN sudah mempunyai calon dalam Pilkada 28 Agustus mendatang. “ Saya sebenarnya tidak mau mengungkapkan dulu SK Penetapan itu. Biar nanti kalau ada figur yang katanya melobi dan mendekati PAN, saya bisa tunjukkan SK nya itu. Tapi Anda sudah tahu duluan, mau di apa lagi,” sebut Ridha kepada SINDO, kemarin.

Mengenai partai pengusung lainnya, Ridha menyerahkan ke Syamsu Alam Malarangeng untuk menjajaki partai lain. Sebab, berdasarkan kesepakatan calon wali kota yang diusung PAN, harus mempunyai partai pengusung lainnya untuk berkoalisi dengan PAN. “ Untuk partai pengusung lain, kita serahkan ke Pak Ancu (Syamsu Alam Malarangeng). Yang jelas, kami sudah nyatakan fight untuk Pilkada Parepare. Saya yakin, antara saya dan Pak Ancu ada kecocokan, dan bisa saling melengkapi kekurangan masing-masing,” kata Wakil Ketua DPRD Parepare ini dengan nada meyakinkan.

Sementara itu, calon wali kota usungan koalisi persatuan (PDK-PPP) Faisal Andi Sapada (FAS), hasil surveinya akan diumukan pekan depan, setelah di survei selama dua pekan terakhir ini. “ FAS sekarang di Jakarta. Mungkin setelah pulang, hasil surveinya akan diumumkan. Pekan depan, hasilnya sudah bisa ditahu,” ujar Ketua PDK Parepare, Siradj Andi Sapada.

Sebelumnya, Siradj mengancam tidak akan mencalonkan FAS sebagai wali kota, apabila hasil survei nantinya, perolehannya tidak mencapai 30 persen. Sebab berdasarkan kesepakatan di tingkat koalisi, FAS harus memenuhi target hasil survei 30 persen apabila ingin diusung menjadi calon wali kota.

Sementara itu, calon wali kota Partai Golkar, akan ditentukan melalui konvensi April mendatang. Hanya saja pemenangnya sudah bisa diprediksi, yakni calon wali kota incumbent Zain Katoe. Sebab sampai saat ini, belum ada figur di kalangan Golkar di Parepare yang bisa menandingi popularitas mantan Wakil Ketua DPRD tersebut untuk mengendarai partai pohon beringin. Bahkan dua pengurus teras DPD II Golkar, yakni Ketua DPRD Parepare Muhadir Haddade dan anggota DPRD Parepare, Syamsu Alam hanya siap maju sebagai calon wakil wali kota.

Meski demikian, perpecahan di internal pengurus Golkar menjelang Pilkada mulai terlihat. Hal ini disebabkan, diusungnya salah satu Wakil Ketua DPD II Golkar yang juga wakil wali kota Parepare saat ini, Tajuddin Kammisi sebagai calon wali kota usungan PKS Parepare. Namun dari berbagai kesempatan, Tajuddin masih enggan memberikan keterangannya, terkait diusungnya oleh partai lain, dengan alasan menunggu waktu yang tepat. “ Tidak usah dulu saya komentari itu. Tapi kalau Anda tanya, apakah saya siap maju, maka saya katakana siap maju sebagai calon wali kota,” tegas Tajuddin Kammisi saat dimintai tanggapannya, belum lama ini.

Selengkapnya »»

Izin Lokasi Pembangunan KIlang Minyak Diproses Pemkot

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Izin lokasi pembangunan kilang minyak di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sementara telah dalam proses administrasi oleh Pemerintah Kota Parepare.

Hal itu diungkapkan Asisten I Pemkot Parepare Amiruddin Idris, Kamis (20/3). “Kemarin pihak investor kilang minyak kembali datang ke Parepare dan kita sampaikan bahwa izin mereka untuk penggunaan lokasi kilang telah diproses pemda,” katanya.

Setelah ada kepastian pembangunan kilang minyak di Parepare yang akan meresap ribuan tenaga kerja tersebut, barulah pemkot juga akan mengeluarkan izinnya sekaligus melakukan pembebasan lahan milik masyarakat.

Wali Kota Parepare M Zain Katoe sendiri mengatakan, kepastian jadi atau tidaknya pembangunan kilang minyak di Kota Bandar Madani tergantung pada keseriusan pihak PT Intan PT Intan Agromedia Abadi (PT IAA) sendiri sebagai investor.

”Pemerintah Kota Parepare mendukung dan siap menyediakan fasilitasnya. Kita harapkan proyek ini bisa terealisasi secepatnya di Parepare,” kata Zain di sela-sela kunjungan rombongan PT IAA di Parepare, Rabu (19/3).

Ditambahkan, terkait pembebasan lahan nantinya, warga tidak lagi menggunakan calo, tetapi biaya pembebasan diberikan langsung ke warga pemilik lahan. Kepastian pembangunan kilang di Parepare sendiri menunggu persetujuan amdal dari pemerintah pusat.

AMiruddin Idris mengatakan, saat ini pemkot hanya baru mengantongi kerangka acuan amdal yang telah diseminarkan namun izin amdal belum diperoleh. “Namun kabar terakhir, laporan amdalnya sudah lengkap dan sisa menunggu persetujuan pusat,” tambahnya.

Direktur PT Intan Agromedia Abadi (PT IAA) A Mappasulle sendiri menyebutkan, pihaknya menjadwalkan telah mengurus administrasi rencana pembangunan kilang minyak di Parepare pada April mendatang lalu dilaporkan ke Presiden RI.

PT IAA akan membangun kilang minyak di Parepare bersama perusahaan swasta asal Texas, Amerika Serikat, Inter Global Technologies (IGT), yang siap menanamkan investasinya sekitar Rp 51 triliun.

Peringatan DPRD Sulsel

Sebelumnya, PT IAA yang berjoin dengan Inter Global Technologies (IGT) telah pernah diberi peringatan ketiga kalinya oleh pihak pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terkait izin investasinya di Parepare. Peringatan itu disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Sulsel ketika meninjau Kantor PT IAA di Parepare tahun lalu di Jl Abu Bakar Lambogo, karena PT IAA-IGT sudah lima tahun terakhir belum menampakkan action di lapangan .

"Izin yang dimaksud sudah yang ketigakalinya dan inilah yang terakhir kali dan dalam tenggang masa dua tahun investor PT IAA sudah harus ada action di lapangan. Jika belum ada action maka izinnya tidak diperpanjang lagi," kata Anggota KOmisi D DPRD Sulsel, BUhari Kahar Muzakkar, waktu itu.

BUhari bersama anggota KOmisi D DPRD Sulsel mengharapkan rencana investasi ini kilang minyak di Parepare itu menjadi kenyataan dan tidak mengulang kejadian pada PT Hemaco di Selayar yang tidak terwujud.

Rencananya pembangunan kilang minyak di Parepare memproduksi minyak mentah sebanyak 300 ribu barel per hari yang didatangkan dari Arab Saudi, Togo, dan beberapa negara dari Afrika Barat.

Selengkapnya »»