Kejari Bidik Pimpro dan Rekanan

Terkait Dugaan Korupsi GOR 2006

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare mulai melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi Gelanggang Olah Raga (GOR) Parepare 2006 Rp1 miliar.

Hari ini, Pimpinan Proyek GOR, Irwan dan Rekanan PT. Mutiara, Jamade akan diperiksa oleh penyidik Kejari sebagai saksi atas dugaan penyalahgunaan tersebut. “ Kita sudah kirimkan surat panggilan untuk dua saksi ini untuk diperiksa besok (hari ini). Kami panggil masih sebatas klarifiikasi saja mengenai pembangunan GOR,” sebut Kajari Parepare, Andi Abdul Karim saat dikonfirmasi SINDO, kemarin.

Menurutnya pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui tentang pembangunan GOR tidak sesuai lahan yang dikerjakan. “ Kita juga akan pertanyakan, kenapa tidak dilanjutkan proyek ini. Itu akan ditanyakan semua oleh penyidik Rudi (Kasi Pidum) besok (hari ini). Saya juga sudah tanda tangani pemanggilan dua saksi yang terkait ini. Tanya maki Pak Rudi, karena dia yang tahu semua itu nama-nama yang dipanggil,” tegas Kajari.

Dikonfirmasi terpisah, penyidik Rudi membenarkan, dirinya akan memeriksa dua saksi tersebut hari ini. “ Irwan dan Jamade akan kita periksa hari Senin (hari ini). Nanti kita lihat hasil pemeriksaan dan perkembangan penyelidikan kasus GOR ini,” ujar Rudi.

Sementara itu, Asisten II Bidang Pembangunan Pemkot Parepare, Imran Ramli mengungkapkan, pembangunan GOR untuk 2007 dan 2008 memang tidak dilanjutkan, karena tidak lagi dianggarkan lewat APBD, karena minimnya ketersediaan dana untuk APBD 2007 dan APBD 2008. “ Perlu diketahui, bahwa tidak ada kesengajaan tidak melanjutkan pembangunan GOR. Ini murni sangat minimnya dana di APBD 2007-2008,” ungkap mantan Kabag Pembangunan Pemkot ini.

Namun ia berjanji, proyek GOR yang sudah dianggarkan lewat APBD 2006 R1 miliar, bisa dianggarkan lagi pada APBD 2009. “ Tetap GOR itu akan dilanjutkan pembangunannya. Di RAPBD 2009 kita akan masukkan dana GOR itu untuk bisa dianggarkan lagi, biar bisa jalan pembangunannya,” janjinya. Imran juga membantah adanya penyalahgunaan dalam kasus tersebut. Menurutnya, proses pembagunan GOR tidak ada masalah yang dilakukan di Pemkot. “ Tidak ada masalah disana saat penganggarannya. Kalau persoalan tehnisnya itu Dinas PU yang laksanakan. Tapi intinya Pemkot akan tetap menyelesaikan masalah pembangunan GOR hingga tuntas,” urai Imran dengan nada meyakinkan.

Sebelumya, Kepala Dinas PU Parepare, Faisal Andi Sapada mengungkapkan pihaknya hanya sebatas menunggu intruksi saja untuk kelanjutan pembangunannya. Sebab proyek GOR, bukan wewenangnya untuk mengusulkan anggarannya. “ Pada prinsipnya, kami hanya mengerjakan apa yang menjadi intruksi. Itupun kalau disetujui dewan. Jadi untuk GOR itu proyek Pemkot yang tehnisnya dilapangan, Dinas PU yang kerjakan,” katanya.

Selengkapnya »»

FKS Minta Kepala BPN Dihadirkan

Terkait Banyaknya Keluhan Warga


Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Parepare mendesak pimpinan DPRD Parepare, untuk menghadirkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parepare, Andi Asmar Wirawan dan stafnya di DPRD, untuk mengetahui tentang mekanisme pengurusan sertifikat tanah di BPN. Sebab, pelayanan BPN dalam menerbitkan sertitifikat dikeluhkan sejumlah warga.

“ Sudah banyak warga yang mengadu ke kami tentang adanya pungutan yang dilakukan BPN. Oleh karenanya, kami meminta pimpinan DPRD memanggil Kepala BPN untuk mendengarkan penjelasannya mengenai mekanisme pengurusan sertifikat itu,” desak Sekertaris Fraksi PKS, Abd Rahman Saleh kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, pemanggilan tersebut sangat penting dilakukan, untuk mengetahui mekanisme pengurusan, termasuk biaya sertifikat yang rawan dijadikan pungutan liar oleh oknum BPN. “ Kita ingin tahu, berapa besaran pengurusan sertifikat dan lain-lain di BPN itu. Apakah itu Prona, SMS, dan Umum itu harus dijelaskan semuanya. Kalau tidak, maka jangan sampai aturan itu dilanggar oleh oknum di BPN. Sudah berulang kali warga mendatangi kami terkait masalah ini,” ungkap Rahman.

Sementara pimpinan DPRD Parepare, hingga kemarin belum memberikan tanggapannya, atas desakan FKS tersebut, Saat hendak dikonfirmasi, tiga pimpinan DPRD, yakni Ketua DPRD Muhadir Haddade, Wakil Ketua DPRD, Ridha Ali dan Siradj Andi Sapada, beberapa hari terakhir ini jarang berada di ruangannya di DPRD.

Sebelumnya, Kepala BPN Parepare Andi Asmar Wirawan mengaku, sudah berulang kali memperingatkan bawahannya untuk tidak sama sekali melakukan pungutan kepada warga, apabila tidak ada aturan yang mengatur tentang penarikan biaya sertifikat. “ Semenjak saya bertugas di Parepare, saya selalu tekankan kepada staf saya untuk tidak melakukan pungutan. Khususnya masalah prona itu,” ujarnya belum lama ini.

Sekedar diketahui, kasus dugaan pungutan liar Proyek Nasional (Prona) Sertifikat tanah gratis 2006, saat ini ditangani Kejari Parepare. Bahkan, tiga tiga tersangka sudah ditetapkan Kejari. Dan kasus yang pertama kalinya dintangani oleh Kejari Parepare, saat ini juga ditangani oleh Kejari-Kejari di berbagai daerah, dengan modus yang sama, dimana menarik pungutan kepada warga saat pengurusan sertifikat tanah gratis.

Selengkapnya »»

Akibat Tidak Ada RPH Pengawasan Kesehatan Hewan Tidak Maksimal

laporan: Hamzah

SIDRAP---Tidak adanya Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kab Sidrap mengakibatkan pengawasan terhadap kesehatan hewan potong yang beredar kurang maksimal. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Muslimin. Menurutnya akibat tidak adanya RPH petugas kesulitan memastikan daging hewan yang beredar di masyarakat layak konsumsi atau tidak.

Lebih lanjut ditambahkannya bahwa saat ini sejumlah RPH memang bisa ditemui di Sidrap, namun tempat itu dikelola oleh masyarakat. Disebutkan Muslimin terdapat lima RPH di Sidrap, masing-masing di Kecamatan Watangpulu satu RPH, Kec Panca Rijang dua RPH, Kec Tellu Limpoe dua RPH dan satu RPH di Kec Pitu Riase. “Semua RPH ini aktiv, hanya saja kuantitas pemotongannya relatif sedikit. Hanya sekitar 36 ekor sapi perbulannya,” jelasnya.

Konsumen yang sering melakukan transaksi di RPH tersebut lanjutnya, kebanyakan dari para pemilik warung makan, dan sebagian lagi warga yang mempunyai hajatan. Disinggung soal intensitas pengawasan kesehatan hewan di RPH tersebut, Muslimin mengaku pihak memiliki keterbatasan untuk melakuklan pengawasan langsung. Sebab selain karena keterbatasan hak untuk lebih jauh mencampuri urusan internal RPH, pihaknya juga mengaku hanya bisa melakukan pengawasan saat pemilik RPH menghubungi pihak terkait.

”Masalahnya kan beda, sebab jarang ada pemberitahuan ketika ada pemotongan hewan. Apalagi ketika ada hajatan biasanya pemilik hanya memotong sendiri hewannya di dekat rumah, tanpa pemeriksaan. Tidak mungkin juga kita mau menawarkan diri untuk itu,” jelasnya.

Kesulitan seperti itu menurut Muslimin sebenarnya tidak perlu ada jika di Sidrap ada RPH. Sebab dengan adanya tempat itu, keterlibatan Dinas Peternakan lebih besar dalam mengatur kelancaran RPH. “RPH itu kan melibatkan Dinas Peternakan secara langsung, makanya peran kita disitu lebih dominant. Sehingga untuk mengeluarkan kebijakan kita lebih leluasa. Sebenarnya pernah ada RPH di Rappang, namun karena saat itu lokasinya dinilai kurang tepat sehingga dibekukan,” jelasnya.

Padahal menutnya dengan keberadaan RPH pengawasan kesehatan daging akan semakin besar dan kemungkinan beredarnya daging bermasalah juga akan bisa dicegah. Sehingga untuk upaya itu, Dinas Peternakan mengajukan alokasi anggaran untuk pengadaan RPH, hal itu untuk maksimalisasi pengawasan peredaran dan kesehatan hewan potong di Sidrap.

Hal sama juga disampaikan Kepala Seksi Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Ade Kusmiawati. Menurutnya sesekali pihaknya melakukan inspeksi mendadak terhadap peredaran daging di Sidrap. Namun diakuinya bahwa peredaran daging di daerah itu masih sangat sempit.

Meski demikian secara intens pihaknya mengaku sangat sulit untuk melakukan pengawasan langsung, baik di RPH maupun di lokasi pemasaran daging. “Terus terang saja kita memiliki keterbatasan dana, sehingga untuk melakukan pengawasan langsung dipasaran. Belum lagi RPH sebagai wadah yang diperuntukkan untuk itu memang tidak ada,” jelasnya.

Selengkapnya »»

Terminal Barru Dianggarkan Rp40 Miliar

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

BARRU---Pembangunan Terminal tipe A di Pekka’e Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, dianggarkan Rp40 miliar yang berasal dari APBN 2008. Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Barru, Syamsuddin Muhiddin mengatakan, terminal tipe A tersebut akan dibangun di atas lahan 5 hektar yang direncanakan mulai tahun ini.

“ terminal ini nantinya, tentu akan membantu dan mendukung upaya Pemkab dalam pembangunan pelabuhan Garongkong yang sudah memasuki pembagunan tahap ke empat,” ujar Syamsuddin belum lama ini.

Syamsuddin menambahkan, terminal tersebut bisa bermanfaat pada perekonomian warga yang kedepannya akan terus mengalami kemajuan, khususnya dua tahun kedepan. “ Barru kedepan akan mengalami perubahan yang drastis. Selain memiliki pelabuhan Awerange, Garongkong dan PPI. Juga dalam waktu dekat, terminal tipe A akan hadir di Barru,” sebutnya dengan penuh optimis.

Sementara itu, pelebaran jalan poros Makassar dan Parepare, direncanakan akan mulai dikerjakan di Barru April mendatang. Pihak Pemkab sudah mengalokasikan dana Rp4 miliar untuk untuk pembebasan lahan milik warga yang terkena pelabaran jalan. Hanya, anggaran tersebut dinilai belum cukup. Sehingga pihak Pemkab, berharap ada bantuan dari pemerintah pusat dan provensi. “ Kita terus upayakan ada bantuan juga dari pemerintah provensi dan pusat,” harap Bupati Barru, M.Rum.

Bupati dua periode ini, juga mengharapkan agar pelebaran jalan bisa terus memacu sector perekonomian, apabila nantinya sudah difungsikan. Ia menganggap, pelebaran jalan sudah saatnya dilakukan.

Selengkapnya »»

Petani Keluhkan Rendahnya Harga Gabah di Sidrap

-Juga Kesulitan Mengangkut Gabah dari Sawah ke Permukiman

Laporan: Alfiansyah Anwar

SIDRAP---Petani padi di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan mengeluhkan rendahnya harga gabah. Harga gabah kering panen kali ini hanya Rp1900, padahal panen sebelumnya berkisar Rp2200 per kiloogram. Selain harga gabah, petani juga kesulitan mengangkut produksi gabahnya dari areal sawah ke permukiman.

Petani mereka mengaku, pedagang pengumpul hanya membeli gabah Rp1800 sampai Rp1900 per kilogram. Petani menilai, harga tersebut belum memberikan keuntungan, sebab biaya penggarapan sawah terbilang mahal.

Salah seorang petani, Baba Amparita kepada Media Indonesia, Sabtu (29/3) mengaku tidak mengetahui penyebab anjloknya harga gabah tersebut. Padahal panen lalu, pedagang masih membeli gabah petani Rp2200 sampai Rp2500 perkilogram.

Menurut Baba, harga gabah yang rendah membuat petani hanya mendapatkan keuntungan sedikit. Sebab pembelian gabah tersebut sebagian digunakan membayar pinjaman sewa traktor, biaya penanaman dan pembelian pupuk.

“Kalau dikalkulasi harga pembelian gabah saya sebanyak lima ton perhektar, saya hanya untung sedikit. Sebab, harus mengeluarkan biaya pembajakan sawah sampai pemupukan. Apalagi saat ini saya juga harus membayar ongkos pengangkutan dari sawah ke permukiman agar cepat dibeli pedagang,” keluh Baba.

Serupa dengan Baba, salah seorang petani Syaharuddin Hasyim, warga Allakuang juga mengeluhkan rendahnya harga harga gabah. Syaharuddin bahkan kini kesulitan memanen sebagian padinya. Sebab, sejumlah pekerja pemotong dan perontok padi sudah sangat minim.

“Panen lalu banyak pekerja yang disewa untuk memanen padi, namun sekarang jumlahnya sangat minim. Akibatnya kami harus antri untuk memanen padi,” kata Syaharuddin.

Keterlambatan panen, menurutnya bisa membuat rusak produksi gabah. Terlebih lagi saat ini curah hujan di wilayah tersebut masih tinggi. “Mestinya tiga hari lalu padi saya sudah dipanen karena buah padi sudah tua. Tapi karena pekerja pemotong padi minim, makanya saya belum memanen padi,” ujar Syaharuddin yang ditemui di sawahnya, kemarin.

Persoalan lain yang dihadapi petani di Sidrap yakni pengangkutan gabah dari areal sawah menuju ke permukiman. “Sebab kuda pengangkut gabah jumlahnya terbatas. Pengangkutan ini kami lakukan karena umumnya pedagang enggan membeli gabah langsung di areal persawahan,” timpal Suyuti Jabir, salah seorang petani lainnya.

Akibat terbatasnya pengangkutan, petani harus mengeluarkan biaya tambahan. Dalam satu karung atau setara dengan satu kwintal, sewanya juga bervariasi dari Rp5 ribu sampai Rp10.000 per karung.

Petani berharap, pemerintah setempat segera turun tangan mengatasi persoalan harga gabah di wilayah ini. “Semoga pemerintah sidrap dan bulog cepat menstabilkan harga gabah ini,” harap Baba Amparita.

Selengkapnya »»