Barru Siap Pertahankan Piala Adipura

Laporan: Arif Saleh

BARRU---Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru, berjanji akan mempertahankan piala Adipura yang diraih 2007 sebagai salah satu kabutaten terbersih di Indonesia.

Kabag Humas Pemkab Barru, Andi Jalil Mappiare, mengatakan, pihak Pemkab terus melakukan persiapan untuk mempertahankan piala adipura tersebut, yang pertama kalinya didapatkan Barru. “ Sudah dua kali Pemkab melakukan rapat persiapan pemantauan Adipura. Target kita, mempertahankannya. Sebab, 2007, itu pertama kalinya direbut Barru,” katanya dalam rilis Pemkab.

Selain mempertahankan Adipura, pihaknya juga mempersiapkan beberapa kegiatan menjelang HUT Barru ke 48 yang jatuh 20 Februari mendatang. “ Momen HUT Barru, kita jadikan sebagai momen untuk terus memberikan semangat kepada warga menciptakan suasana bersih, agar Adipura bisa dipertahannkan,” harapnya.

Salah seorang warga Barru, Hasma, mengharapkan, agar pihak Pemkab tidak memaksakan diri mempertahankan piala adipura. Sebab, jangan sampai, Adipura yang dipikirkan, namun justru melupakan program lainnya, yang tidak kalah pentingnya untuk kemajuan Barru. “ Yang saya kawatirkan, jangan sampai tekad Pemkab mempertahankan Adipura, justru memangkas anggaran-anggaran lain. Buat apa Adipura, kalau masih banyak warga yang susah mendapatkan kebutuhan hidup,” ujar warga Tanete Rilau Barru ini saat dimintai tanggapannya, kemarin.

Selengkapnya »»

PNS Pemkot Tidak Patuhi Edaran Menpan

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE---Surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) tentang penghapusan cuti bersama, kurang dijalankan oleh sebagian PNS di lingkup Pemkot Parepare, kemarin. Berdasarkan pantauan, sejumlah PNS memilih tidak masuk kerja, tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, aktivitas di setiap ruangan unit kerja, terlihat sepi. Selain itu, kendaraan dinas Pejabat dan PNS, baik roda empat maupun roda dua, yang biasanya ramai terparkir di halaman kantor Pemkot Parepare, juga terlihat sepi.

Wakil Wali Kota Parepare, Tajuddin Kammisi, saat dikonfirmasi, membenarkan banyaknya PNS yang tidak masuk kerja. Hanya, ia tidak menganggap, PNS tersebut tidak mentaati edaran Menpan. “ Boleh jadi, dia tidak masuk kerja hari ini (kemarin), karena dia izin atau ada keperluan yang sangat penting,” katanya, kepada wartawan, kemarin.

Sementara itu, Kabag Organisasi Tata Laksana (Ortala) Pemkot Parepare, Anwar Saad, membantah banyaknya PNS yang tidak masuk kerja. “ Saya sudah cek lewat kepala unit kerja di jajaran Pemkot, rata-rata melaporkan, sebagian besar masuk kerja hari ini (kemarin),” bantahnya saat dikonfirmasi terpisah.

Menurutnya, edaran Menpan sudah disampaikan kepada PNS untuk tetap masuk kerja. Sehingga PNS harus menjalankannya. “ Dasarnya itu sudah ada, dan kita sudah sampaikan. Jadi suasana kerja hari ini (kemarin) di unit kerja, berjalan seperti biasa,” katanya.

Terkait PNS yang tidak masuk kerja, pihak Pemkot Parepare tidak akan memberikan sanksi. Sebab, PNS yang tidak hadir tanpa alasan jelas, hanya dikategorikan alfa. “ Kalau tidak hadir tanpa izin, berarti itu alfa. Alfa itukan, akan menjadi pertimbangan nantinya untuk kenaikan pangkat. Jadi itu akan dihitung tingkat kedisiplinannya saat penaikan pangkat. Kalau banyak alfanya berarti itu bisa ditunda kenaikan pangkatnya,” ujar Sekdakot Parepare, Abd. Rahim Rauf. (arif saleh)

Berdasarkan pantauan SINDO, selain PNS di lingkup Pemkot yang tidak masuk kerja, suasana sepi juga terlihat di gedung DPRD Parepare. Informasi yang dihimpun, sebagian diantara wakil rakyat, berada di luar daerah, seperti melakukan kunjungan di Jakarta.

Selengkapnya »»

Panitia Seleksi Kasek Akan Diperiksa

Lanjutan Penyelidikan Dugaan Pungli Diknas

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE---Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kota Parepare, kembali menjadwalkan pemeriksaan beberapa panitia calon seleksi kepala sekolah (kasek), terkait dugaan pungutan liar (pungli).

Kepala Bawasda, Hatta Buroncong, menegaskan, Senin mendatang, giliran panitia kasek akan diperiksa, setelah memeriksa Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Parepare, Harita selama dua jam, Rabu (06/02) oleh tim penyidik Bawasda. “ Hari Senin, kita periksa Arfah sebagai panitia seleksi. Setelah itu, berturut-turut panitia seleksi lainnya,” sebutnya, kepada SINDO, saat dikonfirmasi, kemarin.

Lanjutnya, penanganan dugaan pungli ini akan dilakukan secara bertahap oleh tim yang sudah dibentuk. “ Hasil pemeriksaan panitia, akan kita jadikan pembanding dulu dengan hasil investigasi tim Komisi A DPRD Parepare. Hasil itulah akan kita cocokkan, untuk mengetahui dalang pelaku pungli tersebut. Apakah dari Diknas atau bukan,” katanya.

Sebelumya, Kepala Tata Usaha Diknas, Harita, diperiksa oleh Tim Bawasda yang beranggotakan tiga orang, dimana diketuai Tajuddin Tang. Hanya, hasil pemeriksaan tersebut, belum dibocorkan, dengan alasan akan memperdalam keterangan panitia lain, dan pihak yang terkait dalam dugaan pungli tersebut. “ Pemeriksaan inikan bertahap, jadi keterangan saksi lain akan kita cocokkan atau dijadikan pembanding dengan panitia lainnya. Yang jelas kita usut serius ini. Apalagi, Pak Wali sendiri yang mengintruksikan penanganannya,” ujar Hatta.

Sementara itu, Komisi A DPRD Parepare, terus mengintensifkan investigasi yang dilakukannya, setelah oknum pelaku pungli kepada beberapa calon kepala sekolah identitasnya mulai teridintifikasi. Namun, pihak komisi A, belum menyimpulkan, oknum tersebut sebagai pelaku utama. Sebab, bisa saja, ia hanya disuruh oleh oknum tertentu. “ Inilah yang kita akan perdalam, dengan melakukan pertemuan oknum tersebut. Cuma, kita akan mempertanyakan lebih lanjut lagi, dengan beberapa calon kepala sekolah yang melapor ke kami,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Parepare, Minhajuddin.

Pelapor yang dimaksud, lanjutnya, adalah calon kepala sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA yang diminta oleh oknum tersebut untuk membayar ke panitia saat penentuan kelulusan Kasek. Hanya, legislator Golkar ini, tidak menyebut jumlah uang yang diminta oknum tersebut. “ Untuk nominalnya, saya tidak terlalu tahu. Makanya, ini akan kami perjelas kepada pelapor, tentang modus pungli ini. Hasil investigasi kami, akan diserahkan ke Bawasda untuk kepentingan penyelidikannya,” ujar alumni UIN Alauddin Makassar ini.

Seperti diberitakan SINDO, Ketua Dewan Pendidikan Kota (DPK) Parepare, Faisal Andi Sapada, mendesak panitia seleksi untuk mengulangi proses seleksi yang dilakukannya. Sebab, ia menilai, banyak terjadi indikasi pelanggaran dalam proses seleksi tersebut. Selain dugaan pungli, beberapa tahapan seleksi yang dimasukkan panitia, tidak diatur dalam surat edaran Kepala Diknas Parepare, Usman Tarrang.

Selengkapnya »»

Penyelidikan Askeskin Dilanjutkan

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE---Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Parepare, terus mengintensifkan penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana Askeskin 2006 Rp300 juta di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, Parepare.

Kasat Reskrim Polresta Parepare, AKP Yuslim Yunus, menegaskan, pihaknya tetap melanjutkan penyelidikan kasus tersebut, dengan mengumpulkan beberapa data dan keterangan saksi yang terkait dalam dugaan penyalahgunaan Askeskin. Hanya, mantan Kasat Reskrim ini, belum memastikan peningkatan status kasus tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan. “ Masih tahap lidik, dan semuanya pasti berjalan. Kita tidak mau tergesa-gesa untuk meningkatkan kasus ini ke penyidikan. Jangan sampai kita salah kaprah nantinya, kalau data yang kita kumpulkan tidak kuat,” urainya kepada SINDO, saat dikonfirmasi via telepon, kemarin.

Pihak penyidik, lanjutnya, masih akan memeriksa beberapa saksi dari panitia Askeskin, untuk memperdalam keterangan saksi lainnya yang sudah diperiksa. “ Akan kita periksa beberapa saksi. Dan itu sudah ada jadwal yang berjalan kita lewati. Kalau data sudah lengkap, pasti kita tetapkan tersangka atau meningkatkan ke tahap penyidikan,” tegasnya.

Sementara itu, pihak RSUD Andi Makkasau Parepare, melalui Kepala Keperawatan RSUD, M.Darwis mengklarifikasi dugaan penyalahgunaan dana Askeskin, seperti pernyataan Bendahara Pengeluaran RSUD, Syamsah, yang tidak mengetahui laporan keuangan penggunaan dana Askeskin. Menurutnya, pekerjaan bendahara pengeluaran, Syamsah, diambil alih oleh pengelola Askeskin, berdasarkan SK Direktur. Sehingga, pihak pengelola menyerahkan berkas Askeskin ke bendahara untuk dibuatkan tanda jasa. “ Setelah bendahara pengeluaran mendapat berkas tersebut, ternyata tidak dapat membuat uraian daftar jasa yang sudah diselesaikan. Sehingga, pengelola sendirilah yang membuat rincian pemakaian anggaran, ” sebutnya kepada wartawan.

Sebelumnya, Syamsah, tidak mengakui laporan pemakaian pengeluaran anggaran Askeskin Rp500 juta. Sebab, dirinya tidak pernah mengeluarkan laporan pengeluaran anggaran tersebut, yang telah dikeluarkan oleh pengelola Askeskin.

Sementara itu, pelapor dugaan penyalahgunaan dana Askeskin, LSM Sorot, mempertanyakan penanganan dan perkembangan penyelidikan kasus tersebut di Polresta Parepare. Menurut Sekertaris LSM Sorot, Andi Asrida, perkembangan penanganan kasus Askeskin harus diketahui sampai sejauh mana proses penyelidikannya. “ Kita pertanyakan perkembangan kasus ini. Karena, kasus inikan sudah lama kami lapor di Polisi. Kita tidak mau juga terlalu jauh, mencampuri urusan penyelidikannya. Jangan sampai kami dianggap mengintervensi. Tapi untuk perkembangannya, kami punya hak untuk mengetahui,” ujar Andi Asrida kepada SINDO, kemarin.

Berdasarkan pantauan SINDO, beberapa panitia Askeskin sudah diperiksa di ruang penyidik Polresta. Diantaranya, Pimpro Askeskin, Rahmawati, Maryam Tayya, Pupung, Anas Takia, serta Bendahara Pengeluaran RSUD, Syamsan. Hasil pemeriksaan tersebut, penyidik menemukan indikasi penyalagunaan, dimana peruntukannya tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, penerima Askeskin, juga didapatkan, banyak bukan warga miskin.

Selengkapnya »»

Kunjungan Camat Ke Batam Dikomplain Kolektor

Laporan: Syahlan

SIDRAP---Sejumlah kolektor pajak bumi dan bangunan (PBB) di Sidrap mengeluhkan sejumlah camat yang melakukan perjalanan ke Batam sejak Kamis lalu (07/02) hingga Senin mendatang (11/02). Menurut Bupati Sidrap A Ranggong, perjalanan sejumlah camat itu ke Batam, berupa penghargaan kepada mereka yang telah berhasil merealisasikan PBB Sidrap hingga over target.

Namun menurut para kolektor, perjalanan tersebut tidak adil karena seharusnya mereka yang diberi fasilitas seperti itu. Menurut salah seorang kolektor di Kec Maritengae Sidrap yang enggan disebut namanya mengatakan, para kolektor yang selama ini berhubungan dengan masyarakat untuk melakukan penagihan yang seharusnya dibawa jalan-jalan. “Bukannya para camat yang menikmati hasil pekerjaan kita. Karena selama ini camat hanya tinggal di kantor dan kami yang keliling melakukan penagihan PBB,” jelas kolektor Kec Maritengae Sidrap itu.

Lebih lanjut dijelaskan oleh kolektor yang enggan disebut namanya itu, bahwa selama ini dia hanya mendapatkan dana insentif sebesar Rp120 ribu yang dibagikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sidrap beberapa waktu yang lalu. Selain dari itu, dia mengaku tidak mendapat apa-apa lagi. “Capek-capek melakukan penagihan, justru orang lain yang menikmati hasil pekerjaan kita. Ini sungguh tidak adil,” kesal Kec Maritengae Sidrap itu.

Keluhan yang sama juga disampaikan oleh seorang kolektor di Kec Panca Rijang Sidrap. Menurut pegawai di salah satu kantor lurah yang enggan menyebutkan namanya itu, perjalanan seluruh camat se-Sidrap ke Batam adalah bukti nyata ketidakadilan di Sidrap. “Ini sangat melukai perasaan kita selaku kolektor, tidak masalah jika kita tidak dibawa jalan-jalan asalkan hasil pekerjaan kita diharagai sepantasnya,” jelas kolektor di Kec Panca Rijang Sidrap itu.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa selama ini dia dan sejumlah staf kelurahan lainnya, seakan tidak kenal waktu untuk melakukan penagihan. Apalagi mereka tidak difasilitasi dengan kendaraan dan biaya konsumsi setiap hari. “Sebenarnya kami merasa keberatan dengan pekerjaan ini, tapi hitung-hitung pengabdian, yah dilakukan saja. Tapi tolong, Pemkab Sidrap perhatikan juga masalah yang kami hadapi,” jelas kolektor di Kec Panca Rijang Sidrap itu.

Menanggapi keluhan para kolektor itu, Bupati Sidrap menjelaskan bahwa sebenarnya biaya perjalanan dua belas camat di Sidrap, adalah tanggungan mereka pribadi. Sebagai penghargaan Pemkab Sidrap kepada mereka yang telah merealisasikan PBB, maka bupati memberi mereka izin untuk melakukan perjalanan selama empat hari ke Batam. “Lagi pula mereka juga melakukan studi ke beberapa tempat di Batam, jadi bukan sekedar jalan-jalan saja,” jelas A Ranggong.

Namun Bupati Sidrap itu mengakui bahwa Pemkab Sidrap juga memberikan dana kepada seluruh camat yang berangkat ke Batam. Tapi disebutkan oleh A Ranggong bahwa dana yang diberikan itu adalah berupa penghargaan kepada mereka yang berhasil merealisasikan PBB Sidrap hingga mencapai 110,67 persen. “Mudah-mudahan dengan perjalanan ini, mereka semakin terpacu untuk terus meningkatkan kinerja mereka, agar pencapaian PBB Sidrap tahun ini bisa over target lagi,” jelas Bupati Sidrap A Ranggong.

Selengkapnya »»