PIJAR Community

Dua Anggota Satlantas Diringkus Usai Nyabu

2008-04-17T02:56:00.000-07:00

Laporan: Darwiaty Dalle dan Syahlan

PINRANG---Dua anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pinrang bersama satu warga sipil ditangkap usai menggelar pesta narkoba di rumah salah satu anggota Polres Pinrang.

Bripka Nurdin dan Bripka Nawir-keduanya anggota Satlantas Polres Pinrang, bersama seorang warga sipil bernama Jamal Jarre, ditangkap usai menggelar pesta narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Benteng Pinrang. ketiganya digelandang oleh petugas Anti Narkoba Polsek Wattang Sawitto Pinrang.

Kapolres Pinrang AKBP Sumadi yang dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, Mapolres Pinrang akan mengusut tuntas kejadian tersebut. “Ketiga pelaku termasuk kedua anggota Satlantas Pinrang dibekuk usai pesta sabu-sabu di rumah salah satu aparat kami juga. Kami akan memberikan tindakan tegas kepada yang bersangkutan,” katanya.

Sumadi juga menjelaskan, kedua aparatnya yang diringkus karena berada di tempat yang sama saat penggerebekan. Meski tidak ditemukan barang bukti, namun bekas shabu-shabu dan alat penghisap yang ditemukan di lokasi, dinilai cukup menjadi barang bukti.

Jika terbukti, kedua polisi Lantas tersebut terancam dijerat pelanggaran disiplin, sementara seorang warga sipil yang ikut digelandang, akan ditahan di Mapolres Pinrang. Ketiganya akan didakwa dengan undang-undang anti narkotika dan psikotropika.

“Kebenarannya akan dibuktikan sesuai dengan tes urine nantinya. Jika terbukti, selain ditindak sesuai hukum disiplin kepolisian keduanya juga akan diproses di pengadilan umum,” Kapolres Pinrang.

Ditambahkan Sumadi, pihaknya tidak main-main dalam menegakkan hukum dan tidak menolelir pelanggaran penyalahgunaan narkoba, termasuk dua aparatnya jika terbukti terlibat dalam menggunakan atau mengedarkan barang haram tersebut.

Hingga saat ini kasus pesta narkoba petugas Lantas Pinrang itu masih dalam proses penyelidikan. Ditanya kemungkinan pemecatan terhadap keduanya, Sumadi mengaku belum bisa berkomentar. “Tindakan selanjutnya baru bisa kita lakukan setelah putusan pengadilan. Dengan adanya kasus ini, harus menjadi pelajaran bagi aparat kepolisian lainnya,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Pinrang Sahabuddin Toaha mengatakan kekecewaannya terhadap tindakan aparat kepolisian itu. Menurutnya, polisi seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

“Bukannya melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti itu. Hal itu tentu mempermalukan institusi kepolisian dan akan membawa dampak bagi wibawa kepolisian dimata masyrakat. Makanya pelakunya harus ditindak tegas,” tegas legislator PKS itu.

Lebih lanjut dijelaskaanya bahwa, tindakan tegas yang diberikan oleh Mapolres Pinrang akan memberikan dampak yang besar bagi anggota lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang sama.

“Tindakan yang tegas serta hukuman yang seberat-beratnya akan menjadi shock therapy bagi anggota kepolisian lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang sama. Jajaran pimpinan Polres Pinrang juga harus memperketat pengawasan bagi anggotanya agar tidak melakukan tindakan yang sama,” tandas Sahabuddin.

Tersangka Akui Menjual Aspal

2008-04-17T02:55:00.000-07:00

Terkait Kasus Penjualan Aspal Proyek Pembuatan Jalan

Laporan: Syahlan

PINRANG---Tersangka kasus penjualan 105 drum aspal untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan propinsi di Kab Pinrang mengakui telah menjual aspal itu.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar dua jam di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pinrang kemarin, mantan Kepala Sub Bina Marga Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah (Kimprasda) Pinrang Amiruddin P, mengaku menjual 105 drum aspal itu kepada pihak ketiga.

“Yang bersangkutan mengakui hal tersebut. Dan ini semakin menguatkan temuan kita terhadap penyelewangan yang dilakukan yang bersangkutan. Dalam waktu dekat pemeriksaan kita akan tuntas dan segera dilimpahkan ke pengadilan,” jelas Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pinrang Abdul Malik Kalang.

Lebih lanjut dijelaskannya dari dua puluh pertanyaan yang diajukan kepada tersangka tunggal itu, tiga pertanyaan yang berkaitan dengan penjualan aspal proyek pembanguan jalan, diakui oleh Amiruddin P.

“Kemungkinan ini adalah pemeriksaan terakhir bagi yang bersangkutan. Sementara sejumlah saksi tambahan juga segara diperiksa. Sesungguhnya, data yang kami miliki sudah lengkap. Akibat penjualan aspal itu, negara dirugikan sekitar Rp101 juta,” kata Malik Kalang.

Keberhasilan aparat hukum (Kejari dan Polres, red) dalam mengungkap sejumlah kasus korupsi di Pinrang, disambut baik oleh Anggota DPRD Pinrang, Sahabuddin Toha. Menurutnya, pemberantasan dugaan kasus korupsi harus didukung penuh oleh semua elemen masyarakat.

“Kita sangat mendukung proses pemeriksaan itu, dan kami sepakat jika pelaku dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya agar menjadi jera, dan menjadi pelajaran bagi aparat lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang sama,” jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera itu.

Dukungan yang sama juga disampaikan oleh Direktur Lembaga Peduli Sosial, Ekonomi, Budaya, Hukum dan Politik (LP Sibuk) Sulsel Djusman AR yang meminta kepada pihak yang berwenang untuk segera mengusut kasus korupsi yang terjadi di Pinrang.

“Jelas tindakan korupsi tidak boleh dibiarkan berkembang di pemerintahan. Dan kita harus mendukung segala upaya aparat hukum untuk melakukan pembertasan terhadap tindak pidana korupsi. Masyarakat juga harus terus mengawasi jalannya proses hukum agar tidak ada upaya-upaya untuk mengaburkan kasus tersebut,” jelas Djusman AR.

Kasus yang menyeret Mantan Kasub Bina Marga Dinas Kimprasda Pinrang itu bermula ketika 105 drum aspal yang ditujukan untuk pembangunan jalan dan jembatan propinsi yang dianggarkan dalam APBD Propinsi pada tahun 2004 hingga 2006, dijual kepada pihak ketiga secara illegal. Kesalahan lainnya adalah yang bersangkutan tidak melakukan pemeliharan terhadap sejumlah jalan raya propinsi yang ada di Pinrang. Akibat tindakan tersebut, negara dirugikan sekitar Rp101 juta.

Korban Pasrah dan Tepekur Menunggu Bantuan

2008-04-17T02:53:00.000-07:00

Laporan: Darwiaty Dalle

PINRANG---Sepekan pasca bencana banjir bandang yang menggenangi sejumlah desa di tiga kecamatan di Pinrang yakni Kecamatan Cempa, Duampanua dan Patampanua, berimbas pada limpuhnya prekonomian masyarakat setempat. Di Desa Salipolo misalnya, akibat putusnya akses transportasi menyebabkan wilayah tersebut terisolasi dan hanya bisa ditembus dengan menggunakan perahu kecil. Selain kiriman banjir, warga korban banjir juga setiap detik tepekur mengharapkan datangnya kiriman bantuan makanan.

Rahma misalnya. Ibu rumah tangga warga Desa Salipolo mengaku selain kesulitan memnuhi kebutuhan dapur untuk rumah tangganya, bukan suaminya saja yang menganggur karena bencana banjir, tiga anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar pun terpaksa tidak sekolah. "Kami hanya duduk di rumah saja tanpa bisa berbuat apa-apa selain menunggu bantuan dari pemerintah. Karena tidak mungkin mengharap bantuan dari tetangga karena senasib juga dengan kami," paparnya lirih.

Kerugian akibat musibah banjir bandang diperkirakan mencapai ratusan juta. Tak hanya rumah warga saja yang tergenang. Ratusan hektar sawah siap panen, perkebunan dan tambak pun ikut hanyut lantaran bobolnya tanggul penahan air di sejumlah titik akibat derasnya luapan air bah Sungai Saddang yang tidak mampu lagi ditampung. Petani sawah, tambak hingga pemilik kebun pun hanya bisa pasrah. Harapan menikmati hasil kerja keras pun sebatas liur yang tertelan.

Sekadar diketahui, beberapa desa yang terisolasi akibat banjir diantaranya Kampung Bakoko, Tana Cicca, Lepa-lepa Guru, Cilallang, Desa Sikuale dan Desa Salipolo, Kecamatan Cempa serta Desa Sipatuo dan Desa Jampu Kecamatan Patampanua.

Alhasil, banjir yang menggenangi permukiman warga ikut berimbas pada lumpuhnya prekonomian setempat. "Modal kami sudah terkuras habis pada musim tanam yang lalu. Setelah banjir berakhir, kami tidak tahu harus makan apa lagi karena hasil sawah kami tidak lagi bisa diharapkan," kata Abdullah salah seorang petani di desa Sipatuo.

Saat ini, masyarakat korban banjir hanya bisa mengharap belas kasih dari pemerintah setempat atauoun donatur yang peduli pada nasib mereka guna mengulurkan bantuan. Kendati pemerintah Kabupaten Pinrang telah menyalurkan bantuan makanan instan dan air mineral yang diserahkan langsung bupati H Andi Nawir ketika memantau lokasi banjir, namun tak pelak diakui para korban kalau mereka harus lebih erat mengencangkan pinggang mereka dengan makan sehari sekali karena semakin minimnya persediaan makanan. Masyarakat juga mengharapkan diprioritaskannya perbaikan tanggul sungai Saddang, karena menjadi akar permasalahan atas musibah banjir yang rutin tiap tahun menjambangi permikiman mereka. "Kami berharap banjir tidak selamanya menimpa kami," katanya.

Kejari Sulit Ungkap Penyimpangan

2008-04-15T03:13:00.000-07:00

Kabag Pemerintahan Batal Diperiksa

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare hingga saat ini mengaku belum menemukan adanya indikasi korupsi proyek Gelanggang Olah Raga (GOR) Parepare.

Kajari Parepare, Andi Abdul Karim mengatakan, hasil penyelidikan selama ini, belum ditemukan adanya unsur pelanggaran. Sehingga ia menganggap penyelidikan kasus tersebut, masih tanda tanya besar kerugian negaranya. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pengembangan dengan memeriksa saksi yang terkait untuk mencari dugaan pelanggaran pada lahan GOR tesebut. “ Untuk kasus ini, kita masih terus melakukan pendalaman, sambil menunggu hasil auditnya keluar dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan),” ujar Kajari kepada SINDO, kemarin.

Mantan Kajari Maros ini mengakui, dugaan korupsi GOR, indikasi pelanggarannya sulit untuk terungkap. Sebab, yang bermasalah hanya persoalan lahan. “ Yang kita tangani dan diduga ada pelanggaran itu hanya lahannya, bukan pembangunannya. Sementara kita belum temukan pelanggarannya sampai saat ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Pemkot Parepare, Amir Sabbi, batal dimintai keterangannya oleh penyidik Kejari, dengan alasan bertepatan dengan sidang perkara yang dihadiri Penyidik Kejari, Rudy kemarin. Menurut Rudy, penundaan tersebut, bukan karena Umar tidak hadir memenuhi panggilan, namun hanya karena ada sidang yang dihadiri. “ Yang bersangkutan kooperatif. Tapi saya tunda dulu pemeriksaannya sampai besok, karena saya masih sidang ini (kemarin),” ujar Rudy yang juga Kasi Datun Kejari Parepare saat dikonfirmasi.

Selain batal memeriksa Kabag Pemerintahan Pemkot Parepare sebagai saksi, penyidik juga batal memeriksa pemilik lahan GOR ….., karena yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan penyidik. “ Hari ini (kemarin) pemilik lahan yang sedianya juga akan kita mintai keterangan, itu tidak hadir karena yang bersangkutan melayat ke rumah keluarganya yang meninggal. Ia juga sudah menyampaikan alasan ketidakhadirannya,” lanjut Rudy.

Terkait kasus GOR, Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Parepare, Mahmuddin Makmur menjelaskan, lahan yang ditempati membangun GOR oleh Pemkot, dianggap tidak ada masalah lagi. Sebab, lahan pertama yang dianggap kurang, sudah ditambah luasnya. Sehingga lahan tersebut sudah sesuai dengan gambar. “ Saya kira itu tidak ada masalah lagi untuk lahannya. Tapi saya tidak mau komentari lebih jauh masalah ini, karena kita harus hati-hati menanggapi setiap kasus yang ditangani aparat hukum,” ujar Mahmuddin saat dimintai tanggapannya.

Sekedar diketahui, kasus GOR Parepare dianggarkan lewat APBD 2006 Rp1 miliar untuk pembangunan kerangka GOR. Namun, hingga saat ini pembagunan tersebut tidak dilanjutkan, karena tidak lagi dialokasikan anggarannya lewat APBD 2007 dan 2008. Akan tetapi pihak Pemkot tetap berjanji akan melanjutkan pembangunan tersebut, dengan mengusulkan alokasi anggarannya di RAPBD 2009 mendatang.

Polres Pinrang Lakukan Pemeriksaan Fisik

2008-04-15T03:12:00.000-07:00

Terkait Kasus Penyelewengan Anggaran Bedah Rumah

Laporan: Syahlan

PINRANG---Untuk melengkapi data dan barang bukti yang dibutuhkan dalam pemeriksaan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran bedah rumah di Pinrang, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pinrang akan melakukan pemeriksaan fisik rumah yang telah dibedah di Desa Mallongi-Longi Kec Lanrisang.

Menurut Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Ade Noho, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengetahui secara pasti nominal dana yang digunakan dalam pembangunan sebanyak 20 rumah yang telah dibedah di desa itu.

“Kita bekerja sama dengan dinas Kimprasda (Pemukiman dan Prasarana Daerah, red) untuk melakukan pemeriksaan itu. Sementara untuk memastikan kerugian negara dalam kasus itu, kita menunggu hasil audit yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembanguan, red),” jelas Ade Noho.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa setelah melakukan pemeriksaan fisik di Desa Mallongi-Longi, maka pemeriksaan di sejumlah desa lainnya juga segera menyusul. “Proyek ini sebenarnya dilakukan di Kec Patampanua, Lanrisang, Suppa, Mattiro Sompe dan Mattiro Bulu Pinrang. Makanya kita akan melakukan pemeriksaan di sejumlah desa di kecamatan itu untuk memastikan terjadinya kerugian negara,” tegas Mantan Kasatreskrim Polres Sidrap itu.

Namun sebagai langkah awal lanjut Ade Noho, beberapa waktu yang lalu Satreskrim Polres Pinrang telah memeriksa Lurah Macorawalie Kec Watang Sawitto Pinrang A Sofyan Nawir sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran bedah rumah yang dianggarkan dalam Program Perumahan Swadaya Masyarakat pada APBD 2007, yang diduga merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.

Sementara itu Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Pinrang Bripka Akbar AM menjelaskan, beberapa waktu yang lalu dia juga telah memeriksa Kepala Bappeda Pinrang Syarifuddin Side sebagai saksi dalam kasus itu.

“Kepala Bappeda dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Pokja program bedah rumah itu. “Pemeriksaan itu untuk mengorek keterlibatan sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam program bedah rumah. Dan saya sangat yakin banyak orang yang terlibat dalam kasus ini,” jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Pinrang Ade Noho dan Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Pinrang Akbar AM mengaku pihaknya sudah mengantongi nama-nama tersangka dalam kasus ini. “Pengurus Koperasi Bangun Desa Pinrang dipastikan terlibat dalam kasus itu. Saat ini berkas hasil pemeriksaan sedang dirampungkan. Dan dalam waktu dekat para tersangka kembali akan diperiksa,” jelas Ade Noho yang juga dibenarkan oleh Akbar AM.

Sementara Menyinggung soal keterlibatan Kepala PMD Pinrang Khairuddin Haruna dalam kasus itu, Kasatreskrim Polres Pinrang belum menentukan status yang bersangkutan. “Tapi pemeriksaan juga akan mengarah kepada Kepala PMD dan sejumlah pihak yang bertanggung jawab pada program itu,” tambah Ade Noho.

Tahanan Polsek Suppa Kabur

2008-04-15T03:08:00.000-07:00

Laporan: Darwiaty Dalle

PINRANG---Satu orang tahanan Mapolsek Suppa, Kecamatan Suppa kabur dari hotel prodeo. Sama alias Botol (24), diduga kabur dari sel melalui palvon ruang sel sekitar pukul 02.00 wita Sabtu (12/4) dini hari lalu. Kaburnya tahanan dari balik jeruji besi kali ini di Polsek Suppa merupakan kasus yang kedua kalinya, setelah sebelumnya, salah seorang tahanan bernama Anwar alias Kannua juga sempat melarikan diri, kendati pada akhirnya aparat setempat berhasil meringkus kembali tersangka di wilayah Kabupaten Mamuju.

Dari informasi warga setempat yang menyebutkan tersangka kabur ke Desa Lero, Kecamatan Suppa, aparat kepolisan setempat pun melakukan penyisiran di lokasi yang dimaksud. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pelaku dengan kepolisian, namun tersangka yang terbilang licin, berhasil juga meloloskan diri dari kejaran aparat kepolisian. Hal ini dibenarkan Ramhadi, salah seorang warga Lero kepada Upeks kemarin. Ramhadi mengaku melihat polisi kejar-kejaran dengan tahanan di depan rumahnya.

“Saya melihat polisi mengejar tahanan tapi tidak berhasil ditangkap kembali,” katanya. Kapolsek Suppa AKP Laode Idris yang berusaha dikonfirmasi tidak berhasil di mintai keterangannya.

Seemntara Kasat Reskim Polsres Pinrang AKP Ade Noho SH yang dihubungi via telepon membantah hal tersebut. Ade mengatakan, pihaknya tidak pernah menerima adanya laporan tahanan kabur di Polsek Suppa. Ade mengaku, ketika melakukan pengecekan langsung ke lokasi, pihak Polsek setempat ikut membantah hal tersebut. “Tersangka memang sempat mau kabur, tapi diketahui aparat dan rencananya digagalkan. Jadi tidak benar kalau tersangka kabur karena tetap ada di dalam sel tahanan," bantahnya.

Berbeda dengan keterangan tersebut, Kapolres Pinrang AKBP Drs Sumadi justru membenarkan kejadian tersebut. Sumadi mengatakan, aparat kepolisian Polsek Suppa saat ini masih melakukan upaya pengejaran terhadap tersangka yang menghuni hotel prodeo Polsek Suppa karena kasus pencurian ikan sebanyak tiga ekor diperairan Sulbar.

“Pihak Polsek Suppa masih melakukan upaya penangkapan kembali terhadap tersangka pencuri ikan tersebut. Upaya Polsek sekarang ini ke Majene Sulbar karena pelaku berasal dari Majene. Kita sementara melakukan upaya-upaya. Tersangka berhasil kabur setelah menjebol langit-langit sel,” kucinya.

Dewan Setujui Peningkatan Status RSUD ke Tipe B

2008-04-15T03:07:00.000-07:00

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Rapat lanjutan gabungan komisi DPRD Parepare, akhirnya menyetujui peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Parepare ke tipe B, kemarin.

Anggota dewan menyepakati untuk dilanjutkan ke rapat paripurna pandangan akhir, sebelum disahkan menjadi Perda. Menurut anggota Pansus DPRD Parepare, Minhajuddin Ahmad, disetujuinya Ranperda status RSUD ke tipe B disebabkan, karena adanya surat penyampaian dari Dinas Kesehatan Sulsel, yang menyebutkan status RSUD Parepare sudah memenuhi syarat untuk di tingkatkan ke tipe b dari tipe c. “ Dengan surat keterangan ini, sehingga kami menyepakati untuk melanjutkan pembahasannya. Karena memang sebelumnya, sebagian anggota dewan meminta adanya surat dari Dinkes mengenai layak tidaknya RSUD ditingkatkan statusnya,” ujar legislator Golkar ini kepada SINDO, kemarin.

Dengan disetujuinya status tersebut, pihak pansus akan menyerahkan Ranperda ke Panitia Musyawarah (Panmus) untuk dijadwalkan di rapat pendapat akhir. “ Saya kira tidak ada masalah lagi untuk peningkatan status RSUD. Tinggal menunggu hasil rapat pendapat akhir nantinya, setelah Panmus menjadwalkan waktunya,” urainya.

Terpisah Wakil Ketua DPRD Parepare, Siradj Andi Sapada menambahkan, selain Ranperda status RSUD yang disepakati untuk dilanjutkan, DPRD juga menyepakati lima Ranperda untuk dibawah ke rapat pendapat akhir. Lima Ranperda tersebut, yakni Kelembagan Dinas, Kelembagaan Tehnis, Sekertariat Daerah, Sekertariat dewan, serta kelembagaan Camat dan Lurah.

Anggaran di DPRD Sidrap Disoal

2008-04-15T03:06:00.000-07:00

Laporan: Syahlan

SIDRAP---Sejumlah anggaran yang dialokasikan bagi Anggota DPRD Sidrap disoal oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Sidrap. Pasalnya ada beberapa anggaran yang dinilai bermasalah seperti SPPD fiktif hingga masalah kontrak rumah anggota dewan.

Ketua LSM Formak Abd Karim menjelaskan, sewa rumah anggota DPRD Sidrap dengan anggaran sebesar Rp70 juta menyalahi aturan. “Sebab dalam pelaksanaannya pencairan dana tersebut tidak disertai bukti tertulis kontrak rumah. Bahkan sebenarnya dana itu tidak dibutuhkan anggota dewan karena umumnya mereka tinggal di rumah sendiri,” jelasnya.

Selain masalah itu Abdul Karim juga menyebutkan bahwa penggunaan sejumlah SPPD (surat perintah perjalanan dinas, red) di DPRD telah terealisasi di tahun anggaran 2005, namun penganggarannya baru dilakukan di tahun 2006. “Anggarannya cukup fantastis, sekitar Rp99 juta. Ini kesalahan besar,” ujarnya.

Karena banyaknya mata anggaran yang tidak dikelola dengan benar oleh sekretariat dewan, maka Formak mendesak agar BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembanguan, red) segera melakukan audit di Sekretariat DPRD Sidrap.

“Sebab sejumlah anggaran di DPRD memang banyak yang tidak terealisasi sesuai aturan penggunaan anggaran. Bahkan tunjangan untuk unsur pimpinan sebesar Rp81 juta pada tahun 2006 juga tidak jelas realisasinya,” tandas Abdul Karim.

Adanya penggunaan anggaran di DPRD Sidrap yang tidak sesuai dengan aturan, juga dibenarkan salah seorang anggota DPRD Sidrap yang menolak menyebutkan namanya. “Kejadiannya sejak dulu-dulu. Namun saya sendiri heran mengapa penyalahgunaan itu tidak disentuh sama sekali oleh aparat hukum,” jelas sumber SINDO itu.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sidrap H Munir Abduh menjelaskan bahwa untuk masalah kontrak rumah anggota Dewan memang pernah bermasalah. Namun setelah keluar peraturan pemerintah yang baru, maka sejumlah masalah itu sudah dianggap selesai. “Badan Pemeriksa Keuangan sudah turun, dan tidak ada permasalahan yang ditemukan,” ujarnya.

Terkait permasalaha lainnya seperti SPPD yang juga dinilai bermasalah, Munir Abduh mengaku hal itu juga tidak ada di DPRD Sidrap. Menurutnya, jika memang terjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan, sudah pasti BPK menemukan masalah itu saat melakukan pemeriksaan.

“Kalau ada permasalahan pasti akan ada laporan pelanggaran yang keluar dari BPK, tapi sejauh ini tidak ada rekomendasi seperti itu,” tandasnya.

Sementara salah seorang sumber di DPRD Sidrap menyebutkan bahwa memang ada indikasi kuat ada pelanggaran dan pembuatan SPPD fiktif di Sekretariat DPRD. Namun sumber itu meyakini bahwa penggunaan anggaran itu dilakukan dengan rapi sehingga BPK tidak menemukan indikasi pelanggaran. “Penggunaan anggaran itu rapi, pasti tidak akan ditemukan indikasi pelanggaran. Namun untuk menilai itu, kita bisa lakukan rasionalisasi,” tandas sumber SINDO itu.

Dua Calon Wali Kota di Konvensi Golkar Lolos Verifikasi

2008-04-15T03:05:00.000-07:00

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Berkas dua bakal calon wali kota Parepare yang mendaftar di konvensi Partai Golkar Parepare, yakni Ketua DPD II Golkar, Zain Katoe dan Perwira Menengah Lantamal VI Makassar, Mayor Usman Mahyuddin, dinyatakan lolos verifikasi di tim Pilkada DPD II Golkar Parepare.

Anggota Tim Pilkada Golkar Parepare, Minhajuddin Ahmad mengungkapkan, berkas dua calon tersebut akan diserahkan ke DPD I Golkar Sulsel, untuk selanjutnya disahkan mengikuti konvensi partai Golkar besok. Namun, berkas dua calon yang dinyatakan lolos di DPD II, tidak menutup kemungkinan akan digugurkan di DPD I, apabila ada kekurangan yang bisa membatalkan pencalonannya. “ Kalau nantinya diantara salah satu calon ada yang kurang berkasnya dan tidak bisa dilengkapi, setelah diteliti oleh DPD I, maka tentu konvensi dilakukan secara aklamasi,” sebut Minhajuddin yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Parepare ini, kemarin.

Mengenai tahapan konvensi, Minhajuddin memastikan dilakukan 17 April besok, dimana akan dihadiri unsur pimpinan dari DPP Golkar. “ Kemungkinan yang akan hadir Pak Andi Mattalata (Ketua BAPILLU DPP Golkar). Kita sudah konfirmasi ke DPP, dan mereka akan mengusahakan akan hadir di konvensi golkar,” lanjutnya.

Meski diikuti dua bakal calon, namun peluang wali kota incumbent, Zain Katoe tidak bisa terbendung lagi untuk diusung oleh partai berlambang pohon beringin ini. Hal ini terlihat bulatnya dukungan pengurus di tingkat DPD II dan PAC untuk mengusung kembali Zain Katoe. Bahkan sebelum pendaftaran konvensi Golkar di buka, sempat mewacana, Zain Katoe akan dipilih secara aklamasi. Dari berbagai kesempatan, Zain Katoe mengaku optimis bisa memenangkan Pilkada mendatang dengan mengendarai Golkar. Selain itu, ia menjamin tidak ada perpecahan di internal Golkar menjelang pilkada.

Banjir Meluas Dua Warga Terseret dan Meninggal

2008-04-14T03:22:00.000-07:00

Laporan: Darwiaty Dalle

PINRANG---Banjir bandang yang merendam dua desa di Kecamatan Patampanua, meluas hingga ke Desa Sikuale, Kecamatan Cempa. Derasnya air bah yang merupakan kiriman dari Kebupaten Enrekang, Toraja dan Mamasa, mengakibatkan dua warga yang masih bersaudara bernama Ape (14) dan Anda (13) tewas terbawa arus. Keduanya hanyut saat bermain rakit dengan menggunakan batang pohon pisang.

Jebolnya sejumlah tanggul yang diperkirakan mencapai 30 meter sungai Saddang, disebut-sebut sebagai penyebab meluapnya air bah. Hal ini dikatakan Wakil Bupati Drs H Abd Kadir Pais kepada Upeks. Kadir Pais mengatakan, bulan April memang menjadi kalender banjir untuk kedua wilayah kecamatan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kecamatan Patampanua dan Cempa memang sudah menjadi langganan banjir dan tahun ini merupakan bencana terparah karena menelan korban jiwa. "Dua kecamatan yang dimaksud setiap tahunnya memang sudah menjadi langganan banjir, meski cuaca di Pinrang tidak hujan. Karena bah tersebut memang kiriman banjir dari kabupaten tetangga," katanya.

Seperti yang terjadi di Patampanua, Banjir di Cempa juga menyeb abkan ribuan hektar areal persawahan dan perkebunan petani terendam hingga ketinggian satu meter dan terancam gagal panen. Sejumlah perkampungan yang terkena imbas akibat banjir kiriman tersebut diantaranya Kampung Bakoko, Tana Cicca, Lepa-lepa Guru, Cilallang, dan beberapa perkampungan lainnya di kecamatan yang sama. Selain pemukiman warga, sejumlah fasilitas peribadatan dan sekolah juga tak luput dari banjir.

"Perbaikan tanggul baru bisa dilakukan pemerintah setempat setelah air surut. Dan perbaikan tanggul yang bobol kita upayakan secepat mungkin sehingga warga setempat tidak terus menerus menjadi langganan tahunan banjir kiriman," paparnya.

Sementara itu, banjir bandang di Kecamatan Patampanua menyebabkan terisolirnya Desa Salipolo, yang hingga diturunkannya beritan ini, belum bisa ditembus menggunakan kendaraan. Sehingga untuk bisa ke desa tersebut, harus menggunakan perahu. Ketinggian yang mencapai lebih satu meter menyebabkan sulitnya wilayah tersebut diakses dengan kendaraan.

Kadis Pertanian Sidrap Terancam Dicopot

2008-04-14T03:17:00.000-07:00

Laporan: Syahlan

Penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidrap terhadap Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanbun) A Hakim Hukama, ternyata bisa mengakibatkan statusnya sebagai kepala dinas dan pegawai negeri sipil akan dicopot.

Menurut Asisten I Bidang Tata Praja Pemkab Sidrap Abdul Salam, pencopotan itu akan terjadi jika yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga divonis bersalah melakukan tindak korupsi oleh Pengadilan Negeri (PN). “Status sebagai kepala dinas dan pegawai negeri sipil akan dicopot jika yang bersangkutan divonis sebanyak empat tahun penjara oleh PN. Hal itu sesuai dengan peraturan kepegawaian,” jelasnya.

Selain itu Abdul Salam juga menjelaskan bahwa setelah penahanan yang dilakukan Kejari Sidrap terhadap Kadistanbun, maka segala bentuk pelayanan dan administrasi di dinas akan dilakukan oleh pelaksanan tugas yang ditunjuk sambil menunggu hasil putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Sidrap.

Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa waktu yang lalu Sekretaris Daerah (Sekda) Sidrap Hasanuddin Syafiuddin menyatakan bahwa dirinya ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kadistanbun Sidrap. Bahkan sehari setelah penahanan A Hakim Hukama (Kamis, 10/04) dia mengaku telah melakukan koordinasi dengan seluruh staf di dinas itu untuk memberikan penjelasan mengenai penunjukan dirinya sebagai Plt di Distanbun.

“Untuk sementara semua kebijakan di dinas tersebut menjadi tanggung jawab Sekda hingga proses pemeriksaan itu selesai. Dan jika memang dianggap perlu, maka dalam waktu dekat akan ditujuk salah seorang yang menjadi pejabat sementara (Pjs) Kadistanbun,” jelasnya.

Selain itu Hasanuddin Syafiuddin juga menegaskan bahwa Pemkab Sidrap tidak bisa mencampuri proses hukum yang dilakukan oleh Kejari Sidrap. Namun demikian, Pemkab akan mengusulkan kepada Kejari agar Kadistanbun Sidrap A Hakim Hukama dan Bendahara Distanbun Nirwana, ditahan luar saja.

“Semuanya kita serahkan kepada Kejari. Hanya itu yang bisa kita lakukan, sambil berharap semoga proses tersebut cepat selesai sehingga tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di Distanbun Sidrap, dan dinas itu kembali memberikan pelayanan maksimal kepada warga,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Sidrap Riskiana Ramayanti kepada sejumlah wartawan menjelaskan bahwa dirinya belum bisa memberikan penjelasan mengenai berapa tahun tuntutan hukuman penjara bagi Kadistanbun A Hakim Hukama. “Kami masih terus mendalami kasus ini, dan untuk sementara kami belum bisa memberikan penjelasan mengenai tuntutan yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan,” jelasnya.

Namun Kajari Sidrap menjelaskan bahwa tersangka akan dijerat dengan Pasal 3 subsider Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal 11 undang-undang itu, pelaku tindak korupsi akan dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sementara pada pasal 12 dijelaskan pelaku korupsi akan dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sekda Plt Kadis Pertanian Sidrap

2008-04-11T02:28:00.001-07:00

Menyusul Penahanan A Hakim Hukama

Laporan: Syahlan

SIDRAP---Menyusul penahanan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Sidrap A Hakim Hukama dan Bendahara Distanbun Nirwana, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidrap terkait penetapan keduanya sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan anggaran jaringan irigasi tingkat usaha tani (Jitut), yang dianggarkan dalam APBD Sidrap tahun 2007 kemarin, Sekretaris Daerah (Sekda) Sidrap Hasanuddin Syafiuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kadistanbun.

Menurut Sekda Sidrap, dia sudah melakukan koordinasi dengan seluruh staf di dinas itu tadi pagi (Kamis, 10/04) untuk memberikan penjelasan mengenai penunjukan dirinya sebagai Plt di Distanbun. “Untuk sementara semua kebijakan di dinas tersebut menjadi tanggung jawab Sekda hingga proses pemeriksaan itu selesai. Dan jika memang dianggap perlu, maka dalam waktu dekat akan ditujuk salah seorang yang menjadi pejabat sementara (Pjs) Kadistanbun,” jelasnya.

Selain itu Hasanuddin Syafiuddin juga menegaskan bahwa Pemkab Sidrap tidak bisa mencampuri proses hukum yang dilakukan oleh Kejari Sidrap. Namun demikian, Pemkab akan mengusulkan kepada Kejari agar Kadistanbun Sidrap A Hakim Hukama dan Bendahara Distanbun Nirwana, ditahan luar saja.

“Semuanya kita serahkan kepada Kejari. Hanya itu yang bisa kita lakukan, sambil berharap semoga proses tersebut cepat selesai sehingga tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di Distanbun Sidrap, dan dinas itu kembali memberikan pelayanan maksimal kepada warga,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Sidrap Riskiana Ramayanti kepada sejumlah wartawan menjelaskan bahwa kasus yang diperkirakan merugikan keuangan negara kurang lebih Rp54 juta itu, terus akan dikembangkan. “Untuk sementara hanya dua orang itu yang terbukti melakukan penyalahgunaan, namun jika dalam proses penyelidikan ada orang lain yang juga terlibat, maka kita juga akan menyeret yang bersangkutan,” jelasnya.

Kajari Sidrap juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di beberapa instansi pemerintah di Sidrap. “Namun saat ini kami belum bisa memberikan bocoran, karena kita masih melakukan penyelidikan. Mudah-mudahan kita berhasil menemukan indikasi kuat penyalahgunaan terhadap kasus itu,” tandas Riskiana Ramayanti.

Saat ini Kadistanbun Sidrap A Hakim Hukama dan Bendahara Distanbun Nirwana, ditahan di Rumah Tahanan Negara Sidrap di Rappang Kec Panca Rijang. Penahanan tersebut dilakukan setelah keduanya terbukti kuat melakukan penyalahgunaan anggaran jaringan irigasi tingkat usaha tani (Jitut), yang dianggarkan dalam APBD Sidrap tahun 2007, yang diperkirakan merugikan keuangan negara kurang lebih Rp54 juta.

Kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 3 subsider Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Riskiana yakin berkas penyelidikan yang dilakukan oleh tim Kejari Sidrap akan segera dirampungkan dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sidrap dalam waktu dekat.

Ketua LKD Makkawaru Tersangka

2008-04-11T02:27:00.000-07:00

Kasus Penyalahgunaan Dana Peningkatan Infrasturktur Desa

Laporan: Syahlan

PINRANG---Ketua Lembaga Ketahanan Desa (LKD) Desa Makkawaru Kec Mattirobulu Pinrang Djalaluddin Dg Parumpa ditetapkan oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Pinrang sebagai tersangka, dalam kasus penyalahgunaan dana program peningkatan infrastruktur pedesaan. Akibat tindakan tersebut negara diperkirakan merugi hingga Rp58.029.956.

Menurut Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Pinrang Bripka Akbar AM, Djalaluddin ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus proyek yang dianggarkan dalam APBN 2006 melalui program peningkatan infrastruktur pedesaan.

“Dalam program itu dianggarkan proyek pembuatan jalan, irigasi, gorong-gorong, pengerasan jalan dan pembuatan talud. Namun setelah kita melakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan ada permasalahan dalam hal proteksi bangunan dan kurangnya volume,” jelas Akbar AM.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa temuan serupa juga didapat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam audit mereka beberapa waktu yang lalu. “Selain permasalahan dalam hal proteksi bangunan dan kurangnya volume, kita juga menemukan adanya penyimpangan dalam proyek pembuatan saluran irigasi di Desa Makkawaru. Makanya setelah mencocokkan temuan kita dengan BPKP, kami sangat yakin adanya kerugian dalam kasus itu,” lanjut Penyidik Tipikor Polres Pinrang itu.

Akbar AM menambahkan bahwa berkas kasus yang menyeret Ketua LKD Pinrang itu sebenarnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pinrang. Namun beberapa hari yang lalu, berkas P21 itu dikembalikan karena dianggap tidak lengkap.

“Makanya dalam waktu dekat dia kita akan memanggil sejumlah pihak yang terkait dengan kasus itu. Begitupun dengan Juknis yang diminta oleh Kejari, akan kita lengkapi. Jelasnya, kita akan merampungkan kasus ini sesegera mungkin karena sebenarnya kasus ini kita periksa sejak tahun lalu,” tandas Penyidik Tipikor itu.

Pengembalian berkas kasus tersebut juga diakui oleh Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Ade Noho. Dia juga mengatakan bahwa pihaknya segera memenuhi permintaan dari Kejari Pinrang. “Kita akan melengkapi berkas itu sesuai dengan permintaan Kejari Pinrang,” singkatnya.

Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pirang Abdul Malik Kalang, juga membenarkan bahwa berkas P21 kasus tersebut belum lengkap. “Intinya hasil pemeriksaan itu belum lengkap. Makanya kita menyarankan agar Polres kembali melakukan pemeriksaan ulang kepada pihak-pihak tertentu. Selain itu, juga dibutuhkan Juknis (petunjuk teknis, red) mengenai pengelolaan dana yang dilakukan oleh tersangka,” jelasnya.

Namun berkaitan dengan adanya temuan kerugian negara pada kasus itu, Malik Kalang juga meyakini hal tersebut berdasarkan penelusuran yang dilakukannya melalui berkas P21 yang dilimpahkan oleh Satreskrim Polres Pinrang. “Makanya kita juga memberikan catatan kepada Polres agar segera melengkapi data yang dibutuhkan, agar kasus itu segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pinrang,” tandasnya.

Berkaitan dengan banyaknya kasus korupsi yang diperiksa di Mapolres Pinrang, sejumlah pihak menyampaikan dukungannya agar kasus itu segera dituntaskan. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Lembaga Peduli Sosial, Budaya, Budaya, Politik, dan Hukum (LP Sibuk) Sulsel Djusman AR meminta kepada pihak yang berwenang untuk segera mengusut kasus korupsi yang terjadi di Pinrang.

Lagi, Premium Langka di Sidrap dan Pinrang

2008-04-10T03:08:00.000-07:00

Laporan: Syahlan

SIDRAP---Kelangkaan premium kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sidrap dan Pinrang. Kelangkaan tersebut diketahui mulai terjadi pada Selasa malam (08/04) hingga hari ini (Kamis, 10/04). Kelangkaan tersebut diakibatkan tidak adanya pasokan dari Depot Pertamina di Parepare.

Dari pantauan SINDO, beberapa SPBU di Sidrap seperti SPBU Tanete Kec Maritenggae, dan SPBU Lancirang Kec Watang Sidenreng, SPBU Simae Kec Panca Rijang, SBPU Panreng Kec Panca Rijang dan SPBU Kota Pangkajene Kec Maritengae, tidak melayani konsumen karena tidak ada stok sejak Selasa. Sementara SPBU Jendral Sudirman Kec Watang Pulu, mendapat pasokan namun cepat habis akibat diserbu masyarakat.

Antrean di sejumlah SPBU itu terlihat berlangsung sepanjang hari, meski tidak ada pasokan sama sekali. Namun puluhan kendaraan rela menunggu di SPBU, bahkan ada beberapa kendaraan yang sengaja diinapkan agar mendapat premium lebih cepat. Menurut salah seorang sopir angkutan umum Zainuddin, yang ikut antri di SPBU Tanete, sudah dua hari menunggu di SPBU itu.

“Saya bersama puluhan sopir yang lain sudah menunggu lama. Masalahnya kita betul-betul kehabisan bensin. Makanya sudah dua hari ini kita tidak mencari penumpang, mana kita harus buru setoran. Tapi mudah-mudahan masalah ini cepat diatasi oleh pemerintah. Kasih kita rakyat kecil ini,” keluhnya yang juga diamini oleh puluhan pengemudi angkot lainnya.

Hal sama juga dikeluhkan salah seorang warga asal Kec Panca lautang Mansur, yang mengaku telah menunggu sampai larut tadi malam (Rabu, 09/04) karena takut kehabisan bensin dalam perjalanan pulang, apalagi penjual bensin eceran juga kehabisan stok. “Kita dengar tadi mobil tangki pengangkut premium sudah dalam perjalanan, makanya kita rela menunggu dari pada kita pulang dalam kondisi kendaraan kosong bensin. Tapi sialnya, mobil yang ditunggu tidak datang. Bahkan sampai siang ini (Kamis, 10/04),” kesalnya.

Antrian panjang juga terlihat di SPBU Ana Bannae Pinrang dan SPBU Kota Pinrang di jalan poros Pinrang-Parepare. Menurut salah seorang petugas di SPBU Kota Pinrang Ahmadi, sejak dua hari lalu stok premium dari Pertamina Parepare belum datang. Padahal biasanya stok premium di SPBU lancar.

Akibat tidak adanya stok premium di beberapa SPBU di Pinrang, salah seorang tukang ojek, Dullah menyatakan kekecewaannya. Menurutnya seharusnya pemerintah segera mengantisipasi kelangkaan BBM ini. “Kalau begini terus, tentu akan mengganggu mata pencaharian saya dan ratusan tukang ojek lainnya, begitupun dengan para sopir angkot. Tentu mereka juga kesulitan jalan hari ini. Pemerintah tidak boleh membiarkan kejadian ini terus-menerus,” keluhnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Sidrap Hasanuddin Syafiuddin mengatakan, kelangkaan beberapa jenis BBM di Sidrap belakangan ini karena adanya keterlambatan stok dari Parepare. Keterlambatan itu dikarenakan terhalangnya kapal tanker pembawa stok tersebut oleh ombak yang besar. “Masalah ini sudah kita bahas dalam coffee morning Pemkab Sidrap beberapa waktu lalu, dan mendelegasikan kepada Dinas Perindustrian untuk mengordinasikan masalah itu dengan Pertamina Parepare dan Pemprop Sulsel,”janjinya.

Selain itu dia juga menyayangkan kelangkaan bahan bakar di Sidrap yang sering terjadi. Menurutnya, kelangkaan tersebut membawa dampak yang sangat besar bagi perekonomian warga. “Kalau begini terus akan menimbulkan kerugian yang besar bagi warga, karena bahan bakar merupakan kebutuhan utama masyarakat saat ini. Kita berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini, agar aktifitas warga kembali berjalan lancar,” tandas mantan Wakil Kepala Bappeda Sulsel itu.

Kadis Pertanian Sidrap Ditahan

2008-04-10T03:06:00.000-07:00

Terkait Kasus Penyalahgunaan Jitut

Laporan: Syahlan

SIDRAP---Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Sidrap A Hakim Hukama ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidrap pada pukul 18.30 wita, sesaat setelah diperiksa. Selain Kadistanbun, juga ditahan Bendahara Distanbun Sidrap Nirwana.

Penahanan tersebut berkaitan dengan penetapan keduanya sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan anggaran jaringan irigasi tingkat usaha tani (Jitut), yang dianggarkan dalam APBD Sidrap tahun 2007. Akibat tindakan tersebut diperkirakan negara merugi kurang lebih Rp54 juta.

Pada saat digiring ke mobil kejaksaan, tampak Kadistanbun dan Bendahara itu dikawal oleh sejumlah anggota kejaksaan dan sejumlah anggota Satuan Reserse dan Kriminal Mapolres Sidrap.

“Penahanan ini bagian dari proses pemeriksaan kita. Dan ini berupakan kerja keras tim kami serta bantuan dari rekan-rekan pers dan LSM untuk menuntaskan kasus ini. Kami sangat berterima kasih dengan semua pihak yang membantu proses pemeriksaan kami,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidrap Riskiana Ramayanti.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa selama pemeriksaan yang berlangsung tiga bulan itu, kedua tersangka terbukti kuat melakukan tindakan korupsi. “Kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 3 subsider Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” kata Kajari Sidrap.

Saat ini kedua tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Sidrap di Rappang Kec Panca Rijang Sidrap. Dijelaskan juga oleh Riskiana bahwa penahanan itu akan berlangsung hingga 20 hari kedepan. “Selama dalam proses itu, kita akan merampungkan berkasnya untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sidrap,” lanjutnya.

Riskiana Ramayanti juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan atas sejumlah kasus korupsi lainnya yang terjadi di Sidrap. “Kita minta dukungan kepada semua pihak agar kasus seperti ini bisa segera ditangani. Dan mudah-mudahan kasus ini menjadi pelajaran bagi yang lainnya,” kata Kajari Sidrap.

Kajari Sidrap juga menjelaskan alasannya menangani kasus penyalahgunaan anggaran jaringan irigasi tingkat usaha tani (Jitut), yang merugikan Rp54 juta yang dianggap oleh sejumlah pihak nilainya terlalu kecil. “Untuk sementara kasus ini yang bisa segera kita buktikan penyalahgunaannya secara cepat. Mudah-mudahan kasus lain juga demikian sehingga bisa juga ditangani,” tandas Riskiana Ramayanti.

Sementara itu A Hakim Hukama ketika dihubungi, masih enggan memberikan komentar kepada media. “Saya belum bisa memberikan komentar saat ini,” katanya singkat. Namun menurut kerabat dekat Kadistanbun Sidrap yang enggan menyebutkan namanya, kasus penyalahgunaan anggaran jaringan irigasi tingkat usaha tani (Jitut) itu terlampau kecil untuk ditangani. “Padahal masih ada kasus korupsi yang kerugian negaranya mencapai ratusan juta. Mengapa bukan itu yang diusut?” jelasnya.

Menanggapi penahanan Kadistanbun A Hakim Hukama dan Bendahara Distanbun Sidrap Nirwana, Anggota DPRD Sidrap M Ali Hafid menyampaikan rasa salutnya kepada Kejari Sidrap atas upaya mereka dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. “Salut kepada Kejari Sidrap. Mudah-mudahan kasus ini menjadi pelajaran bagi birokrat yang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama,” jelasnya.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera itu juga meminta aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian, red) agar segera menindaklanjuti laporan warga lainnya terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh birokrat. “Saya yakin masih ada kasus yang lebih besar yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum. Dan kasus ini menjadi awal yang sangat baik bagi penegakan hukum di Sidrap,” tandas Ali Hafid.

Pinrang Mendapat 33 Ribu Liter Subsidi Minyak Goreng

2008-04-10T03:03:00.000-07:00

Laporan: Darwiaty Dalle

PINRANG---Sedikitnya 33.500 liter minyak goreng bersubsudi diterima Pemkab Pinrang yang akan disalurkan kepada rumah tangga miskin (RTM). Kapala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Parawisata (DisperindagPar) Kabupaten Pinrang Drs Untung Pawettoi M.Si mengemukakan hal tersebut kepada Upeks kemarin.

Untung menjelaskan sebagai antisipasi melonjaknya harga minyak goreng secara nasional, pemerintah segera akan menyalurkan minyak goreng bersubsdi khususnya bagi RTM. "Pinrang akan mendapat jatah minyak goreng bersubsidi sebanyak 33.500 liter. Minyak goreng bersubsidi ini diperuntukkan hanya bagi warga dari RTM," tegasnya.

Nantinya, tiap RTM akan mendapat subsidi Rp2.500 perliter dan setiap kepala keluarga (KK) atau RTM. Pembeliannya sendiri dibatasi hingga maksimal 2 liter pe KK. Penyalurannya sendiri akan dilakukan dalam dua tahap. tahap pertama sebanyak 22.500 liter dan tahap kedua 11 ribu liter" Pihak kami saat ini sementara berkoordinasi dengan beberapa pemerintah tingkat kecamatan agar pendistribusian tersebut tepat sasaran, termasuk mencari distributor dinilai layak menyalurkan minyak goreng tersebut," tandasnya.

Kenaikan Gaji PNS Dianggarkan Rp 100 Miliar

2008-04-10T03:01:00.000-07:00

Laporan: Darwiaty Dalle

PINRANG---PNS di Kabupaten Pinrang bernafas legah. Pasalnya, pemerintah setempat akan menganggarkan kenaikan gaji seluruh aparatur dalam lingkup Pemkab Pinrang sebesar Rp 100 miliar. Kenaikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden nomor 1/2007 tentang kenaikan gaji PNS 20 persen. Dengan demikian, seluruh PNS akan menerima kenaikan gaji hingga 20 persen dari jumlah gaji sebelumnya.

Ditemui Upeks, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Drs HM Ali Usman M.Si mengemukakan hal tersebut. Birokrat yang namanya ikut disebut dalam bakal calon Bupati Pinrang tersebut memaparkan pemerintah akan membayar kenaikan 20 persen kepada seluruh PNS yang ada di Pinrang. Kendati demikian, pembayaran kenaikan gaji tersebut masih menunggu hingga di APBD perubahan nanti. "Kenaikan gaji PNS hingga 20 persen tersebut baru akan kita anggarkan pada APBD perubahan mendatang mengingat anggaranya yang dibutuhkan cukup besar,” katanya.

Pemkab, kata Pembina KKP tersebut, masih menunggu dana dari pemerintah pusat, mengingat anggaran tersebut dinilai banyak dan semua daerah belum ada yang merealisasikannya. "Jika dananya sudah cukup maka kenaikan gaji tersebut segera dibayarkan. Saat ini masih semenyata proses menunggu kucuran dana dari pusat,” paparnya.

Secara terpisah, Arisanysah SH, salah seroang anggota DPRD Pinrang menjelaskan Pemkab Pinrang diharapan membayarkan secepatnya kenaikan gaji PNS sebanyak 20 persen tersebut. Karena kenaikan tersebut merupakan ketentuan dan berdasarkan dengan Kepres nomor 1 tentang kenaikan gaji PNS tersebut, terhitung mulai bulan Januari 2007 hal tersebut perlu dianggarkan pada APBD perubahan. “Pemkab diharapkan segera membayar kenaikan gaji PNS tersebut. Jika dananya memang belum ada, maka pemkab wajib menganggarkannya pada APBD perubahan,"katanya.

Keterlibatan Wakil Ketua DPRD Diungkap

2008-04-10T03:00:00.000-07:00

Mantan Sekwan Beberkan Bukti Baru

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE---Mantan Sekertaris Dewan (Sekwan) Parepare Ramadan Umasangaji, mengungkapkan keterlibatan dua Wakil Ketua DPRD Parepare, yakni Ridha Ali dan Siradj Andi Sapada dalam pemberian tunjangan perumahan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Kepelatihan Diklat Daerah (BKKD) Parepare ini, mengatakan dua unsur pimpinan tersebut, juga menerima tunjangan sewa rumah saat dirinya menjabat sebagai Sekwan 2005. “ Saat itu, semua anggota DPRD yang berjumlah 25 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua itu juga mendapat tunjangan perumahan. Memang semuanya mendapat tunjangan sewa rumah, karena belum ada rumah jabatan untuk wakil ketua. Yang ada pada saat itu, hanya rujab Ketua. Itupun tidak layak pakai, makanya dapat semua,” ungkap Ramadan saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Mengenai besarannya, ia mengaku sudah lupa. Namun, dirinya mencairkan tunjangan perumahan, sudah sesuai aturan yang ada. “ Pada saat itu, saya masih berpedoman di PP 24 2005, dimana diatur tentang pemberian tunjangan sewa rumah, apabila belum ada rumah dinas. Tapi PP 24 ini memang ada perbedaan persepsi, antara kalimat sewa rumah dan tunjangan perumahan di PP 37 2006 ini,” kata Ramadan yang mengaku sudah diperiksa penyidik Polresta, Sabtu (05/04).

Meski demikian lanjutnya, ia bersedia untuk membantu penyidik memberikan keterangan tambahan apabila dibutuhkan. Khususnya pemberian tunjangan sewa rumah 2005. “ Kalau dipanggil lagi, saya tentu siap membeberkan apa yang saya tahu tentang itu. Tapi tidak usahlah dibesar-besarkan, nanti orang anggap saya terlalu apalah,” pintanya.

Seperti sering diberitakan, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Parepare, hanya menyelidiki kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan 2007 untuk Ketua DPRD Muhadir Haddade dan 22 anggota DPRD lainnya. Namun, fakta baru hasil pemeriksaan mantan Sekwan, menyebutkan keterlibatan dua wakil ketua DPRD yang juga menerima tunjangan sewa rumah, selama 2005. Kasat Reskrim Polresta Parepare, AKP Yuslim Yunus membenarkan, pihaknya sudah memeriksa mantan Sekwan, meskipun sehari sebelumnya, mengaku baru akan memanggil mantan Sekwan untuk diperiksa. “ Ya memang kita sudah periksa Sabtu lalu di Polres. Tapi item pertanyaannya saya kurang tahu. Teleponmaki saja, Nursalam (Kanit Tipikor), karena dia yang periksa itu,” kata Yuslim saat dikonfirmasi kemarin. Aiptu Nursalam, saat dihubungi, nomor ponselnya tidak aktif.

Dua Wakil Ketua DPRD Parepare, hingga kemarin belum memberikan keterangan resminya, terkait penerimaan tunjangan sewa rumah 2005. Saat berusahan untuk dikonfirmasi, dua wakil ketua ini sedang mengikuti pelantikan gubernur dan wakil gubernur Sulsel di Makassar.

Sementara itu, anggota DPRD Parepare, Abd. Rahman Saleh, justru menganggap penyidik Polresta Parepare terlalu premature dalam mengusut kasus tersebut. “ Polisi terlalu premature. Indikasi yang ditemukan itu, seakan-akan bahwa kasus ini kasus korupsi. Padahal sebelum tunjangan perumahan itu diterima, itu sudah ada konsultasi dengan BPK. Dan BPK katakan tidak ada masalah,” bantah legislator PKS ini dengan nada tinggi.

Meski kasus ini masih penyelidikan, ia meminta agar DPRD tidak berusaha menutup-nutupi kasus tersebut. Apalagi memberikan imbalan jasa kepada polisi. “ Biarkan saja berjalan, tanpa kasus ini ditutup-tutupi. Cuma saya harap, pimpinan DPRD pro aktif menyikapi masalah ini, agar tidak ada bias sama lembaga. Dan bagi saya, tidak usah menunggu izin pemeriksaan turun dari gubernur. Kalau bisa pecan ini, polisi bisa periksa anggota dewan, itu tidak masalah. Tidak usahla berbelit-belit,” harapnya.

Tenaga Honorer Ilegal Akan Ditertibkan

2008-04-10T02:59:00.000-07:00

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE---Badan Kepegawaian dan Kepelatihan diklat Daerah (BKKD) Kota Parepare, berjanji akan menertibkan tenaga honorer illegal, yang masuk diatas 2005. Sebab berdasarkan aturan di PP 48 2005, dinyatakan diatas 2005 tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer dan sejenisnya. Sehingga, unit kerja yang terkait, termasuk sekolah-sekolah yang masih menerima honorer, maka dianggap melanggar. “ Kalau ada itu berarti melannggar. Dalam waktu dekat kita akan lakukan pendataan,” ujar Kepala BKKD, Ramadan Umasangaji kepada SINDO di ruang kerjanya, kemarin.

Apabila nantinya, ditemukan honorer dan sejenisnya diangkat diatas 2005, maka pihaknya akan menyerahkan ke wali kota untuk tindak lanjut atau pemberian sanksinya,” Tentu yang ketahuan itu, melanggar aturan dan batal demi hukum. Kita akan data semua itu nanti, baik di unit kerja maupun guru-guru yang tenaga sosial itu. Apalagi ada info tenaga sosial ini juga minta digaji lewat APBD. Padahal itu sudah melanggar,” tegas mantan Sekwan ini.

Terkait rencana tersebut, Sekertaris Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Parepare, Tahang Adam mendukung, upaya BKKD dalam menertibkan tenaga honorer yang melanggar PP 48 2005. “ Kita dukung itu dalam rangka menertibkan tenaga honorer. Apalagi aturannya sudah jelas tentang tidak adanya penerimaan tenaga honorer dan sejenisnya di atas tahun 2005,” katanya saat dimintai tanggapannya.

Hanya saja, legilslator Golkar ini, tetap meminta BKKD untuk menyikapi secara hati-hati dalam penertiban tenaga honorer. Sebab, hal tersebut merupakan salah satu jenjang karier bagi yang bersangkutan. “ Cuma saya harap harus disikapi secara hati-hati.Tapi saya kira apapun namanya kalau melanggar, itu harus ditindak. Kalau memang harus diberhentikan, ya itu harus dilakukan. Tapi kalau masih ada cara lain selain memberhentikan, saya kira itu lebih bagus juga, biar tidak ada yang dirugikan,” harap Tahang.

Keluhan Pedagang Lakessi Ditindaklanjuti

2008-04-10T02:55:00.000-07:00

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE---Wali Kota Parepare Zain Katoe meminta Dinas Perhubungan Parepare untuk mengatur lalu lintas di sekitar lokasi jalan pasar darurat Lakessi di Pelindo. Sebab, selama ini, banyak warga, khususnya para pedagang mengeluhkan hal tersebut. “ Saya minta ini diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan baik oleh Dinas Perhubungan,” tegas Zain saat menerima keluhan sejumlah pedagang pasa Lakessi di ruang kerjanya, Senin (07/04).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Abd Rahim Rauf, untuk melihat langsung kondisi riil di lapangan terkait keluhan warga pasar tentang penataan pasar yang dianggap merugikan mereka.

Dalam pertemuan antara pedagang dan jajaran Pemkot, pedagang menyampaikan keluhannya, dimana meminta agar jalur kendaraan dapat dibuka aksesnya, sehingga lokasi tersebut tidak sepi pengunjung. “ Selain itu, kami juga mempertanyakan lampu penerangan yang sering mati, iuran bulanan yang tidak sesuai dan penataan penjual. Ini semua yang kami pertanyakan, sekaligus tindak lanjut dari pemerinta,” ujar salah satu pedagang, Muin. Semenatara menyangkut Iuran bulanan, ia mengaku dipungut secara bervariasi, dimana ada pedagang yang dulunya di pasar lama membayar Rp20 ribu, namun ditempat los di pasar darurat tetap membayar jumlah yang sama, meski tempatnya lebih kecil dari sebelumnya.

Terkiat masalah lampu penerangan yang sering mati. Pihak pemerintah mengakui hal tersebut, berdasarkan laporan dari UPTD Pasar Lakessi. Menurut Sekdakot, daya listrik yang ada sekarang hanya 23 ribu watt untuk 745 titik lampu. Sehingga salah satu solusi, akan dilakukan penambahan daya menjadi 66 ribu watt. “ Ini membutuhkan tambahan dana sekitar Rp40 juta. Tambahan dana Rp40 juta tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Pemerintah Kota Parepare dengan para pedagang dimana Rp20 juta ditanggung pemerintah dan sisanya ditanggung pedagang dengan cara mencicil. Ini dilakukan karena memang anggaran penambahan daya tersebut tidak ada anggarannya dalam APBD Pokok 2008.” ujar Sekkot Parepare, Drs H Abd Rahim Rauf, MM.

Sebelumnya, ratusan pedagang pasar lakessi, juga menggelar aksi unjuk rasa di DPRD dan depan Kantor Wali Kota Parepare. Dalam aksi tersebut, ia meminta ketegasan pemerintah untuk menertibkan banyaknya bangunan los yang illegal di sekitar pasar darurat.

Kapolres Sidrap Siap Berantas Korupsi

2008-04-08T02:43:00.001-07:00

Laporan: Syahlan

SIDRAP---Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Sidrap AKBP Ponadi yang menggantikan AKBP Samuel Balelang menyatakan tekadnya untuk turut mendukung upaya pemberantasan korupsi di Sidrap. Hal tersebut disampaikan secara khusus kepada SINDO ketika dihubungi beberapa jam setelah acara serah terima jabatan Kapolres di Mapolres Sidrap Jumat 4 April.

Menurutnya dia akan melanjutkan pemeriksaan kasus korupsi yang telah ditangani Mapolres Sidrap pada periode kepemimpinan sebelumnya. “Saya sangat mendukung upaya tersebut. Dan saya akan bekerja dengan serius untuk menangani kasus itu. Makanya saya minta dukungan dari warga Sidrap untuk melakukan upaya pemberantasan tindak korupsi,” jelasnya.

Lebih lanjut dia memaparkan bahwa akan segera menindaklanjuti setiap laporan warga terkait adanya dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh warga. Oleh sebab itu dia meminta agar warga segera melaporkan jika adanya indikasi tindakan pejabat yang merugikan negara. “Kita lihat saja nanti setelah saya bekerja, mudah-mudahan semua staf saya juga memberikan dukungan penuh,” tandas mantan Kapolres Bulukumba itu.

Dukungan terhadap Kapolres Sidrap yang baru untuk memberantas korupsi dilontarkan oleh Direktur Lembaga Peduli Sosial, Budaya, Budaya, Politik, dan Hukum (LP Sibuk) Sulsel Djusman AR. Menurutnya, jika perbuatan korupsi tidak segera ditangani maka kerugian keuangan negara akan semakin besar.

“Selain itu, warga juga semakin menderita karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, malah dikorupsi oleh sejumlah oknum pejabat. Makanya kita sangat mendukung segala upaya pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan uang negara, dan membuat masyarakat menikmati pembangunan di negara ini,” jelasnya.

Dukungan yang sama juga datang dari sejumlah anggota DPRD Sidrap agar Mapolres Sidrap segera menuntaskan kasus korupsi. Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Sidrap Baharuddin Andang kasus korupsi di Sidrap harus segera diselesaikan untuk menyelamatkan keuangan negara. “Polres Sidrap harus berani memeriksa sejumlah pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi. Kalau mereka terus dibiarkan maka semakin banyak kerugian negara akibat korupsi,” jelasnya.

Sementara Anggota Komisi B DPRD Sidrap Syamsul Rijal mengimbau agar penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan-red) harus pro aktif untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dugaan korupsi yang terjadi di Sidrap. “Masih banyak dugaan tindakan korupsi lainnya yang terjadi di Sidrap, kita menuntut agar semuanya ditutaskan agar tindakan itu tidak mendarah-daging di daerah ini,” terangnya.

Komisi C Akan Hearing Dinas Pendidikan

2008-04-08T02:40:00.000-07:00

Terkait Pungutan Dana Invassing

Laporan: Hamzah

SIDRAP---Terkait laporan sejumlah guru dan staf Dinas Kesehatan tentang invassing yang dinilai tidak wajar, disikapi serius oleh sejumlah anggota Komisi C DPRD Sidrap. Bahkan dalam waktu dekat, mereka berencana akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan untuk hearing terkait masalah itu.

“Kita memang sudah menerima laporan dari masyarakat terkait masalah itu. Namun laporan yang ada, hanya berupa laporan langsung saja. Belum ada laporan secara tertulis sehingga cukup menyulitkan bagi kami untuk menyurat ke pimpinan agar segera memanggil kedua kepala dinas itu,” jelasnya.

Namun demikian lanjut menurut legislator Partai Bulan Bintang (PBB) itu, meski tidak ada laporan secara tertulis dari masyarakat yang merasa dirugikan, anggota dewan tetap akan memproses masalah itu berdasar pada laporan lisan dari warga.

Anggota Komisi C DPRD Sidrap Muh Ali Hafid juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya apa yang menjadi keluhan staf di dua dinas itu perlu mendapat perhatian khusus. Apalagi menurutnya, yang bersangkutan telah melaporkan permasalahannya meskipun belum secara resmi. “Yang jelas saya akan menyampaikan kepada yang bersangkutan agar laporan yang disampaikan langsung ke saya itu, supaya dilaporkan secara tertulis. Dengan demikian kita akan serius menangani hal itu,” jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera itu.

lebih lanjut dijelaskan Ali Hafid bahwa seorang guru SMKN 1 Sidenreng Kec Maritengngae Sidrap mengaku tidak terima dengan adanya pungutan sebesar Rp15 ribu hingga Rp20 ribu di sekolahnya. Menurut guru itu, pungutan tersebut diberikan ketika yang bersangkutan mengurus berkas usulan kenaikan gajinya. Keluhan yang sama juga diterima oleh anggota dewan dari seorang guru SDN 7 Benteng Kec Baranti Muh Aras, yang mengaku dimintai biaya pengurusan berkas untuk kenaikan gajinya dari bendahara sekolahnya.

“Melayani pengurusan berkas adalah salah satu tugas dari pegawai negeri sipil, dan tidak dibenarkan untuk memungut biaya dari siapapun yang menggunakan jasa mereka. Maka jika ada pungutan invassing, itu pungutaan liar namanya. Makanya kita akan segera melakukan tindakan untuk melakukan hearing terhadap instansi yang melakukan hal tersebut,” jelasnya.

24 Ribu Gakin Dapat Bantuan

2008-04-08T02:37:00.000-07:00

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Jumlah keluarga miskin di Pinrang saat ini tercatat sebanyak 24 ribu kepala keluarga. Bupati Pinrang Drs H Andi Nawir MP mengatakan, ribuan gakin tersebut akan mendapat bantuan. Andi Nawir memaparkan, data tersebut selalu mengalami menambahan karena sebagian gakin memiliki kebiasaan buruk, jika diberi bantuan oleh pemerintah, warga lainnya yang sebenarnya mampu malah ikut-ikutan mengaku miskin hanya karena mengejar bantuan serupa. "Berdasarkan data yang dikirim ke pusat, sebanyak 24 ribu KK gakindi Pinrang," katanya.

Angi Nawir mengungkapkan, banyaknya warga yang mengaku miskin dapat dilihat ketika penggeratisan berobat di rumah RSU Salinrang Pinrang yang jumlahnya lebih tinggi dibanding kuota gakin. Namun, kata Andi Nawir lagi, pihaknya akan tetap mengakomodir data gakin yang lain yang tidak sempat terdata pihak rumah sakit diharapkan tetap melayani dengan baik dengan mengalokasikan anggaran khusus dalam anggaran perubahan.

"Kalau ada gakin yang tidak sempat terdata, pemerintah mengharapkan pihak rumah sakit tetap melayani," jelasnya. Ditambahkan Andi Nawir, pihaknya juga telah memberikan bantuan kepada keluarga gakin yang menjadi korban gizi buruk di Desa Lero Kecamatan Suppa Pinrang sebanyak 4 orang berupa bantuan mesin kantinting dan perahu untuk peningkatan kesejahteraan.

Konvensi Golkar Masih Tunggu Hasil Survei

2008-04-07T03:20:00.001-07:00

Laporan: Hamzah

SIDRAP---Jadwal penyelenggaraan konvensi DPD II Partai Golkar Sidrap untuk menentukan figur yang akan mengendarai partai itu dalam Pilkada Sidrap tahun ini, masih belum mempunyai jadwal tetap. Juru Bicara DPD II Partai Golkar Sidrap Azis Pananrang menjelaskan bahwa penentuan jadwal konvensi Golkar di Sidrap masih menunggu hasil survei yang dilakukan oleh DPP Golkar.

”Kita upayakan bulan ini, dan selambat-lambatnya Mei mendatang,” jelasnya. Azis juga menjelaskan bahwa secara resmi lembaga survei yang digunakan oleh Golkar adalah PT Lembaga Survei Indonesia (PT LSI), dan beberapa lembaga survei lainnya yang dirahasiakan. Dia juga menyebutkan bahwa penggunaan lembaga survei lebih dari satu adalah sebagai upaya mempertahankan independensi lembaga survei yang digunakan.

Meskipun konvensi Golkar masih menunggu hasil survei, namun hasil tersebut kata juru bicara Golkar itu tidak menjadi patokan figur yang akan mengikuti konvensi. “Yang ikut konvensi itu nantinya bukan cuma yang masuk dalam survei, tapi diluar itu juga bisa ikut. Namun tentu saja hasil survei tentunya menjadi penilaian besar bagi kita untuk mengusung figur,” jelasnya.

Disinggung soal figur mana yang menempati posisi teratas di Golkar saat ini, Azis mengakui bahwa nama A Walahuddin (Kepala Bappeda Sidrap) masih tetap pada posisi teratas. Meskipun dia tidak menampik bahwa sejumlah figur memang ada yang berkeinginan maju lewat Golkar dan akan mengikuti konvensi.

Banyaknya figur yang berniat untuk maju di konvensi Golkar diluar sembilan nama yang telah dikirim DPD II Partai Gokar Sidrap menurut Azis, itu sah-sah saja. Sebab memang tidak ada aturan yang melarang bagi siapa yang berkeinginan untuk ikut konvensi. “Yang salah jika ada yang mengklaim telah mengantongi rekomendasi. Sebab sejauh ini Golkar belum pernah mengeluarkan rekomendasi kepada siapa pun juga,” jelasnya.

Pada konvensi itu nantinya, banyak tahapan yang harus dilalui oleh para figur yang ikut, termasuk soal administrasi. “Yang jelas kita hanya ingin Golkar tetap solid, utuh dan berjuang bersama untuk memenangkan Pilkada dan membangun Sidrap,” ujar Azis Pananrang yang mengaku saat ini melakukan sejumlah persiapan untuk pelaksanaan konvensi, yang diperkirakannya akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

Pengedar Ekstasi Kembali Dibekuk Di Sidrap

2008-04-07T03:18:00.000-07:00

Laporan: Hamzah

SIDRAP---Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Sidrap kembali menangkap empat pengedar narkoba di Sidrap. Keempat pelaku tersebut berhasil diamankan pihak Polres di salah satu kafe di Tanru Tedong Kec Dua Pitue Sidrap sekitar pukul 00.00 Minggu 6 April dini hari lalu.

Kepala Satuan Reskrim Polres Sidrap AKP Bambang Sugiyarto mengatakan bahwa penangkapan empat pengedar narkoba tersebut, berawal dari laporan masyarakat yang kemudian dikembangkan pihak kepolisian. “Awalnya kita memang sudah mendapat laporan dari masyarakat, makanya sejak adanya laporan itu kita sudah intens melakukan pengintaian di lokasi yang kerap didatangi para pengedar itu,” ujarnya.

Maka pada Sabtu kemarin, sejumlah anggota Satreskrim telah mengintai salah satu kafe di Tanru Tedong yang diduga sebagai tempat yang sering dilakukan tersangka dalam melakukan transaksi. Sementara pada saat penyergapan, empat tersangka itu tertangkap basah membawa barang bukti ekstasi.

Tersangka yang berhasil diamankan tersebut masing-masing, Ks (29) yang diduga kuat sebagai pengedar dengan barang bukti 15 butir pil ekstasi. Selanjutnya tersangka lainnya Ir (31) diduga sebagai pengguna dengan BB berupa satu setengah butir pil ekstasi. Dua tersangka lainnya yang diamankan adalah Rz (31) dan Jm (30) juga diduga sebagai pengguna narkoba.

Keempat tersangka itu langsung digiring ke Mapolres Sidrap untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. “Mereka memang telah jadi target kita setelah menerima laporan dari masyarakat. Apalagi kasus narkoba memang jadi prioritas kita, sebab itu bisa merusak generasi muda daerah ini,” jelas Bambang.

Disinggung soal adanya keterkaitan antara pelaku yang di tahan Minggu dini hari itu dengan sindikat pengedar narkoba, Kasat Reskrim belum bisa memastikannya. Sebab menurutnya masih harus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar kemungkinan adanya hubungan antara tersangka dengan sindikat yang telah ditangkap sebelumnya.

”Kasus ini untuk sementara masih kami kembangkan jadi untuk informasi selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap keempat tersangka tersebut. Jadi tunggu saja info selanjutnya,” pungkas Bambang Sugiyarto.

Sejumlah Kasus Ditangani

Sementara itu, Kasat Reskrim Bambang Sugiyarto mengakui banyaknya kasus penggunaan narkoba di Sidrap. Selama tahun 2008, sudah ada sejumlah penangkapan pengedar dan pengguna narkoba. Namun dari sejumlah kasus itu, belum ada yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sidrap.

Terpisah, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Sidrap H Kallo Mamba menjelaskan bahwa kasus narkoba yang terjadi pada tahun 2007 telah diterimanya. “Untuk tahun 2007 ada sekitar 8 atau 9 kasus yang masuk, dan semua sudah kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Sidrap,” jelasnya.

Sementara kasus narkoba yang terjadi pada tahun 2008 ini, dia menyebutkan sudah ada laporan dari kepolisian yang masuk sekitar dua kasus. Namun kata dia, kasus tersebut belum dilimpahkan.

Kepala Kantor PMD Diperiksa Dua Jam

2008-04-07T03:16:00.000-07:00

Terkait Dugaan Penyelewengan Anggaran Bedah Rumah

Laporan: Syahlan

PINRANG---Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pinrang kembali memeriksa Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pinrang Khairuddin Haruna, dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran bedah rumah yang dianggarkan dalam Program Perumahan Swadaya Masyarakat pada APBD 2007, hari ini (Senin 7 April). Pemeriksaan yang dimulai pada pukul 14.00 itu berlangsung selama dua jam di ruangan Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Ade Noho.

Menurut Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Pinrang Bripka Akbar AM, pemeriksaan terhadap Khairuddin Haruna selaku saksi dalam kasus penyalahgunaan anggaran bedah rumah di Pinrang. “Hari Rabu lalu kita juga memeriksa beliau sebagai saksi dalam kasus ini. Pada dasarnya, penyelidikan kita sudah rampung, namun kita membutuhkan sejumlah data pelengkap,” jelasnya.

Dalam pemeriksaan, Akbar mengaku mengorek keterlibatan Kepala PMD Pinrang dalam pelaksanaan proyek itu. “Kita sudah menentukan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Dalam waktu dekat, kita akan umumkan,” terang penyidik Tipikor itu. Dijelaskannya juga bahwa selama dalam proses pemeriksaan, Kepala PMD Pinrang dan pengurus Koperasi Bangun Desa Pinrang yang mengelola proyek tersebut sangat kooperatif dalam memberikan keterangan dan sejumlah barang bukti.

Lebih lanjut dijelaskannya setelah pemeriksaan itu, pihaknya segera merampungkan berkas penyelidikannya, sehingga dalam waktu dekat kasus yang merugikan negara hingga ratusan juta itu akan ditingkatkan statusnya menjadi penyelidikan.

Hal yang sama juga dijelaskan Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Ade Noho, bahwa proses penyelidikan terhadap sejumlah pihak yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut sudah rampung. “Pengurus Koperasi Bangun Desa Pinrang dipastikan terlibat dalam kasus itu. Saat ini berkas hasil pemeriksaan sedang dirampungkan. Dan dalam waktu dekat para tersangka kembali akan diperiksa,” jelasnya.

Menyinggung soal keterlibatan Kepala PMD Pinrang Khairuddin Haruna dalam kasus itu, Kasatreskrim Polres Pinrang belum menentukan status yang bersangkutan. “Tapi pemeriksaan juga akan mengarah kepada Kepala PMD Pinrang selaku penanggung jawab program itu,” tambah Ade Noho.

Dugaan penyelewengan dana program bedah rumah di Pinrang mulai terkuak saat Wakil Bupati Pinrang H Abd Kadir Pais merasa dilecehkan saat penyerahan bantuan bantuan secara simbolis kepada ratusan warga beberapa waktu lalu. Saat itu dia menegaskan jika setiap penerima bantuan mendapatkan dana sebesar Rp5 juta.

Namun pada tahap realisasi, sejumlah warga mengaku menerima bantuan hanya sebesar Rp2 juta saja. Bahkan berdasarkan pengakuan beberapa warga Kelurahan Pallameang Kec Mattirosompe, dana yang diserahkan Wabup Pinrang secara simbolis itu diambil kembali oleh pengelola sesaat setelah bantuan itu diserahkan.

Program bedah rumah adalah Program Perumahan Swadaya Masyarakat yang dianggarkan pada tahun 2007. Bantuan yang diberikan berupa perbaikan rumah, pembangunan rumah baru dan pembangunan fasilitas umum. Dalam program tersebut, sebanyak 100 unit rumah mendapat bantuan masing-masing sebesar Rp5 juta.

10 unit rumah lainnya mendapat bantuan pembangunan masing-masing senilai Rp10 juta. Bantuan tersebut belum termasuk bantuan pembangunan fasilitas umum senilai Rp100 juta. Kecamatan yang mendapatkan bantuan diantaranya Watang Sawitto, Patampanua, Lanrisang, Suppa, Mattiro Sompe dan Mattiro Bulu.

”Untuk rehabilitasi rumah (bedah rumah-red) sebanyak 100 unit dengan anggaran Rp5 juta per unit, sementara pembangunan rumah baru sebanyak 10 unit dianggarkan Rp10 juta per rumah. Anggaran proyek bantuan tersebut dikelolah Koperasi Bangun Desa yang juga merupakan Koperasi Kantor PMD Pinrang,” kata Kepala Bidang Perencanaan Fasilitas Umum Kantor Bappeda Pinrang H Nyimpung.

Berkas Penyalahgunaan Benih Jagung P21

2008-04-07T03:15:00.001-07:00

Laporan: Syahlan

PINRANG---Meski pemeriksaan berkas P21 kasus penyalahgunaan proyek bantuan benih jagung yang dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani (KT) Bolusi Kec Batu Lappa Pinrang Dahlan dan Jodding yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pinrang masih berlangsung, namun berkas tersebut dinyatakan lengkap.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pinrang Abdul Malik Kalang, pemeriksaan berkas dan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Pinrang terhadap tersangka dan sejumlah saksi segera dituntaskan.

“Berkas P21 itu cukup lengkap sehingga sampai sejauh ini kita tidak mengalami kesulitan dalam memeriksanya. Dalam waktu dekat kita akan meminta Mapolres Pinrang untuk menyerahkan berkas lengkap serta sejumlah barang bukti yang mereka dapatkan selama proses pemeriksaan,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Malik Kalang bahwa setelah berkas lengkap dan sejumlah barang bukti diserahkan oleh Mapolres Pinrang ke Kejari, maka pihaknya segera melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Pinrang untuk melakukan penuntutan. “Kita juga menemukan indikasi kuat terjadinya penyalahgunaan terhadap kasus ini. Makanya kita ingin kasus ini segera disidangkan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasatreskrim Polres Pinrang AKP Ade Noho menyatakan kesiapannya untuk segera menyerahkan berkas lengkap dan sejumlah barang bukti yang disitanya selama dalam proses pemeriksaan. “Pada dasarnya kita sudah menyiapkan semua berkas yang dibutuhkan dalam P21 itu. Dan jika diminta oleh Kejari, maka akan segera diserahkan,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan mantan Kasatreskrim Polres Sidrap bahwa sejumlah kasus lain yang diperiksanya juga segera tuntas. Seperti kasus penyalahgunaan dana bedah rumah yang kini sudah memasuki tahap penyelidikan. “Sudah ada tersangkanya, dan kita kembali melanjutkan proses pemeriksaan. Dan kami yakin prosesnya akan berlangsung cepat,” jelasnya.

Kasus yang menyeret Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani (KT) Bolusi Kec Batu Lappa Pinrang Dahlan dan Jodding, terkait dengan penyaluran bantuan benih jagung yang semestinya disalurkan secara gratis kepada petani, sementara pengurus KT Bolusi malah memperjualbelikan benih tersebut.

Akibat penyelewengan yang dilakukan pengurus kelompok tani tersebut kata Ade Noho, negara mengalami kerugian hingga Rp24 juta. Dijelaskannya juga bahwa para tersangka akan dijerat dengan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantas Korupsi.

“Dari sejumlah kelompok tani yang mendapat bantuan benih jagung proyek tahun 2006 itu, KT Bolisu Kec Batu Lappa yang menyalurkan bantuan tersebut tidak sesuai aturan. Benih yang akan dibagikan secara cuma-cuma malah mereka jual. Tersangka akan dijerat hukuman sesuai dengan undang-undang korupsi,” katanya. Dijelaskannya juga bahwa saat ini kedua tersangka telah ditahan di tahanan Mapolres Pinrang.

Sekda Akan Sidak PNS Malas

2008-04-07T02:10:00.000-07:00

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Maraknya aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang belakangan makin malas masuk kerja atau pulang sebelum waktunya, mendapat sorotan dari Sekdakab Pinrang Drs HM Ali Usman M.Si. Dinilai akan berdampak begatif terhadap kinerja dan roda pemerintahan, selain sorotan dari masyarakat, rencananya Sekdakab Pinrang akan segera melakukan sidak di Rekretariat Pemkab Pinrang dan ke sejumlah SKPD. "Sidak akan kita lakukan untuk memantau langsung siapa saja PNS yang merap mengakir dalam menjalankan tugasnya," jelasnya.

Dari pantauan Upeks di sejumlah SKPD maupun sejumlah ruang Bagian di sekretariat Pemkab Pinrang, kerap kosong karena ditinggal oleh PNS yang bersangkutan, meski masih dalam masa jam kerja. Biasanya, sejumlah PNS hanya datang untuk tanda tangan absen dan pulang tanpa kembali hingga jam kedua waktu kerja berakhir. Tak sedikit, PNS yang kerap berkeliaran di luar kantor seperti di pusat pertokoan dan pasar-pasar tradisional.

Ali Usman M.Si meminta kepada seluruh PNS di Kabupaten Pinrang agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan. Adanya sejumlah PNS yang dilaporkan kerap meninggalkan kantor saat jam kerja sangat disayangkan pihaknya. Pasalnya, selaku pengayom masyarakat PNS seharusnya bisa memberi contoh teladan yang baik bagi masyarakat. "Menjalan tugas sesuai aturan adalah kewajiban seluruh PNS dan hal tersebut harus dipatuhi seluruh PNS," tegas Kepala Baperjaka Pinrang ini.

Sidak yang masih dirahasiakan jadwalnya tersebut, kata Ali Usman lagi, merupakan langkah untuk mengembalikan semangat kerja dan memotivasi PNS yang selama ini masih banyak yang kerap mangkir dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku perangkat pemerintahan. "Jika dalam sidak ditemukan PNS yang meninggalkan pekerjaan tanpa alasan, maka akan kita tegur keras. Jika kesalahan yang sama terus berulang, ancamannya hukuman adminitrasi," tegasnya.

Kesbang Akui Belum Ada Baliho Pilkada

2008-04-07T02:08:00.000-07:00

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Bagian Kesatuan Bangsa (Kesbang) setdakab Pinrang mengatakan hingga saat ini baliho pemilihan kepala daerah (pilkada) Bupati dan wakil Bupati Pinrang dan pemasangan baliho yang berbau pilada yang terpasang di beberapa pinggir jalan belum termasuk baliho pilkada, tapi merupakan reklame yang harus bayar pajak.

Hal tersebut diungkapkan Kabag Kesbang setdakab Pinrang Drs Mantong belum lama ini. Menurut Mantong baliho yang terpasang tersebut jika tidak memenuhi kewajiban membayar pajak, maka Dinas Trantib Pinrang harus bertindak tegas untuk menurunkan baliho tersebut. "Yang ada saat ini bukan baliho karena sekarang belum masuk tahapan pilkada. Baru bisa kita sebut baliho jika sudah masuk tahapan pilkada. Yang ada hanya gambar reklame dan wajib bayar iklan," tegas Mantong.

Mantong menjelaskan, sesuai dengan hasil pertemuan dengan KPU Pusat, Depdagri dan DPR RI di Jakarta belum lama ini pelaksanaan pilkada akan digelar bulan Oktober nanti dan akan dilaksanakan secara serentak pada lima Kabupaten/Kota yakni Kota Makassar, Kabupaten Pinrang, Sidrap dan Wajo, serta Luwu. "Pelaksanaan serentak tersebut dikhawatirkan adanya mobilisasi massa sehingga terjadi pemilih ganda. Seperti Pinrang berdekatan dengan Sidrap dan Luwu bertetanggan dengan Wajo, " katanya.

Larangan Bupati Diduga Dicuekin

2008-04-07T02:06:00.000-07:00

Terkait Larangan Penerimaan Tenaga Honorer Baru

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Surat edarannya bupati Pinrang Drs H Andi Nawir MP nomor 800/486/BKD, tertangal 6 Maret yang ditujukan pada seluruh instansi dalam lingkup pemerintah kabupaten Pinrang dilecehkan. Pasalnya, dalam edaran bupati tersebut, Andi Nawir menegaskan agar SKPD ataupun badan-badan di sekretariat pemkab Pinrang tidak menerima tenaga honorer atau sukarela. Namun pada kenyataannya, seiring dikeluarkannya himbauan pendataan guru tenaga suka rela, hampir seluruh SKPD hingga bagian-bagian unit kerja justru ramai-ramai merekrut tenaga suka rela.

Bupati Pinrang kepada wartawan belum lama ini mengatakan pihaknya sudah menegaskan kepada seluruh pimpinan instansi, unit kerja , camat, kepala puskesmas, kepala cabang dinas hingga kepala-kepala sekolah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang untuk tidak menerima tenaga honorer, namun sejumlah instansi diduga masih terus menerima tenaga honorer atau sukarela di daerah tersebut. "Tidak ada lagi penerimaan honor atau tenaga suka rela," tegasnya.

Sejumlah aktivis LSM menilai, membengkaknya jumlah tenaga suka rela yang saat ini diperkirakan mencapai 2.000 yang tersebar di sejumlah SKPD, menunjukkan kalau himbauan bupati tersebut tidak dianggap lagi oleh sebagian aparaturnya."Larang bupati kepada jajaranya untuk tidak menerima tenaga honorer atau sukarela, itu tidak berjalan. Apa yang kami temukan atau hasil pantauan kami dilapangan, larangan bupati terkait penerimaan tenaga honorer itu dicuekin sejumlah bawahnnya," kata Abdullah salah seorang aktivis di Pinrang.

Secara terpisah, Sekdakab Pinrang yang ditemui Upeks kemarin menjelaskan, tekrait semakin menamurnya tenaga suka rela, pihaknya sudah memanggil seluruh pimpinan SKPD dan unit kerja dalam lingkup pemkab Pinrang dan diperintahkan untuk segera menertibkan tenaga suka rela yang dinilai sebagai tenaga ilegal karena masuk melalui jalan tidak resmi. "Seluruh pimpinan SKPD dan unit sudah kita perintahkan untuk segera menertibkan jumlah tenaga suka relanya. Tapi biasanya, jumlah tersebut dipastikan akan berkurang dengan sendirinya karena upah tenaga suka rela memang tidak dianggarkan dalam ABPD. Kalaupun ada yang tetap bertahan, dipastikan yang bersangkutan akan bekerja tanpa upah," tegasnya.

Lagi Dua Gizi Buruk Dirujuk

2008-04-07T02:04:00.000-07:00

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Kembali dua balita positif menderita maramus atau lebih dikenal dengan sebutan gizi buruk kembali di rujuk ke RSU Lasinrang, setelah sempat mendapat perawatan medis dari pihak puskesmas. Dua balita tersebut bernama M Ridwan warga Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, berusia 12 bulan dengan berat badan 5,5 kg dan Munawarah asal Kecamatan Batulappa, usia delapan bulan dengan berat badan hanya 3,4 kg. Kedua korban gisi buruk tersebut saat ini menjalani perwatan intensif dari medis setempat.

Kepada Upeks kemarin, Kasubdin Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dinas Kesehatan Pinrang dr Dyah Puspitadewi, menjelaskan dari hasil temuan petugas kesehatan di tingkat kecamatan kembali ditemukan dua balita yang saat ditemukan kondisinya sudah sangat parah dan di kategorikan sebagai
giiz buruk. "Begitu ditemukan, kami langsung merujuk kedua penderita ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih intensif karena kondisinya sudah terbilang parah. Dikhawatirkan kondisinya semakin memburuk jika tidak segera dilakukan tindakan," paparnya.

Dijelaskan Dyah, kedua penderita gizi buruk tersebut akan mendapatkan perawatan intensif selama tiga hingga tujuh hari ke depan, hingga kondisi kesehatan kedua pasien membaik dan dianggap sudah bisa menjalani perawatan jalan. Selama masa perawatan, kata Dyah lagi, kedua pasien tersebut akan dibebas biayakan dari seluruh pembayaran perawatan.

Secara keseluruhan, saat ini jumlah gizi buruk dibawah garis merah (BGM) di Pinrang mencapai 259 balita, non klinis 281 balita dan maramus mencapai 12 balita. Empt diantaranya meninggal. "Selain itu, keduanya juga akan kita lengkapi dengan makanan pendamping selama tiga puluh hari dan orang tuanya akan kita bina agar menerapkan pola hidup sehat dengan gizi yang seimbang," tandasnya.

Masa Kerja KPUD Pinrang Diperpanjang

2008-04-07T02:03:00.000-07:00

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pinrang priode 2003-2008, akan diperpanjang hingga pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Pinrang yang terpilih melalui Pilkada untuk priode 2009-20014 ditetapkan. Hal ini diungkapkan Ketua Bidang Hukum dan Hubungan Lembaga KPUD Pinrang H Abd Jabbar R Takdir SH saat ditemui Upeks di ruang kerjanya.

Dijelaskan Jabbar, berdasarkan surat KPU Pusat nomor 641/15/III/2008, tanggal 4 Maret 2008, dijelaskan bahwa masa jabatan KPU provinsi dan kabupaten/kota, priode 2003-2008 diperpanjang hingga penetapan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih priode mendatang. "Masa jabatan anggota KPUD Pinrang priode sekarang diperpanjang sampai penyelenggaraan Pilkada Pinrang rampung yang didasari surat KPU dari pusat," paparnya.

Jabbar mengatakan, mestinya masa jabatan anggota KPUD pinrang priode saat ini hanya sampai Juni 2008. Namun karena akan dilaksanakannya Pilkada Pinrang, maka masa jabatan diperpanjang. meski demikian, namun seleksi penerimaan anggota KPUD priode mendatang (2008-20013) tetap akan berjalan. "Tahapan seleksi penjaringan anggota KPUD priode mendatang itu tetap akan berjalan Afril mendatang, namun serah terima jabatan anggota KPUD lama ke anggotsa KPUD baru akan dilakukan setelah pasangan bupati dan wakil bupati Pinrang terpilih priode mendatang ditetapkan," katanya.

Secara terpisah anggota KPUD Pinrang lainnya, Mansyur Henrik, menjelaskan tahapan Pilkada Pinrang akan dimulai pekan pada bulan April ini, dan rencananya hari pencoblosan untuk memilih bupati dan wakil bupati Pinrang priode 2009-20014 mendatang akan berlangsung 29 Oktober. "Insya Allah tahapan-tahapan Pilkada Pinrang akan dimulai April ini," katanya.

Kapolwil Sidak Markas Brimob

2008-04-07T02:01:00.000-07:00

Pelaku Pembakaran Belum Terungkap

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE---Kapolwil Parepare Kombes Burhanuddin Andi melakukan sidak di markas Brimob Detasemen B Parepare, kemarin, terkait insiden pembakaran dan pengrusakan pos polisi, Selasa (01/04) dinihari.

Dalam sidak tersebut, Kapolwil memberikan arahan khusus kepada jajaran Brimob untuk tidak lagi mempermasalahkan insiden pemukulan yang dilakukan oleh Kasatlantas kepada oknum anggota Brimob Parepare. Sebab masalah tersebut sudah selesai, dan tidak ada lagi masalah. “ Intinya memberikan arahan untuk tidak memperpanjang masalah kasus pemukulan, dan tidak terpancing dengan insiden pembakaran dan pengrusakan,” kata Kapolwil melalui Kabag Binamitra Polwil Parepare, Kompol Andi Djaelani, kemarin.

Mengenai penyelidikan kasus pembakaran dan pengrusakan, pihak Polwil sudah melakukan penyelidikan kepada anggota Brimob. Hanya sampai saat ini, belum ada oknum anggota Brimob yang terlibat. “ Kita juga sudah periksa dan menanyakan semua, apakah ada yang melakukan pengrusakan.Tapi semuanya menjawab tidak pernah. Jadi masalah ini, belum ada yang pasti bahwa melibatkan oknum Brimob. Apalagi tidak ada juga saksi yang mengetahui cir-ciri pelaku pembakaran itu,” tegasnya.

Pasca pembakaran dan pengrusakan, seluruh anggota Brimob Detasemen B Parepare masih diisolir di markasnya. Tidak satupun diantara mereka diperbolehkan keluar dari asrama. Kepala Detasemen B Brimob Parepare, Kompol Katik Kusmantoro, tidak menampik kalau satuannya dilarang keluar pasca pengrusakan. Namun ia membantah, kalau pelarangan tersebut dikaitkan dengan insiden pembakaran. “ Dari dulu memang ada aturan, anggota dilarang keluar. Disini ada istilah apel pagi dan apel malam. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembakaran itu. Apalagi insiden pembakaran itu, bukan anggota Brimob yang lakukan,” ujarnya.

Khusus untuk kasus pemukulan yang dilakukan Kasatlantas Polresta kepada oknum anggota Brimob, Kadik mengharapkan agar proses penyelidikannya tetap berlanjut. “ Kalau untuk si pemukul (Kasatlantas) itu harus tetap dilanjutkan prosesnya. Tapi saya kira tergantung sama Polwil juga untuk melanjutkan pemukulan itu. Dan korban yang dipukul itu, memang anggota saya,” tegasnya.

Terkait insiden pemukulan dan pengrusakan pos polisi, anggota DPRD Parepare, Syamsu Alam mengharapkan pihak Polwil mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk meminta keterangan Kasatlantas Polresta Parepare AKP Rahmat Hardeny. “ Kalau ada oknum yang terlibat, semuanya harus diproses. Termasuk Kasatlantas itu. Dan saya melihat, apa yang sudah ditempuh Kapolwil itu sudah tepat dengan melakukan penyelidikan,” harap mantan Wakapolwil Parepare ini saat dimintai tanggapannya.

Senada dengan itu, anggota DPRD Parepare lainnya, Mahmuddin, juga mengharapkan agar kasus tersebut bisa diselesaikan secepatnya. Sebab jangan sampai, kasus pengrusakan dan pembakaran memperkeruh suasana kondusif yang berjalan di Parepare selama ini, khususnya menjelang Pilkada.

Sekwan dan Bendahara Diperiksa

2008-04-07T02:00:00.000-07:00

Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan Anggota DPRD

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE---Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Parepare Nur Azis dan Bendahara DPRD, Hanise diperiksa oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Parepare, kemarin.

Dua pejabat di lingkup DPRD Parepare ini diperiksa secara terpisah di ruang penyidik Tipikor, terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD 2007. Khusus untuk Nur Azis, ia diperiksa oleh Kanit Tipikor Aipda Nursalam selama dua jam mulai pukul 10 hingga pukul 12 siang.

Hanya Nur Azis belum bisa menjawab tiga pertanyaan yang diajukan penyidik, sehingga meminta waktu untuk mempersiapkan bahan jawabannya. “ Sekwan baru tiga pertanyaan, tapi sudah pulang. Ia katanya belum bisa memberikan jawaban oleh penyidik karena belum siap dan belum ada bahan jawabannya,” sebut Kasat Reskrim Polresta Parepare, AKP Yuslim Yunus kepada SINDO kemarin.

Disinggung tentang pertanyaan yang diajukan ke Sekwan, Yuslim hanya menyebutkan tentang regulasi tunjangan perumahan. “ Yang jelas seputar tunjangan perumahan itu. Tentu hasil pengembangan penyelidikan ini, kita harapkan semua yang terkait nantinya akan diperiksa,” tegas mantan Kasat Rskrim Polres Tana Toraja ini dengan nada tinggi. Sementara pemeriksaan, Hanise, kapasitasnya sebagai bendahara yang diyakini banyak mengetahui tentang tunjangan perumahan. “ Bendahara itu banyak mengetahui masalah tunjangan perumahan. Makanya kita panggil dan periksa kapasitasnya sebagai bendahara. Tapi Sekwan dan Bendahara, itu masih diperiksa sebagai saksi,” ujarnya.

Mengenai pemeriksaan 22 anggota DPRD, Yuslim mengaku pihaknya tinggal menunggu keluarnya izin pemeriksaan. Sebab, permohonan izin pemeriksaan ke Gubernur, sudah berada di Polda Sulselbar. “ Kita tinggal menunggu saja perkembangannya di Polda. Hasil gelar perkara kasus ini, itu juga sudah ditangan Polda untuk dilampirkan ke permohonan izin ke Gubernur,” ungkapnya.

Kanit Tipikor Aiptu Nursalam menambahkan, dirinya tidak bisa melanjutkan pemeriksaannya ke Sekwan, karena yang bersangkutan meminta waktu untuk melengkapi bahan jawabannya. “ Ya, memang kita periksa hari ini, tapi waktunya sangat singkat. Ia meminta waktu, dan memohon untuk didampingi kuasa hukum. Nanti kita periksa lagi,” tambah Nursalam yang dikenal tegas dalam pembrantasan kasus korupsi di Parepare ini.

Dikonfirmasi terpisah, Sekwan DPRD Parepare Nur Azis, membenarkan dirinya meminta waktu kepada penyidik untuk mempersiapkan bahan jawaban, serta kondisi kesehatannya kurang memungkinkan untuk diperiksa kemarin. Ia mengaku pada pemeriksaan lanjutan nantinya, akan didampingi penasehat hukum. Sebab dirinya kurang mengerti dengan hukum. “ Meskipun saya diperiksa sebagai saksi, tapi saya harus didampingi oleh orang yang mengerti hukum. Itu saya sudah sampaikan juga ke penyidik, bahwa saya butuh orang yang mengerti hukum,” katanya kepada wartawab di DPRD kemarin.

Nur Azis menambahkan, dirinya sudah dua kali dipanggil penyidik. Panggilan pertama Maret 2007, untuk klarifikasi. Sementara panggilan kedua, diakui sebagai pemeriksaan dengan status saksi atas tunjangan perumahan. “ Kedatangan saya di Polres, bukan lagi klarifikasi, tapi itu sudah masuk pemeriksaan sebagai saksi. Apa yang sempat saya jawab sedikit di penyidik, tidak jauh beda klarifikasi saya yang pertama tentang regulasi yang mengatur mengenai tunjangan perumahan,” ungkapnya.

Berkas Tersangka Prona Segera Dilimpahkan

2008-04-07T01:59:00.000-07:00

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE---Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare berjanji akan segera melimpahkan berkas tiga tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) proyek nasional (prona) sertifikat tanah gratis 2006 ke Pengadilan Negeri Parepare, bulan ini. “ Pertengahan April (bulan ini) saya akan limpahkan berkas tersangka prona yang displitzing tiga berkas,” janji Kajari Parepare, Andi Abdul Karim kepada SINDO, kemarin.

Menurutnya, perampungan berkas tersebut sisa menunggu hasil pemeriksaan tambahan terhadap salah satu tersangka Prona, yang pemeriksaannya sudah dijadwalkan. “ Kalau tersangka ini sudah diperiksa, maka kita akan limpahkan berkasnya. Karena masih ada yang kita mau lengkapi dari keterangannya,” sebut Kajari tanpa menyebut tersangka yang dimaksud.

Mantan Kajari Maros ini, juga memastikan tidak ada lagi tersangka baru untuk Prona 2006. Namun, untuk prona 2007 yang sementara masih penyelidikan, pihaknya masih melihat hasil penyelidikan nantinya. “ 2006 sudah tidak ada lagi saya lihat tersangka baru. 2007 kita masih terus lakukan penyelidikan. Tapi saya lihat kurang kuat untuk membuktikan adanya dugaan pungutan,” katanya.

Khusus prona 2006, Kejari menetapkan tiga tersangka. Masing-masing Pimpro Prona 2006, BH, Mantan Lurah Bumi Harapan, SE dan Pejabat BPN Parepare. Tiga tersangka tersebut, ditetapkan setelah penyidik Kejari menemukan keterlibatannya dalam melakukan pungutan kepada masyarakat yang mengurus prona sertifikat tanah gratis 2006.

Sementara itu, anggota DPRD Parepare Abd Rahman Saleh, terus mendesak pimpinan DPRD Parepare untuk memanggil pihak BPN menjelaskan masalah mekanisme pengurusan sertifikat, yang selama ini diakuinya banyak warga yang mengeluhkan. Menurut Rahman, pihak BPN belum lama ini mendatanginya untuk mengklarifikasi standar pengurusan sertifikat tanah gratis. “ Kepada saya dia mengakui masih adanya oknum BPN yang menjadi calo, dan mengakui juga kurangnya sosialisasi soal standar harga dan jangka waktu pengurusan sertifikat, dengan alasan tidak ada dana. Agar masalah ini ada solusinya, maka saya meminta pimpinan DPRD tetap menghadirkan ke DPRD untuk mencari solusi, biar masyarakat tidak resah lagi,” harap legislator yang selalu didatangi warga menyampaikan aspirasinya.

Sebelumnya Ketua DPRD Parepare, Muhadir Haddade berjanji akan menindaklanjuti setiap keluhan warga yang disampaikan ke anggota dewan. Namun hingga saat ini, pimpinan DPRD belum menerima surat fraksi PKS yang mendesaknya menghadirkan pihak BPN.

DPRD Segera Bentuk Panwasda

2008-04-07T01:58:00.000-07:00

Laporan: Arif Saleh

PAREPARE---DPRD Parepare berjanji akan segera membentuk Panitia Pengawas Pilkada (Panwasda) Parepare Mei mendantang, dengan terlebih dahulu membentuk tim seleksi, mulai hari ini. Berdasarkan pertemuan pimpinan DPRD dan KPUD Parepare di ruang paripurna DPRD Parepare, kemarin menyepakati pembentukan Panwasda akan rampung 29 Mei mendatang. “ 29 Mei Panwasda sudah terbentuk. Kami akan membentuk terlebih dahulu tim seleksi dan tahapan-tahapan pembentukan Panwasda itu,” sebut Wakil Ketua DPRD, Siradj Andi Sapada kepada wartawan kemarin.

Sambil menunggu hasil pembentukan Panwasda tersebut, pihak DPRD dan KPUD sudah menyepakati, apabila ada hal yang sifatnya bisa dikordinasikan antara KPUD dan Panwasda, maka DPRD untuk sementara yang menangani. “Kalau ada masalah yang sifatnya berkaitan dengan Tahapan Pilkada, maka kita akan berkordinasi antara DPRD dan KPUD,” kata legislator PDK Parepare ini.

Selain itu, pihak DPRD juga mempersilahkan KPUD untuk tetap melanjutkan tahapan Pilkada sesuai dengan wewenangnya. “ Artinya, KPUD silahkan menjalankan tahapan Pilkada sesuai dengan wewenang dan aturannya. Dan DPRD tepap akan berjalan sesuai dengan aturannya,” tambah Siradj.

Ditempat yang sama, Ketua KPUD Parepare Yasser Latief, mengaku tahapan pilkada tidak ada lagi masalah antara DPRD dan KPUD, seperti yang dipermasalahkan selama ini mengenai jadwal tahapannya. “ Pada intinya, tidak ada lagi masalah dan kita bisa berjalan dengan saling pengertian. kalaupun nantinya tahapan pilkada bermasalah, maka tentu KPUD siap menghadapinya,” tegas mantan Pimpred di salah satu harian lokal di Parepare ini dengan nada meyakinkan.

BPN Klarifikasi Soal Prona ke DPRD

2008-04-07T01:55:00.000-07:00

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Meski belum mendapat surat undangan memberi penjelasan terkait pembuatan sertifikat tanah, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Parepare sudah lebih dulu mendatangi DPRD Parepare untuk memberi penjelasan, Selasa (1/4).

Sebelumnya, pihak Komisi B merencanakan mengundang pejabat BPN Kota Parepare terkait banyaknya laporan yang diterima anggota dewan dari masyarakat yang mempersoalkan biaya pembuatan sertifikat tanah di Parepare.

Sekretaris KOmisi B Abd Rahman Saleh mengatakan, pihak BPN sudah datang ke dewan kemarin memberikan klarifikasi tentang standar pengurusan sertifkat tanah yang dijelaskan oleh Kasubsi Perkara Pertanahan A Pangerang.

Menurut Rahman, pihak BPN mengakui masih adanya oknum BPN yang bertindak sebagai calo dalam pengurusan sertifikat tersebut. "Karena itu pihak BPN meminta masyarakat yang ingin mengajukan pembuatan sertifikat tanah agar langsung mengurusnya di loket resmi BPN," kata Rahman.

Selain itu, pihak BPN juga mengakui masih kurangnya sosialisasi tentang standar harga dan jangka waktu pengurusan sertifikat dengan alasan keterbatasan dana di BPN. Meski demikian, rahman menegaskan tetap akan meminta pimpinan dewan mengundang Kepala BPN Parepare.

"Tetap akan kita minta izin kepada pimpinan dewan untuk mengundang langsung Kepala BPN agar masalah ini cepat ada solusinya dan masyarakat tidak resah," sebut politisi PKS itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Parepare Muhadir Haddade ketika dijumpai, Senin (31/3), mengaku belum menerima surat permintaan Komisi B untuk mengundang Kepala BPN Parepare untuk dimintai penjelasan terkait persoalan tersebut.

KPU Pinrang Segera Tetapkan Tahapan Pilkada

2008-04-07T01:52:00.000-07:00

Laporan: Ridwan Putra

PINRANG---Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang menjadwalkan segera menetapkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Pinrang pada masa tanggal 3 hingga 16 April mendatang.

Pilkada Kabupaten Pinrang sendiri dijadwalkan seragam digelar dengan beberapa daerah lain di wilayah Ajattapareng seperti Enrekang dan Sidrap, yaitu pada 29 Oktober mendatang.

”Terkait penetapan tahapan pilkada ini akan segera kita bahas dan godok mulai Tanggal 3 April bagaimana tahapan, waktu pelaksanaan, dan aturan penetapannya,” kata Anggota KPU Pinrang Abd Jabbar R Takdir, Selasa (1/4).

Ketua Divisi Humas, Hukum, dan Hubungan antar Lembaga di KPU Pinrang itu menambahkan, pihak KPU Pinrang juga segera akan menerima data pemilih (DP-4) dari kantor Dinas Catatan Sipil Pinrang untuk dijadikan bahan pendataan pemilih.

”Rencananya data DP-4 itu akan diserahkan dinas catatan sipil ke KPU antara Tanggal 4 sampai 6 April. Itu kita tunggu, dan setelah kita terima akan kita serahkan ke PPS untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih,” lanjutnya.

Abbas memprediksi jumlah pemilih pada pilkada nanti akan bertambah dibanding jumlah pemilih pada Pemilihan Gubernur Sulsel sebelumnya karena masih banyak pemilih pemula yang sebelumnya belum tercatat karena belum cukup umur.

Kasubag Teknis Penyelanggara KPU Pinrang Ismail Dondong menyebutkan, jumlah pemilih pada Pilgub Sulsel lalu di Pinrang sebanyak 234.559 orang sementara yang menggunakan hak pilih sebanyak 157.262 orang dan tidak memilih 77.297 orang.

Dirut PDAM Tirta Sawitto, Terancam Dicopot

2008-04-07T01:48:00.000-07:00

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Saat ini, pemeriksaan dugaan penyalahgunaan jabatan dan korupsi terhadap Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sawitto Kabupaten Pinrang H Syakur Muin masih dalam proses yang dilakukan pihak Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Pinrang. Jika dalam hasil pemeriksaan tersebut Syakur terbukti melakukan peyimpangan baik dalam pengelolaan administrasi maupun kapasitasmya sebagai pimpinan di perusahaan milik pemkab tersebut, maka orang nomor satu di PDAM Tirta Sawitto tersebut terancam di copot.

Hal ini dipaparkan Wakil Bupati Pinrang Drs H Abd Kadir Pais kepada Upeks ketika ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Kadir Pais menegaskan, tidak ada alasan mempertahankan oknum yang terbukti merugikan perusahaan daerah maupun karyawan. "Direktur PDAM Tirta Wakitto saat ini masih dalam proses pemeriksaan Bawasda. Hasilnya masih terus kita tunggu. Pemerintah akan konsisten. Jika pelanggaran yang dilakukan terlalu berat, maka pejabat direktur akan kita copot," katanya.

Sekadar di ketahui, beberapa waktu lalu, puluhan karyawan PDAM Tirta Sawitto melakukan demo besar-besaran di kantor Bupati Pinrang. Dalam orasinya yang diterima Wakil Bupati Kadir Pais, para pendemo menuntut pembayaran gaji karyawan yang ketika itu tersendat selama tujuh bulan, selain desakan dicopotnya Syakur dari jabatan Direktur PDAM. Demo tersebut merupakan demo pertama yang terjadi selama masa kepemimpinan Bupati H Andi Nawir.

Namun, Kadir menambahkan, jika kesalahan tersebut masih bisa diperbaiki melalui pembinaan, maka pencopotan Syakur dari jabatannya kemungkinan masih bisa dihindari. Ditanya terkait dugaan korupsi yang dilakukan Dirut PDAM, Kadir mengatakan jika hal tersebut terbukti, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana yang telah diambilnya. "Namun langkah tersebut baru bisa dilakukan setelah hasil pemeriksaan Bawasda kita terima. Itupun atas keputusan bupati selaku pemangku jabatan tertinggi di pemerintahan Kabupaten Pinrang," tandasnya.

Busung Lapar Kembali Menelan Korban

2008-04-07T01:46:00.000-07:00

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Dalam tiga bulan terakhir, jumlah penderita busung lapar yang meninggal sudah mencapai tiga orang balita. Jumlah tersebut bertambah setelah seorang bayi bernama Muhammad Fausal berumur empar bulan asal Taman Sari, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua akhirnya meninggal belum lama ini. Buruknya kondisi tubuh korban diperparah oleh penyakit bawaan (hernia) yang diderita korban sejak lahir.

Kasubdin Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dinas Kesehatan Pinrang dr Dyah Puspitadewi kepada Upeks kemarin menjelaskan, korban Fausal baru ditemukan pihaknya belum lama ini, sudah dengan kondisi yang sangat parah. Saat itu, kata Dyah, bobot tubuh korban hanya 4 kilo saja. "Padahal normalnya anak seusia korban harusnya memiliki berat badan enam hingga delapan kilo. Saat kita temukan, korban sudah dikategorikan maramus atau gizi buruk," paparnya.

Korban merupakan anak dari keluarga miskin pasangan Nahira dan Tongen. Kondisi ekonomi keluarga yang berada jauh di bawah garis kemiskinan menjadi pemicu keluarga tersebut kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anaknya. Dyah menjelaskan, empat pendertia gizi buruk yang meninggal di Pinrang seluruhnya diperburuk oleh adanya penyakit penyerta yang di derita para korban. Diantaranya Nisa (2) asal Batulappa yang meninggal akibat penyakit penyerta bibir sumbing, Nuravni (1) asal Kariangngo yang menderita tumor, dan Aswadi asal Desa Lero Suppa yang menderita kelainan jantung selain busung lapar yang dideritanya.

Ditambahkan Dyah, guna mengantisipasi bertambahkanya korban meninggal akibat busung lapar di wilayah kabupaten Pinrang, pihaknya saat ini semakin gencar melakukan sosialisasi tentang pola asuh anak, pemberian ASI ekslusif bagi bayi hingga usai enam bulan, pemberian makanan pendamping bagi ablita diatas enam bulan dan tiga belas dasar gizi seimbang. "Kita harapkan dengan sosialisasi yang melibatkan seluruh kader kesehatahan dati tingkat kecamatan hingga dusun, busung lapar di Pinrang bisa segera kita atasi," katanya.

Secara terpisah, Bupati Pinrang Drs H Andi Nawir MP berjanji pemerintah akan semakin meningkatkan keseriusan dalam menangani penyakit kategori kejadian luar biasa (KLB) busung lapar yang "merambah" wilayah yang dikenal sebahai lumbung pangan tersebut. "Seluruh aparat, dari pemerintahan, kesehatan hingga kecamat kita kerahkan untuk secara maraton melakukan pendataan guna antisipasi kemungkinan bertambahnya penderita busung lapar. Keluarga penderita gizi buruk juga akan segera kita beri bantuan," tandasnya.

Matinya Si"Anak Tikus" Di tengah Lumpung Padi

2008-04-07T01:44:00.000-07:00

Feature Oleh: Darwiaty

PINRANG---Ironis memang. Diantara sejumlah penghargaan yang berhasil diraih pemerintah Kabupaten Pinrang utamanya di bidang swasembada pangan, masih saja ada bayi dan balita yang meninggal. Ironisnya, kematian tersebut disebabkan oleh penyakit busung lapar. Penyakit yang diawali kekurangan gizi sehingga menyebabkan terjadinya zigi buruk dan berakhir pada kematian lantaran terkena busung lapar, dalam tiga bulan terakhir menjadi trend di bumi Lasinrang yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di wilayah Sulawesi. Adanya korban busung lapar hyang meninggal, menjadi tamparan tersendiri bagi pemerintah setempat sebagai pemacu membuka mata agar lebih memperhatikan masyarakatnya utamanya yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Tahun ini menjadi tahun duka bagi empat keluarga yang bermukim di empat kecamatan yang berbeda di Kabupaten. Anak mereka yang diharapkan bisa menjadi generasi penerus, harus direlakan terbalut kafan berselimut tanah pekuburan. Penyebanya hanya karena penyakit yang bernama busung lapar.

Pemerintah Kabupaten Pinrang sempat panik ketika media beramai-ramai memberitakan temuan korban meninggal akibat gizi buruk di Desa Lero, Kecamatan Suppa pada bulan Februari silam. Pasalnya, kematian balita Aswadi yang berusia dua tahun tersebut baru diketahui pihak pemerintah setempat setelah tersiar melalui media. Bupati Pinrang Drs H Andi Nawir MP mengaku kebablasan. Bablasnya kematian korban busung lapar tersebut diduga akibat kurang tanggapnya petugas kesehatan. "Saya sudah memerintahkan seluruh aparat terkait untuk segera melakukan pengecekan korban busung lapar yang meninggal. Kita akan segera melakukan antisipasi dan pencegahan," katanya.

Nahira, ibu salah satu korban busung lapar yang anaknya meninggal pada awal bulan Maret lalu mengaku tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi anaknya karena tidak ada biaya. Tidak tetapnya pekerjaan sang suami menyebabkan asap dapur mereka terkadang tak mengepul. "Anak saya juga mendertia tumor di perut. Tidak kami bawa berobat karena tidak ada biaya," katanya lirih.

Kendati pasca bermunculannya korban gizi buruk dan busung lapar, pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan penggratisan biaya pengobatan bagi penderita yang di rawat di RSU Lasinrang, namun hampir semua keluarga korban menolak berlama-lama merawat anaknya di rumah sakit. Alasannya, lagi-lagi tidak ada biaya untuk transpor. Mereka memilik merawat anaknya di rumah saja sehingga biaya transpor bisa digunakan untuk membeli beras dan kebutuhan dapur lainnya. "Untuk makan saja kami sudah kesulitan apalagi untuk ongkos bolak-balik ke rumah. Sementara keluarga kami yang lain juga butuh makan. Hidup kami memang serba kesulitan," kata Nahira, yang juga ibu dari korban busung lapar yang meninggal di Lero beberapa bulan lalu.

Ibarat anak tikus yang mati di tengah lumbung padi, begitulah kira-kira gambaran bayi dan balita di Kabupaten Pinrang yang berasal dari keluarga miskin, yang meninggal akibat busung lapar, meski pihak Dinas Kesehatan Pinrang berkelik kematian tersebut juga disebabkan adanya penyakit penyerta yang diderita korban. Semakin melambungnya harga barang dan sempitnya lapangan pekerjaan, semakin memperburuk kondisi prekonomian mereka. Mereka berharap, jika pemerintah nantinya memberi bantuan makanan, hendaklan betul-betul tepat sasaran sehingga tak ada lagi kematian karena busung lapar.

Pos Satlantas Parepare Dibakar Oleh Oknum Yang Tak Dikenal

2008-04-07T01:41:00.000-07:00

Laporan: Abdillah

PAREPARE---Sejumlah pos Polisi dari satuan lalulintas polresta Parepare, Sulawesi selatan, Selasa (01/04) dini hari tadi, di rusak dan di bakar oleh oknum yang tak di kenal. pelaku dan motif pengrusakan pos Polisi tersebut, belum di ketahui hingga kini.

Kini kondisi salah satu pos polisi lalulintas yang terletak di jalan Ahmad Yani Kota Parepare, Sulawesi selatan. Nampak puing puingnya saja akibat ludes dilalap si jago merah.

Kondisi yang sama juga nampak di pos Polisi yang terletak di jalan Bau Massepe, pos Polisi ini pun tak luput dari aksi pengrusakan, kaca bagian depannya nampak pecah dan berserakan. Hingga kini aparat kepolisian belum mengetahui pasti motif dari pembakaran dan pengrusakan pos Polantas tersebut.

Kuat dugaan peristiwa ini adalah buntut pemukulan yang di lakukan oleh Kasat lantas Polresta Parepare, terhadap oknum anggota Brimob Detaseman B Parepare, saat terjaring operasi balap liar beberapa hari yang lalu.

Kapolwil Parepare, Sulawesi selatan, Komisaris Besar Polisi Burhanuddin Andi, membenarkan kalau sebelumnya memang pernah terjadi pemukulan yang di lakukan oleh Kasatlantas Polresta Parepare, terhadap salah satu anggota dari kesatuan Brimob yang bertugas di Parepare, kapolwil juga mengatakan, hingga kini pihaknya masih melakukan penyidikan dan berkoordinasi dengan kesatuan Brimob Detasemen B Parepare” Kasus ini kini masih dalam proses lidik.” Ungkap Burhanuddin.

Sementara itu, Komandan Detasemen Brimob Kota Parepare, Kompol Katik Kusmantoro, yang dikonfirmasi oleh HOKI, Selasa (01/04), mengatakan, tidak ada masalah lagi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Parepare. "Ini hanya kesalahpahaman saja dan oknum yang bersangkutan sudah diproses secara hukum," jelasnya. Sedangkan Kasatlantas Polresta Parepare, AKP Hardeni, menyangkal bersikap kasar terhadap oknum Brimob itu. Ia menduga, ada yang ingin menjelek-jelekkan namanya.

Pasca pembakaran dan pengrusakan pos Polisi itu, mengakibatkan sejumlah titik jalan yang biasanya di padati oleh kendaraan tampak semeraut, karena aparat satuan Polisi lalulintas dari Polresta Parepare, yang bisa mengatur kelancaran arus lalulintas tidak nampak Satu pun.

Penderita DBD Di Parepare Meningkat

2008-04-01T03:12:00.000-07:00

Laporan: Abdillah

PAREPARE---Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Parepare, Sulawesi selatan, terus mengalami peningkatan. dalam Satu Pekan terakhir ini pasien yang di rawat di RSUD Andi Makkasau, Parepare, rata-rata 10 pasien baru setiap harinya. sepanjang Januari hingga Maret tahun ini tercatat 77 pasien demam berdarah dirawat dan satu diantaranya meninggal dunia.

Ruang perawatan RSUD Andi Makkasau Parepare, Sulawesi selatan, hingga saat ini masih tampak dipenuhi oleh pasien demam berdarah dengue (DBD). menyusul meningkatnya penderita DBD dalam Satu Pekan terakhir ini, kebanyakan diantaranya adalah anak-anak dan balita.

Salah seorang ibu pasien penderita DBD mengatakan, di sekitar tempat tinggalnya terdapat Delapan orang anak secara bersamaan menderita penyakit DBD, namun hingga saat ini pihak terkait belum maksimal melakukan foging atau pengasapan untuk mencegah penyebaranya penyakit yang mematiakan tersebut” Disekitar rumah saya ada 8 anak anak yang bersamaan menderita demam berdarah” ungkap ibu Dua anak ini.

Menurut Humas RSUD Andi Makkasau, jumlah penderita DBD dalam Satu Pekan terakhir ini terus menunjukkan grafik meningkatan, biasanya dalam Satu hari hanya 7 orang pasien yang dirawat, namun saat ini sudah mencapai 10 hingga 12 orang perharinya” Jumlah penderita DBD dalam Satu Pekan terakhir ini menunjukkan grafik peningkatan yang cukup tajam” Jelas Ridwan.

Meningkatnya penderita DBD di Parepare disebabkan masih tingginya curah hujan di Kota Bandar madani tersebut. meski terjadi peningkatan jumlah penderita yang cukup tajam, namun hingga kini pemda setempat belum menetapkan kota Parepare sebagai kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah.

Polres Sidrap Lidik Penyalahgunaan Bantuan Bibit

2008-04-01T03:10:00.000-07:00

Laporan: Syahlan

SIDRAP---Unit Khusus Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sidrap melakukan penyelidikan kasus penyalahgunaan dana bantuan bibit mangga, rambutan dan pemeliharaan pohon induk pada puluhan hektar kawasan Kebun Induk milik Pemkab Sidrap di Desa Barukku Kelurahan Batu Kec Pitu Riase.

Menurut Kepala Unit (Kanit) Khusus Reskrim Polres Sidrap IPDA M Aulia Nasution, akibat penyalahgunaan tersebut negara mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. “Kita telah memeriksa beberapa orang yang terkait dengan proyek tersebut. Seperti Koordinator Lapangan Kebun Induk atas nama Musakkar Bin Tekeng, serta seorang warga bernama Lasada Bin Tamrin,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh M Aulia Nasution bahwa seharusnya pelaksana proyek melakukan pengadaan bibit mangga dan rambutan dengan tinggi bibit sekitar 50 senti meter. Namun berdasarkan penelitian Unit Khusus Reskrim Polres Sidrap, ternyata tinggi bibit yang ditanam hanya sekitar 35 hingga 40 senti meter.

“Dipastikan ada selisih harga dari bibit setinggi 50 dan 35 senti meter. Dari selisih itu kami pastikan ada yang disalahgunakan oleh pelaksana proyek itu,” lanjut Kanit Khusus Reskrim Polres Sidrap itu. Dipaparkannya juga anggaran untuk bibit mangga sebesar Rp55 juta, anggaran bibit rambutan sebesar Rp16.500.000 dan pemeliharaan pohon induk sebesar Rp36.300.000, berasal dari dana alokasi khusus yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Sidrap 2007.

Sementara menurut Penyidik Tipikor Reskrim Polres Sidrap AIPTU Gunawan, pemeriksaan kasus yang melibatkan sejumlah oknum di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Sidrap itu, dipastikan akan terus berlanjut ke tingkatan yang lebih tinggi. “Indikasi penyalahgunaan yang kita temukan selama pemeriksaan sudah sangat kuat. Dalam waktu dekat, kita akan memanggil Pimpinan Proyek itu yang juga salah seorang staf di Distanbun atas nama Hj. Nuraini Mahfud,” jelasnya.

Dijelaskannya juga bahwa bantuan bibit mangga dan rambutan itu akan disalurkan ke sejumlah warga yang ada di sekitar kawasan Kebun Induk Pemkab Sidrap. Sementara saat ini pihaknya akan menjerat para pelaku dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Kita lihat saja perkembangannya nanti, jika ada undang-undang lain yang bisa menjerat para pelaku, tentu akan dilakukan penuntutan dengan undang-undang itu,” tandasnya.

Menanggapi kasus tersebut, sejumlah anggota Komisi B DPRD Sidrap menyatakan dukungan kepada Mapolres Sidrap untuk menuntaskan kasus itu. Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Sidrap Baharuddin Andang yang menangani masalah Dinas Pertanian dan Perkebunan di Sidrap, sangat mendukung pemeriksaan itu. Menurutnya kasus korupsi di Sidrap harus segera diselesaikan untuk menyelamatkan keuangan negara.

“Polres Sidrap harus berani memeriksa sejumlah pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi. Kalau mereka terus dibiarkan maka semakin banyak kerugian negara akibat korupsi,” jelasnya.

Sementara Anggota Komisi B DPRD Sidrap Syamsul Rijal mengimbau agar penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan-red) harus pro aktif untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dugaan korupsi yang terjadi di Sidrap. “Masih banyak dugaan tindakan korupsi lainnya yang terjadi di Sidrap, kita menuntut agar semuanya ditutaskan agar tindakan itu tidak mendarah-daging di daerah ini,” terangnya.

Hanya Sembilan Orang Yang Bisa Mengikuti Konvensi Golkar

2008-04-01T03:08:00.000-07:00

Laporan: Syahlan

SIDRAP---Terkait banyaknya figur yang menyatakan diri siap untuk mengikuti konvensi DPD II Partai Golkar (PG) Sidrap, Wakil Ketua DPRD Sidrap Munir Abduh menegaskan bahwa berdasarkan kesepakatan sejumlah pengurus DPD II PG, termasuk di dalamnya usulan dari pengurus tingkat kecamatan, maka sebanyak sembilan nama diusulkan ke DPD I PG sebagai bakal calon bupati Sidrap.

“Sudah ada sembilan nama yang diusulkan oleh DPD II Partai Golkar Sidrap ke DPD I, atas persetujuan pengurus DPD II dan pengurus tingkat kecamatan. Nama-nama tersebut selanjutnya akan disurvei untuk mengetahui tingkat popularitas yang bersangkutan. Dan bisa dipastikan hanya sembilan orang itu yang bisa mengikuti konvensi Golkar Sidrap,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa melalui survei yang dilakukan secara rahasia oleh DPP dan DPD I Partai Golkar itu, akan menjadi acuan bagi pengurus partai untuk menentukan figur yang akan mereka usung dalam Pilkada Sidrap tahun ini. “Saya sering heran jika ada yang figur lain diluar nama yang telah diusulkan itu mengaku akan mengendarai Golkar. Padahal berdasarkan kesepakatan sebelumnya, hanya diantara sembilan orang itu yang akan mengikuti konvensi,” lanjutnya.

Dijelaskannya juga bahwa jika belum ada peraturan baru, maka pengurus DPD II PG Sidrap tetap akan berpatokan pada kesepakatan yang lama untuk mengusung sembilan figur yang telah diusulkan itu. “Kecuali ada aturan baru untuk mengikutsertakan figur diluar sembilan nama yang telah diusulkan sebelumnya, maka kesepakatan yang lama bahwa salah satu dari sembilan nama itu yang akan diusung dalam Pilkada Sidrap tahun ini akan diubah,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Sidrap Musyfir Arifin Nu’mang mengatakan bahwa hal itu sungguh sangat tidak adil bagi kader lain. Meski namanya tercatat bersama delapan orang lainnya dalam usulan dari pengurus DPD II PG Sidrap untuk dilakukan survei, namun dia menilai hal tersebut sangat tidak adil bagi kader lain yang juga ingin berkompetisi dalam Pilkada Sidrap.

“Semua kader partai berhak untuk mengikuti konvensi itu. Dan sungguh sangat tidak adil jika pengurus membatasi figur yang akan mengikuti konvensi itu,” tegasnya. Selain itu Ketua Komunitas Intelejen Daerah itu juga mengharapkan agar proses konvensi itu berjalan dengan adil bagi setiap kader yang ingin berkompetisi dalam tahapan internal partai itu.

Lebih lanjut dia mengharapkan agar konvensi Partai Golkar tidak menjadi formalitas belaka. Hal itu dikhawatirkannya karena adanya isu yang berkembang mengenai kepastian A Walahuddin (Kepala Bappeda Sidrap) dan A Insan P Tanri (Ketua Pemuda Pancasila Sidrap) yang dipastikan akan diusung oleh Golkar. “Kalau hal itu benar, maka sungguh merupakan perbuatan yang sangat tidak adil bagi kader Golkar lainnya yang juga ingin mengikuti konvensi itu,” tandasnya.

Sembilan Figur Yang Akan Disurvei Partai Golkar:
1. A Walahuddin Birokrat Kader Non Murni
2. HA Insan P Tanri Politisi Ketua OKK Golkar
3. Syafiuddin A Acmad Birokrat Kader Non Murni
4. H Musyafir Kelana Politisi Wakil Ketua DPD II
5. HA Syahriwijaya Birokrat Ketua MKGR
6. H Sanre Manike Politisi Ketua AMPG/legislator
7. Munir Abduh Politisi Legislator Golkar
8. Arnold Baramuli Politisi Legislator Golkar
9. H Abbas Laude Birokrat Kader
(sumber; DPD II Partai Golkar)

Gedung MAN I Terancam Rubuh

2008-04-01T03:07:00.001-07:00

*Akibat Penggalian Eskavator

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Warga di pemukiman Lauleng resah dan aktifitas di MAN I Parepare terancam terganggu akibat adanya penggalian tanah oleh eskavator yang beroperasi di bagian bawah gedung MAN I tersebut.

Tokoh agama dan masyarakat di Kecamatan Soreang, Sawaty Lambe, Senin (31/3), menghawatirkan akibat aktifitas penggalian dan pengangkutan timbunan oleh eskavator di lokasi tersebut akan mengakibatkan longsoran yang bisa mengakibatkan korban material dan jiwa.

”Apalgi sekarang musim hujan dan letak bangunan MAN I berada di atas lokasi aktifitas eskavator tersebut. Jika terjadi longsoran, bukan hanya gedung sekolah itu yang ambruk tetapi juga puluhan rumah penduduk di bawahnya bisa tertimpa longsoran,” kata Pembantu Rektor III Universitas Muhammadiyah Parepare itu.

Sawaty menyebutkan, aktifitas penggalian dan pengangkutan timbunan tanah tersebut sudah berlangsung sejak beberapa pekan lalu hingga kemarin. Dan kondisi galian cukup menghawatirkan karena di bagian atasnya ada gedung MAN I sementar di bagian bawah lokasi galian banyak rumah penduduk.

”Ini kita harapkan pihak pemerintah setempat memperhatikan kondisi lingkungan di lokasi tersebut. Apalagi sekarang rawan terjadi bencana longsor di musim hujan,” tegas Sawaty yang juga dikenal sebagai Da’i.

Segera Dipantau

Menanggapi hal itu, Wali Kota Parepare M Zain Katoe yang dihubungi Tribun mengatakan, ia akan segara menghubungi camat setempat untuk meninjau lokasi tersebut.

”Saya segera akan sampaikan hal ini ke camatnya (Soreang) untuk meninjau lokasi tersebut. Dan jika dianggap perlu kita upayakan bagaimana kegiatan disana dihentikan untuk mengantisipasi musibah longsor,” jelas Zain yang mengaku saat dihubungi berada di Jakarta.

Konvensi Golkar dan Deklarasi PKS Digelar Bersamaan

2008-04-01T03:05:00.000-07:00

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Konvensi DPD II Partai Golkar Parepare dijadwalkan digelar 17 April mendatang. Di waktu bersamaan, kubu PKS juga telah menjadwalkan menggelar deklarasi koalisi untuk mengusung pasangan calonnya.

Sekretaris DPDI II Partai Golkar Parepare Kaharuddin Kadir menyebutkan, awalnya jadwal konvensi tersebut digelar 20 April namun kemudian disebutkan dilaksanakan pada 17 April mendatang.

”Jadi rencananya konvensi kita gelar 17 April nanti. Tempatnya belum kita tentukan dimana, hanya saat pendaftaran konvensi segera kita buka mulai besok (hari ini) selama sepekan di secretariat Golkar,” kata Kaharuddin, Senin (31/3).

Saat ini, sudah ada calon non Golkar yang dipastikan ikut dalam konvensi yaitu Achmad Faisal A Sapada (FAS) yang merupakan calon wali kota yang diusung Koalisi Persatuan (PPP_PDK).

Nama lain yang mewacana, antara lain, M Zain Katoe (Ketua Golkar Parepare), A Pangerang Rahim, dan Taufan Pawe (Koalisi PPDI-PBB). Wakil Ketua Golkar Syamsu Alam mengatakan, pemenang konvensi nantinya yang mengusulkan calon wakilnya.

Berdasarkan aturan konvensi, peserta konvensi yang kalah nantinya ajib mendukung peserta konvensi yang menang. Ditambahkan Kaharuddin lagi, siapapun peserta konvensi baik dari golkar atau non golkar yang kalah harus mendukung pemenang konvensi.

”Siapapun yang kalah nantinya apakah dia dari kader golkar atau bukan maka dia harus mendukung calon yang menang dan turut terlibat dalam kampanye untuk mendukung pemang konvensi,” papar anggota Komisi C itu.

Bagi pemenang konvensi, nantinya akan mengusulkan minimal tiga nama calon wakil wali kota pasangannya ke DPD Golkar Provinsi Sulsel untuk mendapat rekomendasi dan kemudian ditentukan satu calon wakil wali kota dari DPD Golkar II Parepare.

Hanya Kader

Menanggapi konsekuensi hasil konvensi itu, FAS yang dihubungi Tribun kemarin mengatakan, pada dasarnya ia memang siap ikut konvensi, namun jika kalah maka tidak harus ia mendukung pememang konvensi.

”Sepengetahuan saya, yang kalah dalam konvensi dan harus mendukung pemenang konvensi hanya peserta dari kader golkar. Sedangkan jika berasal dari luar Golkar maka tidak harus mendukung pemenang konvensi. Yang saya tahu seperti itu,” jelas FAS.

Ditegaskan, kalau pun ia nantinya tidak ikut dalam konvensi tersebut maka tidak jadi masalah bagi FAS karena pada dasarnya ia sudah diusung melalui Koalisi Persatuan.

Deklarasi PKS

Sementara itu, kubu PKS sendiri telah menjadwalkan menggelar deklrasi pada 17 April mendatang. Menurut juru bicara koalisi PKS, Taufan, Senin (31/3), tanggal dan hari pelaksanaan deklarasi itu dianggap tepat digelarnya hajatan tersebut.

Sejauh ini, beberapa partai non parlemen yang hampir dipastikan berkoalisi dengan PKS antara lain, PSI, PNI Marhaenisme, PKPB, PBSD, Partai Patriot Pancasila, dan Partai Bintang Reformasi (PBR).

”Jika tidak perubahan, maka kita akan melaksanakan deklarasi 17 April. Tempatnya belum kita tentukan namun yang pasti akan kita gelar di Parepare. Soal bertepatan dengan konvensi golkar, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali,” tambahnya.

Menurutnya, pemilihan waktu pelaksanaan deklarasi yang jatuh pada Hari Kamis sangat bagus, “Bagi kami Hari Kamis itu adalah puncak dari segala hari makanya kita pilih hari itu,” ujarnya.

Kejari Bidik Pimpro dan Rekanan

2008-04-01T03:04:00.000-07:00

Terkait Dugaan Korupsi GOR 2006

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare mulai melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi Gelanggang Olah Raga (GOR) Parepare 2006 Rp1 miliar.

Hari ini, Pimpinan Proyek GOR, Irwan dan Rekanan PT. Mutiara, Jamade akan diperiksa oleh penyidik Kejari sebagai saksi atas dugaan penyalahgunaan tersebut. “ Kita sudah kirimkan surat panggilan untuk dua saksi ini untuk diperiksa besok (hari ini). Kami panggil masih sebatas klarifiikasi saja mengenai pembangunan GOR,” sebut Kajari Parepare, Andi Abdul Karim saat dikonfirmasi SINDO, kemarin.

Menurutnya pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui tentang pembangunan GOR tidak sesuai lahan yang dikerjakan. “ Kita juga akan pertanyakan, kenapa tidak dilanjutkan proyek ini. Itu akan ditanyakan semua oleh penyidik Rudi (Kasi Pidum) besok (hari ini). Saya juga sudah tanda tangani pemanggilan dua saksi yang terkait ini. Tanya maki Pak Rudi, karena dia yang tahu semua itu nama-nama yang dipanggil,” tegas Kajari.

Dikonfirmasi terpisah, penyidik Rudi membenarkan, dirinya akan memeriksa dua saksi tersebut hari ini. “ Irwan dan Jamade akan kita periksa hari Senin (hari ini). Nanti kita lihat hasil pemeriksaan dan perkembangan penyelidikan kasus GOR ini,” ujar Rudi.

Sementara itu, Asisten II Bidang Pembangunan Pemkot Parepare, Imran Ramli mengungkapkan, pembangunan GOR untuk 2007 dan 2008 memang tidak dilanjutkan, karena tidak lagi dianggarkan lewat APBD, karena minimnya ketersediaan dana untuk APBD 2007 dan APBD 2008. “ Perlu diketahui, bahwa tidak ada kesengajaan tidak melanjutkan pembangunan GOR. Ini murni sangat minimnya dana di APBD 2007-2008,” ungkap mantan Kabag Pembangunan Pemkot ini.

Namun ia berjanji, proyek GOR yang sudah dianggarkan lewat APBD 2006 R1 miliar, bisa dianggarkan lagi pada APBD 2009. “ Tetap GOR itu akan dilanjutkan pembangunannya. Di RAPBD 2009 kita akan masukkan dana GOR itu untuk bisa dianggarkan lagi, biar bisa jalan pembangunannya,” janjinya. Imran juga membantah adanya penyalahgunaan dalam kasus tersebut. Menurutnya, proses pembagunan GOR tidak ada masalah yang dilakukan di Pemkot. “ Tidak ada masalah disana saat penganggarannya. Kalau persoalan tehnisnya itu Dinas PU yang laksanakan. Tapi intinya Pemkot akan tetap menyelesaikan masalah pembangunan GOR hingga tuntas,” urai Imran dengan nada meyakinkan.

Sebelumya, Kepala Dinas PU Parepare, Faisal Andi Sapada mengungkapkan pihaknya hanya sebatas menunggu intruksi saja untuk kelanjutan pembangunannya. Sebab proyek GOR, bukan wewenangnya untuk mengusulkan anggarannya. “ Pada prinsipnya, kami hanya mengerjakan apa yang menjadi intruksi. Itupun kalau disetujui dewan. Jadi untuk GOR itu proyek Pemkot yang tehnisnya dilapangan, Dinas PU yang kerjakan,” katanya.

FKS Minta Kepala BPN Dihadirkan

2008-04-01T03:02:00.001-07:00

Terkait Banyaknya Keluhan Warga

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Parepare mendesak pimpinan DPRD Parepare, untuk menghadirkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parepare, Andi Asmar Wirawan dan stafnya di DPRD, untuk mengetahui tentang mekanisme pengurusan sertifikat tanah di BPN. Sebab, pelayanan BPN dalam menerbitkan sertitifikat dikeluhkan sejumlah warga.

“ Sudah banyak warga yang mengadu ke kami tentang adanya pungutan yang dilakukan BPN. Oleh karenanya, kami meminta pimpinan DPRD memanggil Kepala BPN untuk mendengarkan penjelasannya mengenai mekanisme pengurusan sertifikat itu,” desak Sekertaris Fraksi PKS, Abd Rahman Saleh kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, pemanggilan tersebut sangat penting dilakukan, untuk mengetahui mekanisme pengurusan, termasuk biaya sertifikat yang rawan dijadikan pungutan liar oleh oknum BPN. “ Kita ingin tahu, berapa besaran pengurusan sertifikat dan lain-lain di BPN itu. Apakah itu Prona, SMS, dan Umum itu harus dijelaskan semuanya. Kalau tidak, maka jangan sampai aturan itu dilanggar oleh oknum di BPN. Sudah berulang kali warga mendatangi kami terkait masalah ini,” ungkap Rahman.

Sementara pimpinan DPRD Parepare, hingga kemarin belum memberikan tanggapannya, atas desakan FKS tersebut, Saat hendak dikonfirmasi, tiga pimpinan DPRD, yakni Ketua DPRD Muhadir Haddade, Wakil Ketua DPRD, Ridha Ali dan Siradj Andi Sapada, beberapa hari terakhir ini jarang berada di ruangannya di DPRD.

Sebelumnya, Kepala BPN Parepare Andi Asmar Wirawan mengaku, sudah berulang kali memperingatkan bawahannya untuk tidak sama sekali melakukan pungutan kepada warga, apabila tidak ada aturan yang mengatur tentang penarikan biaya sertifikat. “ Semenjak saya bertugas di Parepare, saya selalu tekankan kepada staf saya untuk tidak melakukan pungutan. Khususnya masalah prona itu,” ujarnya belum lama ini.

Sekedar diketahui, kasus dugaan pungutan liar Proyek Nasional (Prona) Sertifikat tanah gratis 2006, saat ini ditangani Kejari Parepare. Bahkan, tiga tiga tersangka sudah ditetapkan Kejari. Dan kasus yang pertama kalinya dintangani oleh Kejari Parepare, saat ini juga ditangani oleh Kejari-Kejari di berbagai daerah, dengan modus yang sama, dimana menarik pungutan kepada warga saat pengurusan sertifikat tanah gratis.

Akibat Tidak Ada RPH Pengawasan Kesehatan Hewan Tidak Maksimal

2008-03-31T02:47:00.000-07:00

laporan: Hamzah

SIDRAP---Tidak adanya Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kab Sidrap mengakibatkan pengawasan terhadap kesehatan hewan potong yang beredar kurang maksimal. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Muslimin. Menurutnya akibat tidak adanya RPH petugas kesulitan memastikan daging hewan yang beredar di masyarakat layak konsumsi atau tidak.

Lebih lanjut ditambahkannya bahwa saat ini sejumlah RPH memang bisa ditemui di Sidrap, namun tempat itu dikelola oleh masyarakat. Disebutkan Muslimin terdapat lima RPH di Sidrap, masing-masing di Kecamatan Watangpulu satu RPH, Kec Panca Rijang dua RPH, Kec Tellu Limpoe dua RPH dan satu RPH di Kec Pitu Riase. “Semua RPH ini aktiv, hanya saja kuantitas pemotongannya relatif sedikit. Hanya sekitar 36 ekor sapi perbulannya,” jelasnya.

Konsumen yang sering melakukan transaksi di RPH tersebut lanjutnya, kebanyakan dari para pemilik warung makan, dan sebagian lagi warga yang mempunyai hajatan. Disinggung soal intensitas pengawasan kesehatan hewan di RPH tersebut, Muslimin mengaku pihak memiliki keterbatasan untuk melakuklan pengawasan langsung. Sebab selain karena keterbatasan hak untuk lebih jauh mencampuri urusan internal RPH, pihaknya juga mengaku hanya bisa melakukan pengawasan saat pemilik RPH menghubungi pihak terkait.

”Masalahnya kan beda, sebab jarang ada pemberitahuan ketika ada pemotongan hewan. Apalagi ketika ada hajatan biasanya pemilik hanya memotong sendiri hewannya di dekat rumah, tanpa pemeriksaan. Tidak mungkin juga kita mau menawarkan diri untuk itu,” jelasnya.

Kesulitan seperti itu menurut Muslimin sebenarnya tidak perlu ada jika di Sidrap ada RPH. Sebab dengan adanya tempat itu, keterlibatan Dinas Peternakan lebih besar dalam mengatur kelancaran RPH. “RPH itu kan melibatkan Dinas Peternakan secara langsung, makanya peran kita disitu lebih dominant. Sehingga untuk mengeluarkan kebijakan kita lebih leluasa. Sebenarnya pernah ada RPH di Rappang, namun karena saat itu lokasinya dinilai kurang tepat sehingga dibekukan,” jelasnya.

Padahal menutnya dengan keberadaan RPH pengawasan kesehatan daging akan semakin besar dan kemungkinan beredarnya daging bermasalah juga akan bisa dicegah. Sehingga untuk upaya itu, Dinas Peternakan mengajukan alokasi anggaran untuk pengadaan RPH, hal itu untuk maksimalisasi pengawasan peredaran dan kesehatan hewan potong di Sidrap.

Hal sama juga disampaikan Kepala Seksi Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Ade Kusmiawati. Menurutnya sesekali pihaknya melakukan inspeksi mendadak terhadap peredaran daging di Sidrap. Namun diakuinya bahwa peredaran daging di daerah itu masih sangat sempit.

Meski demikian secara intens pihaknya mengaku sangat sulit untuk melakukan pengawasan langsung, baik di RPH maupun di lokasi pemasaran daging. “Terus terang saja kita memiliki keterbatasan dana, sehingga untuk melakukan pengawasan langsung dipasaran. Belum lagi RPH sebagai wadah yang diperuntukkan untuk itu memang tidak ada,” jelasnya.

Terminal Barru Dianggarkan Rp40 Miliar

2008-03-31T02:41:00.001-07:00

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

BARRU---Pembangunan Terminal tipe A di Pekka’e Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, dianggarkan Rp40 miliar yang berasal dari APBN 2008. Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Barru, Syamsuddin Muhiddin mengatakan, terminal tipe A tersebut akan dibangun di atas lahan 5 hektar yang direncanakan mulai tahun ini.

“ terminal ini nantinya, tentu akan membantu dan mendukung upaya Pemkab dalam pembangunan pelabuhan Garongkong yang sudah memasuki pembagunan tahap ke empat,” ujar Syamsuddin belum lama ini.

Syamsuddin menambahkan, terminal tersebut bisa bermanfaat pada perekonomian warga yang kedepannya akan terus mengalami kemajuan, khususnya dua tahun kedepan. “ Barru kedepan akan mengalami perubahan yang drastis. Selain memiliki pelabuhan Awerange, Garongkong dan PPI. Juga dalam waktu dekat, terminal tipe A akan hadir di Barru,” sebutnya dengan penuh optimis.

Sementara itu, pelebaran jalan poros Makassar dan Parepare, direncanakan akan mulai dikerjakan di Barru April mendatang. Pihak Pemkab sudah mengalokasikan dana Rp4 miliar untuk untuk pembebasan lahan milik warga yang terkena pelabaran jalan. Hanya, anggaran tersebut dinilai belum cukup. Sehingga pihak Pemkab, berharap ada bantuan dari pemerintah pusat dan provensi. “ Kita terus upayakan ada bantuan juga dari pemerintah provensi dan pusat,” harap Bupati Barru, M.Rum.

Bupati dua periode ini, juga mengharapkan agar pelebaran jalan bisa terus memacu sector perekonomian, apabila nantinya sudah difungsikan. Ia menganggap, pelebaran jalan sudah saatnya dilakukan.

Petani Keluhkan Rendahnya Harga Gabah di Sidrap

2008-03-29T22:48:00.001-07:00

-Juga Kesulitan Mengangkut Gabah dari Sawah ke Permukiman

Laporan: Alfiansyah Anwar

SIDRAP---Petani padi di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan mengeluhkan rendahnya harga gabah. Harga gabah kering panen kali ini hanya Rp1900, padahal panen sebelumnya berkisar Rp2200 per kiloogram. Selain harga gabah, petani juga kesulitan mengangkut produksi gabahnya dari areal sawah ke permukiman.

Petani mereka mengaku, pedagang pengumpul hanya membeli gabah Rp1800 sampai Rp1900 per kilogram. Petani menilai, harga tersebut belum memberikan keuntungan, sebab biaya penggarapan sawah terbilang mahal.

Salah seorang petani, Baba Amparita kepada Media Indonesia, Sabtu (29/3) mengaku tidak mengetahui penyebab anjloknya harga gabah tersebut. Padahal panen lalu, pedagang masih membeli gabah petani Rp2200 sampai Rp2500 perkilogram.

Menurut Baba, harga gabah yang rendah membuat petani hanya mendapatkan keuntungan sedikit. Sebab pembelian gabah tersebut sebagian digunakan membayar pinjaman sewa traktor, biaya penanaman dan pembelian pupuk.

“Kalau dikalkulasi harga pembelian gabah saya sebanyak lima ton perhektar, saya hanya untung sedikit. Sebab, harus mengeluarkan biaya pembajakan sawah sampai pemupukan. Apalagi saat ini saya juga harus membayar ongkos pengangkutan dari sawah ke permukiman agar cepat dibeli pedagang,” keluh Baba.

Serupa dengan Baba, salah seorang petani Syaharuddin Hasyim, warga Allakuang juga mengeluhkan rendahnya harga harga gabah. Syaharuddin bahkan kini kesulitan memanen sebagian padinya. Sebab, sejumlah pekerja pemotong dan perontok padi sudah sangat minim.

“Panen lalu banyak pekerja yang disewa untuk memanen padi, namun sekarang jumlahnya sangat minim. Akibatnya kami harus antri untuk memanen padi,” kata Syaharuddin.

Keterlambatan panen, menurutnya bisa membuat rusak produksi gabah. Terlebih lagi saat ini curah hujan di wilayah tersebut masih tinggi. “Mestinya tiga hari lalu padi saya sudah dipanen karena buah padi sudah tua. Tapi karena pekerja pemotong padi minim, makanya saya belum memanen padi,” ujar Syaharuddin yang ditemui di sawahnya, kemarin.

Persoalan lain yang dihadapi petani di Sidrap yakni pengangkutan gabah dari areal sawah menuju ke permukiman. “Sebab kuda pengangkut gabah jumlahnya terbatas. Pengangkutan ini kami lakukan karena umumnya pedagang enggan membeli gabah langsung di areal persawahan,” timpal Suyuti Jabir, salah seorang petani lainnya.

Akibat terbatasnya pengangkutan, petani harus mengeluarkan biaya tambahan. Dalam satu karung atau setara dengan satu kwintal, sewanya juga bervariasi dari Rp5 ribu sampai Rp10.000 per karung.

Petani berharap, pemerintah setempat segera turun tangan mengatasi persoalan harga gabah di wilayah ini. “Semoga pemerintah sidrap dan bulog cepat menstabilkan harga gabah ini,” harap Baba Amparita.

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk

2008-03-28T03:45:00.000-07:00

Oleh: Abdillah

PINRANG---Sesosok mayat laki laki ditemukan dalam kondisi menggenaskan di pantai Jampue, Pinrang, Sulawesi selatan, kamis (27/03) pagi tadi, laki laki tanpa identitas ini diduga korban pembunuhan dan lebih dari sepekan telah tewas. saat ditemukan kondisi tubuhnya sudah membusuk dengan luka sobekan di kepala dan usus terburai. kini jasad tak dikenal itu berada di rumah sakit Lasinrang, Pinrang, Sulawesi selatan.

Jasad laki laki tanpa identitas ini kini masih disimpan di kamar mayat Rumah sakit umum Daerah Lasinrang, Pinrang, Sulawesi selatan.

Dari hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan identitas, sehingga menyulitkan petugas untuk mengetahui ciri ciri dan mencari tahu keluarga korban.
Andi Maryam, salah seorang warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya, terpaksa mendatangi kamar mayat RSUD Lasinrang, Pinrang, untuk memastiakan apakah mayat yang di temukan membusuk itu adalah keluargany’’ Saya datang kemari karena saya kehilanagan anak saya sudah satu bulan lebih, tapi setelah melihat ciri cirinya saya yakin itu bukan nak saya” ungkap Andi Maryam.

Sementara itu Kapolres Pinrang, Sulawesi selatan, AKBP Sumadi, mengatakan, hingga saat ini Polisi masih melakukan koordinasi dengan pihak Rumah sakit untuk memastiakan apakah luka yang tredapat pada mayat laki laki itu ada unsur pidananya” Kami masih akan terus dengan pihak Rumah sakit untuk memastikan apakah luka yang terdapat pada korban ada unsure kekerasan” Jelas Sumadi.

Aparat kepolisian menghimabau kepada warga yang merasa kehilangan anggota keluarga, agar melapor kepada kantor Polisi tedekat.

Tiga Terdakwa Kasus PPI Divonis Bebas

2008-03-28T03:42:00.000-07:00

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Pangkalan dan Pendaratan Ikan (PPI) Parepare, senilai Rp319 juta, yakni Wahid (rekanan), Abd. Wahid dan Abid Dahil (Panitia Proyek) di vonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Parepare, kemarin.

Tiga terdakwa tersebut, dinyatakan tidak terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran dalam proyek PPI. Sehingga ketiganya di vonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai Agung Sutomo. “ Berdasarkan fakta persidangan, volume proyek pengerjaan sudah sesuai dengan kontraktor. Bahkan hasilnya melebihi volume pengerjaan. Sehingga kami nyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Humas PN, Raja Mahmud yang didampingi Ketua Mejelis Hakim, Agung Sutomo kepada SINDO usai persidangan, sekitar pukul 16 sore, kemarin.

Raja menambahkan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya, tidak bisa dibuktikan atas dugaan penyalahgunaan yang dilakukan tiga terdakwa. “ Pertimbangan lainnya, terdakwa di vonis bebas, karena panitia (Abd. Wahid dan Abid Dahil), proses lelangnya, itu sudah melalui mekanisme Keppres 80 Tahun 2003. Dan tidak ditemukan ada yang menyimpan dalam proses itu. Begitupun juga rekanan, yang tidak ditemukan melakukan penyalahgunaan. Sehingga tuntutan JPU, itu tidak terbukti,” jelasnya.

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menempuh upaya hukum, Kasasi. Sebab ia menilai, putusan hakim belum berkekuatan hokum tetap, sehingga masih ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam kasus tersebut. “ Kami menghargai putusan itu. Tapi tentu kami akan menempuh upaya hukum lain, yakni Kasasi,” tegas Kajari Parepare, Andi Abdul Karim saat dimintai tanggapannya.

Mantan Kajari Maros menilai pertimbangan majelis hakim memvonis bebas tiga terdakwa karena tidak terbukti, merupakan pendapat hakim itu sendiri. Padahal dalam tuntutannya, tiga terdakwa ini melakukan penyalahgunaan. “ Masyarakat sudah berbuat, polisi sudah berbuat, BPKP sudah berbuat, dan Kejari sudah berbuat. Tapi pengadilan berpendapat lain,” kata Karim.

Sementara itu, kuasa hukum tiga terdakwa, Saharuddin usai persidangan belum memberikan keterangannya atas putusan vonis ke tiga klieenya. Namun, salah satu terdakwa Abid Dahil, mengaku bersyukur atas vonis bebas tersebut. Sebab, ia merasa yakin tidak terbukti dalam proyek itu. “ Alhamdulillah, saya di vonis bebas,” katanya singkat.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardiansyah menuntut Abd. Wahid dan Abid Dahil masing masing empat tahun penjara dan denda uang Rp 20 juta dengan subsider tiga bulan Sementara, rekanan proyek tersebut, Wahid dituntut kurungan penjara lima tahun dengan denda Rp20 juta subsider tiga bulan. Tiga terdakwa dijerat pasal 2 undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pidana korupsi, dimana dianggap secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Kasus dugaan korupsi PPI 2005 diduga merugikan negara sekitar Rp319juta berdasarkan hasil audit BPKP 2006 , dari total anggaran APBD Parepare dan Provensi 2005 Rp997 juta. Lokasi proyek PPI yang terletak di Cempa’e Parepare, menggunakan luas lokasi 85x65 meter, dimana dugaan korupsinya terjadi saat penimbunan lahan.

1.Proyek PPI dianggarkan Rp997 juta di APBD 2005

2. Warga melaporkan kasus ke Polresta Parepare Agustus 2006.

3. Penyidik menetapkan tiga tersangka September 2006.

4. Polresta melimpahkan berkas tersangka ke Kejari Agustus 2007

5. Hakim PN Parepare memvonis bebas tiga terdakwa 27 Maret 2008.

Diolah dari berbagai sumber

FPK Menyatakan Disclaimer

2008-03-28T03:41:00.000-07:00

Terkait Pembahasan Ranperda Organisasi dan Perangkat Daerah

Laporan: Syahlan

SIDRAP---Fraksi Peduli Keadilan (FPK) DPRD Sidrap tidak menyatakan pendapat atau disclaimer dalam pandangan akhir fraksi-fraksi pada sidang paripurna anggota DPRD Sidrap (28/03). Menurut salah seorang Anggota FPK Ali Hafid, fraksinya tidak menyampaikan pendapatnya karena anggota fraksi sangat sibuk setelah mengikuti konsultasi pada dua kantor di Makassar kemarin (27/03), yaitu Kantor BKKBN Sulsel dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Makassar.

“Kita tidak sempat membuat konsep pandangan akhir fraksi, apalagi konsultasi yang umumnya diikuti anggota dewan kemarin tidak pernah dijadwalkan, oleh sebab itu kami saya menolak untuk mengikuti acara itu,” jelasnya. Disebutkan juga bahwa konsutasi tersebut sangat tidak efektif karena anggota dewan pernah bertemu dengan sejumlah pihak Bank Indonesia di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Disebutkannya juga bahwa perwakilan Kantor BKKBN Sulsel pernah mengunjungi DPRD Sidrap beberapa waktu yang lalu, berkaitan dengan pembahasan Ranperda pembentukan organisasi teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. “Jadi konsultasi itu sebenarnya tidak diperlukan lagi, tapi entah usulan darimana tiba-tiba konsultasi itu disetujui oleh anggota dewan. Dan lagi, konsultasi itu tentu menghabiskan dana yang sangat banyak,” jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera itu sambil menyebutkan dana yang dihabiskan dewan dalam konsultasi tersebut diperkirakan Rp30 juta.

Sementara itu pandangan umum akhir Fraksi Bintang Reformasi (FBR), yang dibacakan oleh ketua fraksi itu A Hindi Tongkeng, menyatakan menolak keputusan Pansus A yang membahas Ranperda Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah dan Teknis Daerah. “Pansus A sangat tidak konsisten, karena dua Ranperda tersebut telah disetujui namun kembali dianulir oleh Pansus A. Bahkan Pansus A membahas Ranperda baru yang sebelumnya tidak pernah melalui prosedur penyerahan dari eksekutif ke legislatif,” terang Ketua Fraksi FBR itu.

Meski demikian, fraksi itu tetap menyetujui delapan Ranperda untuk diteruskan menjadi Perda. “Kami menolak dua Ranperda Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah dan Teknis Daerah, karena tidak melalui prosedur pembahasan sebagaimana lazimnya,” tandas A Hindi Tongkeng.

Sementara tiga fraksi lainnya yaitu Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dan Fraksi Bintang Amanat Demokrasi (FBAD), menyatakan setuju untuk menetapkan sepuluh Ranperda yang telah dibahas oleh dua Pansus di DPRD Sidrap. Namun demikian, seluruh juru bicara memberikan sejumlah catatan bagi pelaksanaan Ranperda tersebut.

“Pemkab harus melakukan fit and propertest dalam penentuan figur yang akan menduduki jabatan baru sebagai kepala dinas, atau direktur perusahaan daerah seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR-red). Kalau tidak demikian, maka yakinlah bahwa Sidrap akan mengalami krisis kepemimpinan, atau bahkan akan mengalami kerugian yang besar karena sejumlah kantornya tidak dikelola oleh secara profesional,” jelas juru bicara FPPP Hamsir Mahmud.

Lebih lanjut ditekankan oleh fraksi itu adalah profesionalisme dalam pengelolaan BPR. Apalagi di perusahaan daerah itu, nantinya Pemkab Sidrap akan menyertakan modalnya untuk dikelola. “Jika dikelola secara profesional, maka kita yakin BPR akan memberikan PAD yang sangat banyak bagi Sidrap. Oleh sebab itu seleksi penentuan direksi BPR harus melibatkan orang-orang independen dan tentunya DPRD,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sidrap A Rangong mengatakan Pemkab Sidrap akan memperhatikan usulan anggota dewan itu. “Usulan tersebut menjadi pertimbangan yang sangat besar bagi kita untuk menentukan figur yang akan memimpin kantor yang baru terbentuk berdasarkan hasil yang dilakukan oleh anggota dewan,” janji Mantan Ketua DPRD Sidrap itu.

Hakim PN Parepare Akan Dilaporkan

2008-03-28T03:40:00.000-07:00

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Pelapor dugaan korupsi proyek PPI, LSM Sorot berjanji akan melaporkan hakim kasus PPI ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Hakim Pengawas dalam waktu dekat ini.

Ia menilai, hakim di PN Parepare selalu memvonis bebas terdakwa kasus korupsi. “ Saya akan melaporkan hakim PN Parepare ke tiga lembaga itu. Ini untuk kesekian kalinya, hakim memvonis bebas terdakwa,” tegas Direktur LSM Sorot kepada SINDO, kemarin.

Menurutnya, pemeriksaan hakim PN Parepare harus dilakukan, untuk mengetahui alasan hakim mengeluarkan putusan bebas. “ Ini harus dilakukan, agar pemberantasan kasus korupsi tidak selalu tidak selalu terhambat di tangan pengadilan,” katanya.

Sementara itu, aktivis Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (Somasi) Pattawari, menyatakan sidang vonis hakim kepada tiga terdakwa, merupakan kewenangan majelis hakim. Namun, kewenangan tersebut, jangan sampai dijadikan alasan untuk seenaknya memvonis bebas setiap terdakwa. “ Terlepas apakah kasus ini dinyatakan bersalah atau tidak, hakim di pengadilan negeri Parepare menambah daftar jumlah terdakwa kasus korupsi yang di vonis bebas,” ujarnya.

Alumni pasca sarjana Uhnas ini menambahkan, hakim pengawas sudah saatnya melakukan evaluasi bagi hakim di Parepare, khususnya yang sering memimpin sidang kasus korupsi. Hal ini penting, lanjutnya, demi pemberantasan kasus korupsi. “ Kalau seperti ini terus, saya pesimis masyarakat kita, akan aktif berperan serta melakukanb pemberantasan kasus korupsi. Karena pasti dia menganggap, percuma melapor kalau toh akhirnya di vonis bebas di pengadilan. Tentu hal ini kita tidak inginkan, di saat semangat pemberantasan korupsi gencar dilakukan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulselbar, Arsyad Sanusi berjanji akan mengevaluasi setiap hakim yang diduga bermasalah. Bahkan katanya, beberapa hakim di lingkup kerjanya sudah tidak diberikan kesempatan memimpin persidangan kasus, karena terbukti melakukan pelanggaran. “ Setiap saat kita lakukan kinerja dan evaluasi hakim,” katanya belum lama ini.

Hanya saja, ia tidak sepandapat kalau pemberantasan kasus korupsi selalu terhambat di pengadilan, karena banyaknya mafia peradilan di pengadilan. Menurutnya, peradilan, bukan hanya untuk hakim. Tapi merupakan komponen aparat hukum. “ Saya tidak setuju kalau isitlah mafia peradilan itu selalu di alamatkan ke hakim. Yang namanya peradilan, itu mulai dari penanganan di polisi, kejaksaan dan pengadilan,” jelasnya.

Kasus Korupsi di vonis bebas di PN Parepare selama 2008

1. Terdakwa Kasus Korupsi PKS PBM 2006, Julius, di Vonis Bebas oleh hakim PN Parepare Januari 2008
2. Tiga terdakwa kasus korupsi Proyek PPI 2005, Wahid, Abd. Wahid dan Abid Dahil juga dinyatakan di vonis bebas, 27 Maret 2008

Dari berbagai sumber

Si Jago Merah Ludeskan Satu Rumah di Padangloang

2008-03-28T03:39:00.000-07:00

Laporan: Hamzah

SIDRAP---Si jago merah kembali beraksi di Kab Sidrap. Setelah kebakaran yang terjadi di Kec Panca Rijang dan Panca Lautang bencana serupa kembali terjadi di Desa Padangloang Kec Dua Pitue. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 20.00 wita Rabu 26 Maret lalu itu, meludeskan satu buah rumah milik Yek Kenari.

Kebakaran terjadi saat semua penghuni rumah masih berada di sawah, kecuali Yek Kenari yang tinggal seorang diri di rumah itu. Yek Kenari sendiri disebutkan sudah memiliki penglihatan yang agak kabur. “Saat kejadian hanya Yek Kenari dirumah, penghuni lainnya sedang ke sawah,” ungkap salah seorang warga, Awie.

Dari keterangan warga di lokasi kejadian, penyebab kebakaran simpang siur. Ada yang mengatakan kebakaran akibat api dari ruang dapur yang menyala, ada juga yang bilang akibat hubungan arus pendek.

Akibat kebakaran tersebut diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Sebab akibat kebakaran tersebut rumah dan isinya habis terbakar. Yang tersisa hanya pakaian di badan. Yek Kenari sendiri saat kebakaran dikabarkan nyaris terbakar. Beruntung warga cepat masuk menyelamatkan Yek Kenari.

”Yek kenari saat diselamatkan dalam keadaan telanjang, warga lainnya saat itu hanya berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, dan memanfaatkan air sumur di dekat rumah tersebut, karena jarak yang jauh dari kota makanya pemadam tiba saat semua sudah habis terbakar,” jelas salah seorang warga disela-sela kejadian.

Sejumlah warga menyebutkan bahwa kerugian yang diderita memang cukup besar, sebab salah seorang anggota keluarga di rumah itu baru saja pulang dari rantauan dengan membawa barang yang cukup banyak termasuk emas. Namun barang-barang itu disebutkan tidak ada yang luput dari kebakaran itu.

”Sekarang mereka mengungsi di rumah keluarganya, kasihan mereka, harta dan tempat tinggal habis, mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah untuk meringankan beban mereka,” ujar Awie tokoh pemuda di daerah itu.

Mantan Kasub Bina Marga Pinrang Diperiksa Tiga Jam

2008-03-28T03:38:00.000-07:00

Terkait Kasus Penjualan Aspal Proyek Pembuatan Jalan

Laporan: Syahlan

PINRANG---Mantan Kepala Sub Bina Marga Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah (Kimprasda) Pinrang, Amiruddin P, yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjualan 105 drum aspal untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan propinsi yang ada di kawasan Kab Pinrang, kembali diperiksa Kejaksaan Negeri Pinrang selama tim jam (27/03).

Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pinrang Abdul Malik Kalang, pemeriksaan kali ini adalah untuk melakukan klarifikasi terhadap sejumlah data yang diperoleh penyidik kejaksaan dari sejumlah saksi. “Selain itu, kita juga mengonformasi sejumlah data yang telah disebutkannya selama proses penyelidikan,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa pihaknya saat ini semakin mengintensifkan pemeriksaan terhadap kasus itu, karena sejumlah bukti yang dibutuhkan sudah hampir lengkap. “Mudah-mudahan kita segera menuntaskan pemeriksaan kasus ini. Dan kami sangat serius melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan sejumlah data kepada tersangka dan juga sejumlah saksi,” tandas Malik Kalang.

Kasus yang menyeret Mantan Kasub Bina Marga Dinas Kimprasda Pinrang itu bermula ketika 105 drum aspal yang ditujukan untuk pembangunan jalan dan jembatan propinsi yang dianggarkan dalam APBD Propinsi pada tahun 2004 hingga 2006, dijual kepada pihak ketiga secara illegal. Kesalahan lainnya menurut Kasi Pidsus Kejari Pinrang adalah, yang bersangkutan tidak melakukan pemeliharan terhadap sejumlah jalan raya propinsi yang ada di Pinrang. Padahal proyek tersebut sudah dianggarkan pada APBD.

Hal yang sama dibenarkan oleh Kasi Intel Kejari Pinrang. Menurutnya Kejari Pinrang telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut. ”Bukti yang kita peroleh sudah banyak. Makanya status pemeriksaan kasus ini ditingkatkan. Apalagi hanya dia satu-satunya yang diduga kuat melakukan penyalahgunaan itu,” jelas Taufik Djalal.

Menanggapi banyaknya kasus yang diperiksa di kantornya, Kajari Pinrang mengatakan bahwa memang saat ini pihaknya sangat gencar melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus korupsi di Pinrang. Menurutnya, Kejari sangat serius untuk menyelesaikan kasus yang diduga merugikan keuangan negara di daerah itu. ”Bahkan beberapa waktu yang lalu kita diberi batas waktu untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Oleh sebab itu kami minta dukungan kepada semua warga, agar proses ini berjalan dengan baik dan adil,” jelas Masnaeny Jabir.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anggota DPRD Pinrang, Sahabuddin Toha yang mendukung tindakan aparat hukum yang terus lakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi. “Kita sangat mendukung proses pemeriksaan itu, dan kami sepakat jika pelaku dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya agar menjadi jera, dan menjadi pelajaran bagi aparat lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang sama,” jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera itu.

Jalan Berlubang Rawan Kecelakaan di Pinrang

2008-03-28T03:35:00.001-07:00

-Januari-Maret, Lima Orang Meninggal Akibat Lakalantas

Laporan: Alfiansyah Anwar

PINRANG---Sedikitnya 25 Kilometer jalan provinsi di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan rusak berat. Umumnya, badan jalan berlubang, sehingga rawan terjadi kecelakaan. Sepanjang tahun 2007 lalu, terdapat 22 kasus kecelakaan lalulintas dengan 25 orang meninggan. Sedangkan Januari hingga Maret ini, sudah terdapat lima kasus kecelakaan dengan lima korban meninggal. Penyebab kecelakaan ini umumnya akibat kondisi jalan yang rusak.

Badan jalan yang rusak ini tersebar di sejumlah titik seperti di Kampung Pincara, Desa Kaballangan, Kelurahan Pekkabata dan Desa Bungi.

Sepanjang perjalanan dari Kota Pinrang, Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Polman, Sulawesi Barat terdapat beberapa ruas jalan yang rusak. Kerusakan umumnya terjadi karena badan jalan amblas dan berlubang. Kondisi ini sangat rawan terjadi kecelakaan, terlebih pada musim hujan seperti sekarang.

Data Polres Pinrang menyebutkan, sepanjang tahun 2007 lalu terdapat 22 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari kasus kecelakaan tersebut sedikitnya, 25 orang meninggal dunia, tujuh luka berat dan dua luka ringan.

Kepala Polisi Rresort Pinrang, AKBP Sumadi, MSi mengatakan, sepanjang Januari hingga Maret ini sudah terjadi lima kasus kecelakaan lalu lintas. Lima orang meninggal dunia, tiga luka berat dan dua luka ringan.

“Dari kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya akibat kerusakaan jalan. Selain itu, sejumlah kasus kecelakaan akibat kelalaian pengendara. Baru-baru ini, seorang pengendara sepeda motor di Kaballangan jatuh akibat jalan berlubang. Korbannya patah leher dan meninggal dunia,” ungkap Sumadi kepada Media Indonesia, Kamis (27/3).

Selain rawan terjadi kecelakaan, kerusakan jalan di wilayah tersebut juga dikeluhkan sejumlah pengguna kendaraan. Baik roda dua maupun roda empat yang kerap melintas di wilayah ini.

Salah seorang pengemudi mobil angkutan kota, Suyuti Hasyim mengatakan banyaknya jalan yang berlubang membuat mobilnya sering rusak. “Utamanya dibagian subreker dan persenelan,” kata Suyuti.

Karena itu Suyuti dan pengguna kendaraa lainnya berharap pemerintah segera membenahi jalan rusak tersebut. “Ini penting agar menghindari terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa,” kata Suyuti.

Jumlah Penderita TBC di Parepare Meningkat

2008-03-28T03:33:00.000-07:00

Oleh: Abdillah

PAREPARE---Jumlah penderita tubercolosis (TBC) di Kota Parepare, Sulawesi selatan dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami peningkatan. kondisi ini mengakibatkan sejumlah rumah sakit dipenuhi pasien TBC data yang di peroleh di RSUD Andi Makkasau, Kota Parepare, menyebutkan, penderita TBC dari bulan Januari hingga Maret 2008 sudah 76 pasien yang di rawat, Enam di antaranya meninggal dunia.

Para pasien TBC pada umumnya mengalami gejala batuk yang berkepanjangan. hingga Rabu (26/03) kemarin, jumlah pasien TBC yang masih menjalani perawatan di RSUD Andi Makkasau, mencapai 22 pasien yang di dominasi oleh masyarakat miskin.
Andi Nasir misalnya, kakek yang berusia 50 tahun ini kondisinya cukup memprihatinkan, tubuh ringkih kakek ini terlihat bagaikan tulang yang tiggal di balut kulit.

Kondisi yang sama juga di alami oleh Lukman, Warga Suppa, Pinrang ini, sudah lebih dari Satu minggu dirawat di RSUD Andi Makkasau akibat menderita Penyakit TBC kompilkasi denagan penyakit typus. Lukman yang berprofesi sebagai tukang ojek ini mengaku kalau ia sering keluar malam dengan menggunakan sepeda motor tanpa memakai jaket, ia menduga itu adalah salah satu penyebab mengapa ia terkena penyakit TBC” Saya sering naik motor malam-malam tampa menggunakan jaket” Ungkapnya.

Menurut humas RSUD Andi Makkasau, Ridwan Gus, mengatakan, meningkatnya jumlah penderita TBC di pengaruhi oleh pola hidup sehat masayarakat yang rendah, dan kurangnya kesadaran penderita untuk berobat.

Berdasarkan data yang di peroleh oleh pihak rsud andi makkasau, selama 2008 ini sudah sekitar 76 pasien penderita TBC yang di rawat, Enam pasien diantaranya meninggal dunia karena terlambat dibawa ke rumah sakit” Jumlah penderita TBC Pertengahan Bulan Januari hingga Maret 2008 menunjukkan grafik peningkatan yang di rawat di rumah sakit ini” Ungkap Ridwan.

Meningkatnya angka penderita TBC untuk tahun 2008 ini, menurut Ridwan di duga akibat minimnya anggaran petugas lapangan untuk mendeteksi jumlah penderita TBC.

Dewan Desak Kejari Tetapkan Tersangka

2008-03-28T03:32:00.001-07:00

Dugaan Korupsi Proyek GOR Rp1 miliar

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---DPRD Parepare mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare untuk secepatnya menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek Gelanggang Olah Raga (GOR) 2006.

Anggota DPRD Abd. Rahman Saleh menegaskan, kasus tersebut sudah cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan. Sebab proyek GOR yang dianggarkan lewat APBD 2006 senilai Rp1 miliar, memang sudah menjadi polemik saat disahkan. “ Tidak ada lagi alasan, kasus ini ditunda-tunda untuk ditingkatkan ke penyidikan. Saya minta Kajari jangan hanya mengubar janji, tanpa harus membuktikan statmennya. Kasus ini sudah cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan, dan menetapkan tersangka,” tegas Rahman Saleh kepada SINDO, kemarin.

Mantan aktivis HMI Makassar ini menambahkan, dugaan korupsi di proyek GOR, memang dari dulu diprediksi akan terjadi masalah dikemudian hari. Selain anggarannya disahkan tanpa belum ada lahan, juga pemenang tendernya sudah ditetapkan. “ inikan mengundang pertanyaan semua. Kenapa ada proyek belum ada lahannya, baru dianggarkan. Baru yang lucunya, itu sudah ditetapkan pemenang tendernya. Jadi kasus ini dari dulu sudah bermasalah, dan sudah tepat kalau secepatnya ditingkatkan ke penyidikan,” ungkap Rahman yang dikenal getol menyuarakan pemberantasan korupsi di Parepare ini.

Selain itu, ia meminta Kejari Parepare tidak menangani kasus korupsi, karena adanya pesanan menjelang Pilkada Agusutus mendatang. Menurutnya, Kejari harus menangani kasus korupsi secara obyektif, tanpa ada unsur kepentingan di dalamnya. “ Kita tidak mau ada kasus ditangani Kejari, karena pesanan. Setiap kasus harus ditangani secara obyektif, tanpa dihubung-hubungkan dengan Pilkada atau politik,” urainya.

Dikonfirmasi, Kajari Parepare, Andi Abdul Karim mengakui, pihaknya saat ini terus mengintensifkan penyelidikan kasus dugaan korupsi GOR Parepare. Namun ia belum bisa mengumumkan secara resmi kapan Kejari mengirim permohonan audit ke BPKP. “ Saya sebutkaan harinya, tapi tolong jangan ditulis. Yang jelas kita intensifkan proses penyelidikan kasus itu. Tidak ada istilah main-main dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya saat dikonfirmasi SINDO.

Ia berjanji akan meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan, setelah hasil penyelidikannya rampung. Namun, pihaknya hingga saat ini sudah menemukan adanya indikasi korupsi dalam pembangunannya. “ Karena ini masih tahap penyelidikan, saya minta jangan dulu dipublikasikan hasil penyelidikan. Jangan sampai itu dijadikan oknum tertentu menghilangkan barang bukti nantinya,” kata mantan Asisten Intelijen Kejati Sultra ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas PU Parepare Faisal Andi Sapada menjelaskan, proyek pembangunan GOR saat ini mandek tanpa ada kelanjutan pembangunannya , karena tidak di anggarkan lagi di APBD. Baik APBD 2007 maupun APBD 2008. Mengenai anggaran Rp1 miliar di APBD 2006, itu digunakan untuk pembagunan kerangka GOR.

Penyelidikan Tunjangan Perumahan DPRD Dilanjutkan

2008-03-28T03:30:00.002-07:00

Hasil Gelar Perkara Polda Sulselbar

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar meminta penyidik Polresta Parepare untuk tetap melanjutkan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Parepare.

Berdasarkan hasil gelar perkara di Mapolda kemarin, terungkap permohonan izin pemeriksaan anggota DPRD ke Gubernur Sulsel, masih terkendala pada berkas administrasi. Sehingga hasil gelar perkara, akan dilampirkan ke berkas permohonan izin untuk selanjutnya dijadikan rujukan mengelurkan izin pemeriksaan. “ Kesimpulan dari gelar perkara, itu diminta melengkapi permohonan izin pemeriksaan untuk dilanjutkan proses penyelidikan. Jadi dangan adanya gelar perkara ini, maka penyidik tinggal menunggu izin gubernr turun, karena segala persyaratan sudah dipenuhi,” sebut Kasat Reskrim Polresta Parepare, AKP. Yuslim Yunus saat dikonfirmasi, usai mengikuti gelar perkara, kemarin.

Yuslim menambahkan, permohonan izin pemeriksaan anggota dewan, sudah diajukan sebelumnya. Namun, berkas yang dikirimkan masih belum lengkap, karena tidak adanya hasil gelar perkara di Polda yang dilampirkan. “ Memang kami hanya melampirkan gelar perkara di tingkat Polresta saja. Tapi dengan, adanya hasil gelar perkara di Polda ini, maka tentu sudah melengkapi syarat-syarat permohonan izin semua,” ujar Yuslim yang mengaku gelar perkara tersebut di pimpin Wakil Reskrim Polda Sulselbar, dan Kasat Tipikor Polda, AKBP. Rahmat.

Disinggung mengenai keluarnya izin pemeriksaan, mantan Kasat Reskrim Polres Tana Toraja ini, menyerahkan sepenuhnya ke Polda. Sebab permohonan izin tersebut, sudah berada di Polda untuk diserahkan ke Gubernur Sulsel. “ Waktunya saya tidak tahu lagi, karena itu sudah berada di Polda. Kita hanya menunggu, waktu keluarnya saja,” katanya.

Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Parepare, Nur Azis mengungkapkan, pihak DPRD sudah melakukan pertemuan dengan Kajati Sulsel, Hamzah Tadja dan pihak Polda, untuk mengklarifikasi tunjangan perumahan tersebut. Dalam pertemuan itu, pihak Kejati mengaku tunjangan perumahan tidak ada masalah atau indikasi penyalahgunaan. “ Jadi apanya lagi mau dipermasalahkan. Sementara aturannya juga sudah jelas tentang pemberian tunjangan perumahan. Ini juga diakui oleh Kajati, tidak ditemukan ada masalah,” ungkapnya.

Sementara itu, pelapor dugaan korupsi tunjangan perumahan, Ketua DPC HAM Parepare, Andi Ruslan mengatakan, pemberian tunjangan perumahan memang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan tidak ada yang melanggar. Namun, yang dilaporkannya, mengenai tidak adanya proses pertanggung jawaban dalam pemakain tunjangan perumahan tersebut. “ Seharusnya sewa rumah itu, harus dipertanggung jawabkan pemakaiannya. Dan itu tidak dilakukan oleh anggota dewan. Kalau seperti, maka tunjangan perumahan itu, hanya diberikan untuk menambah penghasilan. Sementara dalam aturannya, itu untuk sewa rumah apabila tidak ada disediakan rumah dinas. Filosofinya, kalau sewa rumah maka harus ada bukti,” jelasnya Andi Ruslan yang juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Parepare ini.

Ia meminta pihak penyidik tetap melanjutkan proses hukum tersebut. Bahkan, anggota dewan juga dihimbau untuk bersedia memeberikan keterangan, meski izin pemeriksaan belum keluar dari Gubernur. “ Tidak ada masalah, anggota dewan diperiksa meski tanpa ada izin gubernur. Seharusnya, anggota dewan itu harus memberikan contoh yang taat hukum, demi untuk mempercepat proses penanganannya,” harapnya.

Air PDAM Bercampur Kotoran

2008-03-28T03:30:00.001-07:00

Sejumlah Warga Mulai Terserang Penyakit

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Sejumlah warga di Lontange Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang Parepare, mengeluhkan kondisi air bersih PDAM yang bercampur dengan kotoran, semenjak beberapa hari terakhir ini.

Akibatnya, warga sudah mulai terserang penyakit. Seperti batuk-batuk dan demam, setelah mengkonsumsi air yang bercampur kotoran tersebut. “ Biar sudah dimasak itu air, tetap juga bau busuk Pak. Itu sudah berlangsung beberapa hari di sekitar tempat kami. Bahkan sampai sekarang (kemarin) itu belum ada penanganan, baik dari PDAM maupun dari Dinas Kesehatan itu sendiri,” ungkap warga, M. Aris kepada wartawan, kemarin.

Ia mengaku, terserang penyakit batuk-batuk bersama keluarganya dan warga di sekitar tempat tinggalnya. “ Hampir semua warga yang mengkonsumsi air itu, batuk-batuk semua. Saya harap, pihak terkait mengatasi masalah ini semua ini kasihan,” harapnya.

Dikonfirmasi, Direktur PDAM Parepare, Fahruddin Andi Umar berjanji akan meninjau lokasi tersebut untuk memastikan penyebab terjadinya air bercampur kotoran. Menurutnya, air bersih bisa saja bercampur dengan kotoran kotoran, kalau ada pipa instalasi rusak dan bocor. “ Mungkin pipanya bocor, dan terkontaminasi dengan kotoran. Sehingga air itu menjadi bau. Tapi kita akan tindak lanjuti itu dengan meninjau tempat tersebut,” janjinya.

Fahruddin mengungkapkan, pihaknya setiap bulannya selalu melakukan pemeriksaan mutu air bersih PDAM yang dikonsumsi warga selama ini. “ Zat kimia itu diperiksa di Laboratorium PDAM. Sementara mutu air, diperiksa Dinkes. Jadi kami selalu turun tangan dan mengawasi mutu air bersih. Termasuk juga mengecek instalasi pipa air,” jelasnya.

Kejari Parepare Musnahkan Ratusan Lembar Uang Palsu dan Narkoba

2008-03-28T03:27:00.000-07:00

Laporan: Alfiansyah Anwar

PAREPARE---Kejaksaan Negeri Kota Parepare, Sulawesi Selatan memusnahkan ratusan lembar uang palsu dan belasan paket narkoba jenis sabu-sabu dan ganja, Kamis (27/3). Pemusnahan itu merupakan barang bukti yang disita aparat penegak hukum sepanjang tahun 2007 lalu.

Kegiatan pemusnahan barang bukti uang palsu dan narkoba ini berlangsung di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Parepare. Sedikitnya 149 lembar uang palsu yang dimusnahkan dengan cara dibakar.

Kepala Kejari Parepare, Andi Abdul Karim, mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan tersebut yakni uang palsu terdiri dari 60 lembar pecahan Rp50 ribu atau senilai Rp3 juta. Sedangkan pecahan 100 ringgit Malaysia sebanyak 89 lembar atau setara Rp230 juta.

“Uang palsu pecahan Rp50 ribu ini atas perkara terdakwa Hamzah, sementara uang ringgit milik terdakwa Syaikhan,” kata Karim kepada Media Indonesia, Kamis, (27/3).

Karim mengatakan, selain uang palsu, petugas juga memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Narkoba ini terdiri dari 15 paket yakni 11 paket jenis sabu-sabu dan empat paket jenis ganja.

Ke lima belas paket narkoba itu merupakan barang bukti dari 10 kasus narkoba yang ditangani kejaksaan negeri sepanjang tahun 2007 lalu.

Hadir dalam acara pemusnahan uang palsu dan narkoba tersebut yakni Kepala Resort Parepare AKBP Sri Eko Pranggono dan sejumlah perwakilan dari instansi dan lembaga swadaya masyarakat.

11 Nama Bersaing Jadi Ketua KKDB Pusat

2008-03-28T03:24:00.000-07:00

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

BARRU---Musyawarah Besar (Mubes) ke tiga Kerukunan Keluarga Daerah Barru (KKDB) yang di gelar hari ini di salah satu hotel di Makassar, pemilihan ketuanya diprediksi berjalan alot. Sebab, hingga kemarin, peta dukungan belum bisa ditentukan.

Berdasarkan pantauan, sekitar 11 nama disebut-sebut akan bertarung memperebutkan sekitar 100 suara cabang KKDB se Indonesia. 11 nama tersebut, diantaranya Mubyl Handaling (Ketua KKDB), Idris (Kadis Kehutanan Sulsel), Latif Naleng (Pejabat Bea cukai Jakarta), Said Karim ( Akademisi Unhas), Hasanuddin Hasma (Bosowa), Rasyid (Akademisi UIN) Mustafa Gani (Sekertaris KPUD Gowa), Yasin Azis (Pengusaha) Darwin Tike (Wakil Kadis Perindustrian Sulsel), Ali Ahmad Murdi (Sekjen KKDB), dan Herman Agus (Kepala Regional Bulog Maluku).

Pemilihan ketua, dijadwalkan berlangsung malam ini, sebelum pembahasan rumusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. “ Untuk Pemilihannya, itu direncanakan berlangsung Besok malam (malam ini). Dan sampai sekarang, 11 nama ini itu semua menguat untuk dicalonkan sebagai ketua,” ujar Kordinator Divisi Humas dan Media KKDB, Ahsan Jaffar kepada SINDO, kemarin.

Ahsan menambahkan, beberapa peserta dari berbagai cabang, mulai tiba di Makassar dan melakukan registrasi. Hanya saja, jumlahnya belum diketahui pasti, karena sregistrasi berlansung hingga hari ini. “ Yang pasti beberapa cabang sudah mulai berdatangan untuk mengikuit mubes ini,” katanya.

Setelah agenda Mubes selesai, panitia akan mengajak peserta untuk melakukan kunjungan wisata di Kabupaten Barru, Jumat (28/03). Ini dilakukan, agar para warga keturunan Barru, bisa melihat perkembangan daerahnya yang dirintis Pemkab saat ini. “ Biar di Makassar kegiatannya, tapi kami juga akan melakukan kunjungan di beberapa tempat di Barru setelah Mubes selesai. Ini untuk memperkenalkan ke cabang-cabang tentang perkembangan daerah saat ini. Khususnya di sector pariwisata,” lanjutnya.

Paket TP dan FAS di Godok

2008-03-28T03:22:00.000-07:00

PDK Anggap Ideal Kalahkan Hegemoni Golkar

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Partai pengusung calon wali kota Parepare Faisal Andi Sapada (FAS) yakni PDK Parepare, mulai mewacanakan untuk memaketkan calonnya dengan calon wali kota usungan koalisi pembaharuan, Taufan Pawe (TP) di Pilkada Parepare Agustus mendatang.

Paket tersebut dianggap ideal untuk mengalahkan hegemoni paket Golkar-Golkar. “ Mengenai tawaran posisinya. TP itu calon wali kota, dan FAS perdana menterinya. Kalau ini dipaketkan, maka tentu akan membendung kekuatan Golkar. Ini salah satu taktik kami untuk mengalahkan hegemoni Golkar,” tegas Ketua PDK Parepare, Siradj Andi Sapada, yang tak lain adik kandung FAS, kemarin.

Bahkan, ia mengakui pihaknya sudah menjajaki kemungkinan paket tersebut, dengan melakukan komunikasi dengan tim Taufan Pawe. “ Kita sudah jajaki ini di tim PDK ke tim TP. Tapi harus diketahui, ini adalah kalkulasi terkahir yang kita akan lakukan. Jadi intinya menghadapi Pilkada, kekuatan besar harus dilawan dengan kekuatan besar juga,” pungkasnya.

Alasan lainnya, TP hingga saat ini belum menentukan pendampingnya. Sehingga peluang untuk memaketkan dengan FAS sangat terbuka.Namun, pihak PDK juga tidak menutup pintu kepada Golkar, apabila ingin menyandingkan dengan FAS dalam satu paket. “ Kalau memang Golkar menginginkan juga FAS sebagai calon wakil wali kota, tentu kami juga buka pintu untuk itu. Itu terserah Golkar, yang saya lihat tetap ingin memaketkan Golkar-Golkar,” sebutnya.

Sekedar diketahui, FAS saat ini sudah memiliki tiga partai pengusung, yakni PDK, PPP, dan PDIP. Sementara TP, diusung oleh PBB dan PPDI. Sebenarnya, dua calon ini sudah memenuhi syarat untuk diusung masing-masing sebagai calon wali kota oleh partai pengusungnya. Bahkan FAS belum lama ini, mengaku sudah mengantongi berbagai dukungan dari beberapa tokoh. Termasuk mantan Presiden Habibie, dan Gubernur terpilih, Syahrul Yasin Limpo. Sehingga ia sangat yakin bisa bertarung sebagai calon wali kota di Pilkada mendatang. “ Mengenai perolehan survei koalisi yang ditargetkan 30 persen, saya juga optimis mampu meraih hal itu. Apalagi respon masyarakat selama ini mendukung pencalonan saya,” ujar FAS kepada SINDO belum lama ini.

Sementara itu, calon wali kota usungan koalisi pembaharuan (PBB-PPDI) Taufan Pawe, saat dikonfirmasi mengaku, belum mengetahui tawaran PDK tersebut. Menurutnya, ia saat ini berada di Jakarta. “ Saya masih di Jakarta ini Dik,” katanya singkat melalui layanan SMS yang dikirim ke SINDO, kemarin.

Prediksi calon wali kota dan wakil wali kota Pilkada Parepare

1. Zain Katoe -Muhadir Haddade, Pangeran Rahim dan Syamsu Alam (Golkar-Demokrat*)
2. Tajuddin Kammisi-Rahman Saleh (PKS-Partai Non Parlemen*)
3. Taufan Pawe- Wakil masih disurvei (PBB-PPDI)
4. Syamsu Alam Malarangeng-Ridha Ali (PAN-Demokrat*)
5. Faisal Andi Sapada-Wakil masih disurvei (PDK,PPP,PDIP, PBR*)
6. Taufan Pawe-Faisal Andi Sapada (PBB,PPDI,PDK,PPP.PDIP,PBR*)

Keterangan. * masih penjajakan.

Vonis Korupsi PPI Kembali Ditunda

2008-03-26T03:04:00.001-07:00

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Sidang vonis tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Rp400 juta di Proyek Pangkalan dan Pendaratan Ikan (PPI), kembali ditunda oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Parepare, kemarin.

Alasan penundaan sidang tersebut, karena Ketua Majelis Hakimnya, Agung, sementara berada di Makassar mengikuti ujian tesis di salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar. “ Berhubung, Ketua Mejelis Hakimnya tidak berada di tempat, maka sidang ditunda hingga Kamis lusa (besok),” kata hakim anggota, Raja Mahmud saat menunda sidang vonis, di depan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Terdakwa Abd. Wahid, kemarin.

Usai menunda sidang, Raja mengungkapkan, majelis hakim akan membacakan putusan pada sidang Kamis (27/03) kepada tiga terdakwa. Masing-masing Wahid dan Abi Dahil (panitia PPI) dan Rekanan, Abd. Wahid.” Ketiga-ketiganya akan kita sidang pada kamis mendatang. Jadi sekali lagi, penundaan ini dilakukan karena Ketua Majelis Hakim sedang mengikuti ujian tesis,” katanya kepada wartawan usai menunda sidang.

Berdasarkan pantauan, JPU Ardiansyah dan Terdakwa Abd. Wahid di sertai kuasa hukumnya Saharuddin, terlihat menunggu sekitar 30 menit di dalam ruangan persidangan, sebelum anggota majelis hakim menunda sidang. Tidak ada pernyataan yang keluar, baik dari kuasa hukum terdakwa, maupun JPU atas penundaan sidang tersebut. Namun, sekedar mengingatkan, sidang kasus vonis PPI sudah berulang kali di tunda oleh hakim. Pertama saat adanya pergantian Ketua Majelis Hakim, dari Sumartono ke Agung Januari 2008. Disusul penundaan selanjutnya, dengan berbagai alasan.

Terkait penundaan sidang tersebut, Presedium Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (Somasi) Pattawari, mengkawatirkan adanya konspirasi dalam sidang vonis PPI. Seharusnya, sidang harus dipercepat untuk mengetahui putusan kepada tiga terdakwa. “ Kalau ini terus ditunda-tunda, bisa saja menimbulkan kecurigaan, ada apa dibalik ini semua. Saya berharap kasus ini mendapat kepastian hukum, agar tidak ada yang berspektif negatif,” kata alumni Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Unhas ini saat dimintai tanggapannya.

Polda Sulselbar Gelar Perkara

2008-03-26T03:02:00.000-07:00

Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy dan Ridwan Putra

PAREPARE---Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar, hari ini akan melakukan ekspose (gelar perkara) kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Parepare 2007, di Mapolda.

Gelar perkara tersebut dilakukan, untuk mengetahui modus dugaan korupsi anggota dewan dalam mengelola tunjangan perumahannya Rp2,4 juta per anggota dewan setiap bulannya. “ Hari ini kasus tunjangan perumahan akan di ekspose di Mapolda Sulselbar. Mengenai datanya, kami sudah kumpulkan untuk selanjutnya diberikan petunjuk dalam gelar perkara ini,” ungkap Kapolresta Parepare, AKBP Sri Eko Pranggono melalui Kasat Reskrim Polresta, AKP. Yuslim Yunus kepada SINDO, kemarin.

Hasil gelar perkara lanjutnya, akan dijadikan petunjuk penyidik Polresta untuk terus melakukan penyelidikan sebelum meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. “ Untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan, saya kira belum diputuskan dalam gelar perkara besok (hari ini). Cuma, hasil ini nantinya, akan ada petunjuk petunjuk dalam melakukan penyelidikan. Termasuk melengkapi berkas administrasi permintaan izin pemeriksaan anggota dewan yang sampai sekarang masih dinilai belum lengkapm,” ujar mantan Kasat Reskrim Polres Tana Toraja ini.

Ditanya tentang penetapan tersangka anggota DPRD, Yuslim belum bersedia membeberkan lebih jauh, dengan alasan kasus tersebut, masih dalam tahap penyelidikan. “ Ini masih berproses dan penyelidikan terus berlanjut. Nanti kita lihat apakah akan ada tersangka atau tidak nantinya,” kata Yuslim.

Sementara itu, Sekertaris Dewan (sekwan) DPRD Parepare, Nur Azis menjelaskan, pembayaran tunjangan perumahan Ketua dan anggota DPRD, proses penganggarannya telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Baik dalam PP 37 tahun 2005, maupun Perda Parepare Nomor 1 tahun 2006, serta Peraturan Wali Kota Nomor 17 tahun 2007 tentang tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD, yang mengatur tentang besaran tunjangan perumahan. Untuk tunjangan Ketua DPRD, Rp2,8 juta, dan anggota DPRD Rp2,4 juta (potong pajak) .” Tunjangan perumahan ini, itu dianggarkan pada pos DPRD yang berdasar pada PP nomor 37 tahun 2005 Pasal ayat (2a) yang berbunyi, tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat 2 tersebut dalam ketentuan pasal 20 dianggarkan di pos DPRD,” sebutnya saat dikonfirmasi di DPRD. Mengenai penetapan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD tersebut, dilakukan atas perbandingan besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD di daerah lain.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Parepare, Siradj Andi Sapada menambahkan, tunjangan perumahan sudah diatur di dua pasal di PP 24 tahun 2004, yakni pasal 18 dan 20. Mengenai perjanjian, itu hanya dilakukan pimpinan yang disediakan rumah dinas. “ Sementara untuk 22 anggota DPRD yang tidak disediakan rumah dinas, itu memang tidak ada perjanjian, mengenai pertanggung jawaban dana tunjangan. Dan itu sudah di atur di PP 24 dan PP 37,” sebut legislator PDK Parepare ini di ruang kerjanya.

Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD di kawasan Ajatapareng

1. DPRD Kabupaten Sidrap, dianggarkan Rp3,5 juta perbulan (pimpinan). Rp3 juta (anggota).
2. DPRD Kabupaten Pinrang, dianggarkan Rp3 juta untuk pimpinan dan anggota DPRD
3. DPRD Kabupaten Barru, dianggarkan Rp2,4 juta untuk anggota DPRD
4. DPRD Kota Parepare, dianggarkan Rp2,8 juta (Ketua DPRD) dan Rp2,4 juta (anggota)
5. Penerimaan tunjangan tersebut, diduga terjadi tindak pidana korupsi, karena tidak ada kuitansi pertanggung jawaban.

Diolah dari berbagai sumber.

LSM Desak Kejari Sidrap Segera Usut BPN

2008-03-26T03:01:00.000-07:00

Terkait Dugaan Penyalahgunaan Prona PAP 2007

Laporan: Syahlan

SIDRAP---Ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Sidrap Abdul Karim dan Direktur Lembaga Peduli Sosial, Budaya, Budaya, Politik, dan Hukum (LP Sibuk) Sulsel Djusman AR meminta kepada Kejaksaan Negeri Sidrap untuk segera mengusut kasus penyalahgunaan Prona PAP 2007 di Sidrap yang meliputi 1800 bidang dengan menggunakan anggaran negara sekitar Rp500 juta, tersebar di 20 desa dan kelurahan pada empat kecamatan.

“Ini tidak boleh dibiarkan karena semua orang tahu kalau Prona itu gratis. Kalau tidak, maka hal ini akan terus menerus berulang. Apalagi tahun ini Sidrap kembali melakukan sertifikasi pada 2050 bidang tanah melalui Prona,” jelas Djusman AR.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa sejumlah daerah di Sulsel juga melakukan pungutan kepada warga yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat Prona. Padahal menurut Direktur LP Sibuk itu, Prona adalah kegiatan yang seluruh item kebutuhannya telah dianggarkan dalam APBN.

“Kasihan warga kita, apalagi program itu diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Mengapa justru mereka dimintai pungutan? Tidak ada lagi alasan bagi Kejari Sidrap untuk tidak mengusut masalah ini. Apalagi sejumlah warga telah menyampaikan telah membeberkan sejumlah bukti pungutan tersebut,” tandas Djusman AR.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua Formak Sidrap Abdul Karim. Bahkan dia juga mempertanyakan mengapa sejumlah program yang ditujukan bagi warga miskin, justru disalahgunakan oleh aparat negara. “Selain prona juga ada bantuan Raskin (beras miskin-red) yang selalu disalahgunakan oleh aparat negara,” jelasnya.

Lebih lanjut diminta oleh Abdul Karim agar Kejari Sidrap segera mengusut tuntas kasus penyalahgunaan Prona. Dengan mengusut kasus tersebut menurut Ketua Formak itu, maka Kejari Sidrap betul-betul menunjukkan “giginya” kepada semua orang. “Pengusutan kasus tersebut akan menjadi shick therapy bagi pejabat yang lain di Sidrap untuk tidak melakukan penyalagunaan yang sama,” jelasnya.

Menanggapi permintaan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidrap Riskiana Ramayanti menjanjikan akan segera mengusut dugaan penyalahgunaan tersebut. “Kita sementara mengumpulkan data yang berkaitan dengan hal tersebut, apalagi sudah banyak aduan dari warga terkait pungutan yang dilakukan oleh BPN. Dalam waktu dekat kita segera melakukan pemeriksaan,” janji Kajari Sidrap itu.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa sebenarnya Prona PAP adalah program digratiskan kepada warga karena anggarannya telah ditanggung dalam APBN, oleh sebab itu BPN tidak berhak untuk memungut biaya apapun. “Kami melihat hampir semua kabupaten di Sulsel melakukan pemungutan yang sama, sehingga hampir semua Kejari melakukan pemeriksaan yang sama. Bahkan di beberapa daerah sudah ada yang dijadikan tersangka dalam kasus itu,” lanjutnya.

Berdasarkan pengalaman dari sejumlah Kejari di Sulsel itu, maka Kajari Sidrap berjanji segera melakukan pemeriksaan kepada pihak yang terkait dalam waktu dekat. Namun demikian, Riskiana Ramayanti juga mengeluhkan dengan minimnya personil jaksa pada kantor yang dipimpinnya. “Dengan kondisi yang demikian, kami akan bekerja semaksimal dan semampu kami,” tandasnya.

Laporkan Kasus Dugaan Korupsi

Kajari Sidrap Riskiana Ramayanti juga mengimbau kepada warga Sidrap agar turut serta mengawasi setiap tindakan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Apakah sesuai dengan aturan atau terjadi penyelewengan. “Bahkan masyarakat bisa melaporkan kepada penegak hukum apabila ada tindakan yang menyimpang dan merugikan negara,” jelasnya.

Selain itu dia juga mengimbau penegak hukum untuk merespon setiap laporan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Reskiana juga mengungkapkan bahwa untuk program fisik yang anggarannya bersumber dari keuangan negara hendaknya setiap tahapan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku disertai pengawasan untuk meminimalisir perbuatan melawan hukum.

12 Anggota Dewan Belajar Kelembagaan di Jawa-Sumatra

2008-03-26T03:00:00.001-07:00

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Sebanyak 12 anggota DPRD Kota Parepare menggelar studi banding ke Pula Jawa dan Sumatera pekan ini untuk belajar mengenai pengelolaan kelembagaan pemerintah daerah di dua pulau tersebut untuk diaplikasikan di Kota Parepare.

Keberangkatan ke-12 anggota dewan tersebut dijadwalkan, Selasa (25/3), kemarin. Mereka yang berangkat adalah panitia khusus (pansus) dari lima ranperda kelembagaan yang disodorkan pemkot untuk dibahas dan ditetapkan menjadi perda.

Studi banding yang direncanakan berlangsung selama lima hari dan menggunakan dana APBD senilai ratusan juta tersebut, mendapat sorotan pihak LSM setempat yang menilai kegiatan terebut dianggap tidak efektif.

Menurut Ketua LSM HAM Kota Parepare A Ruslan, Selasa (25/3), kegiatan tersebut dianggap tidak efektif dan terkesan pemborosan anggaran karena diikuti sampai 12 anggota dewan setempat.

”Menurut saya ini tidak begitu urgen sampai keberangkatan anggota dewan seperti rombongan studi banding saja. Idealnya kan bisa tiga orang saja,” kata Ruslan.

Mereka yang berangkat ‘jalan-jalan’ ke Jawa dan Sumatera untuk belajar kelembagaan di dua daerah itu, antara lain Tahang Adam (Golkar), Muh Haidir (PAN), Ikbal Chalik (PKS), Minhajuddin Ahmad (Golkar), A Fatma Hollang (Golkar), Isvan Purwanegara (PDK).

Abd Tahman Mappagilling (PBB), A Lilling (PBB), Bakhtiar Tijjang (PKS), Arifin Wahid (PAN), Mahmuddin Makmur (PPP), Zaenab Syamsuddin (PPP). Sementara yang terlihat di kantor dewan kemarin, antara lain M Siradz Sapada (PDK) dan Abd Rahman Saleh (PKS).

15 Paket Narkoba dan Uang Palsu Dimusnahkan

2008-03-26T02:58:00.000-07:00

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare akan memusnahkan 15 paket narkoba jenis Sabu-Sabu dan Ganja di halaman Kejari, besok. 15 paket tersebut, terdiri dari 11 paket jenis sabu-sabu, dan 4 paket jenis ganja. “ !5 paket yang dimusnahkan nantinya ini, itu merupakan barang bukti dari 10 kasus narkoba yang ada Kejari,” sebut Kasubsi Penuntutan Kejari Parepare, Muh. Ilyas kepada wartawan, kemarin.

Selain itu lanjutnya, Kejari juga akan memusnahkan 149 lembar uang palsu, yang terdiri dari 60 lembar pecahan Rp50 ribu, dan 89 lembar pecahan 100 Ringgit Malaysia. “ Khusus untuk uang palsu pecahan Rp50 ribu itu atas perkara terdakwa Hamzah. Sementara uang ringgit, itu perkara terdakwa Syaikan. Sementara 15 paket narkoba, itu perkara Jufri Cs,” urai Ilyas.

Dalam pemusnahan barang bukti Narkoba dan uang palsu, direncanakan akan dihadiri Kapolresta Parepare, AKBP. Sri Eko Pranggono, Kadis Kesehatan Parepare, Chaerani Kadir, serta pihak Kajari. “ Pemusnahan yang di saksikan beberapa pejabat ini, akan dibakar dengan minyak. Ini dilakukan agar barang bukti itu, tidak dipakai lagi atau dikonsumsi,” katanya.

Salah seorang warga Parepare, Makmur mengharapkan, agar pemusnahan barang bukti tersebut, tidak menyurutkan semangat aparat hokum untuk terus mengungkap dan menangani peredaran narkoba di Parepare. “ Mudah-mudahan pemusnahan ini tidak dijadikan alasan, bahwa peredaran narkoba sudah kurang di Parepare. Kita berharap, agar aparat bisa terus melacak dan mengungkap kasus yang lainnya. Atau skalanya yang lebih besar,” harap Makmur saat dimintai tanggapannya.

Habibie Minta FAS Kembangkan Pariwisata

2008-03-26T02:57:00.000-07:00

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Mantan Presiden Republik Indonesia ke-3, BJ Habibie memberikan dukungan dan restunya kepada Faisal A Sapada (FAS) yang dicalonkan Koalisi Persatuan (PDK-PPP) sebagai calon Wali Kota Parepare.

FAS yang dijumpai Tribun, Senin (24/3), mengaku mendapat dukungan dan restu dari Habibie pekan lalu ketika berkunjung ke kediaman mantan Menristek RI itu di Jl Kuningan, Jakarta.

”Beliau menitip pesan kepada saya jika terpilih, untuk mengembangkan teknologi di Parepare serta pariwisata dan pelabuhan,” kata Kepala Dinas PU Kota Parepare itu. Sebelumnya, FAS juga sudah bertemu dan mendapat dukungan Gubernur Syahrul Yasin Limpo.

”Pak Syahrul sebagai sahabat saya juga sudah menyatakan kesiapannya dan dukungan morilnya untuk maju.Bantuan lain tentu juga ada, namun tentunya tidak secara langsung dari dia tetapi mungkin dari tim keluarganya,” sebutnya.

Survei FAS

Survei lanjutan terhadap FAS dan calon wakil wali kota yang akan dipasangkan dengannya dijadwalkan sudah ada hasilnya pada April mendatang. FAS dan beberapa figure calon wakil wali kota disurvei oleh PT LIngkaran Survei Indonesia.

”Bukan Cuma sekali saya disurvei, jadi survey jalan terus dan hasil survey lanjutan kemungkinan sudah ada April nanti termasuk survey beberapa calon wakil wali kota,” kata Faisal.

Beberapa figure calon wakil wali kota yang akan diusung Koalisi Persatuan, antara lain Mahmuddin Makmur (Ketua PPP), Achmad Ridha Ali (politisi PAN), Syamsul Alam (Golkar), dan M Siri Dangnga (tokoh Muhammadiyah).

Dinas Kependudukan Umumkan 77.939 Calon Pemilih

2008-03-26T02:54:00.000-07:00

Laporan: Ridwan Putra dan Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Sebanyak 77.939 penduduk di Kota Parepare didaftar Kantor Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catata Sipil Kota Parepare sebagai Daftar Penduduk Potensi Pilkada Kota Parepare (DP4) untuk Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Parepare Agustus mendatang.

DP4 itu diserahkan Sekretaris Daerah Kota Parepare Abd Rahim Rauf kepada Wali Kota Parepare M zain Katoe di ruang kerja wali kota. DP 4 itu selanjutnya diberikan kepada Ketua KPU Parepare Yasser Latief untuk dimutahirkan kembali di tingkat PPS.

Jumlah DP4 tersebut berasal dari sebanyak 118.799 penduduk Kota Parepare yang terdata di dinas kependudukan. DP 4 itu selanjutnya akan disampaikan ke panitia pemungutan suara (PPS) melalui panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada 24-27 Maret 2008.

Setelah itu akan diumumkan daftar pemilih sementara (DPS) di tingkat PPS pada 28 hingga 30 Maret mendatang disusul masa perbaikan DPS mulai 31 Maret hingga 9 April mendatang.

KPU sendiri akan membuka pendaftaran pemilih baru bagi warga yang belum terdaftar selama dua bulan, yaitu mulai 10 April hingga 10 Juni di tiap PPS atau di Kantor Kelurahan tempat tinggalnya.

Pada kesempatan tersebut, Zain meminta KPU Kota Parepare agar mengundang para calon untuk membuat komitmen melaksanakan Pilkada Parepare yang aman dan damai setelah ada pasangan calon yang ditetapkan KPU.

”Pilkada Parepare ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dan siapapun yang terpilih nantinya sebagai walikota, maka harus kita dukung seluruh pihak karena merupakan pilihan rakyat,” terang Zain.

Kejari Usut Proyek Gor dan Kolam Renang Ujung Lare

2008-03-25T02:48:00.000-07:00

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Dua proyek Pemerintah Kota Parepare, pembangunan degung olahraga (GOR) dan revitalisasi kolang renang Ujung Lare, yang diduga terindikasi praktik korupsi diusut Kejaksaan Negeri Kota Parepare.

Proyek pembangunan Gedung Gelanggang Olahraga (GOR) yang terletak di depan Stadion Gelora Mandiri Parepare, Kecamatan Bacukiki mulai dibangun sejak tahun 2006 dengan anggaran Rp 1 miliar dengan dana pendamping Rp 85 juta.

Sementara revitalisasi KOlang Renang Ujung Lare di Jl Abubakar Lambogo mendapat anggaran mulai tahun 2005 hingga 2007 dengan total biaya Rp 1,5 miliar. Kedua proyek tersebut diduga hingga saat ini belum rampung dan dananya disalahgunakan.

”Sementara masih dalam tahap penyelidikan dan kita akan meminta tim dari BPKP untuk melakukan audit terhadap proyek tersebut dalam waktu dekat ini,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (kajari) Parepare A Abd Karim, Senin (24/3).

Kedua proyek itu sendiri dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. Dua proyek fisik tersebut, juga sudah seringkali disoroti pihak KOmisi DPRD Parepare dalam beberapakali paripurnan pandangan umum fraksi.

Sudah Rampung

Kepala Dinas PU Kota Parepare Achmad Faisal A Sapada yang ditemui Tribun di Warung Hawai bersama Kapolwil Parepare Kombes Burhanuddin Andi menjelaskan, proyek kolam renang tersebut sebenarnya sudah rampung.

”Revitalisasi kolam renang yang kita kerjakan adalah kondisi kolam, pagar, dan aksesori. Itu semua sudah rampung. Hanya sempat ada kendala karena ada warga yang sebelumnya tinggal di dalam komplek kolam renang. Tetapi warga tersebut sekarang sudah pindah,” kata Faisal.

Sementara soal GOR yang saat ini baru dalam bentuk rangka bangunan diakui tahun 2007 dan 2008 tidak dianggarkan ke Dinas PU. Dinas PU hanya mengerjakan proyek pembangunan kerangka GOR tahun 2006 dengan anggaran Rp 1 miliar.

”Itupun bukan usulan dari Dinas PU, tetapi usulan dari DPRD dan kemudian meminta Dinas PU yang mengerjakan. Tahun 2007 dan 2008 memang tidak dianggarkan dan kita
tidak mengusulkannya,” kuncinya.

PAN Harapkan Koalisi Menerima Ridha Ali

2008-03-25T02:44:00.000-07:00

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Pihak internal Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Parepare mengharapkan agar nantinya pihak koalisi partai yang akan bergandengan dengan PAN, bisa menerima pencalonan Achmad Ridha Ali sebagai calon Wakil Wali Kota Parepare yang diusung PAN.

Ridha adalah calon wakil wali kota yang telah direkomendasikan DPW PAN Sulsel sebagai pasangan calon Wali Kota A Syamsul Mallarangan. Posisi Ridha dinilai kalangan internal PAN belum pasti karena masih harus ditentukan dengan keinginan koalisi.

Diakui Wakil Sekretaris DPD PAN Parepare Muharram Muchtar, PAN hingga saat ini belum membentuk koalisi dengan partai lain untuk mencukupkan persyaratan pengusungan pasangan calon.

”Secara resmi memang PAN belum menetapkan koalisi dengan partai lain, namun beberapa partai sudah dijajaki oleh PAN untuk berkoalisi. Jika sudah terbentuk koalisi maka kita harapkan koalisi ini bisa menerima Pak Ridha sebagai calon wakil wali kota dari PAN,” jelasnya.

Ditambahkan, meski secara internal PAN telah mengusung Syamsul-Ridha, namun pihak PAN juga tetap harus mendengar suara koalisi jika menginginkan calon wakil wali kota yang lain selain Ridha.

Ridha yang diusung untuk posisi kosong dua dikatakan bukan harga mati di PAN karena PAN juga harus mempertimbangkan keinginan koalisi. “Karena itu kita harapkan Pak Ridha bisa membantu Syamsul Alam Mallarangan dalam menjajaki koalisi,” tambahnya.

PAN yang memiliki tiga kursi di lembaga legislatif minimal harus menggandeng sebanyak lima partai non parlemen untuk berkoalisi atau dengan satu partai yang memiliki kursi di dewan minimal partai yang menempatkan tiga wakilnya.

Cawawali PKS Dapat Dukungan Azis dan Tamzil

2008-03-25T02:43:00.000-07:00

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Calon Wakil Wali Kota Parepare dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abd Rahman Saleh mendapat dukungan dan restu dari mantan calon GUbernur Sulsel Azis Qahhar Muzakkar dan anggota DPR RI Tamzil Linrung.

Kedua tokoh yang berdomisili di Jakarta tersebut sempat didatangi Abd Rahman Saleh pekan lalu di kantor mereka untuk dimintai restu dan dukungannya kepada Rahman yang diusung PKS sebagai zalah satu calon Wakil Wali Kota Parepare tahun ini.

”Kunjungan saya ke Jakarta belum lama ini sekaligus silaturrahmi dengan Pak Azis dan Tamzil untuk meminta restu dan dukungan kepada saya untuk maju di pilkada Parepare. Dan mereka sudah menyatakan siap mendukung dan membantu saya,” kata Rahman.

Disebutkan, Azis yang pendiri Komisi Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Indonesia, secara pribadi menyatakan siap memberi dukungan kepada Rahman dengan memberdayakan jaringan Azis di Parepare untuk mendukung Rahman.

”Begitu juga Pak tamzil, beliau sudah menyatakan siap mendukung dan memberikan bantuan materil dalam pilkada mendatang,” kata anggota Komisi B DPRD Parepare itu. Azis ditemui Rahman di DPD RI sementara Tamzil dijumpai di DPR RI.

Sebelumnya PKS telah menetapkan pasangan calonnya, namun saat ini, partai berlambang bulan sabit kembar ini baru bisa mengeksposes calon wakil wali kota-nya yaitu Abd Rahman Saleh yang merupakan kader PKS sendiri.

Sementara untuk calon wali kota, secara resmi belum ingin disebutkan PKS meski telah mewacana figure tersebut adalah Tadjuddin Kammisi, kader Golkar Parepare yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Parepare.

Deklarasi 17 April

Deklarasi koalisi PKS sendiri diundur dari rencana semula 30 Maret ke Tanggal 17 April mendatang berdasarkan rapat antar pengurus PKS dengan beberapa pihak partai non kursi yang akan berkoalisi dengan PKS.

”Kita inginnya deklarasi ini cepat dilaksanakan, namun masih ada agenda rapat penentuan ketua tim koalisi yang belum kelar saat digelar rapat pekan lalu,” kata Ketua PKS Parepare, Syaifuddin Laintang.

Partai-partai non parlemen yang akan berkoalisi dengan PKS antara lain PSI, PNI Marhaenisme, PKPB, PBSD, Partai Patriot Pancasila, dan Partai Bintang Reformasi (PBR).

Jargon “Nya..manna”

Sementara terkait sosialisasi gambar Rahman Saleh ke masyarakat yang disebar dan dipasang di beberapa tempat dengan jargon “Nya..manna” disebutkan Ketua PKS Parepare Syaifuddin Laintang, memiliki makna tersendiri.

”Istilah itu perlu kita jelaskan agar tidak ditanggapi lain-lain oleh masyarakat bahwa istilah “Nya.. manna” itu memiliki arti khusus dan dipilih berdasarkan pemikiran yang matang oleh tim,” katanya.

Disebutkan, kata “Nyamanna” dianggap lebih cocok disematkan bersama gambar Rahman Saleh. “Nyamanna” itu sendiri memiliki kepanjangan “nyata, mantap dan sederhana”.

”Sesuai dengan harapan kita bahwa pasangan yang kita usung akan memberi kenyamanan dalam pemerintahan, dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat,” tambah Syaifuddin.

Golkar dan Tim Muhadir Melayat ke Rumah Korban

2008-03-25T02:38:00.001-07:00

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Tim Calon Wakil Wali Kota Parepare Muhadir Haddade dan pihak DPD II Golkar Parepare melayat ke rumah dua warga Kelurahan Lumpue, Senin (24/3), yang tewas saat memasang baliho Muhadir Haddade.

Sebelumnya, dua warga Kota Parepare M Razak Saharuddin tewas, Minggu (23/3), sekitar pukul 20.30 akibat tersengat listrik saat sedang memasang baliho berukuran 4X6 milik Muhadir Haddade, salah satu figur calon wakil wali kota.

”Tim dan pihak DPD II Partai Golkar sudah melayat ke rumah korban masing-masing sekaligus mengajukan belasungkawa dan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan Alhamdulillah pihak korban juga ikhlas menerima kejadian tersebut,” kata Sekretaris DPD II Partai Golkar, Kaharuddin Kadir.

Selain itu, pihak Golkar juga memberikan bantuan kepada keluarga korban. Rencananya, pengurus Golkar juga akan bertakziah ke rumah korban masing-masing pada malam harinya.

”Setelah itu, kita juga akan mengunjungi dua korban lainnya yang masih selamat di rumah masing-masing,” tambahnya. Dua warga lainnya yang selamat ketika memasang baliho Muhadir tersebut, ialah Ishak dan Asi.

Razak dan Saharuddin yang tewas tersengat listrik telanjang PLN ketika keduanya menggunakan bambu baliho yang basah dan menyentuh kabel listrik di atasnya.

Anggota DPRD Sidrap WO Dalam Rapat Pembahasan Ranperda

2008-03-25T02:35:00.000-07:00

Laporan: Hamzah dan Syahlan

SIDRAP---Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Organisasi Kelembagaan Daerah dan Teknis Daerah yang dibahas di Pansus A DPRD Sidrap berjalan alot. Pasalnya sebagaian anggota Pansus walk out (WO) dari ruang rapat. Hal itu setelah sejumlah permasalahan dianggap kurang tepat diakomodir dalam pansus tersebut namun tetap dilanjutkan.

Dari sejumlah Anggota Pansus yang WO antara lain Muh Ali Hafid (Anggota Fraksi Peduli Keadilan), A Hindi Tongkeng dan H Salman (Anggota Fraksi Bintang Reformasi). Ketiga anggota Pansus yang WO ini mengaku sangat kecewa dengan keinginan untuk membahas kembali Ranperda yang sudah ditetapkan kemarin (24/03) untuk dibahas kembali.

“Ini betul-betul menginjak-injak wibawa DPRD, masak Ranperda yang sudah jatuh ketuk palunya (disahkan-red) minta dibahas kembali. Hal itu diperparah dengan adanya Ranperda perubahan yang entah dari mana asalnya. Apa-apaan itu? Ini betul-betul kesalahan besar,” kesal Ali Hafid yang diamini anggota Pansus lainnya A Hindi Tongkeng.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyontohkan Dinas Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah dan Pasar yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan oleh Pansus, malah diminta oleh Pemkab Sidrap untuk dibahas kembali dan berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

“Sementara masalah pengelolaan pasar, justru akan dibentuk lembaga baru bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Justru yang diajukan itu sudah menyalahi aturan PP 41 itu, karena Dispenda tidak diakomodir lagi dalam PP itu. Pokoknya kita tidak mau bertanggung jawab terhadap persoalan ini dan kita sangat tidak mendukung penyusupan yang dilakukan pihak eksekutif dalam pembahasan itu,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan Ali Hafid, jika memang ada Ranperda yang hendak diajukan kembali sebelum dilakukan penetapan, harus melalui mekanisme penyerahan lewat rapat paripurna seperti yang dilakukan bupati beberapa waktu lalu. “Sementara Pemkab menyerahkan rancangan, sebelum Ranperda yang lama disetujui. Ini betul-betul salah prosedur,” tandasnya.

Anggota DPRD Sidrap lainnya A Hindi Tongkeng justru kesal dengan ketidakkonsistenan Pansus A, yang mengakomodir keinginan Pemkab Sidrap untuk melakukan pembahasan perubahan yang tidak pada tempatnya.

“Kalau begini apa gunanya ada pembahasan. Sementara jika setelah ada keputusan, bisa seenaknya diubah. Saya juga sangat tidak sependapat dengan surat pimpinan yang meminta untuk melanjutkan pembahasan, sementara sudah ada keputusan. Apanya lagi yang mau dilanjutkan?” kesal legislator PBR ini.

Selain mempersoalkan Ranperda mereka anggap tidak sesuai prosedur, Ali Hafid dan A Hindi Tongkeng juga mempertanyakan surat Pimpinan Dewan Nomor 170/49/DPRD/III/2008 Tanggal 24 Maret 2008 tentang Lanjutan Rapat Pembahasan Terhadap Perubahan Ranperda yang ditujukan ke Ketua dan Anggota Pansus A.

“Dalam surat tersebut ada kesan bahwa DPRD dengan seenaknya bisa didikte oleh Pemkab, terbukti pimpinan kurang tegas bertindak dan justru meminta kita untuk melanjutkan pembahasan seperti yang diminta oleh eksekutif. Sementara Ranperda sudah disetujui oleh seluruh anggota Pansus, sisa disahkan saja melalui rapat paripurna. Kalau sudah begini, eksekutif betul-betul menginjak-injak wibawa DPRD Sidrap,” jelas kedua legislator muda itu.

Jorok, Lapangan Lasinrang Disorot

2008-03-25T02:34:00.000-07:00

Laporan: Darwiaty Dalle

PINRANG---Kebijakan Pemkab Pinrang untuk menjadikan Lapangan Lasinrang sebagai lahan komersial, menjadi areal dwi fungsi sejak setahun lalu terus menuai kritik. Pasalnya, lapangan yang sebelumnya diperuntukkan bagi aktivitas masyarakat, kini diubah untuk kepentingan komersil sehingga lapangan tersebut semakin tidak tertata.

Puluhan pedagang yang sebelumnya berjualan di sejumlah titik koridor jalan, dipindahkan ke dalam lokasi lapangan. Namun sayangnya, mereka dinilai tidak menjaga kebersihan. Alhasil, tatanan Lapangan Lasinrang Pinrang menjadi semakin jorok.

Sekretaris LSM Merah Putih Indonesia (MPI) Pinrang Rusdianto mengatakan, selain jorok, aktivitas sejumlah pedagang di Lapangan Lasinrang juga menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan pengunjung lainnya, utamanya yang hendak berolahraga.

“Sebelum Lapangan Lasinrang dijadikan area dwi fungsi, pengunjung bisa menikmati suasana yang lebih nyaman. Namun tidak terkoordinirnya sebagian pedagang terutama dalam hal kebersihan menyebabkan saat ini Lapangan Lasinrang menjadi tidak rapi dan bau,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, keberadaan Lapangan Lasinrang tidak sesuai lagi dengan fungsinya, karena Pemkab Pinrang lebih mengutamakan kegiatan komersial dibanding kebutuhan masyatakat. Padahal sebelumnya areal tersebut hanya dipergunakan sebagai arena berolahraga maupun sekedar bersantai.

Namun kata Rusdianto lagi, jika penataan yang lebih baik dan seluruh pedagang diarahkan agar tetap menjaga kebersihan di lokasi tersebut, tentu saja tidak akan menimbulkan kondisi yang sangat jorok seperti saat ini. “Masyarakat berharap Pemkab bisa melakukan penataan kembali Lapangan Lasinrang, yang tidak hanya sebagai area perdagangan, namun juga diseimbangan untuk fasilitas umum,” tandasnya.

Sejumlah Cabup Pinrang Tetapkan Pasangannya

2008-03-25T02:31:00.000-07:00

Laporan: Darwiaty Dalle dan Syahlan

PINRANG---Sejumlah figur yang akan berkompetisi dalam Pilkada Pinrang Oktober mendatang telah menentukan pasangannya. Seperti yang dilakukan oleh A Aslam Patonangi (Camat Watang Sawitto Pinrang) yang memilih Nurdin Didu (Mantan Kadis Sosial Pinrang) sebagai pasangannya. Menurut Darwis, salah seorang keluarga dekat Aslam Patonangi, pasangan tersebut sangat ideal.

“Aslam adalah salah satu putra mantan Bupati Pinrang HA Patonangi, sementara Nurdin adalah anak H Didu salah seorang pejuang kemerdekaan RI. Jadi dipastikan mereka sangat klop. Sementara keduanya sangat terkenal dengan kinerja dan reputasi yang bagus dalam pemerintahan dan pembinaan masyarakat,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Nurdin Didu segera meminta dukungan kepada masyarakat sehingga mereka bisa berhasil memenangkan Pilkada Pinrang tahun ini. “Mari kita bersama-sama berjuang untuk membangun daerah ini menjadi lebih baik dimasa yang akan datang,” harapnya.

Hal yang sama juga telah diputuskan oleh A Irwan Hamid, Ketua DPRD Pinrang yang juga akan berkompetisi dalam Pilkada Pinrang tahun ini sebagai bupati. Dia memilih mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pinrang Sappewali Moenta sebagai pasangannya. Dia mengatakan bahwa keputusan untuk berpasangan dengan Sappewali sudah melalui pertimbangan yang sangat matang. “Dia termasuk tokoh agama, masyarakat dan pemuda Pinrang. Dia juga dikenal sangat bersih dan birokrat tulen, makanya tidak salah jika saya memilih dia sebagai pendamping saya,” jelas Ketua AMPG Pinrang itu.

Selain kriteria tersebut, Irwan Hamid juga menyebutkan bahwa putusannya untuk memilih Sappewali Moenta sebagai pasangannya sudah mendapatkan restu dari berbagai pihak termasuk keluarga, masyarakat dan sejumlah tokoh agama dan pemuda. Berdasarkan hal itu, maka dia merasa yakin jika berpasangan dengan mantan Kadis Dikbud itu, maka mereka mampu memenangkan Pilkada Pinrang tahun ini.

Sementara itu, Sappewali Moenta juga telah menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Ketua DPRD Pinrang itu dalam Pilkada tahun ini. Bahkan dia memberikan penilai kepada pasangannya itu. “Irwan Hamid adalah sosok yang dikenal bersih dan politisi muda yang energik. Dia juga mempunyai masa depan yang sangat cerah,” jelasnya.

Mantan Kadis Dikbud Pinrang itu juga menjelaskan bahwa sebelum menentukan sikap untuk berpasangan dengan Irwan Hamid, sejumlah tokoh masyarakat pernah menyampaikan kepadanya bahwa Ketua DPRD Pinrang itu adalah sosok yang paling cocok memimpin Pinrang. Oleh sebab itu, baik Irwan Hamid atau Sappewali Moenta meminta dukungan dari masyarakat untuk memilih mereka dalam Pilkada Pinrang tahun ini.

Warga Desa Compong Mengadu Ke Komisi A

2008-03-24T02:48:00.000-07:00

Terkait Kasus Pembalakan Liar

Laporan: Syahlan dan Hamzah

SIDRAP---Dua orang warga Desa Compong Kec Pitu Riase Sidrap yaitu Abu Bakar dan Herawati, mengadukan aparat keamanan ke Komisi A DPRD Sidrap (24/03). Dalam aduannya, kedua warga tersebut mengeluhkan tindakan aparat keamanan yang terkesan tebang pilih dalam menangani kasus pembalakan liar.

Istri salah seorang tersangka Arif Bin Sagga yang ditangkap Anggota Polres Sidrap beberapa waktu yang lalu, Herawati mengungkapkan, penangkapan terhadap suaminya sangat tidak adil. “Suami saya hanya kebetulan disuruh untuk mengangkat balok dari lokasi penebangan ke pinggir jalan raya. Pemilik kayu itu menjanjikan kepada suami saya kayu beberapa batang. Secara kebetulan kami memang membutuhkan kayu untuk memperbaiki rumah kami. Jadi dia hanya orang suruhan,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa saat ditangkap aparat kepolisian dalam penggerebekan beberapa waktu lalu, suaminya dipaksa mengakui bahwa semua kayu itu adalah miliknya. Padahal menurut Herawati, hanya empat batang kayu yang sebenarnya miliknya. “Itupun pemberian sebagai upah dari Lamadi yang merupakan pemilik kayu itu,” jelas warga Desa Compong itu. Lebih sedihnya lagi jelas Herawati, Lamadi yang telah ditetapkan sebagai buronan oleh aparat keamanan malah bebas bergerak kemana-mana.

Hal sama juga disampikan salah satu keluarga Herawati, yiatu Abu Bakar yang menemaninya untuk bertemu dengan Anggota Komisi A DPRD Sidrap. Dia juga mengaku menemukan adanya keganjalan dalam penangkapan pelaku pembalakan liar di desanya. Menurut dia, pelaku sebenarnya yang seharusnya menjadi taget penangkapan justru bebas berkeliaran dan tidak ditangkap sama sekali.

“Kita tidak masalah jika memang Arif divonis bersalah. Tapi masalahnya adalah pelaku utama yang seharusnya ditangkap malah dibiarkan berkeliaran. Ini kan tebang pilih namanya,” kesalnya.

Selain menyebutkan Lamadi, Abu Bakar juga menyebut nama Rasyid yang sebenarnya adalah pemilik kayu yang diamankan belum lama ini. “Seharusnya yang ditangkap adalah pelaku utama pembalakan liar itu. Bukan orang yang seperti Arif. Karena jika ini dibiarkan saja, maka hutan lindung di Sidrap akan habis. Karena kerusakan hutan itu saat ini sudah mencapai 50 persen,” tandasnya.

Menanggapi laporan warga tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sidrap H Salman mengaku akan segera membicarakan hal itu dengan Anggota Komisi A lainnya untuk mencari jalan keluarnya. Termasuk melakukan koordinasi terhadap Ketua Komisi A yang lama Baharuddin Andang yang dulunya menangani masalah itu. “Ini masalah serius, dan kita juga serius menangani masalah ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah mengeluarkan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah ini,” jelasnya.

Terpisah Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Bambang Sugiyarto mengatakan bahwa kepolisian tidak mengenal tebang pilih. Jika ada keluhan seperti itu, maka seharusnya kesaksian tersebut disampaikan ke pihak kepolisian untuk ditindaki. “Target kita selama ini memang pelaku utama, makanya jika identitasnya kita peroleh kita akan langsung melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan,” jelasnya.

Sementara itu Bupati Sidrap A Ranggong dalam rapat Muspida beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa aparat keamanan telah berhasil menangkap tiga orang tersangka pelaku pembalakan liar di kawasan hutan lindung Sidrap.

Bupati Sidrap, HA Ranggong mengungkapkan bahwa pelaku kasus pembalakan liar di Sidrap telah melalui proses hukum sehingga masyarakat perlu menjadikan hal itu sebagai pelajaran. “Makanya saya berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan penebangan liar yang akibatnya justru akan merugikan masyarakat itu sendiri,” tandasnya.

Kepala Kantor PMD dan Pengurus Koperasi Bangun Desa Diperiksa

2008-03-24T00:26:00.000-07:00

Terkait Dugaan Penyelewengan Anggaran Bedah Rumah

Laporan: Darwiaty dan Syahlan

PINRANG---Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pinrang memeriksa sejumlah pihak terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran bedah rumah yang dianggarkan dalam Program Perumahan Swadaya Masyarakat pada APBD 2007. Menurut Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Ade Noho, salah satu pihak yang diperiksanya adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pinrang Khairuddin Haruna.

Menurut Kasatreskrim Polres Pinrang pemeriksaan tersebut berkaitan dengan banyaknya keluhan dari warga yang mengaku menerima bantuan program itu. Namun dana yang mereka terima tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam proposal program bedah rumah. Karena banyaknya kecamatan yang “kecipratan” program tersebut, maka Ade Noho mengaku melakukan pemeriksaan secara bertahap.

“Proyek bedah rumah itu kucur di beberapa kecamatan. Untuk mengusut dugaan penyimpangan pada proyek itu kita lakukan secara bertahap atau setiap kecamatan. Untuk saat ini baru bantuan yang kucur di Kec Watang Sawitto yang kita garap, menyusul kemudian Kec Suppa, dan kecamatan lainnya yang menjalankan proyek itu,” katanya.

Selain meneriksa Khairuddin Haruna, Polres Pinrang juga memeriksa Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi Bangun Desa Pinrang. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu lanjut Ade Noho, dugaan adanya penyelewengan dalam program bedah rumah sudah mulai menunjukkan titik terang. “Setelah kita periksa beberapa pihak, dugaan adanya penyelewangan anggaran pada proyek itu sudah terkuak sedikit demi sedikit,” katanya.

Program bedah rumah adalah Program Perumahan Swadaya Masyarakat yang dianggarkan pada tahun 2007. Bantuan yang diberikan berupa perbaikan rumah, pembangunan rumah baru dan pembangunan fasilitas umum. Dalam program tersebut, sebanyak 100 unit rumah mendapat bantuan masing-masing sebesar Rp5 juta.

Dugaan penyelewengan dana program bedah rumah di Pinrang mulai terkuak saat Wakil Bupati Pinrang H Abd Kadir Pais merasa dilecehkan saat penyerahan bantuan bantuan secara simbolis kepada ratusan warga beberapa waktu lalu. Saat itu dia menegaskan jika setiap penerima bantuan mendapatkan dana sebesar Rp5 juta.

Namun pada tahap realisasi, sejumlah warga mengaku menerima bantuan hanya sebesar Rp2 juta saja. Bahkan berdasarkan pengakuan beberapa warga Kelurahan Pallameang Kec Mattirosompe, dana yang diserahkan Wabup Pinrang secara simbolis itu diambil kembali oleh pengelola sesaat setelah bantuan itu diserahkan.

Sementara menurut salah seorang warga Pallameang yang enggan disebutkan namanya, bantuan program bedah rumah itu diserahkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat melalui rekening Koperasi Bangun Desa yang difasilitasi Bappeda Pinrang. Sesuai jumlah warga penerima sebanyak 20 unit rumah, seharusnya dana yang diterima Rp100 juta. “Namun yang diterima hanya Rp60 juta dalam bentuk material dan uang tunai,” jelas warga yang menerima bantuan itu.

Program bedah rumah adalah Program Perumahan Swadaya Masyarakat yang dianggarkan pada tahun 2007. Bantuan yang diberikan berupa perbaikan rumah, pembangunan rumah baru dan pembangunan fasilitas umum. Dalam program tersebut, sebanyak 100 unit rumah mendapat bantuan masing-masing sebesar Rp5 juta.

10 unit rumah lainnya mendapat bantuan pembangunan masing-masing senilai Rp10 juta. Bantuan tersebut belum termasuk bantuan pembangunan fasilitas umum senilai Rp100 juta. Kecamatan yang mendapatkan bantuan diantaranya Watang Sawitto, Patampanua, Lanrisang, Suppa, Mattiro Sompe dan Mattiro Bulu.

”Untuk rehabilitasi rumah (bedah rumah-red) sebanyak 100 unit dengan anggaran Rp5 juta per unit, sementara pembangunan rumah baru sebanyak 10 unit dianggarkan Rp10 juta per rumah. Anggaran proyek bantuan tersebut dikelolah Koperasi Bangun Desa yang juga merupakan Koperasi Kantor PMD Pinrang,” kata Kepala Bidang Perencanaan Fasilitas Umum Kantor Bappeda Pinrang H Nyimpung.

Ketua KT Tersangka Penyalahgunaan Proyek Batuan Benih Jagung

2008-03-24T00:25:00.000-07:00

Laporan: Darwiaty

PINRANG---Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani (KT) Bolusi Kec Batu Lappa Pinrang dinyatakan sebagai tersangka oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Pinrag dalam kasus penyalahgunaan proyek bantuan benih jagung yang didanai oleh APBN tahun 2006. Total kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp24 juta.

Menurut Kasatreskrim Polres Pinrang AKP Ade Noho, sejak beberapa bulan lalu pihaknya telah melakukan pemeriksaan dugaan korupsi bantuan benih jagung yang dilakukan oleh pengurus KT Bolusi. Menurutnya bantuan benih jagung itu semestinya disalurkan secara gratis kepada masyarakat petani.

Namun berdasarkan aduan dari warga, pengurus KT Bolusi malah memperjual belikan bibit tersebut kepada warga. “Kita sudah menahan dua tersangka dalam kasus penyelewengan bantuan benih jagung yang dilakukan oleh KT Bolusi. Mereka adalah Ketua KT Bolusi Dahlan dan Sekretarisnya Jodding. Tersangka itu kita sudah diamankan (ditahan-red) di sel Polres Pinrang,” jelasnya.

Penyelewengan yang dilakukan pengurus kelompok tani tersebut kata Ade Noho, dapat dijerat hukuman sesuai Undang-Undang Korupsi Nomor 31 Tahun 1999. “Dari sejumlah kelompok tani yang mendapat bantuan benih jagung proyek tahun 2006 itu, KT Bolisu Kec Batu Lappa yang menyalurkan bantuan tersebut tidak sesuai aturan. Benih yang akan dibagikan secara cuma-cuma malah mereka jual. Tersangka akan dijerat hukuman sesuai dengan undang-undang korupsi,” katanya.

Pilkada Pinrang Ditetapkan 29 Oktober

2008-03-24T00:24:00.000-07:00

Tahapan Pilkada Dimulai Pada April

Laporan: Syahlan

PINRANG---Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pinrang menetapkan Pilkada di kabupaten itu akan jatuh pada 29 Oktober mendatang. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan sejumlah KPU kabupaten dan KPUD Sulsel beberapa waktu yang lalu. Dengan demikian, tahapan Pilkada akan dimulai pada April mendatang.

“Penetapan tersebut berkaitan dengan adanya kekhawatiran mobilisasi massa dari luar Kab Pinrang. Karena sejumlah kabupaten tetangga Pinrang juga akan menyelenggarakan Pilkada, maka kita putuskan untuk melangsungkannya secara bersamaan,” jelas Anggota KPU Pinrang Mansyur Hendrik.

Lebih lanjut dipaparkannya sejumlah kabupaten kota yang juga akan melangsungkan Pilkada pada Oktober adalah Makassar, Luwu, Wajo, Sidrap dan Pinrang. Bahkan menurut Mansyur Hendrik, perwakilan KPU di lima kabupaten kota tersebut telah melakukan rapat dan bersepakat untuk penyelenggaraan Pilkada secara serentak.

“Penetapan tanggal 29 Oktober masih bisa diubah, tergantung hasil pertemuan dengan anggota DPR RI, KPU Pusat dan Mendagri. Yang jelasnya, KPU di lima kabupaten kota tersebut sudah sepakat untuk Pilkada secara serentak,” lanjutnya lagi.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Anggota KPU Pinrang lainnya H Abdul Jabbar yang memastikan pelaksanaan Pilkada Pinrang akan jatuh pada Oktober mendatang. Penetapan tersebut menurutnya, terkait dengan surat edaran Mendagri Nomor 120/808/SJ tentang Patokan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara.

Bahkan dalam surat tersebut dijelaskan bahwa putaran kedua Pilkada harus selesai paling lambat 17 Oktober 2008. “Yang jelasnya, penyelenggaraan Pilkada di Pinrang berlangsung pada Oktober. Selain Pinrang, juga ada beberapa kabupaten kota yang melangsungkan Pilkada secara bersamaan dengan Pinrang,” tegasnya.

Menyinggung masa kerja Anggota KPU Pinrang yang akan berakhir pada tahun ini, Abd Jabbar menegaskan bahwa keanggotaan KPU Pinrang yang sekarang akan diperpanjang hingga penetapan pasang cabup Pinrang terpilih hasil pencoblosan. “Nanti setelah pelantikan pasangan bupati terpilih, baru masa kerja kami akan berakhir,” jelasnya yang juga memaparkan bahwa anggota KPU Pinrang selanjutnya akan bekerja dalam rentang tahun 2008-2013.

Menanggapi banyaknya figur yang akan berkompetisi dalam Pilkada Pinrang tahun ini, Anggota KPU Pinrang itu mengimbau agar para calon bupati yang akan berkompetisi supaya memahami secara jelas aturan main KPU, termasuk tahapan pelaksanaan Pilkada. “KPU tetap berdiri tegak dalam menerapkan aturan Pilkada dan tetap mengedepankan independensi sebagai lembaga penyelenggara Pilkada. Jadi setiap calon kandidat harus memahami secara jelas aturan main yang ada,” tandas Abd Jabbar.

Gedung DPRD Terancam Ditender Ulang

2008-03-24T00:08:00.000-07:00

Kesepakatan Kontrak Sampai 30 April

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Pembangunan tahap kedua gedung DPRD Parepare yang dianggarkan Rp4,3 miliar terancam ditender ulang sisa pembangunannya.

Penyebabnya, batas perampungan gedung wakil rakyat tersebut, hanya sampai 30 April 2008 sesuai kesepakatan pihak Pemkot dan kontraktor PT. Hariyani Intan Berlian. Sementara pengerjaan hingga kemarin, baru rampung sekitar 60 persen. “ Kalau lewat 30 April, maka itu sudah terhitung masa dendanya sekitar 50 hari. Apabila masa denda ini lewat dan pembangunan belum rampung, itu sisanya harus ditender ulang oleh rekanan yang lain. Tapi bisa juga, sisa pembangunannya di swakelola atau diambil alih DPRD,” sebut Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Parepare, Isvan Purwanegara Amin kepada SINDO, kemarin.

Isvan menegaskan, pihaknya terus melakukan pemantauan perampungan gedung tersebut, melalui Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Tajuddin yang sudah melakukan teguran kepada kontraktor. “ Untuk tender ulang dan kemungkinan adendum (perpanjangan kerja) kita lihat dulu sampai sejauh mana melaksanakan teguran Pimpro (PPTK). Tapi kalau memang ada tender ulang, biar lima persen sisanya yang belum rampung maka kontraktornya itu tidak bisa lagi dipakai,” tegas legislator PDK Parepare ini.

Namun, bila kontraktor menjalankan teguran dan petunjuk PPTK, ia optimis perampungannya bisa selesai sesuai dengan batas waktu yang disepakati. “ Kalau mengacu pada teguran Pimpro, saya yakin itu bisa rampung. Asalkan melakukan penambahan tenaga kerja dan bekerja siang malam,” ujarnya.

PPTK Tajuddin, juga mengaku optimis pembangunan tahap kedua gedung DPRD bisa rampung sesuai batas waktu 30 April mendatang. Apalagi lanjutnya, sebagian tegurannya sudah dijalankan kontraktor dengan melakukan penambahan tenaga kerja. Ia menganggap presentase pembangunan tersebut, sudah rampung sekitar 60 persen. “ Saya lihat itu sudah melakukan penambahan tenaga kerja. Mudah-mudahan bisa rampung sesuai batas waktu yang ditentukan. Sebab kalau tidak, maka itu akan didenda Rp70 juta. Sama dengan pembangunan tahap pertama yang juga didenda Rp70 juta,” kata Tajuddin yang juga Kabag Umum DPRD Parepare.

Sementara itu, rekanan PT. Hariyani Intan Berlian, Sadeliah mengaku, sudah menjalankan petunjuk PPTK. Bahkan ia tetap optimis pembangunan tahap kedua rampung sesuai batas waktu yang ditentukan.

Wakil Ketua DPRD Parepare, Ridha Ali sangat pesimis pembangunan tersebut rampung sampai 30 April. Sehingga ia sepakat sisa pembangunannya di swakelola kan, apabila kontraktor melewati batas waktu kontrak. “ Kalau tidak bisa, mending di swakelola kan saja. Tidak ada alasan lagi dikeluarkan adendum untuk pembangunan ini. Jangan lagi mencari alasan-alasan untuk menghindari penalti (denda),” tegas Ridha.

Sekedar diketahui, pembangunan tahap kedua juga diduga terjadi dugaan korupsi pada proses tendernya yang menyalahi aturan. Bahkan Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum dan Politik (LP-Sibuk) pernah melaporkan kasus tersebut ke Kejari Parepare untk dilakukan penyelidikan. Hanya saja, sampai sekarang Kejari belum menemukan adanya unsur melawan hukum.

KPPSI Pertanyakan Izin Operasi Pelanet Pool

2008-03-24T00:07:00.000-07:00

Laporan: Arif Saleh Al-bugisy

PAREPARE---Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Kota Parepare, mempertanyakan izin operasi planet pool yang terletak di Jalan Mattirotasi, kemarin.

KPPSI menilai, keberadaan planet pool di sekitar pemukiman, mulai meresahkan ketentraman warga. Sebab, jam operasinya terkadang melewati batas sampai jam 2 dini hari. Selain itu, tempat tersebut, sudah dijadikan sebagai tempat peredaran minuman keras. “ Sepengetauan saya, Planet Pool izinnya hanya untuk biliar. Tetapi prakteknya sekarang, itu sudah dijadikan sebagai tempat berjualan miras atau meminum di dalamnya. Apalagi, jam operasinya itu sudah melanggar, yang biasa sampai jam 2 pagi,” ungkap Ketua KPPSI Parepare, Ali Imran kepada wartawan, kemarin.

Selain itu, KPPSI juga mempertanyakan komitmen Pemkot dalam menjalankan Perda Miras. Ia menganggap, pihak pemkot tidak serius menjalankan Perda Miras yang sudah disahkan DPRD. Hal ini terlihat, lanjutnya, semakin banyaknya peredaran miras di sejumlah tempat di Parepare, termasuk di Palnet Pool tanpa ada teguran dan atisipasi yang dilakukan Pemkot. “Kami juga pertanyakan masalah Perda Miras. Kenapa sudah ada Perda, justru Miras semakin merajalela. Saya juga menginginkan pihak Pemkot secepatnya duduk bersama, dengan Planet Pool, warga dan KPPSI untuk mencarikan solusi mengenai masalah ini. Kalau tidak, ini bisa memicu tindakan yang tidak diinginkan, karena warga sudah resah,” katanya.

KPPSI mengancam, apabila pihak Pemkot tidak melakukan tindakan, maka pihaknya bersama ormas Islam akan menangani sendiri masalah tersebut untuk menyelesaikannya. “ Kita akan turun tangan sendiri kala tidak ada tanggapan Pemkot,” ancamnya.

Sebelumnya, sejumlah warga juga melaporkan jam operasi Planet Pool di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Parepare yang menurutnya sangat meresahkan, khususnya dimalam hari, dimana suara sound systemnya terdengar keras hingga di sekitar rumah warga, pada saat jam tidur. Kepala Satpol PP, M. Darwis bahkan pernah memanggil manajemen Planet Pool untuk menyampaikan keluhan warga. Saat itu, General Manajer Planet Pool, Musawir Yusuf berjanji akan mengikuti aturan dan keluhan warga. Namun, ia membantah pihaknya melanggar jam operasional sampai pukul 2 dini hari. “ Selain malam minggu, itu hanya sampai jam 11 malam. Kalaupun ada suara musik sampai dinihari, mungkin saat kru membersihkan beberapa peralatan di planet pool. Tapi kalau itu dipermasalahkan, kami tentu akan memperhatikannya,” janji Musawir di depan Kepala Satpol PP Darwis, saat dipanggil belum lama ini.

Ganti Rugi Tanah Minta Ditalangi Pemkot

2008-03-24T00:06:00.000-07:00

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Pembebasan lahan milik warga yang terkena pelebaran jalan Poros Parepare-Makassar, diharapkan ditalangi Pemkot Parepare melalui APBD 2008, tanpa harus meminta lagi dana ganti rugi di Pemerintah Pusat atau Provensi. “ Kalau untuk ganti rugi tanah warga yang terkena pelebaran jalan. Itu hak dari Pemkot setempat dengan menggunakan APBD. Saya tidak sepakat, kalau itu di APBN kan,” tegas Direktur Yasasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) Ibrahim Fattah kepada SINDO kemarin.

Menurutnya, pihak Pemkot jangan selalu menjadikan alasan tidak mempunyai dana APBD untuk ganti rugi kepada warga, sehingga selalu berharap dari pemerintah pusat. “ Ganti rugi tanah itu harus tetap dialokasikan lewat APBD. Kalau memang saat ini tidak ada, maka itu harus diantisipasi dengan memperjuangkan di APBD Perubahan. Apalagi ada dana saving sekitar Rp2 miliar,” sebut Ibrahim yang selama ini dikenal getol memperjuangkan hak masyarakat miskin.

Selain itu, dana saving sekitar Rp2 miliar, bisa dialokasikan untuk ganti rugi lahan warga. Asalkan, lanjutnya ada berita acara untuk membayar dana saving yang dipakai. “ Itu tidak masalah dialokasikan untuk ganti rugi, apabila ada berita acara yang dibuat dulu. Itu adalah salah satu konsukuensi pembangunan,” katanya.

Senada dengan itu, anggota DPRD Parepare, Bahtiar Tijjang mengaku sepakat apabila dana saving bisa dialokasikan untuk ganti rugi warga. “ Kalau memang itu untuk kepentingan warga, saya kira tidak ada masalah digunakan. Yang jelas harus ada kesepakatan awal dulu, sebelum menggunakannya,” katanya saat dikonfirmasi terpisah.

Pelebaran jalan di Parepare, direncanakan dimulai untuk tahap pertama pertengahan April 2008. Mengenai lokasinya, sudah ada kesepakatan antara Balai Besar Makassar dengan pihak Pemkot, dimana untuk tahap pertama, mulai dari pintu gerbang poros Parepare-Barru sampai ke Terminal Induk Parepare dengan lebar jalanan 16 meter dari rencana awal 23 meter. “ Mudah-mudahan pengerjaannya sudah bisa dilakukan pertengahan April. Karena informasi yang saya dapat, pemenang tendernya itu ditetapkan awal April. Mengenai ganti rugi, kami berharap ada bantuan pemerintah pusat,” ujar Kepala Bapedda Parepare, Andi Mustafa Mappangara.

Dinkes Pastikan Tidak Ada Warga Flu Burung

2008-03-24T00:05:00.000-07:00

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Parepare memastikan, hingga saat ini belum ada warga di Parepare yang dinyatakan suspect atau terjangkit flu burung. Kendati di sejumlah tempat, ditemukan unggas yang positif flu burung.

“ Semenjak ada ditemukan unggas yang positif flu burung, kami sudah turun melakukan pemantauan. Dan sampai saat ini, kami belum menemukan atau ada warga yang badannya panas akibat flu burung,” sebut Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Parepare, Sumarni Mawi.

Meski demikian lanjutnya, tim Dinkes akan tetap mengawasi dan melakukan pemantauan selama beberapa hari kedepan, khususnya di lokasi yang pernah ditemukan adanya unggas mati mendadak. “ Kita akan tetap pantau di lokasi yang ada unggas positif flu burung. Kami juga harapkan, agar warga menyampaikan ke kami, apabila ada orang yang gejala sakitnya mirip flu burung,” harap Sumarni.

Sementara itu, salah seorang warga Parepare, Abdillah mengharapkan, agar Dinkes tidak hanya rutin melakukan pemantauan kepada warga. Akan tetapi, aktif memberikan penyuluhan kesehatan kepada warga, khususnya mengenai antisipasi flu burung. “ Bagi saya, jauh lebih penting memberikan penyuluhan, ketimbangn melakukan pemantauan secara rutin. Karena sebagian masyarakat kita, belum mengerti apa itu flu burung. Disinalah kita harapkan, ada semacam sosialisasi Dinkes mengenai antisipasinya,” ujarnya saat dimintai tanggapan.

Ia mengaku, selama ini jarang mendengar kegiatan Dinkes begitupun juga instansi yang membidangi masalah peternakan melakukan sosialisasi flu burung kepada warga. “ Kalau kegiatan tentang flu burung memang saya pernah dengar itu diadakan di sebuah tempat. Tapi itu kurang melibatkan masyarakat. Mau saya, kalau ada kegiatan begitu, tidak usah digelar di tempat tertutup. Apa salahnya dilakukan di pemukiman warga, dimana melibatkan juga warga,” harapnya.

Paket Syamsu-Ridha Ditetapkan Resmi

2008-03-24T00:03:00.000-07:00

Zain Katoe Diprediksi Aklamasi di Konvensi Golkar

Laporan: Arif Saleh Al-Bugisy

PAREPARE---Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, usungan Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Syamsu Alam Malarangeng dan Ridha Ali, secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan DPW PAN Sulsel.

Ridha Ali yang juga Ketua Bidang Infokom DPW PAN Sulsel, membenarkan SK penetapan tersebut, sudah diterimanya sejak beberapa hari lalu. Dengan demikian lanjutnya, PAN sudah mempunyai calon dalam Pilkada 28 Agustus mendatang. “ Saya sebenarnya tidak mau mengungkapkan dulu SK Penetapan itu. Biar nanti kalau ada figur yang katanya melobi dan mendekati PAN, saya bisa tunjukkan SK nya itu. Tapi Anda sudah tahu duluan, mau di apa lagi,” sebut Ridha kepada SINDO, kemarin.

Mengenai partai pengusung lainnya, Ridha menyerahkan ke Syamsu Alam Malarangeng untuk menjajaki partai lain. Sebab, berdasarkan kesepakatan calon wali kota yang diusung PAN, harus mempunyai partai pengusung lainnya untuk berkoalisi dengan PAN. “ Untuk partai pengusung lain, kita serahkan ke Pak Ancu (Syamsu Alam Malarangeng). Yang jelas, kami sudah nyatakan fight untuk Pilkada Parepare. Saya yakin, antara saya dan Pak Ancu ada kecocokan, dan bisa saling melengkapi kekurangan masing-masing,” kata Wakil Ketua DPRD Parepare ini dengan nada meyakinkan.

Sementara itu, calon wali kota usungan koalisi persatuan (PDK-PPP) Faisal Andi Sapada (FAS), hasil surveinya akan diumukan pekan depan, setelah di survei selama dua pekan terakhir ini. “ FAS sekarang di Jakarta. Mungkin setelah pulang, hasil surveinya akan diumumkan. Pekan depan, hasilnya sudah bisa ditahu,” ujar Ketua PDK Parepare, Siradj Andi Sapada.

Sebelumnya, Siradj mengancam tidak akan mencalonkan FAS sebagai wali kota, apabila hasil survei nantinya, perolehannya tidak mencapai 30 persen. Sebab berdasarkan kesepakatan di tingkat koalisi, FAS harus memenuhi target hasil survei 30 persen apabila ingin diusung menjadi calon wali kota.

Sementara itu, calon wali kota Partai Golkar, akan ditentukan melalui konvensi April mendatang. Hanya saja pemenangnya sudah bisa diprediksi, yakni calon wali kota incumbent Zain Katoe. Sebab sampai saat ini, belum ada figur di kalangan Golkar di Parepare yang bisa menandingi popularitas mantan Wakil Ketua DPRD tersebut untuk mengendarai partai pohon beringin. Bahkan dua pengurus teras DPD II Golkar, yakni Ketua DPRD Parepare Muhadir Haddade dan anggota DPRD Parepare, Syamsu Alam hanya siap maju sebagai calon wakil wali kota.

Meski demikian, perpecahan di internal pengurus Golkar menjelang Pilkada mulai terlihat. Hal ini disebabkan, diusungnya salah satu Wakil Ketua DPD II Golkar yang juga wakil wali kota Parepare saat ini, Tajuddin Kammisi sebagai calon wali kota usungan PKS Parepare. Namun dari berbagai kesempatan, Tajuddin masih enggan memberikan keterangannya, terkait diusungnya oleh partai lain, dengan alasan menunggu waktu yang tepat. “ Tidak usah dulu saya komentari itu. Tapi kalau Anda tanya, apakah saya siap maju, maka saya katakana siap maju sebagai calon wali kota,” tegas Tajuddin Kammisi saat dimintai tanggapannya, belum lama ini.

Izin Lokasi Pembangunan KIlang Minyak Diproses Pemkot

2008-03-24T00:01:00.001-07:00

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Izin lokasi pembangunan kilang minyak di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sementara telah dalam proses administrasi oleh Pemerintah Kota Parepare.

Hal itu diungkapkan Asisten I Pemkot Parepare Amiruddin Idris, Kamis (20/3). “Kemarin pihak investor kilang minyak kembali datang ke Parepare dan kita sampaikan bahwa izin mereka untuk penggunaan lokasi kilang telah diproses pemda,” katanya.

Setelah ada kepastian pembangunan kilang minyak di Parepare yang akan meresap ribuan tenaga kerja tersebut, barulah pemkot juga akan mengeluarkan izinnya sekaligus melakukan pembebasan lahan milik masyarakat.

Wali Kota Parepare M Zain Katoe sendiri mengatakan, kepastian jadi atau tidaknya pembangunan kilang minyak di Kota Bandar Madani tergantung pada keseriusan pihak PT Intan PT Intan Agromedia Abadi (PT IAA) sendiri sebagai investor.

”Pemerintah Kota Parepare mendukung dan siap menyediakan fasilitasnya. Kita harapkan proyek ini bisa terealisasi secepatnya di Parepare,” kata Zain di sela-sela kunjungan rombongan PT IAA di Parepare, Rabu (19/3).

Ditambahkan, terkait pembebasan lahan nantinya, warga tidak lagi menggunakan calo, tetapi biaya pembebasan diberikan langsung ke warga pemilik lahan. Kepastian pembangunan kilang di Parepare sendiri menunggu persetujuan amdal dari pemerintah pusat.

AMiruddin Idris mengatakan, saat ini pemkot hanya baru mengantongi kerangka acuan amdal yang telah diseminarkan namun izin amdal belum diperoleh. “Namun kabar terakhir, laporan amdalnya sudah lengkap dan sisa menunggu persetujuan pusat,” tambahnya.

Direktur PT Intan Agromedia Abadi (PT IAA) A Mappasulle sendiri menyebutkan, pihaknya menjadwalkan telah mengurus administrasi rencana pembangunan kilang minyak di Parepare pada April mendatang lalu dilaporkan ke Presiden RI.

PT IAA akan membangun kilang minyak di Parepare bersama perusahaan swasta asal Texas, Amerika Serikat, Inter Global Technologies (IGT), yang siap menanamkan investasinya sekitar Rp 51 triliun.

Peringatan DPRD Sulsel

Sebelumnya, PT IAA yang berjoin dengan Inter Global Technologies (IGT) telah pernah diberi peringatan ketiga kalinya oleh pihak pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terkait izin investasinya di Parepare. Peringatan itu disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Sulsel ketika meninjau Kantor PT IAA di Parepare tahun lalu di Jl Abu Bakar Lambogo, karena PT IAA-IGT sudah lima tahun terakhir belum menampakkan action di lapangan .

"Izin yang dimaksud sudah yang ketigakalinya dan inilah yang terakhir kali dan dalam tenggang masa dua tahun investor PT IAA sudah harus ada action di lapangan. Jika belum ada action maka izinnya tidak diperpanjang lagi," kata Anggota KOmisi D DPRD Sulsel, BUhari Kahar Muzakkar, waktu itu.

BUhari bersama anggota KOmisi D DPRD Sulsel mengharapkan rencana investasi ini kilang minyak di Parepare itu menjadi kenyataan dan tidak mengulang kejadian pada PT Hemaco di Selayar yang tidak terwujud.

Rencananya pembangunan kilang minyak di Parepare memproduksi minyak mentah sebanyak 300 ribu barel per hari yang didatangkan dari Arab Saudi, Togo, dan beberapa negara dari Afrika Barat.

Wali Kota Himbau Warga Waspadai Daging Impor

2008-03-24T00:00:00.000-07:00

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Wali Kota Parepare M Zain Katoe menghimbau warganya agar mewaspadai dan berhati-hati membeli daging jeroan impor untuk dikomsumsi, Rabu (19/3).

Hal itu diungkapkan Zain menyusul ditemukannya warga Barru yang terbukti membawa daging jeroan impor asal Australia dan tak berdokumen di Parepare oleh aparat kepolisian setempat, belum lama ini.

”Sebaiknya warga berhati-hati membeli daging jeroan yang tidak memiliki dokumen. Sebab, jika (daging jeroan) masuk Sulsel tentu ada izinnya meskipun secara legal didatangkan dari Australia ke Jakarta,” kata Zain.

Zain yang juga pengusaha ternak sapi, ini menyarankan agar warga lebih memilih daging lokal yang lebih terjamin dibanding daging impor. Menurutnya, daging jeroan sebenarnya jika diluar negeri dikapai sebagai pakan ternak dan jarang dikomsumsi sebagai makanan manusia.

Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Parepare, Yulianti Hatta menjelaskan, daging yang masuk di Parepare untuk diperjual belikan memang harus memiliki persyaratan baik dokumen dan kemasannya.

Berdasarkan aturan menteri peternakan, daging dalam jumlah besar untuk diperjualbelikan harus memenuhi kemasan dan suhu tertentu yang sudah diatur dalam peraturan menteri pertanian.

Itu tertuang dalam peraturan menter pertanian nomor 64 tahun 2006 tentang pemasukan, pengawasan, peredaran karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis veteriner.

Ketua Parpol Harapkan SYL Realisasikan Janji-janjinya

2008-03-23T23:57:00.000-07:00

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Sejumlah pengurus teras partai politik pendukung GUbernur Sulsel terpilih Syahrul Yasin Limpo di Kota Parepare mengharapkan Syahrul segera bias memberi perubahan iklim demokrasi dan merealisasikan janji-janji dalam kampanyenya.

Sebelumnya, pihak Mahkamah Agung RI memutuskan menolak peninjauan kembali tim pasangan Asmara untuk dilakukan pilkada ulang di empat daerah dan membatalkan keputusan KPU menetapkan pasangan SYL-Agus Arifin Nu’mang sebagai psangan gubernur terpilih.

”Saya harap Syahrul bisa memberi iklim demokrasi yang baru dengan terpilihnya dia sebagai Gubernur Sulsel dan menciptakan pegawai negeri sipil yang professional,” kata Ketua PDK Parepare M Siradz A Sapada, Rabu (20/3).

Sementara Ketua PAN Parepare Muh Haidir menyarankan agar Syahrul segera melakukan rekonsialiasi dan menggandeng lawan politiknya di ajang pilgub lalu agar kondisi keamanan Sulsel tetap berjalan.

Ketua PBB Parepare Abd Rahman Mappagilling sendiri mengatakan, putusan MA yang menolak PK Tim Asmara merupakan suatu keputusan yang sudah final dan harus dihormati bagi warga yang taat hukum.

”Itulah keputusan terbaik yang dikeluarkan MA dan harus kita hormati. Saya berharap gubernur terpilih dapat merealisasikan apa yang menjadi janji-janjinya sebelumnya,” kata Anggota Komisi A tersebut.

Ketua Partai Golkar M Zain katoe sendiri enggan berkomentar banyak soal keputusan MA tersebut. Namun Zain mengaku, bukan masalah siapa yang menjadi gubernur di Sulsel. “Sebagai orang yang taat hukum kita tentu harus menghormati keputusan MA itu,” singkatny

Tiga Pasien DBD Kritis di Rumah Sakit

2008-03-20T02:46:00.001-07:00

12 Pasien Dirawat Inap

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Tiga bocah yang menjadi pasien demam berdarah (DBD) masih dalam kondisi kritis sejak dirawat inap di Rumah Sakit Umum (RSU) A Makkasau hingga kemarin, Selasa (18/3).

Tiga bocah tersebut, ialah Kristin (6), Sahrah (4), dan Rizka (10). Tiga bocah warga Kota Parepare tersebut masih terbaring lemas dan di atas kasur perawatannya karena hingga kemarin, kadar trombosit darah mereka masih dibawah 150 ribu.

Menurut Kepala Humas RSU A Makkasau Ridwan Guz, pasien anak DBD dianggap sudah membaik jika ukuran trombosit darahnya mencapai 150 ribu hingga 400 ribu, ”Ketiganya masih kritis karena kadar trombosit darahnya dibawah 100 ribu,” sebutnya.

Yang cukup memprihatinkan adalah kondisi Rizka yang mengalami berak darah dan hingga siang kemarin kadar trombosit darahnya makin menurun dari 82 ribu menjadi 36 ribu. Rizka yang ditemani ibunya, Senggang, juga masih diberi infuse untuk menunjang asupan makanan ke dalam tubuhnya.

Menurut Renggang, di tempat tinggalnya di wilayah perbukitan timur Parepare, Kampung Lariang Nyarangnge, Kecamatan Bacukiki, seorang anak tetangganya bahkan meninggal pekan lalu akibat demam berdarah dan tidak sempat di bawa ke rumah sakit.

Ibu rumah tangga ini mengeluhkan fasilitas air PDAM di lingkungan tempat tinggalnya yang sudah tidak jalan selama setengah bulan. Kondisi itu diduga mempengaruhi kondisi kesehatan warga karena tidak memperoleh air bersih lagi dari PDAM.

”Sejak setengah bulan air PDAM tidak jalan sehingga kita hanya memperoleh air dengan mengambil air di sungai untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

23 Kasus

Di RSU A Makkasau sendiri, ada sebanyak 12 pasien anak yang menjalani rawat inap akibat terserang DBD. Dari 12 pasien tersebut, lima pasien dinyatakan positif DBD termasuk Rizka, Kristin, dan Sahrah, sementara tujuh lainnya dilaporkan masih suspek DBD.

Ridwan Guz menilai, mulai maraknya pasiennya DBD saat ini akibat perubahan cuaca yang tidak menentu, “Kondisi ini memang seringkali terjadi di saat-saat peralihan musim tiap tahunnnya dan itu juga dipengaruhi kondisi kebersihan lingkungan sendiri,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Parepare, tercatat sebanyak 69 kasus DBD di parepare yang dinyatakan positif dan 11 jasus suspek sejak Januari hingga Maret 2008. Disebutkan, pada Bulan Januari ada 25 kasus, Februari 42 kasus, dan Maret 23 kasus.

”Dari 23 kasus yang terlapor, 13 di antaranya dinyatakan positif DBD,” jelas Kepala Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P3) Dinas Kesehatan Kota Parepare Sumarni Mawi.

Senada dengan Ridwan, SUmarni mengaku, meningkatnya penyakit DBD yang diakibatkan nyamuk aides aegepty itu saat ini dikarenakan kondisi cuaca yang tidak menentu yang kadang dingin disertai hujan lalu disusul panas.

”Penyakit ini tidak bisa kita hilangkan di Parepare karena Parepare sudah menjadi daerah endemis penularan DBD. Dimana-mana bisa ditemukan nyamuk demam berdarah. Kita hanya bisa mencegahnya dengan menjaga kebersihan lingkungan,” paparnya.

Karena itu, selain pemerintah setempat telah berusaha melakukan penyemprotan dan penyebaran abate, juga sangat dihimbau adanya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitarnya.

Data DBD di Parepare 2008: 69 kasus (11 diantaranya suspek)
-Januari: 25 kasus
-Februari: 42 kasus
- Maret 23 kasus.

Kejari Sidrap Telah Kumpulkan Bukti Pungutan Prona

2008-03-20T02:45:00.000-07:00

Laporan: Syahlan

SIDRAP---Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidrap saat ini sedang mempelajari laporan dan keluhan masyarakat, terkait adanya pungutan yang dibebankan kepada warga untuk mendapatkan sertifikat tanah dari program Prona PAP 2007. Bahkan menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidrap Riskiana Ramayanti saat ini pihaknya telah mempunyai sejumlah data yang berkaitan dengan adanya pungutan itu.

“Kita sementara mengumpulkan data yang berkaitan dengan hal tersebut, apalagi sudah banyak aduan dari warga terkait pungutan yang dilakukan oleh BPN. Dalam waktu dekat kita segera melakukan pemeriksaan,” janji Kajari Sidrap itu. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa sebenarnya Prona PAP adalah program digratiskan kepada warga karena anggarannya telah ditanggung dalam APBN, oleh sebab itu BPN tidak berhak untuk memungut biaya apapun.

“Kami melihat hampir semua kabupaten di Sulsel melakukan pemungutan yang sama, sehingga hampir semua Kejari melakukan pemeriksaan yang sama. Bahkan di beberapa daerah sudah ada yang dijadikan tersangka dalam kasus itu,” lanjutnya. Berdasarkan pengalaman dari sejumlah Kejari di Sulsel itu, maka Kajari Sidrap berjanji segera melakukan pemeriksaan kepada pihak yang terkait dalam waktu dekat.

Tahun 2007 lalu, Prona PAP yang diprogramkan Sidrap pada 1800 bidang dengan menggunakan anggaran negara sekitar Rp500 juta, tersebar di 20 desa dan kelurahan pada empat kecamatan. Program tersebut meliputi lahan persawahan, kebuh dan perumahan. Hingga saat ini realisasi program itu telah mencapai sekitar 1600 bidang. Sementara 200 bidang lainnya masih sementara diselesaikan oleh BPN Sidrap.

Program Nasional (Prona) Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) di Sidrap yang seharusnya dibagi gratis kepada warga, ternyata tidak demikian yang terjadi di lapangan. Sejumlah kepala desa dan lurah justru diketahui meminta dana yang diistilahkan sebagai “sumbangan” kepada warga yang mengusulkan untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah secara gratis. Berdasarkan pantauan SINDO, sumbangan yang diminta kepala desa dan lurah di Sidrap tidak sama nilainya antara desa yang satu dengan lainnya.

Seperti di Kelurahan Lakessi Kec Maritengae Sidrap, diketahui setiap warga diharuskan membayar sumbangan sebesar Rp400 ribu per sertifikat. Jumlah yang sama juga dipungut di Desa Passeno Kec Baranti. Sementara di Desa Sereang Kec Maritengae, dipungut sumbangan sebesar Rp350 ribu.

Salah seorang warga di Kelurahan Uluale Kec Watang Pulu Sidrap, Muchlis mengaku sangat kesal dengan adanya pungutan dalam Prona. Berdasarkan bukti kuitansi yang diperlihatkannya, besarnya pungutan yang dikenakan kepada warga Kelurahan Uluale mencapai Rp300 ribu. “Setahu saya, Prona adalah program yang digratiskan karena mata anggarannya telah dibiayai dalam APBN. Jadi aparat tidak berhak melakukan pemungutan biaya apapun,” jelasnya.

Kesaksian lain dikatakan oleh Adama, kolektor yang mengumpulkan pungutan bagi 50 sertifikat prona yang diprogramkan di Kelurahan Uluale. Menurutnya, dengan pungutan sekitar Rp300 ribu, maka jumlah dana yang diperoleh dari warga sebanyak Rp15 juta. “Sepuluh juta diambil oleh BPN, sedang lima juta sisanya tidak tahu diapakan oleh kepala lingkungan,” jelasnya.

Adama juga menyatakan keheranannya, karena pihak BPN Sidrap menarik semua kuitansi pembayaran saat penyerahan sertifikat kepada warga. Menurutnya, penarikan kuitansi itu bertujuan untuk menghilangkan barang bukti pungutan kepada warga. “Yang melakukan penarikan kuitansi adalah Bendahara BPN saat pemberian sertifikat. Tindakan tersebut sangat aneh, apalagi belakangan kita tahu bahwa Prona digratiskan kepada warga,” tandasnya.

Jadwal Baru Vonis Kasus PPI, 25 Maret

2008-03-20T02:44:00.000-07:00

Tiga Terdakwa DIvonis Bersamaan

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Pengadilan Negeri Kota Parepare kembali mengeluarkan jadwal baru vonis terdakwa kasus dugaan korupsi proyek penimbunan PPI Cempae Parepare pada 25 Maret mendatang. Sebelumnya, sidang vonis tersebut beberapakali tertunda.

Selain itu, jadwal sidang vonis pada 25 Maret tersebut, sekaligus akan dilakukan putusan vonis terhadap tiga terdakwa yang berkas perkaranya dibuat terpisah oleh pihak Kejaksaan Negeri Parepare.

Hal itu diungkapkan Kepala Humas Pengadilan Negeri Raja Mahmud, Selasa (18/3), setelah sebelumnya sidang vonis terhadap terdakwa kasus dugan korupsi sekitar Rp 400 juta itu batal digelar 11 Maret lalu.

”Penundaan sidang pada 11 Maret itu kita lakukan karena saat itu pihak JPU melaporkan tidak bisa hadir karena ada urusan dinas di Makassar. Penundaan itu, juga sekaligus untuk melengkapi putusan vonis nanti,” kata Raja.

Terdakwa Wahid dan Abid Dachil yang dibuatkan satu berkar perkara dituntut masing masing empat tahun kurungan penjara dan denda uang sebesar Rp 20 juta dengan subsider tiga bulan pada sidang yang digelar 7 Januari lalu.

Sementara, Sementara rekanan proyek tersebut, Abd Wahid dituntut kurungan penjara lima tahun dengan denda Rp 20 juta subsider tiga bulan. Terdakwa dijerat pasal 2 undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pidana korupsi.

Anggaran proyek penimbunan PPI tahun 2005 sebesar Rp 997 juta. Proyek timbunan lokasi PPI tahun 2005 sendiri seluas 85x65 yang dianggarkan dari bantuan dana APBD daerah dan APBD provinsi.

Gerakan Pemerhati Perempuan Usung A Risma Habib

2008-03-20T02:43:00.001-07:00

Mantu Bupati Sidrap dan Adik Kandung A Walahuddin

Laporan: Syahlan

SIDRAP---Merasa bahwa Pilkada Sidrap hanya didominasi oleh kaum laki-laki, Gerakan Pemerhati Perempuan Sidrap yang dipimpin oleh Hj Enni mengusung A Risma Habib untuk maju dalam Pilkada Sidrap pada Oktober mendatang. Dijelaskan oleh Hj Enni bahwa calon yang diusungnya adalah tokoh perempuan yang sangat tepat.

“Dia mempunyai pengalaman kepemimpinan yang bagus, makanya kami sepakat untuk mengusungnya,” jelasnya. Bahkan kata dia, A Mama sapaan akrab A Risma, sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak seperti tokoh agama dan partai. Salah satu partai yang disebut-sebut akan mengusung A Mama adalah partai yang tergabung dalam Koalisi Kerakyatan (PAN, PBB dan PBR-red).

A Risma Habib adalah adik kandung A Walahuddin Habib Kepala Bappeda Sidrap yang juga calon bupati yang akan diusung oleh Partai Golkar, berpasangan dengan A Insan P Tanri. Selain itu, A Mama juga adalah istri A Syamsul Adnan anak ke-3 Bupati Sidrap A Ranggong.

“Saya sudah sangat mantap fisik dan mental untuk berkompetisi dalam Pilkada Sidrap, apalagi keluarga juga sudah menyetujui. Makanya sejak beberapa minggu terakhir, saya dan sejumlah aktivis Gerakan Pemerhati Perempuan telah melakukan sosialisasi di sejumlah tempat,” jelas A Risma Habib.

Lebih lanjut dijelaskan Kasubag Keuangan Dinas Perindagkop UKM Sidrap itu, pihaknya juga telah melakukan penjajakan ke Koalisi Kerakyatan untuk mendampingi H Rusdi Masse yang dijagokan koalisi itu. Dikatakannya bahwa dia akan menjadi calon wakil bupati dari H Rusdi Masse dalam Pilkada Sidrap pada Oktober mendatang. “Saya yakin jika kami satu paket, masyarakat akan lebih memilih kami. Apalagi sejumlah tokoh perempuan di Sidrap telah menyuarakan bahwa saatnyalah perempuan memimpin Sidrap,” tandas A Mama.

Menanggapi hal tersebut, H Rusdi Masse menyatakan bahwa dirinya siap berpasangan dengan siapa pun. “Yang jelas, kita mempunyai visi dan misi yang sama untuk memajukan Sidrap menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Dan yang terutama adalah pasangan saya nantinya harus berprinsip bahwa bupati adalah pemimpin, bukan penguasa,” jelas pengusaha ekspedisi itu.

Spanduk PAN Hilang Dekat Baliho Zain Katoe

2008-03-20T02:42:00.000-07:00

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Dua spanduk Partai Amanat Nasional Kota Parepare dikabarkan hilang sejak dua hari lalu oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAN Bacukiki, Akbar Mardin, Selasa (18/3).

Spanduk yang hilang adalah spanduk yang berada di depan Kantor Pos dan Giro Parepare yang berdampingan dengan baliho Wali Kota Parepare M Zain Katoe. Baliho Zain Katoe sendiri tidak hilang dan tetap berdiri di lokasi tersebut.

Sementara sebuah spanduk lagi, dengan ukuran sama 1X 4 meter, hilang di depan SMKK Parepare. Akbar menyebutkan, spanduk yang hilang di depan Kantor Pos dan Giro Parepare berisi tulisan himbauan “Bersama Rakyat Memilih Pemimpin Yang Merakyat”.

Sementara spanduk di depan SMKK berbunyi, “Hormati Gurumu Sayangi Temanmu Dan Hargai Pemimpinmu”. Dua spanduk tersebut hanya memuat tulisan tanpa ada gambar figur calon pasangan kepala daerah yang diusung PAN Parepare.

”Kenapa sampai hilang kita belum tahu, apakah ada oknum yang sengaja mencopotnya atau bagaimana. Kita baru akan selidiki dan laporkan hal ini ke pengurus daerah apakah kita teruskan ke pihak hukum atau tidak,” jelas Akbar, Selasa (18/3).

Disebutkan, pihak PAN Kota Parepare sejak akhir pekan lalu memasang sebanyak 10 spanduk berisi himbauan di beberapa sudut jalan di Kota Parepare. Kejadian serupa juga pernah terjadi terhadap spanduk milik Tim Taufan Pawe bulan lalu.

Pinrang Positif Terserang Flu Burung

2008-03-18T02:25:00.001-07:00

Laporan: Darwiaty Dalle

PINRANG---Ratusan ternak unggas di Kab Pinrang dinyatakan positif terserang virus H5N1, menyusul hasil menelitian yang dilakukan oleh Sub Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Pinrang. Ironisnya warga menolak saat unggas yang terdeteksi mengidap virus flu burung itu hendak dimusnahkan oleh petugas.

Lokasi penemuan unggas positif flu burung itu terdapat di dua kecamatan dan tiga kelurahan yaitu Kelurahan Pakkie dan Marawi Kec Tiroang serta Kelurahan Mamminasae Kec Paleteang Pinrang.

Kepla Sub Dinas Peternakan Distanak Pinrang Elvi Martina menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan pemantauan ke sejumlah lokasi yang dianggap rawan flu burung. Dia juga menjelaskan salah satu penyebab merebaknya flu burung di Pinrang karena bebasnya unggas yang masuk dari daerah lain seperti Kab Sidrap dan Polewali Mandar Sulbar.

“Hal itu diperburuk oleh adanya musim penghujan. Sehingga sekitar 500 ekor unggas telah dimusnahkan karena positif terserang virus flu burung, berdasarkan hasil test pakai anigen test kita AI,” paparnya.

Dijelaskannya juga kendala yang dihadapi petugas saat ini yaitu adanya penolakan dari peternak untuk memusnahkan unggasnya. Menurutnya hal itu terjadi karena tidak adanya kejelasan kompensasi pengganti unggas yang hendak dimusnahkan. Sementara berternak merupakan mata pencarian utama sejumlah warga. “Untuk sementara, langkah antisipasi yang kita lakukan adalah dengan melakukan penyemprotan kandang unggas warga setiap hari dengan menggunakan disinfektan,” katanya.

Ditambahkan juga oleh Elvi Martina tentang jumlah unggas yang dinyatakan positif flu burung yaitu 400 ekor di Kelurahan Pakkie dan 60 ekor di Kelurahan Marawi Kec Tiroang. Sedang di Kelurahan Mamminasae Kec Paleteang ditemukan sebanyak 40 ekor unggas yang terserang virus H5N1 itu.

“Sementara kasus penularan virus flu burung ke manusia hingga kini belum kita temukan. Makanya pihak kami terus melakukan pemantauan ke lapangan dan mengontrol daerah yang sudah dinyatakan positif flu burung,” tandasnya.

Kelurahan Bumi Harapan Dilapor ke Dewan

2008-03-18T02:24:00.001-07:00

Belum Kembalikan Pungutan Prona 2007

Laporan: Ridwan Putra

PAREPARE---Pihak Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare diadukan warganya ke Komisi A DPRD Kota Parepare karena belum mengembalikan pungutan biaya pembuatan sertifikat tanah gratis tahun 2007 terhadap sejumlah warga.

Sebelumnya, berdasarkan edaran Wali Kota Parepare tahun lalu, semua pungutan dari kelurahan kepada warganya yang menjadi peserta prona tahun 2007 harus dikembalikan kembali agar mengantisipasi munculnya persoalan hukum dibelakang hari.

Kejaksaan setempat sendiri telah dalam tahap penyelidikan kasus dugaan pungutan liar prona 2007 di Parepare yang saat itu pihak Badan Pertanahan Nasional Parepare mengeluarkan sebanyak 600 persil/bidang/serrtifikat gratis.

”Dari beberapa laporan warga yang datang menemui saya, mereka mengaku penarikan biaya pengurusan sertifikat tahun dari kelurahan belum diberikan kepada mereka. Malah, mereka dimintai lagi tambahan Rp 600 ribu kalau mau sertifikatnya diberikan,” kata Anggota Komisi A, M Iqbal Chalik, Senin (17/3).

Iqbal juga mengaku memiliki bukti berupa kuintansi pembayaran sebesar Rp 500 ribu dari warga bersangkutan di Kelurahan Bumi Harapan termasuk satu buah surat pernyataan warga berisi tidak keberatan membayar biaya tersebut.

”Pengakuan warga tersebut, kalau tidak membayar lagi sebesar Rp 600 ribu maka berkas sertifikatnya termasuk uangnya yang telah disetor sebelumnya sebesar Rp 500 ribu tidak akan dikembalikan,” tambah politisi PKS itu.

Rencananya, Iqbal yang kemarin berada di Kota Makassar segera akan membawa persoalan tersebut ke tingkat komisi untuk dirapatkan apakah perlu memanggil pihak kelurahan bersangkutan untuk dimintai klarifikasi dari pengaduan warga.

Disambut Kejari

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Kota Parepare yang mengetahui adanya laporan warga tersebut ke dewan, juga mendatangi kantor dewan untuk mengambil data berupa bukti kuitansi dan surat pernyataan warga tidak keberatan membayar tersebut.

”Kebetulan saya dengar ada informasi laporan warga terkait kasus pungutan prona tahun 2007 dari dewan, jadi saya ke sini untuk mengetahui laporan tersebut termasuk melihat barang bukti berupa kuintansi dan surat pernyataannya,” kata Ardiansyah.

Barang bukti tersebut rencananya akan dijadikan bahan kelengkapan penyelidikan kasus prona tersebut yang ditargetkan kejaksaan dirampungkan akhir bulan ini dan dinaikkan kasusnya dari lidik menjadi penyidikan.

Iqbal sendiri yang dijumpai, Selasa (18/3), mengaku bukti berupa kuintansi dan surat pernyataan tersebut telah diserahkan ke pihak kejaksaan yang datang sendiri ke dewan untuk dijadikan bahan penyelidikan.

Segudang Masalah Dalam Program BR

2008-03-18T02:21:00.000-07:00

PMD terkesan 'Cuci Tangan", Polres Incar Tersangka

Laporan: Darwiaty Dalle

PINRANG---Pelaksanaan program bedah rumah (BR) di Pinrang melecehkan Wakil Bupati Pinrang Drs H Abd Kadir Pais. Pasalnya, saat penyerahan bantuan bantuan secara simbolis kepada ratusan penerima bantuan beberapa waktu lalu, Kadir Pais menegaskan kalau setiap penerima bantuan mendapatkan dana sebesar Rp 5 juta. Namun pada tahap realisasi, sejumlah warga penerima bantuan mengaku kalau dana yang mereka terima hanya berkisar Rp 2 juta saja.

Beberapa penerima bantuan di Kelurahan Pallameang bahkan mengaku kalau dana yang diserahkan Wabup Pinrang yang mereka terima pada penyerahan secara simbolis tersebut diambil kembali oleh pihak pengelolakembali diambil oleh pengelolah bantuan pada saat itu juga. Program Perumahan Swadaya Masyarakat Tahun Anggaran 2007 ke daerah, merupakan bantuan berupa perbaikan rumah (pemugaran), pembangunan rumah baru dan pembangunan fasilitas umum.

Dalam program tersebut, sebanyak 100 unit rumah mendapat bantuan dengan nilai bantuan Rp 5 juta setiap rumah. 10 unit rumah lainnya mendapat bantuan pembangunan senilai Rp 10 juta perumah. Itu belum termasuk bantuan pembangunan fasilitas umum senilai Rp 100 juta. Kecamatan yang mendapatkan bantuan diantaranya Watang Sawitto, Patampanua, Lanrisang, Suppa, Mattiro Sompe dan Kecamatan Mattiro Bulu.

Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai salah satu Kecamatan penerima bantuan untuk pemugaran rumah, satu dari enam wilayah yang dikeluhkan warga penerima bantuan. "Kementerian Perumahan Rakyat menyerahkan bantuan melalui rekening Koperasi Bangun Desa yang difasilitasi Bapeda. Sesuai jumlah warga penerima sebanyak 20 unit rumah, seharusnya dana yang diterima Rp 100 juta. Namun yang diterima hanya Rp 60 juta dalam bentuk material dan uang tunai," jelas salah seorang warga penerima bantuan.

Secara terpisah, Kepala PMD Pinrang Khairuddin Haruna S.Sos berkilah kalau permasalah yang timbul dalam program BR tersebut tidak sepenuhnya melibatkan dirinya karena pihaknya hanya bertindak selaku tim pokja yang sebatas memberi pembinaan kepada koperasi-koperasi yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan tersebut. "Tanyakan saja langsung kepada koperasi yang bersangkutan. PMD hanya tim pokja yang membina agar program BR dijalankan sesuai mekanisme. Kalau ada masalah, itu masalah di bawah. kami tidak tahu apa-apa," kilahnya seakan cuci tangan.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Ade Noho SH mengungkapkan saat ini kasus dugaan penyalah gunaan anggaran program BR, sudah ditangani pihaknya. Ade mengatakan, sudah enam orang diperiksa oleh pihaknya, temasuk Kepala PMD dan pegelola koperasi pengelola bantuan. Ade memaparkan, penyelidikan yang dilakukan pihaknya baru sebatas pemeriksaan saksi-saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, akan dilakukan audit dan diespose kepada BPKP untuk tentukan kemungkinan kerugian dari pelaksanaan BR tersebut. "Dipastikan akan ada tersangka dalam kasus ini. Penetapan tersangka baru akan kita lakukan setelah ada hasil laporan kerugian dari BPKP," tegasnya.